Juru Bicara Satgas COVID-19 Tanjungpinang Rustam mengatakan, jumlah penerima bantuan nasi kotak menurun dibandingkan hari Sabtu kemarin.

Menurutnya, penurunan ini terjadi karena pasien selesai isoman atau telah dinyatakan sembuh dari COVID-19.

“Jumlah pasien isolasi mandiri di rumah yang dibantu nasi kotak dari Pemko menurun sebanyak 31 orang dari 269 orang menjadi 238 orang,” ujarnya.

Rustam merincikan daftar warga Isoman penerima nasi kotak di setiap kelurahan diantaranya Air raja 15 orang, Batu IX 50 orang, Senggarang 8 orang, Kampung Bulang 6 orang, Penyengat 2 orang, Tanjung Unggat 22 orang.

Selanjutnya, Tanjungpinang Kota 5 orang, Sei Jang 19 orang, Kampung Bugis 2 orang, Kamboja 2 orang, Bukit Cermin 9 orang, Kampung Baru 16 orang, Melayu Kota Piring 16 orang, Tanjung Ayun Sakti 18 orang, Tanjungpinang Barat 6 orang, Tanjungpinang Timur 7 orang dan Pinang Kencana 35 orang.

Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang Rahma berharap bantuan itu dapat meringankan beban warga Tanjungpinang yang sedang menjalani Isoman.

Rahma juga menambahkan, pihaknya turut memberdayakan 10 Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) untuk menyediakan nasi kotak tersebut

“Kegiatan ini juga untuk membantu UMKM, ada 10 usaha Catering yang kita libatkan. Jadi 10 Catrering tersebut, menyiapkan makan siang dan malam untuk warga Isoman, lalu mengantarkan ke Dapur Umum BPBD,” ucapnya.

“Pengennya lebih banyak lagi, tapi sesuai dengan kebutuhan, tentukan kita batasi karena jumlah,” ujar Wali Kota Tanjungpinang Rahma saat meninjau dapur umum di Kantor BPBD Tanjungpinang, Minggu (8/8).

Ia menyampaikan, UMKM menyiapkan nasi kotak ini sudah sesuai dengan standar kesehatan dan juga sudah lengkap administrasi seperti perizinan.

“Yang bersangkutan selama ini memang sudah menggeluti usaha catering,” ucapnya.

Rahma menjelaskan, nasi kotak yang telah disiapkan UMKM akan dikumpulkan di BPBD Tanjungpinang, selanjutnya pihak kelurahan akan distribusikan ke rumah warga isoman.

“Terdata lebih kurang 1000 orang lebih warga yang menjalani isolasi mandiri. Satu hari diberikan dua kali, makan siang dan malam dan dalam nasi kotak ini ada bantuan berupa vitamin,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk kepedulian Pemko Tanjungpinang terhadap warga yang menjalani isoman. Harapannya dengan adanya bantuan ini pasien isoman tidak lagi keluyuran dan angka COVID-19 di Tanjungpinang turun.

“Ini tujuannya supaya warga tetap dirumah, tetap semangat, positif thinking menjalani isolasi mandiri. Besar harapan kami Tanjungpinang akan segera makin berkurang pasien COVID-19,” ujarnya.

Wakil ketua harian Satgas Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana mengatakan, Gubernur Ansar sudah mengambil sampel swab PCR di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang.

“Hasilnya sudah keluar tadi pagi, dan alhamdulilah sudah menunjukkan hasil yang negatif,” ucap Tjetjep dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (22/7) malam.

Pengambilan sampel swab PCR ini dilakukan usai Gubernur Ansar menjalani isolasi mandiri (isoman) selama empat belas hari terhitung dari Minggu (11/7) saat Gubernur Ansar pertama kali terindikasi positif Covid-19.

Dijelaskan oleh Tjetjep pada hari ketiga belas sejak menjalani isolasi mandiri, suspek Covid-19 yang tidak bergejala klinis sudah tidak bisa lagi menularkan virus tersebut. Sehingga tes swab PCR tidak lagi diperlukan setelah isoman tiga belas hari.

“Namun untuk lebih memastikan hasilnya, kita tes lagi sebagai jaminan,” jelas Tjetjep.

Ketua Perpat Bentan Hasriawady mengatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah Tanjungpinang yang melakukan tes antigen berbayar di titik penyekatan perbatasan Tanjungpinang-Bintan.

Selain itu, pihaknya juga akan mempertanyakan dasar dari pemko memberlakukan antigen berbayar bagi warga Bintan yang ingin masuk Tanjungpinang.

“Besok Perpat Bentan demo di perbatasan, mempertanyakan bayar antigen Rp 150 ribu terhadap masyarakat Bintan yang akan ke Tanjungpinang,” kata Gentong sapaan akrabnya dikutip dari akun facebook pribadinya.

Ia menyampaikan, sangat menghormati kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan di Tanjungpinang. Hanya saya, tes antigen berbayar itu disebutnya sangat memberatkan masyarakat.

“Masyarakat Tanjungpinang pun banyak ke Bintan dan kami juga menerapkan PPKM, tapi kami menghormati masyarakat Tanjungpinang yang datang ke Bintan. Tapi tak cekek darah seperti itu, di masa sulit seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Diketahui, Tanjungpinang telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Selama penerapan mobilitas warga dibatasi dan dilakukan penyekatan di setiap perbatasan Tanjungpinang-Bintan.

Bagi warga Bintan yang ingin masuk Tanjungpinang harus melengkapi persyaratan seperti menunjukkan sertifikat sudah divaksin dan juga menunjukkan bukti telah rapid tes antigen.

Bagi warga yang tidak memiliki surat antigen, maka akan dilakukan pemeriksaan antigen ditempat oleh petugas kesehatan.

Rapid antigen tersebut tidak gratis, warga harus merogoh kocek hingga ratusan ribu.

“Bayar 150 ribu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjungpinang Nugraheni Purwaningsih kepada awak media, Rabu (14/7).

Ia menyampaikan, pelaksanaan antigen di titik penyekatan bukan kewenangan pihaknya, karena sudah ditunjuk operator pelaksana yakni Kimia Farma.

Ia menjelaskan, warga yang wajib menunjukkan antigen adalah warga umum yang bekerja diluar dari sektor kritikal dan esensial.

Sedangkan yang warga yang bekerja di sektor kritikal dan esensial hanya menunjukkan sertifikat sudah divaksinasi dan surat tugas.

“Kalau masyarakat umum tanpa ada urgensinya harus bisa menunjukkan itu (surat rapid tes antigen),” imbuhnya.

Plh Sekretaris Daerah Lamidi mengatakan, mengingat Provinsi Kepri saat ini menjadi Daerah yang harus melaksanakanPPKM berbasis Mikro dengan kriteria Level 4 untuk Wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada Kondisi Darurat dan Wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan Kondisi Diperketat.

Maka, Pemerintah Provinsi Kepri menghimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 25 persen pada unit kerjanya dengan memprioritaskan pejabat struktural atau pegawai yang melaksanakan tugas strategis dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan 75 persen (tujuh puluh lima persen) melaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH).

“Yangmana, Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) adalah pegawai dengan kondisi kesehatan yang prima (tidak sedang sakit berat, flu, demam atau sakit lainnya yang berisiko tinggi),” jelas Lamidi dilansir dari laman resmi Pemprov Kepri.

Lamidi mengatakan untuk perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengoptimalkan melalui layanan elektronik dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI).

Untuk perangkat daerah yang pelaksanaan tugasnya dibidang Kesehatan,keamanan dapat beroperasi 100 persen pegawai tanpa ada pengecualian.

“Untuk bidang penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen maksimal pegawai, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen pegawai,” jelas Lamidi.

Serta setiap pegawai dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk masuk kerja apabila diperlukan pimpinan.Selama melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH), pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan menerima arahan dari pimpinan sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien.

“Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan
pengawasan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/1258/BKPSDM-SET/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021,” tambah Lamidi.

Plt Kepala Dinkes Tanjungpinang Nugrah Heni Purwaningsih mengatakan, penggunaan rapid tes antigen untuk mempercepat proses tracing kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif.

Sebab, selama ini hasil uji Polymerase Chai Reaction (PCR) sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan alat dan masih mengandalkan alat uji di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Batam.

“Kita buat edaran, bagi puskesmas yang melakukan tracing ke masyarakat, karena rapid tes antigen hasilnya bisa diketahui hari itu,” ujar Nugraheni saat dihubungi, Jumat (18/6).

Ia menyampaikan, Dinkes Tanjungpinang mendapat bantuan alat rapid tes antigen dari Pemprov Kepri sebanyak 2.000 alat, sehingga bisa mempercepat tracing.

Menurutnya, rapid tes antigen ini efektif untuk mendiagnosis pasien yang kontak erat karena juga sudah diakui oleh kementerian dengan syarat pengambilan sampel dijalankan dengan benar.

“Kalau seseorang positif antigen, kemungkinan besar positif dengan PCR karena keakuratannya mencapai 90 persen, yang bersangkutan harus karantina,” imbuhnya.