Petrus Sitohang menilai beredarnya rokok tampa cukai di kawasan FTZ Tanjungpinang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga tidak ada manfaat bagi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

“Pada dasatnya saya melihat beredar rokok non cukai tidak ada manfaat, bagi negara itu merugikan karena tidak ada cukai, untuk pemerintah kota tidak dapat apa-apa dalam retribusi untuk daerah dan untuk masyarakat malah mendorong agar lebih banyak perokok,” katanya kepada awak media di kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (27/3)

Karena banyak buruknya dari pada manfaatnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta BP Kawasan FTZ untuk menghilang kuota rokok untuk kawasan FTZ Tanjungpinang.

“Saya meminta untuk diberhentikan kuota rokok dikawasan FTZ Tanjungpinang, karena lebih banyak mudaratnya. Pada dasarnya Tanjungpinang tidak pernah kekurangan kuota rokok, orang tidak ada mengeluh karena kekurangan suplai rokok, seperti cabe kemaren. Malah dengan masuknya rokok tampa cukai, dapat merugikan perusahan rokok yang ada cukai,” tegas anggota Komisi II ini.

SAHRUL

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam pidato pengantarnya meminta Gubernur dan jajarannya segera bekerja menjalankan tugasnya.

“Ada tujuh isu prioritas yang harus segera dikerjakan oleh pemerintah dalam APBD ini. Ketujuh program ini di rangkum dalam program dan kegiatan APBD yang akan disahkan ini,” kata Jumaga.

Ketujuh program itu antara lain, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur pelayanan, pelabuhan dan jalan serta pengembangan industri kemaritim. Selanjutnya adalah mengembangkan peri kehidupan bermasyarakat yang demokratis, tertib dan berbudaya Melayu, peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan dan yang terakhir, pengentasan kemiskinan.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kepri karena mengalokasikan 26,09 persen anggaran untuk pendidikan dan 10,05 persen untuk kesehatan,” puji Jumaga.

Ditempat yang sama, anggota Badan Anggaran (Banggar) Iskandarsyah saat membacakan struktur APBD menyebutkan bahwa pendapatan diasumsikan sebesar Rp 3,201 triliun. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai Rp1,104 triliun, dana perimbangan Rp 1,683 Triliun serta Rp413 miliar dari pendapatan sah lain-lain.

“Sesuai dengan nota keuangan yang disampaikan 12 Januari, adapun belanja daerah kita mencapai Rp3,306 triliun,” kata Iskandarsyah.

Seperti yang diungkapkan Jumaga, anggaran pendidikan sebesar Rp26,09 persen dan Kesehatan 10,05 persen juga akan mengakomodir kegiatan prioritas 2016 yang tertunda.

Juga akan menjalankan prioritas pembangunan yang berdasarkan nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri selama ini. Ia berharap, dengan disahkannya APBD ini, geliat  pembangunan dapat dirasakan di Kepri.

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kepri atas kerjasama ini,” ucapnya.

(SAHRUL)