Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dilaksanakan di halaman Polres yang dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Syafrudin Semidang Sakti, dengan dihadiri pejabat Polres Kepulauan Anambas mulai dari Wakapolres, Kabag, Kasat, Kapolsek dan seluruh Personel Polres Kepulauan Anambas. Senin (09/01)

Pemberhentian kepada Bripka Mardianto sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf (a) dan pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri serta pasal 5 huruf (a), pasal 15 dan Peraturan Kapolri nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kapolres AKBP Syafrudin sangat menyayangkan pemberhentian tidak hormat tersebut. Namun, dengan berbagai pertimbangan serta pilihan terakhir maka dilakukanlah sidang Komisi Kode Etik yang pada akhirnya terbitlah surat pemberhentian tidak dengan hormat.

Menurutnya, hal ini merupakan implementasi dari komitmen Polri untuk menegakkan disiplin Anggota. Yakni, dengan memberikan reward kepada anggota yang berprestasi dan memberikan punishment kepada anggota yang melanggar disiplin.

“Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas dan tercapainya profesionalisme Polri,” Ujar Kapolres.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, Pemko Tanjungpinang masih menunggu keputusan dari Makamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemecatan PNS mantan napi korupsi tersebut.

Karena, PNS tersebut mengajukan gugatan ke MK melalui judicial review Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, PNS juga mengajukan gugatan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri PANRB terkait pemberhentian PNS napi korupsi ke Pengadilan Tata Usaha  Negara (PTUN).

Dia mengatakan, sudah menandatangani surat rekomendasi pemberhentian PNS tersebut. Namun, tambah Syahrul, dia belum menandatangani SK pembehentian PNS korupsi tersebut.

“(Tanda tangan) SK pemberhentiannya masih menunggu keputusan MK. Sanksi (Kepala daerah tidak segera memecat PNS korupsi,red) kita sudah tau, tapi kita menghormati juga MK yang masih dalam proses,” ucap Syahrul kepada awak media usai pembagian buah jeruk dan kartu ucapan Imlek di seputaran kawasan Kota Lama, Tanjungpinang. Senin (4/2).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya sudah stop membayar gaji 10 PNS yang tersandung kasus korupsi tersebut.

Diketahui, informasi dan data yang dihimpun oleh media ini, 10 PNS tersandung kasus korupsi tersebut dari beberapa proyek kegiatan di Tanjungpinang.

Seperti kasus korupsi gedung lima lantai tahun 2015, pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) tahun 2009.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, dari jumlah itu 42 orang berasal dari instansi pusat dan 351 dari instansi daerah.

“Pusat Data Wasdalpeg (Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN mencatat bahwa dari jumlah 2.357 tersebut, hingga 14 Januari 2019 baru 393 PNS yang sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) sebagai PNS oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” kata Ridwan dilansir Detik, Selasa (22/1).

Baca : Rekening Gaji PNS Ini Sudah Diblokir

Menurutnya, pemecatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Mentri PAN RB dan Kepala BKN Nomor 182/6579/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

SKB itu mengatur soal penegakan hukum bagi para PNS yang telah inkrah putusannya dalam kasus korupsi.

Selain itu, Ridwan juga mengatakan ada 498 PNS yang sudah dipecat karena kasus korupsi hingga 14 Januari 2018. Namun, jumlah itu di luar data 2.357 orang PNS yang sempat diungkap pada 2018 lalu.

Baca : Mobil Mewah Bekas dari Singapura Masuk Batam

“Sehingga dari keseluruhan data tersebut, hingga 14 Januari 2019 terdapat 891 PNS kasus Tipikor yang sudah ditetapkan SK PTDH-nya,” ucap Ridwan.

Pemecatan PNS korupsi ini awalnya ditargetkan tuntas pada akhir 2018. Proses pemecatan ini dimulai usai dilakukan pertemuan antara Mendagri, MenPAN RB, Kepala BKN dan KPK.

Redaksi | Detik