Sidang dipimpin Ahmad Bagja dari DKPP RI digelar di Kantor Bawaslu Kepulauan Riau, Senin (21/10).

Keduanya disidangkan atas laporan caleg gagal dari Partai Gerindra Muhammad Yunus, mereka diduga melanggar kode etik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Usai persidangkan, Komisioner Bawaslu Batam Bonsar Hasibuan membantah sudah merekayasa kasus money politik atau politik uang seperti dituduhkan Muhammad Yunus.

“Tidak ada rekayasa. Kita tidak ada konflik kepentingan dengan beliau (Muhammad Yunus), saya juga tidak kenal dengan caleg-calegnya,” ujar komisioner Bawaslu bidang penindakan itu.

Menurutnya, dalam penanganan kasus politik uang tersebut sudah sesuai tahapan sebagaimana dalam Perbawaslu Nomor 7 dan 31 Tahun 2018.

Selain Andi -sapaan M. Apriyandi-, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Mona Amelia juga turut melakukan banding atas vonis tersebut.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan membenarkan telah menerima permohonan banding dari terdakwa Andi dan jaksa.

“Ya benar, Selasa kita sudah terima permohonan banding dari Mona Amelia dan semalam sore diterima permohonan banding dari Apriyandi. ” kata Santonius saat dikonfirmasi. Kamis (27/6).

Pihaknya, menurut Santonius, sudah menerima memori banding dari jaksa, sedangkan dari Apriyandi belum diterima.

Dalam memori banding tersebut, jaksa beralasan mengajukan banding karena tidak sependapat dengan putusan percobaan dari PN Tanjungpinang.

“Menurut penuntut umum putusan tersebut kurang mencerminkan keadilan ditengah masyarakat dan berpotensi bagi pihak lain untuk melakukan perbuatan yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang Risky Rahmatullah mengatakan, Kejari Tanjungpinang mengajukan banding karena putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara, denda Rp 24 juta, subsider 1 bulan kurungan dan diperintahkan terdakwa langsung dijebloskan ke Rutan Tanjungpinang.

“Tidak sesuai dengan tuntutan kita,” katanya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Caleg partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur itu dituntut lima bulan penjara, denda Rp 24 Juta subsider satu bulan kurungan, dengan masa percobaan 10 bulan.

Ketua majlis hakim Acep Sopian Sauri mengatakan, M. Apriyandi terbukti secara sah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara bersama-sama.

Hakim menilai, perbuatan terdakwa melanggar pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.

Hal yang memberatkan, terdakwa telah mencederai pesta demokrasi dan terdakwa tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa koperatif selama persidangan, sopan, belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan orang tua tunggal.*

Terdakwa merupakan tim sukses caleg Partai Gerindra, Dapil Bukit Bestari Surya Admaja.

Tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Mona Amelia dalam persidangan, Rabu (26/6). Sidang dipimpin hakim ketua Eduart P. Sihaloho didampingi hakim anggota Ramuli Hotnaria Purba dan Corpioner.

Jaksa mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dengan Sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar pasal 523 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis. Didepan hakim, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara lisan, ketua majlis hakim menunda sidang hingga Senin (1/7) dengan agenda pembacaan putusan.

Diketahui, dalam kasus tersebut Sat Reskrim Polres Tanjungpinang hanya menetapkan satu orang tersangka yakni Supriono, sedangkan caleg Gerinda Surya Admaja bebas melenggang dan hanya dijadikan saksi.

Polisi beralasan tidak bisa menetapkan Surya Admaja sebagai tersangka karena tidak cukup alat bukti.

“Tidak ada orang yang melihat (Surya Admaja) menyerahkan uang kepada Supriono. Dia (Surya Admaja) tidak menggakui telah memberi uang (Kepada Supriono,red),” ujar Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie belum lama ini.

Sementara itu, dalam dakwaan jaksa, dugaan money politik tersebut berawal Selasa, 16 April 2019 terdakwa dihubungi saksi Surya Admaja caleg Gerindra. Dalam percakapan tersebut Surya Admaja mengajak terdakwa bertemu di Sukaberenang.

Setelah sampai Sukaberenang terdakwa menghubungi Surya Admaja, namun Surya mengakui berada di rumah makan di Perla, Kilometer 4 dan kemudian keduanya bertemu di rumah makan tersebut.

Selanjutnya, terdakwa diajak Surya Admaja kerumahnya. Setelah sampai dirumah, Surya Admaja menyerahkan uang Rp 3,5 juta kepada terdakwa.

Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada orang yang sudah didatanya untuk memilih Surya Admaja.*

Caleg Partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur itu membacakan nota pembelaan secara lisan dengan nada terbatah – batah sembari mengeluarkan air mata.

“Saya akan terus memberikan kebenaran apalagi apa yang tidak saya buat ditambah kondisi anak saya yang masih kecil selaku singgel perent (orang tua tunggal) Saya sedih dengan kasus yang saya tidak perbuat” kata M. Apriyandi.

Anak Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan, tetap menghormati tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

“Dengan tuntutan yang diberikan kepada saya jika kembali ke belakang sesungguhnya tuntutan yang sangat berat,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan tuntutan tersebut bisa disebut dalam kategori zalim.

“Jika tidak objektif dan berpaling dari fakta-fakta persidangan bisa menjadi sebab sikap tindakan yang tidak adil apalagi dengan adanya Kepentingan politik mulai memberitakan operasi tangkap tangan kepada saya, yang justru muncul pada saat sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan dilaksanakan. Kemudian proses tahapan pemeriksaan di Bawaslu dengan pasal yang berbeda dan berubah pada tuntutan JPU terhadap saya,” ujarnya Andi

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaldi Akri menyebutkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.

“Menuntut terdakwa dengan hukuman tiga bulan penjara, denda Juta jika apabila tidak membayar maka diganti dengan hukuman satu bulan penjara,” kata Jaksa dalam persidangan, Kamis (20/6) malam.

Jaksa mengatakan, dalam pertimbangannya hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa tidak mengakui perbuatanya dan terdakwa yang juga anak Wali Kota Tanjungpinang berbelit dalam persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa koperatif dalam proses persidangan.

Atas tuntutan tersebut terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Hendie Devitra mengajukan pledoi atau pembelaan. Sementara itu, ketua majlis hakim Acep Sopian Sauri didampingi Eduart Marudut P. Sihaloho dan Santonius Tambunan menunda sidang hingga Jum’at (21/6) pukul 10.00 WIB.

“Sidang ditunda hingga besok (Hari ini) dengan agenda pledoi penasehat hukum terdakwa,” ujar Acep.

Menangapi hal tersebut, Jaksa mengaku, terjadi kesalahan pengetikan penerapan pasal, yang termuat dalam surat dakwaan terdakwa.

Namun demikian, jaksa tetap memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh pokok keberatan penasihat hukum terdakwa.

“Meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan kasus ini,” ujarnya saat menangapi eksepsi atau keberatan penasehat hukum terdakwa di dalam persidangan, Senin (17/6).

Sebelumnya, Hendie Devitra mengajukan eksepsi atau keberatan. Dia menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur, tidak lengkap dan prematur. Oleh karena itu, dia meminta majlis hakim membatalkan dakwaan dan menghentikan perkara tersebut.

BACA : Pengacara Minta Kasus Money Politik Caleg Gerindra Dihentikan

Dia menjelaskan, rumusan delik dalam uraian jaksa dipakai unsur dalam pelanggaran pada masa kampanye, sementara pasal yang diterapkan yaitu 253 ayat 1.

Menurutnya, pasal 253 ayat 1 tersebut aturan terkait KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga, kata dia, tidak singkron antara dakwaan yang diuraikan dengan pasal yang diterapkan.

“Ketentuan KUHP, apabila ada yang tidak dipenuhi secara materil maka dakwaan itu harus dibatalkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai persidangan.

BACA : Politik Uang, Anak Wali Kota Tanjungpinang Disebut Siapkan 300 Amplop

Kedua, lanjut dia, dari awal terdakwa di periksa di Bawaslu Tanjungpinang terkait pidana pemilu pada masa tenang.

Tetapi, setelah di plenokan, Bawaslu Tanjungpinang melaporkan terdakwa ke penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terkait pelanggaran pada masa kampanye.

“Itu dua hal yang menjadi alasan subtansi keberatan kami,” ujarnya.*

Penasehat hukum terdakwa, Hendie Devitra mengajukan eksepsi atau keberatan. Dia menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur, tidak lengkap dan prematur. Oleh karena itu, dia meminta majlis hakim membatalkan dakwaan dan menghentikan perkara tersebut.

Dia menjelaskan, rumusan delik dalam uraian jaksa dipakai unsur dalam pelanggaran pada masa kampanye, sementara pasal yang diterapkan yaitu 253 ayat 1.

Menurutnya, pasal 253 ayat 1 tersebut aturan terkait dengan calon sementara (DCT). Sehingga, kata dia, tidak singkron antara dakwaan yang diuraikan dengan pasal yang diterapkan.

“Ketentuan KUHP, apabila ada yang tidak dipenuhi secara materil maka dakwaan itu harus dibatalkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai persidangan.

Kedua, lanjut dia, dari awal terdakwa di periksa di Bawaslu Tanjungpinang terkait pidana pemilu pada masa tenang.

Namun, setelah di plenokan Bawaslu Tanjungpinang melaporkan terdakwa ke penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terkait pelanggaran pada masa kampanye.

“Itu dua hal yang menjadi alasan subtansi keberatan kami,” ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa didakwa jaksa penunut umum (JPU) Zaldi Akri dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 253 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.*

Pasalnya, pada pemanggilan pertama pada Kamis (16/5) lalu, MA tidak hadir.

Kasat Reskrim AKP Efendri Alie mengatakan, MA tidak hadir pada pemanggilan pertama karena berada diluar kota.

“Kita panggil ulang Senin (Besok),” katanya kepada awak media belum lama ini.

Dia mengatakan, dalam perkara dugaan money politik tersebut pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi mulai dari penerima dan pemberi.

“Ada 28 saksi dari tiga perkara (1 caleg Gerindra dan 2 Caleg Garuda) yang sudah diperiksa,” ujarnya.

Diberita sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang resmi melaporkan Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra dan dua caleg Partai Garuda ke Polres Tanjungpinang.

Ketiganya yakni inisial MA caleg Gerindra, R dan B caleg Garuda, ketiganya merupakan caleg daerah pemilihan (Dapil) II Tanjungpinang Timur.

Mereka diduga melakukan money politik atau politik uang saat masa tenang Pemilu 2019.

Pantauan Barometerrakyat.com, Ketua Bawaslu Muhammad Zaini bersama komisioner Bawaslu, Maryamah dan Novira Damayanti mendatangi Polres Tanjungpinang sekira pukul 15.30 WIB dan langsung memasuki ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).*

Komisioner Bawaslu Tanjungpinang Maryamah mengatakan, penghentian kasus tersebut karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Dia menjelaskan, dalam tahapan penyelidikan pihaknya telah memeriksa keterangan dari semua pihak, baik pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait lainnya.

“Bahkan Sentra Gakkumdu telah menjumpai dan meminta keterangan ahli dari Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH sebagai Ahli pidana Pemilu Guru Besar UI,” kata Maryamah melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Barometerrakyat, Kamis (14/3).

Dari keterangan yang didapatkan kemudian dilakukan kajian, menurutnya, unsur merusak dan menghilangkan APK pada Pasal 521 junto 280 ayat (1) huruf g tidak terpenuhi.

“Secara administrasi telah diumumkan hasil penyelidikan dan pembahasan kedua tersebut di papan pengumuman kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah ada empat laporan ke Bawaslu Tanjungpinang dari Caleg Hanura, simpatisan dari Demokrat, Caleg dari Perindo dan Caleg dari PDIP.

Laporan tersebut terkait dugaan perusakan APK di Perumahan Bandara Asri, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur.*

Dia dilaporkan terkait pencabutan sejumlah alat peraga kampanye (APK) Caleg beberapa Partai Politik di Kawasan Perumahan Bandara Asri Batu 13 Arah Kijang.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan, setelah Bawaslu melakukan kajian, menurutnya, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil materil dan telah diregistrasi.

Saat ini Sentra Gakkumdu masih melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pelapor dan saksi dilakukan pada hari Senin (25/01).

“Untuk mendalami kasus ini, Sentra Gakkumdu telah mendatangi tempat kejadian perkara pada hari Selasa ,” Ungkap Zaini.

Sementara itu,  Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Maryamah, menerangkan bahwa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, proses penyelidikan ini berlangsung selama 14 hari.

“Sesuai dengan fungsinya Sentra Gakkumdu komitmen dan terus bekerja dalam menegakkan keadilan, demi terciptanya pemilu yang demokratis dan bermartabat,” pungkas Maryamah.

Redaksi

Dia dilaporkan terkait pencabutan sejumlah alat peraga kampanye (APK) Caleg beberapa Partai Politik di Kawasan Perumahan Bandara Asri Batu 13 Arah Kijang.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini menjelaskan, Bawaslu menerima 4 laporan terkait kasus pencabutan tersebut.

“Yang masuk ke Sentra Gakkumdu dari partai yang berbeda, yaitu Caleg dari Hanura, simpatisan dari Demokrat, Caleg dari Perindo dan Caleg dari PDIP,” ujarnya, Rabu (26/2).

Setelah Bawaslu melakukan kajian, menurutnya, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil materil dan telah diregistrasi.

Saat ini Sentra Gakkumdu masih melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pelapor dan saksi dilakukan pada hari Senin (25/01).

“Untuk mendalami kasus ini, Sentra Gakkumdu telah mendatangi tempat kejadian perkara pada hari Selasa ,” Ungkap Zaini.

Sementara itu,  Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Maryamah, menerangkan bahwa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, proses penyelidikan ini berlangsung selama 14 hari.

“Sesuai dengan fungsinya Sentra Gakkumdu komitmen dan terus bekerja dalam menegakkan keadilan, demi terciptanya pemilu yang demokratis dan bermartabat,” pungkas Maryamah.

SAHRUL