BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Defisit anggaran yang terjadi saat ini, disebabkan beberapa faktor.

Pemerintah Provinsi Kepri berkilah  bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dan kebijakan pemerintah pusat memberikan gaji ke-13 kepada ASN dan DPRD serta pembiayaan kegiatan reses yang bertambah harinya menjadi penyebab melebarnya defisit.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, dari APBD murni ke APBD-P mengalami penurunan sekitar Rp10 miliar.

Namun, kata mantan Bupati Karimun itu, penurunan tersebut bukan defisit sehingga tidak menggangu program prioritas.

“Kita juga harap DPRD mendukung semua program prioritas yang semuanya sudah tahu. Kalau soal BUMD, kita akan tetap jalankan, tapi tidak ada tambahan anggaran,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin mengatakan, defisit Provinsi Kepri akan terjadi di awal tahun 2019, yakni, kurang lebih sekitar Rp. 356 miliar.

Namun untuk saat ini infrastruktur tetap jalan, program yang mnyentuh masyarakat akan dilanjutkan di APBD-P.

“Memang benar APBD-P kita berkurang Rp. 10 miliar dari APBD murni, tapi itu bukan defisit. APBD-P kita sekarang sekitar Rp. 3,584 triliun, dan defisit kita itu akan terjadi dipembayaran awal tahun, yakni, jadi tunda bayar,” kata Naharuddin.

Sementara untuk dana tunda salur dari pusat, Naharuddin belum bisa memastikan dapat berapa untuk membantu menopang APBD-P Kepri. “Kita tidak bisa pastikan, belum tahu dari pusat,” ungkapnya.*

Menurutnya, kondisi anggaran lagi defisit sehinga pihaknya belum bisa untuk memperbaiki Pelantar yang telah roboh dua tahun lalu.

“Sudah kami cek ke lokasi langsung dan juga sudah di usulkan tinggal tunggu anggaran pengerjaannya dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ucapnya kepada  awak media, Kamis (7/9).

Ia mengatakan berdasar hasil survei tahun lalu, jumlah anggaran yang harus di gelontorkan untuk perbaikan pelantar tersebut  berjumlah Rp 120 juta.

“Survei kami pada tahun lalu itu sekitar Rp 120 Juta untuk memperbaiki sekitar 25 Meter pelantar yang roboh dan kami juga sudah mengusulkan pada hasil survei Januari ke Bappeda Kota Tanjungpinang.” jelasnya

Dirinya berharap agar masyarakat sekitar bersabar, dikarenakan masih banyak tempat yang sudah di usulkan namun belum bisa dikerjakan, dikarenakan ketersediaan dana sedang defisit.

“Ada sampai 6 tahun belum dikerjakan, itu semua dikarenakan anggaran sedang devisit,” ujarnya

Muhammad Danu

Menurut Lis , Hal ini dikarenakan pengaruh devisit anggaran pada tahun 2015 ini. Meskipun APBD Perubahan tahun 2015 sudah disahkan.

Dalam hal ini, kata Lis, Pemerintah Tanjungpinang melakukan berkoordinasi dengan pihak Provinsi dan Gubernur Kepri guna mengatatasi persoalan ini.

Pasalnya untuk kegiatan pembangunan di Kota Tanjungpinang, masih tergantung dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hampir 75 persen daerah di Indonesia juga tergantung dari dana APBD.Lain halnya dengan kota Batam tidak tergantung pada anggaran.Karena Batam merupakan daerah industri yang mampu memperoleh pendapatan daerah sendiri.

” Tanjungpinang bukan kawasan Industri dan bukan daerah penghasil,” ujar Walikota.(RAMDAN)