Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan hal ini saat meresmikan penataan kawasan Kota Lama di Jalan Merdeka dan Teuku Umar belum lama ini.

Penataan masih tetap dilakukan,kata Ansar, meski hanya penataan kabel yang dianggap mengganggu estetika kota.

Penataan kabel dilakukan di sejumlah jalan utama di kawasan Kota Lama, mulai dari Jalan Teuku Umar, Jalan Merdeka, hingga Gedung Daerah.

“Di tahun 2024 ini kabel-kabel yang ada di Jalan Teuku Umar dan Jalan Merdeka ujung hingga Gedung Daerah kita turunkan. Keterbatasan penataan kabel ini mengingat biaya menurunkan kabel yang tidak murah,” sebut Ansar.

Selain anggaran yang “tersedot” untuk pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada, APBD Kepri , kata Ansar, juga terpengaruh oleh turunnya dana bagi hasil (DBH) akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Namun demikian Ia menyebut memiliki rencana besar dalam menata wajah Kota Tanjungpinang agar lebih menarik dan dapat menarik kunjungan wisatawan.

Selain penataan Akau Potong Lembu, Jalan Merdeka, Jalan Teuku Umar, Kawasan Gurindam 12 dan Pulau Penyengat yang telah dilaksanakan, mantan Bupati Bintan dua priode ini berkeinginan terus melakukan penataan sejumlah kawasan lainnya.

Ia menambahkan, target berikutnya adalah kawasan Pelantar 1 dan 2, kemudian Jalan Bintan dan Lorong Bintan yang juga memiliki nilai story yang menarik wisatawan.

“Kota Tanjungpinang dengan sejarahnya sebagai ibukota Provinsi Riau, ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dan sekarang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau, dapat dikatakan merupakan berstatus Kota heritage. Dan seharusnya kota ini ditata menjadi menarik,” paparnya.

Editor: ERWIN

Penasehat hukum terdakwa, Hendie Devitra mengajukan eksepsi atau keberatan. Dia menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur, tidak lengkap dan prematur. Oleh karena itu, dia meminta majlis hakim membatalkan dakwaan dan menghentikan perkara tersebut.

Dia menjelaskan, rumusan delik dalam uraian jaksa dipakai unsur dalam pelanggaran pada masa kampanye, sementara pasal yang diterapkan yaitu 253 ayat 1.

Menurutnya, pasal 253 ayat 1 tersebut aturan terkait dengan calon sementara (DCT). Sehingga, kata dia, tidak singkron antara dakwaan yang diuraikan dengan pasal yang diterapkan.

“Ketentuan KUHP, apabila ada yang tidak dipenuhi secara materil maka dakwaan itu harus dibatalkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai persidangan.

Kedua, lanjut dia, dari awal terdakwa di periksa di Bawaslu Tanjungpinang terkait pidana pemilu pada masa tenang.

Namun, setelah di plenokan Bawaslu Tanjungpinang melaporkan terdakwa ke penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terkait pelanggaran pada masa kampanye.

“Itu dua hal yang menjadi alasan subtansi keberatan kami,” ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa didakwa jaksa penunut umum (JPU) Zaldi Akri dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 253 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.*