“Organisasi APDESI, mengutuk keras penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima barometerrakyat.com, Kamis (31/3/2022).

Ia mempertanyakan kepada pemerintah APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh yang tidak berhak.

“Dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, Khususnya polemik presiden 3 periode,” ucapnya.

Pihaknya meminta polisi untuk mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh Anggota APDESI masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Berikut ini pernyataan sikap APDESI yang sah:

Yang terhormat kepada rekan-rekan media Cetak, Elektronik dan Televisi seluruh Indonesia.

Seperti diketahui APDESI beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina (terlampir).

Sehubungan dengan Pelaksanaan silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022 yang mengusung Nama APDESI, dengan ini Kami nyatakan :

1. Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, Mengutuk Keras Penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring Opini seolah-olah Seluruh Kepala desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.

2. Mempertanyakan Kepada Pemerintah Mengapa Nama Organisasi Masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham masih boleh digunakan oleh Orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi Seluruh Anggota APDESI masuk dalam Politik Praktis, Khususnya Polimik Presiden 3 Periode.

3. Meminta Kepada Kepolisian RI mengungkap Aktor Intelektual yang telah menggiring Isu seolah2 Seluruh Anggota APDESI masuk mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden serta telah mencemarkan Kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk biasa menjadi Presiden 3 Periode dari Seluruh Anggota APDESI.

4. Mengharapkan Semua Teman2 Media dapat membantu meluruskan Informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi Informasi yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia.

Banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak dan bahkan mengkritik keras rencana deklarasi tersebut.

Kritikan keras salah satunya diutarakan oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chinago. Ia menilai, kepala desa tersebut dijadikan korban untuk mengabulkan syahwat politik Presiden Jokowi.

“Kasihan mereka korban syahwat politik jahat ini,” kata Pangi melansir dari Pojoksatu.id, Rabu (30/2/2022).

Ia menyampaikan, pihak-pihak yang ingin presiden tiga periode telah gagal menggalang dukungan dari tingkat elite politik.

Mereka yang berkepentingan kemudian berusaha membangun opini dari lapisan paling bawah salah satunya melalui kepala desa.

“Mulai menyasar membangun opini dukungan kepala desa untuk presiden tiga periode karena gagal mendapat dukungan ditingkat elite,” ucapnya.

Sebelumnya, Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya melansir dari CNNIndonesia, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari ini di depan Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Dia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.