Demikian disampaikan Sekcam Bintan Timur Mujiono kepada media ini,Kamis (4/11).

Mantan Lurah Sei Enam ini menegaskan terlebih galangan kapal itu dibangun di lokasi hutan mangruve yang dilindungi.

” Kalau namanya kegiatan pembangunan besar tanpa izin, apa lagi menyangkut kawasan hutan mangruve jelas ini sudah melanggar peraturan dan pihak berwenang harus menghentikan kegiatan tsb,” tegas Mujiono.

Menurut Akang sapaan Mujiono, BPMPD yang membidangi perizinan dan Satpol PP penegak peraturan daerah harus bersikap tegas dan menghentikan aktifitas pembangunan galangan kapal tersebut.

Sementara itu Pejabat Bupati Bintan Doli Boniara kepada media ini mengatakan akan segera menginstruksikan pejabat yang berwewenang turun kelokasi pembangunan galangan kapal tersebut.

“Kita cek dulu kelapangan,baru bisa ambil keputusan,” ujar Doli. (RAMDAN)

Selain itu tidak berizin, lokasi yang dijadikan untuk membangun galangan kapal tersebut merupakan kawasan hutan mangruve ( bakau ) yang dilindungi oleh negara. Selain itu juga merupakan daerah aliran sungai yang juga tidak boleh dibangun termasuk galangan kapal.

Menurut warga setempat bangunan galangan kapal milik Songku salah seorang pengusaha ikan di Kijang tersebut sedang dalam tahap pengerjaan untuk keluar masuk kapal.

” Sedang dalam tahap pengerjaannya mas,” ujarnya.

Terkait Hal ini,Kepala.Badan Penanaman Modal Perizinan Daerah ( BPMPD) Kabupaten Bintan Mardiah kepada media ini menegaskan tidak ada izin yang dikeluarkan pihaknya dalam hal pembangunan galangan kapal tersebut.

” Setelah dicek pada bidang perizinan tidak ada izin yang dikeluarkan dikawasan hutan mangruv yang dilindungi,” ujar Mardiah dalam pesan singkatnya, Jum’at (30/10).

Bahkan Mardiah, akan turun langsung bersama tim terpadu Pemkab Bintan untuk meninjau langsung ke lokasi galangan kapal yang tidak ada izin serta dibangun dikawasan hutan mangruv yang dilindungi.

” Kita akan turun kelapangan bersama tim,” imbuhnya.(RAMDAN)