Koordinator MAKI Boyamin meminta, debat publik tersebut dibatalkan karena akan terjadi pemborosan biaya untuk tiket dan akomodasi Natuna-Surabaya pulang pergi.

“Semestinya kegiatan debat tersebut cukup di Natuna dan jika tujuan untuk menjangkau masyarakat luas bisa memakai jaringan medsos seperti YouTube, instagram, Facebook,” kata Boyamin melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11).

Ia menyampaikan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, berlebihan dan tidak bermanfaat maksimal dapat dikategorikan merugikan negara yang mengarah kepada korupsi.

“Apabila KPU Natuna tetap menyelenggarakan debat Cabup di Surabaya maka Kami akan melaporkannya ke DKPP dan Bawaslu termasuk opsi untuk melaporkan ke penegak hukum,” tegasnya.

KPU Natuna mestinya menyadari saat ini pandemi covid-19 masih merajalela di kota besar termasuk Surabaya sehingga dikhawatirkan peserta akan membawa pulang Covid-19 ke Natuna.

Jika nantinya ada yang tertular maka anggaran negara akan tersedot kepada pasien Covid-19 sehingga KPU Natuna bisa dianggap turut andil dalam terkurasnya anggaran negara untuk biaya pandemi COVID-19.