Dalam rapat kedua ini panlih bersama staf panlih mempresentasikan pemeriksaan berkas dua calon atas nama Isdianto dan Agus Wibowo yang sudah ditangan panlih.

Ketua Panlih Wagub Hotman Hutapea mengatakan, dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi, kedua calon belum melengkapi surat pernyataan.

Namun Panlih memaklumi hal ini karena panlih baru akan memberi tahu berkas persyaratan itu setelah verifikasi.

Agar seragam, panlih juga akan membuat format baku surat pernyataan yang akan di isi para calon.

“Maka dari itu, kami akan membuat format surat pernyataan untuk nantinya kami sampaikan dan diisi oleh para calon,” kata Hotman saat memimpin rapat panlih di Graha Kepri, Kamis (14/9).

Karena itu, sambung Hotman, Panlih akan mengundurkan waktu memanggil para calon ke awal pekan depan.

“Kalau sudah selesai, Senin atau Selasa, mereka kita infokan lagi,” singkatnya.(Rul/*)

Menurutnya, penyerahan wewenang kepada Fraksi PDI Perjuangan tersebut setelah melewati rapat partai.

Hasil keputusan partai, katanya menempatkan Fraksi sebagai saluran komunikasi partai kepada Gubernur.

“Hasil keputusan berdasarkan rapat seluruh elemen partai mulai dari tingkatakn PAC DPC dan pengurus DPD PDI P Kepri,” katanya kepada awak media, Sabtu (13/5)

Selain itu, menurutnya dari partai telah mengintruksikan Fraksi untuk mengambil langkah-langkah berupa komunikasi dengan partai pengusung calon Wakil Gubernur dan kemudian diserahkan kepada Gubernur Kepri.

Kebutuhan Wakil Gubernur, kata Walikota Tanjungpinang ini sangat diperlukan untuk mendampingi tugas-tugas Gubernur Kepulauan Riau yang tidak dapat dikerjakan sendiri.

“Jika cawagub Kepri sudah terisi, Pak Nurdin itu bisa terbantu, sebab Wakil Gubernur bisa membantu kerja pemerintah daerah jadi semuanya gak diurus sendiri,” ungkapnya.

Sahrul

Rapat Banmus langsung dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Sedangkan yang akan memimpin rapat pembentukan pansus ini, adalah wakil Ketua II DPRD, Husnizar Hood.

“Kita inginnya segera pansus ini dibentuk. Teknisnya, pansus dan tatib kita buatkan simultan saja,” kata Jumaga, Jumat (12/5).

Selain menetapkan tanggal, Banmus juga menyepakati komposisi anggota pansus.

Berdasarkan tata tertib DPRD, komposisi anggota pansus dibuatkan secara proporsional mengikuti jumlah fraksi.

Sampai disini, tidak ada masalah. Banmus kemudian melanjutkan ke pembentukan panitia pemilihan (panlih). Dari kesepakatan banmus, Panlih juga menyepakati anggota panlih proporsional.

“Tugas panlih nanti standar saja. Menyiapkan kotak suara, papan tulis dan alat kelengkapannya. Kita berharap cepat saja,” harap Jumaga.

Karena pansus ini dinilai tidak terlalu rumit, Jumaga optimis dapat selesai dalam waktu dua minggu saja.

Anggota Banmus dr.Yusrizal juga sepakat agar pembentukan pansus sejalan dengan pembentukan tatib. Sehingga, nantinya pansus dapat cepat bekerja.

“Kita selesaikan segera, supaya bisa dapat proses ini bisa cepat,” kata Yusrizal.

Rapat Banmus ini juga dihadiri pimpinan DPRD, Rizki Faisal dan Husnizar Hood. Sedangkan dari anggota Banmus hadir Wan Norman Edi, Rudi Chua, Thomas Suprapto, Ririn Warsiti, Syarifah Elvizana, Widiastadi Nugraha dan lainnya.

Sahrul

Anggota fraksi Demokrat Hotman Hutapea lantas mengusulkan agar DPRD berkonsultasi kepihak Kemendagri.

“Jadi dua pilihan. Pimpinan yang berkonsultasi ke Kemendagri, atau Pimpinan membentuk pansus untuk berkonsultasi ke Kemendagri,” kata Hotman diruang rapat ketua DPRD Kepri, Kamis (27/4).

Perkembangan selanjutnya, seluruh fraksi justru mengembalikan mekanisme pemilihan ini kepada pimpinan.

“Kami meminta agar mekanisme ini dikonsultasikan di tataran pimpinan saja,” kata Ketua fraksi PKS, Abdulrahman, LC.

Demikian juga fraksi PDIP, Anggota fraksi Sahat Sianturi mengatakan bahwa kekosongan posisi Wakil Gubernur ini mengganggu jalannya pemerintahan. Maka dari itu, fraksi PDIP mendorong agar pimpinan DPRD segera membahas mekanisme ini dengan Kemendagri.

“Ada dua pendapat disini. Untuk mendudukkannya, pimpinan bisa segera mengkonsultasikan ke Kemendagri,” pinta Sahat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood mempertanyakan apakah berkas yang diserahkan ke Gubernur, adalah berkas yang sama yang diterima DPRD Kepri.

“Kebetulan, Saya yang mengantarkan berkasnya ke Gubernur. Apakah berkas yang ketua terima sama dengan yang saya antar,” kata Husnizar.

Mengenai hal ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa berkas yang diterimanya masih kurang. “Surat dukungan partai dan pengunduran diri yang belum ada,” kata Jumaga.

Atas dasar itulah, Ia berjanji untuk membuka seluruh proses dan tahapan pemilihan ini agar dapat dikawal bersama-sama.

Sahrul

Diketahui, dua calon Wagub Kepri yakni Isdianto selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri dan Agus Wibowo selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan ada empat syarat administrasi yang belum dilengkapi oleh dua calon Wagub Kepri. Menurut Jumaga pihaknya telah mengembali berkas yang diajukan oleh Gubernur Kepri kepada DPRD Kepri.

“Syarat yang belum dipenuhi antara lain Surat pemohonan pengunduran diri calon dan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP) dari partai pengusung Sani Nurdin,” ungkap Jumaga saat dihubungi Barometerrakyat.com, Jum’at (21/4)

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta dua calon wagub untuk segera melegkapi persyaratan.

Diketahui partai pengusung pasangan Sani Nurdin (Sanur) yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebagkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem dan Partai Gerindra.

Redaksi