Namun tidak semua pedagang mendapatkan lapak Pasar Mini Bestari yang ditetapkan sebagai tempat relokasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Heri (28), salah seorang pedagang mengaku belum mendapatkan lapak di tempat relokasi. Menurutnya, ada lebih kurang 40 pedagang yang belum mendapatkan lapak.

“Saya aja tidak dapat lapaknya. Tidak ada yang menetapkan siapa aja yang dapat, mungkin sistemnya siapa cepat dia dapat,” ujarnya, Senin (7/3/2022).

Sampai saat ini, sambung Heri belum ada kejelasan dari BUMD Tanjungpinang untuk memberikan solusi bagi para pedagang yang belum mendapatkan lapak baru.

“Ini aja masih belum jelas, jadi nganggur kami. Yang dapat belum didata, yang dapat juga belum didata,” ungkapnya.

Heri menyampaikan, tidak mengetahui apakah para pedagang Pasar Baru II tersebut harus membayar lagi, saat berjualan di Pasar Mini Bestari.

“Kayaknya belum bayar dulu. Pokoknya sekarang masih belum jelas. Ada juga satu pedang yang sewa 3 lapak sekaligus, jadi mungkin karena itu kami tidak dapat,” kata Heri.

Larangan itu disampaikan setelah lantai pasar tersebut ambruk pada 20 Februari 2022 lalu.

Ia menyampaikan, sebagian pedagang tetap nekat berjualan karena alasan memenuhi kebutuhan ekonomi.

BACA JUGA: Detik-detik Robohnya Pasar Ikan Tanjungpinang, Warga Dengar Bunyi Retak

Kendati kondisi bangunan tersebut sangat memperihatinkan dan bisa membahayakan nyawa mereka.

“Kita sudah buat peringatan itu, memang dilapangan ada pedagang-pedagang malah kepada petugas kita melawan tetap mau berjualan disini,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Sabtu (5/3/2022).

Ia menyampaikan, pihaknya sudah merelokasi sebagian pedagang di Pasar Mini Bestari di Jalan Tengku Umar. Namun, pasar tesebut belum bisa menampung seluruh pedagang.

BACA JUGA: Biaya Pengobatan Korban Pasar Ikan Ambruk Ditanggung Pemko Tanjungpinang

“41 kita sudah relokasi ke Pasar Mini Bestari, kemudian di tempat parkir ada 24 pedagang,” ucapnya.

Menurutnya, Pasar Mini Bestari bukan dikelola oleh BUMD Tanjungpinang, namun dikelola oleh pihak swasta.

Seperti yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Kota Tanjungpinang (HMKT) yang menyatakan musibah robohnya pasar tersebut dinilai akibat tidak adanya analisis resiko yang dilakukan.

“Atas musibah robohnya pasar ini harus menjadi pelajaran pemerintah setempat.Tidak hanya itu pemerintah juga harus bertanggungjawab atas robohnya pasar ikan ini,” tegas Ketua HMKT Januarman melalui rilis yang disampaikan kepada media ini.

Ia mengatakan, ini sebuah bencana.
Ini terjadi karena kelalaian BUMD Tanjungpinang.

“Apakah memang tidak ada perawatan dan analisis resiko yang dilakukan,” tegasnya.

Januar berharap Pemerintah Kota Tanjungpinang terutama pihak pengelola BUMD kota Tanjungpinang agar bertanggungjawab terhadap musibah ini, karena Pasar Ikan KUD merupakan tempat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.

“Jangan sampai peristiwa ini berlarut-larut tidak diatasi,” tegasnya.

Direktur Utama PT TMB BUMD Tanjungpinang Fahmi menyampaikan, saat ini dimana perusahaan sedang mengalami kerugian maka perlu diambil langkah sebagai upaya memperbaikinya.

“Upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan beberapa perubahan terhadap manajemen di PT. TMB, yaitu perampingan struktur organisasi perusahaan dan efisiensi pengeluaran yang ada di perusahaan,” ungkapnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) lanjutan bersama Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Jumat (4/2/2022).

BACA JUGA: Rahma Ajak Warga Menjaga Lingkungan dengan Menanam Pohon

Menurutnya, perampingan dimaksud diantaranya pengurangan jumlah pada struktur organisasi. Semula ada 11 supervisor yang bertanggungjawab pada urusannya masing-masing.

“Sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perampingan menjadi 4 supervisor saja. Hal ini juga untuk mengefisiensi pengeluaran,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan penyesuaian gaji karyawan sesuai dengan UMK Kota Tanjungpinang.

BACA JUGA: Ketua SMSI Kepri Apresiasi Minat Mahasiswa Ikuti Pelatihan Jurnalistik

Menurutnya, hal tersebut telah disetujui oleh pemegang saham, yang tertuang dalam berita acara sebagai hasil dari RUPS-LB sebagai dasar pelaksanaan tugas PT. TMB Kota Tanjungpinang.

“Restrukturisasi ini sudah disetujui oleh pemegang saham dan komisaris PT. TMB,” imbuhnya.

Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama Irwandi menyampaikan, lantai pasar tersebut banyak yang sudah turun, sehingga dikhawatirkan akan ambuk lagi.

“Buk Wali Kota meminta untuk menutup sementara karena menyangkut keselamatan orang,” ujar Irwandi saat ditemui di Kantor BUMD Tanjungpinang, Senin (21/2).

Menurutnya, ada ratusan pedagang yang akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.

“Rencana tempat sementara di Pasar Baru 2 Blok B. Saat ini kami sedang melaksanakan pendataan pedagang disana terlebih dahulu,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, Pemko Tanjungpinang akan segera memperbaikinya dengan menggunakan APBD 2022.

“Ini sifatnya mendesak dan segera yang harus ditangani dan diperbaiki untuk kelancaran jual beli masyarakat,” ucap Rahma.

Rahma menambahkan, siang ini melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk tahap awal akan memeriksa kelayakan bangunan pasca robohnya pelantar pasar KUD tersebut.

“Setelah dilakukan pemeriksaan teknis tentang kelayakan bangunan, selanjutnya baru dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu perbaikan,” ujarnya.

Rahma mengatakan rencana revitalisasi pasar yang sedianya diakomodir melalui APBN oleh Kementrian Perdagangan yang perencanaannya sejak tahun 2019 lalu dilaksanakan, diundur di tahun 2023.

“Dikarenakan beberapa kondisi, Kementerian Perdagangan yang akan merevitalisasi pembangunan pasar 1 Tanjungpinang, diundur pelaksanaanya di tahun depan yaitu tahun 2023,” jelas Rahma saat meninjau lokasi, Senin (21/2).

Ia menyampaikan, dengan terjadinya kerusakan berat yang mengakibatkan robohnya pelantar pasar KUD ini, Pemko Tanjungpinang akan segera memperbaikinya.

“Ini sifatnya mendesak dan segera yang harus ditangani dan diperbaiki untuk kelancaran jual beli masyarakat. Maka perbaikan pelantar Pasar KUD yang roboh ini akan segera kita perbaiki menggunakan APBD Pemko Tanjungpinang,” ucap Rahma.

Rahma menambahkan, siang ini melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk tahap awal akan memeriksa kelayakan bangunan pasca robohnya pelantar pasar KUD tersebut.

“Setelah dilakukan pemeriksaan teknis tentang kelayakan bangunan, selanjutnya baru dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu perbaikan,” ujarnya.

Rahma berpesan kepada para pedagang yang masih berjualan di sekitaran lokasi tersebut agar berhati-hati.

“Perhatikan kondisi sekitaran lokasi jualan Bapak Ibu. Segera laporkan jika didapati ada kondisi yang membahayakan agar hal serupa tidak terjadi dan dapat ditangani sesegera mungkin,” imbaunya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, ada 12 stand pedagang yang terdampak dari peristiwa ini.

Menurut salah satu pedagang lantai tersebut ambruk sekira pukul 21.00 wib. Ia mendapatkan informasi dari tukang becak yang mengantarkan ikan miliknya.

“Setelah saya datang kesini dan melihat lantai sudah ambruk,” ujar Anzo, salah satu pedagang, Senin (21/2).

Sebelum peristiwa itu, lanjutnya, pedagang telah melaporkan ke BUMD Tanjungpinang bahwa lantai pasar tersebut yang sudah turun atau miring.

Namun sampai sekarang, BUMD Tanjungpinang selaku pengelola pasar tersebut, belum mengambil tindakan atas laporan pedagang.

“Lima tahun jadi pedagang disini, memang belum pernah diperbaiki sama sekali,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki lantai pasar yang ambruk tersebut.

Sementara itu, Direksi BUMD Tanjungpinang belum dapat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut.

DWN ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan BUMD PT TMB tahun 2017-2019.

Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono melalui Kepala Seksi Intelijen Bambang Heri Purwanto mengatakan, penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

“Dari hasil gelar perkara yang dapat diminta pertanggungjawaban perempuan inisial DWN jabatan mantan Kabag Keuangan BUMD PT TMB,” ujarnya saat konferensi pers di Aula Kejari Tanjungpinang, Senin (27/12).

Selain itu, penetapan tersangka juga setelah adanya alat bukti yang cukup dari keterangan 20 orang saksi-saksi dan juga dokumen yang berhubungan dengan kasus tersebut.

“Hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Kepri sebesar Rp517.741.716,” ucapnya.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 Junto Pasal 3 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 8, Junto 64 KUHP.

“Untuk tersangka masih satu orang, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” ucapnya.

“InsyaAllah dalam waktu dekat akan mendapatkan hasil,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang Dasril A. Yusdar, Minggu (7/11).

Ia menyampaikan, setelah adanya kerugian negara dari kasus tersebut pihaknya akan segera menetapkan tersangka.

“Setelah itu kalau ada kerugian negara baru kita bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab dari perbuatan tersebut,” ucapnya.

Diketahui, Kejari Tanjungpinang telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu.

Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus tersebut diantaranya Dirut BUMD PT TMB Fahmi, tiga mantan Dirut BUMD yakni, Eva Amelia, Asep Nana Suryana dan Zoundervan.

SAHRUL

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Dasril mengatakan, pihaknya telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau untuk menghitung kerugian negara kasus tersebut.

“Kita sudah menyurati BPKP Kepri,” kata Dasril saat dihubungi, Kamis (10/6).

Selain itu, lanjutnya, Kejari juga menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta keterangan ahli dalam perkara ini.

“Ahli terkait BUMD, sudah kita surati dan telah dikirim melalui email maupun kantor pos,” tambahnya.

Menurutnya, dalam penyidikan kasus itu penyidik telah memeriksa puluhan saksi diantaranya Pimpinan dan mantan pimpinan BUMD Tanjungpinang.

“Lebih kurang sekitar dua puluhan lebih saksi kita telah periksa,” ucapnya.

Diketahui, Kejari Tanjungpinang telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu.

Kerugian negara dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp900 juta.