Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Ing Iskandarsyah mengatakan, potensi pendapatan tersebut bersumber dari pengelolahan labuh jangkar dan saham sebesar 10 persen dalam pengelolaan minyak pada blok migas di Natuna.

Anggota Komisi II DPRD Kepri itu mengingatkan Pemprov Kepri untuk bekerja keras, dan terus berjuang agar dapat mengelola kedua sektor itu.

“Kami optimistis Pak Isdianto memiliki kemampuan untuk menangani persoalan menahun itu,” ujarnya.

Menurut dia, mengemukakan lompatan besar itu berhubungan dengan keseriusan dan keberanian Pemprov Kepri yang kini dinakhodai Isdianto.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto harus menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan hak dalam pengelolaan labuh jangkar kapal dan mendapatkan saham dari blok migas di Natuna.

Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak Kepri itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pengelolaan labuh jangkar sesuai UU Nomor 23/2014, dan saham 10 persen dalam pengelolaan minyak.

Berdasarkan ketentuan itu, Pemprov Kepri berhak mengelola potensi kelautan 0-12 mill.

“Pak Isdianto selayaknya melanjutkan perjuangan mantan Gubernur Kepri H.M Sani dan Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) untuk menggarap retribusi dari pengelolaan labuh jangkar dan minyak,” katanya.

Iskandar mengemukakan selama ini kenaikan APBD lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi pertahun.

Ketergantungan Kepri terhadap dana transfer dari pusat juga sangat tinggi.
Kondisi ini, menurut dia tidak sehat sehingga perlu dilakukan terobosan yang serius agar pendapatan asli daerah meningkat.

“PAD Kepri itu hanya 35 persen, selebihnya dana transfer dari pusat. Artinya, ketergantungan Kepri terhadap pusat sangat tinggi,” ucapnya.

Ia mengatakan dua tahun mendatang APBD Kepri harus di atas Rp4 Triliun, karena Pemprov Kepri butuh belanja besar untuk membangun kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberantasan Kemiskinan.

Jika APBD Kepri hanya tumbuh rata-rata 2-5 perwen, sulit bagi Pemprov Kepri untuk mempercepat proses pembangunan karena kebutuhan dan pembiyaan daerah kepulauan lebih mahal dibandingkan dengan provinsi yang didominasi daratan. (Rls)