Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Tanjungpinang Agus Rianto merincikan, yang dinonaktifkan dari Kabupaten Bintan 1769 jiwa, Anambas 1438 jiwa, Lingga 1004, Natuna 1524 jiwa dan Kota Tanjungpinang 1671 jiwa.

“Sehingga seluruhnya sebanyak 7406 jiwa,” katanya belum lama ini.

Menurutnya, penonaktifan tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Sosial, Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran BPJS tahun 2019.

“Karena memang itu ada perbaikan dan pembaruan data dari kementerian sosial permintaan ke BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Namun secara nasional yang di nonaktifkan tidak berubah sebanyak 96,8 juta jiwa.

Selain itu, lanjut dia, alasan penonaktifan karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tak valid, selama empat tahun tak menggunakan layanan PBI BPJS Kesehatan dan adanya data kependudukan peserta yang sudah meninggal dunia.

Ia juga menyampaikan tidak hanya penonaktifan saja, tetapi BPJS Kesehatan juga melakukan penambahan PBI BPJS cabang Kota Tanjungpinang sebanyak 1604 jiwa.

Dengan rincian Bintan 127 jiwa, Kepulauan Anambas 1 jiwa, Lingga 449 jiwa, Natuna 1 jiwa dan Tanjungpinang 1026 jiwa.

Redaksi

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang jaminan Kesehatan terdapat perubahan-perubahan penting. Sementara itu Riska Ardhiyanti Kepala BPJS Kesehatan Cabang kota Tanjungpinang, mengatakan dalam perubahan Perpres No. 19 Tahun 2016 ada penambahan Kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU.

Selain itu juga ada penyesuain iuran, penyesuaian iuran hanya berlaku untuk kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBNU) dan Peserta Bukan Pekerja.

“Untuk kelas III Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, Kelas I Rp 80.000,” ujarnya saat Konferensi Pers Sosialisasi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Senin (21/03/2016) sore.

Menurutnya, penyesuaian iuran yang tertuang dalam Pepres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuaris oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN, pertimbangan untuk opsi penyesuaian iuran adalah opsi untuk keberlanjutan program. (SAHRUL)