BR. KEPRI – Kepala Daerah harus memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Di mana sampai saat ini tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi.

“Kami melihat komitmen dari kepala daerah yang terus menerus harus diingatkan, dan dibangun. Tahun ini sudah 19 tahun KPK berdiri dan selama itu juga kita selalu memperingati Hakordia. Perubahan yang dirasakan tentu harus dilihat dari data” ujar Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam
sambutannya di
pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Wilayah I yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Lapangan Astaka dan GOR Indoor, Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/11).

Dalam acara tersebut Gubernur Kepri Anaar Ahmad hadir bersama
Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto, beberapa Kementerian/Lembaga yang ada di Sumatera Utara, lalu hadir Gubernur Jambi, dan Bengkulu, Pj. Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Sumbar serta 33 kabupaten/kota se Sumut, akademisi, penggiat anti korupsi, penggiat seni dan masyarakat.

Kota Medan ditunjuk menjadi tuan rumah Wilayah I penyelenggaraan Road to Hakordia 2022 selama 2 hari yakni 29 hingga 30 November mendatang selain lima wilayah rangkaian termasuk puncak acara 9 Desember 2022 mendatang di Jakarta. Untuk Wilayah II ditunjuk Kota Bandung, Wilayah III Surabaya, Wilayah IV Samarinda, dan Wilayah V di Bali. Peringatan Harkodia kali ini mengambil tema “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi”.

Adapun rangkaian acara diisi dengan Workshop Penguatan APIP untuk Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Workshop Penyuluh Anti Korupsi, Seminar Bagi Pelaku Usaha, Diskusi Media dengan Pimpinan KPK, Diskusi Film Anti Korupsi, Festival Pelayanan Publik, hingga Lomba, Pentas Musik, dan Fashion Show Anti Korupsi.

Alex memaparkan dari survei penilaian integritas memang ada peningkatan angkanya dari target nasionalnya. Kemudian dari indeks perilaku anti korupsi pun ada peningkatan, artinya, menurut Alex masyarakat semakin sadar dan memahami apa itu korupsi sehingga tidak timbul keinginan korupsi.

Kemudian, Alex mengungkapkan, dalam pemberantasan korupsi, KPK menerapkan 3 pendekatan yang disebut trisula yakni pendidikan, perbaikan sistem dan penindakan.

“lewat pendidikan, kami berharap termasuk di dalamnya sosialisasi dan kampanye anti korupsi, ingin masyarakat juga semakin memahami bahaya dan dampak korupsi, kemudian lewat perbaikan sistem kita tutup setiap celah yang memungkinkan aparat melakukan korupsi, dan lewat penindakan dengan tujuan efek jera” ujar Alex.

Di akhir acara, Gubernur Ansar bersama 6 Kepala Daerah Provinsi Wilayah I naik ke atas panggung untuk menandatangani Komitmen Anti Korupsi Kepala Daerah Wilayah I kepada Rakyat. Seluruh Kepala Daerah pun menabuh ‘Gordang Sambilan’ sebagai penanda opening ceremony road to Hakordia 2022.

Rakor tersebut dilakukan dalam rangka pemantapan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Kemendagri, KPK dan BPKP.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan bahwa MCP merupakan salah satu Instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah dan Pengawasan Intern Pemerintah.

Disebutkan MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

“Terdapat 8 indikator progres keberhasilan daerah dalam upaya pencegahan praktik korupsi diantaranya yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP atau Inspektorat, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa,” jelasnya.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan atas pengelolaan bersama MCP pencegahan korupsi.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terbangunnya komitmen tingkat Pusat dan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

Kemudian, meningkatkan awareness kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penyelanggaraan.

Sehingga dapat terbangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19, serta fokus sasaran pengawasan penganggaran Pemerintah daerah.