Belum lagi pernyataan Sekda Kepri yang mengatakan pelantikan tidak perlu mengundang dewan juga menimbulkan kecaman pimpinan dewan.

Hubungan antara pemprov dan DPRD Kepri pun memanas.

Akan hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, dan meminta kepada DPRD kepri selaku wakil rakyat agar melakukan teguran kepda Gubernur Kepri Nurdin Basirun , karena dianggap jalan sendiri.

“Kami minta DPRD Kepri menegur Gubernur yang selalu jalan sendiri dalam membuat kebijakan,” tegas Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang Bintan Helianto, Kamis (10/11).

Menurut Heli, apa yang dilakukan oleh Gubernur Kepri itu tidak mencerminkan pemimpin yang bijaksana dalam membuat suatu keputusan, terlebih pada saat pemutasian dan pelantikan pejabat eselon yang terkesan mendadak.

“Nestinya pengangkatan pejabat dilingkungn pemerintahan provinsi Kepri di sharingkan bersama DPRD,” ujarnya.

Sharing dengan DPRD,kata Heli sangat penting, karena mendengarkan masukan dari DPRD sama halnya mendengarkan masukan dari rakyat.

“DPRD adalah wakil rakyat yang ada dipemerintahan, seperti tidak dianggap aja,” kata Heli.

Dalam waktu dekat ini tambah Heli, PMII Tanjungpinang-Bintan akan menyurati Gubernur untuk melakukan klarifikasi. (RAMDAN)