Hal itu dikatakannya terkait upaya pihaknya melawan pendengung atau buzzer lewat pembentukan tim siber khusus.

“Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional,” ujar Munahar, dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10), dikutip dari laman resminya

“Beliau (Anies) ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” lanjut dia.

Pada awal 2021, Anies masuk daftar 21 Heroes 2021 atau pahlawan transportasi dunia 2021 versi organisasi Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) di Jerman.

21 Heroes 2021 sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada 21 tokoh yang dinilai mampu mengembangkan sistem transportasi perkotaan berkelanjutan di tengah tantangan pandemi Covid-19.

Dalam arahannya itu, Munahar meminta Infokom MUI DKI bisa melakukan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan karena dinilai telah menghantam Ulama dan mendiskreditkan Umat Islam.

Munahar juga berharap Infokom memiliki ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam Umat Islam itu.

“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq (benar) itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” cetusnya.

Saleh menyampaikan tidak boleh ada seorang pun yang mendapat ancaman karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Ya, kita berharap pemerintah kan punya aparat di Kominfo, kalau ada yang bentuknya mengarah kepada bully, dan juga mengarah fitnah, ancaman segala macam, saya kira boleh-boleh saja diperiksa, ditelusuri,” kata Saleh saat dilansir CNN Indonesia, Senin (15/6).

Saleh mengingatkan Indonesia telah sepakat menganut demokrasi sebagai sistem politik.

Seharusnya segenap aparat dan pejabat pemerintahan ikut berkomitmen menegakkan demokrasi.

Salah satu ciri demokrasi, kata dia, adalah kebebasan berpendapat warga negara untuk mengkritik pengambil kebijakan.

Saleh berharap pemerintah bisa menjamin hak tersebut.

“Pemerintah adalah bagian dari pengambil kebijakan atau pelaksana dari kebijakan itu sendiri, maka harus bersedia untuk dikritik, selama kritik itu bertanggung jawab, bukan dalam bentuk fitnah,” ucap dia.

Dihubungi terpisah, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan kejadian yang menimpa Bintang Emon.