Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhamad Bisri mengatakan, pengaturan kegiatan masyarakat perlu dilakukan mengingat jumlah pasien COVID-19 terus meningkat.

“Pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan segera untuk menekan angka penularan COVID-19. PPKM Darurat harus dilakukan. Kami masih merancang teknis pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya dilansir barometerrakyat.com dari laman resmi Pemprov Kepri, Selasa (6/7).

Salah satu aktivitas yang dibatasi yakni aktivitas kedai kopi dan warung makan cepat saji. Aktivitas di kedai kopi dan warung makan dibatasi sehingga tidak terjadi kerumunan orang.

Kedai kopi dan rumah makan juga tidak menyediakan meja dan kursi untuk pelanggan.

“Makan tidak lagi di rumah makan, melainkan dibungkus,” ucapnya.

Aktivitas di tempat keramaian lainnya juga dibatasi, seperti pasar dan swalayan. “Diatur jam aktivitasnya,” tuturnya.

“Positivity Rate” Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat persentase “positivity rate” di wilayah itu mencapai 38,4 persen, jauh lebih tinggi dibanding yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Healt Organization) maksimal 5 persen.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, “positivity rate” atau persentase jumlah kasus positif terinfeksi virus corona dibagi dengan jumlah orang yang menjalani tes atau pemeriksaan di Kepri harus ditekan dengan meningkatkan kapasitas pelacakan terhadap orang-orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, tes usap dan pengobatan.

Menurut dia, peningkatan “positivity rate” mencerminkan masih rendahnya kapasitas “testing dan tracing” di Kepri. Sebagai upaya peningkatan kapasitas “tracing“, maka setiap satu kasus konfirmasi yang ditemukan, harus ditindaklanjuti dengan melakukan tracing kepada 15 kontak erat kasus konfirmasi dimaksud dan melakukan pelacakan kasus bergejala disekitarnya.

Kementerian mencatat jumlah penduduk obesitas di Provinsi Kepulauan Riau melonjak dari 8,5 persen menjadi 13,2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana menjelaskan, bahwa jumlah penduduk obesitas di Kepri pada tahun 2013 sebanyak 8,5 persen, sementara secara nasional 11,8 persen.

Kemudian tahun 2018, lanjutnya, jumlah penduduk obesitas di Kepri meningkat menjadi 13,2 persen, sementara tingkat nasional hanya 8 persen.

“Jumlah penduduk Kepri sekitar 2 juta orang. Dengan persentase di atas rata-rata nasional, berarti sangat buruk, dan harus dicegah,” ujarnya, Kamis (25/7).

Obesitas disebabkan konsumsi secara berlebihan, dan tidak memiliki pola hidup sehat seperti berolah raga.

Tradisi merayakan sesuatu, seperti mendapat jabatan baru, ulang tahun, juara kelas, dapat pekerjaan baru di Kepri juga perlu diperbaiki. Hal itu disebabkan tradisi itu dicurahkan dalam bentuk makan di restoran pada malam hari.

“Hasil analisis kami, kebiasaan mengkonsumsi makanan atau jajanan di luar merupakan pola hidup yang kurang baik. Sebaiknya, kebahagiaan itu dicurahkan dengan hal positif lainnya,” katanya.

Gaya hidup yang perlu diperbaiki lainnya pada saat hari raya keagamaan, contohnya Idul Fitri. Tradisi minuman kaleng baik yang bersoda maupun tidak masih terjadi di Kepri.

Setiap keluarga yang berlebaran merasa tidak berlebaran kalau di rumahnya tidak ada minuman kaleng. Padahal minuman kaleng tersebut mengandung gula yang sangat tinggi.

“Akan lebih baik kita kembali seperti dahulu yakni menyajikan minuman tradisional berupa sirup pandan dan lainnya yang nikmat dan bergizi,” tuturnya.

Selain disebabkan konsumsi yang berlebihan, obesitas juga disebabkan faktor keturunan. Namun dari berbagai kasus, persentase obesitas yang disebabkan oleh keturunan, sangat kecil.

Obesitas hanya dapat dicegah oleh diri sendiri, dengan cara konsumsi yang tidak berlebihan, dan berolah raga minimal 30 menit setiap hari.

“Kalau makan itu nasinya sedikit saja, makanan yang berserat seperti sayuran yang harus banyak,” katanya.

Penduduk obesitas menjadi perhatian pemerintah lantaran berpotensi menyebabkan terjadi berbagai penyakit tidak menular, namun berbahaya.

Penyakit yang potensial diidap penderita obesitas yakni diabetes, stroke, jantung dan gagal ginjal.

Penyakit gagal ginjal, jantung dan stroke menempati angka tertinggi penyebab kematian. Sebanyak 85 orang tahun 2011 mengidap penyakit gagal ginjal, dan sekarang meningkat sekitar 800 persen.

“Bahkan ini lebih tinggi dari pertumbuhan percepatan penduduk. Gagal ginjal, penderita terbantu BPJS. Kalau tidak ada BPJS setiap bulan harus cuci darah Rp8-12 juta. Kalau gaji Rp5 juta/bulan, bisa berhutang dan tidak makan,” katanya.*

Program yang dinamai dengan aku bangga aku tahu tersebut bersumber dari dana APBD Kepri dan APBN.

“Program ini sendiri bertujuan untuk memberi pencerahan tentang bahaya HIV AIDS , penyakit remaja , dan penyalahgunaan narkoba,”ujar Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Hidayatullah,Rabu (16/12).

Menurutnya, saat ini memang penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sudah meraja rela.Sehingga perlu sekali dijalankan program ini untuk pencegahan sejak dini. (BUDI)