Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Anaar Ahmad didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq di pangkalan nelayan Leho, Karimun,
saat memberikan bantuan jaring tenggiri kepada 109 nelayan dari lima kecamatan di Kabupaten Karimun.

Jaring tenggiri yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri berjumlah 545 buah, dengan masing-masing nelayan menerima 5 buah jaring tenggiri. 109 nelayan tersebut berasal dari Kecamatan Karimun, Moro, Sugi Besar, Tebing, dan Kundur.

Ansar juga menyerahkan bantuan 80 cooler box dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.

” Bantuan ini diberikan untuk mendukung nelayan di Kabupaten Karimun menjaga dan meningkatkan mutu tangkapan laut mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan-bantuan seperti ini akan terus di berikan. Dan berkomunikasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI agar nelayan Kepri terus diperhatikan.

Ansar mengimbau para nelayan yang mendapatkan bantuan alat perikanan untuk terus semangat dan berhati-hati dalam melaut. Terlebih dengan cuaca akhir tahun yang sering menimbulkan gelombang tinggi.

Ansar juga mengajak nelayan untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik. Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri mempunyai program beasiswa kuliah yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak nelayan.

Dalam Surat Pemberitahuan Dinas Sosial Nomor B/25/465.51/I.2022 disampaikan kepada Kades dan Lurah se Bintan untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua yang anaknya sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Edi Yusri mengatakan bahwa program bantuan sosial ini sebagai salah satu wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjamin pendidikan bagi putra/putri Bintan sebagai re-generasi ke depan.

Sesuai dengan keinginan Plt. Bupati Bintan agar SDM di Bintan mempunyai kualitas yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global dan era 4.0

“Ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk generasi Bintan kedepan. Keinginan Kepala Daerah juga agar generasi muda yang sedang belajar di bangku pendidikan agar diperhatikan,” kata Edi saat dihubungi, Senin (31/01).

Mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa agar menyusun proposal yang ditujukan kepada Plt. Bupati Bintan dan diserahkan ke Kantor Dinas Sosial Bintan paling lambat tanggal 20 Februari 2022.

Adapun syarat yang harus dipersiapkan:
1. Surat Permohonan (mengetahui RT, RW, Kades/Lurah dan Camat setempat)

2. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

3. Surat Aktif Kuliah Asli (Min Semester 2 dan Maksimal Sem 8)

4. KRS dan KHS/Transkip Nilai (Tandatangan, Cap/Stempel Kampus)

5. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikeluarkan oleh Kades/Lurah mengetahui Camat setempat

6. Surat Pernyataan Sedang Tidak Menerima Beasiswa dari sumber lainnya (Materai 10.000)

7. Bukti pembayaran SPP sebelumnya

8. Fotocopy Nomor Rekening Bank

9. Mencantumkan Nomor Telephone/Handphone

10. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Bintan

11. Proposal dibuat rangkap dua

Mardiana selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus Disdik Kepri sempat pingsan dan tidak sadarkan diri saat melihat bentrok antar polisi dengan pendemo.

Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ahmad Thabib Kilometer 8 Atas.

Ia sempat menjalani perwatan intensif diruang UGD, namun nyawa korban tidak tertolong.

“Dokter menyatakan beliau meninggal pada pukul 11.45,” ungkapnya Iwan Pangabean yang juga Kasi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Disdik Kepri.

Sebelumnya, mahasiswa menuntut Kepala Disdik Kepri untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak ‘becus’ dalam pengelolaan beasiswa.

Pasalnya, banyak masalah yang ditemukan saat pengumuman penerima beasiswa oleh Disdik Kepri, adanya ditemukan penerima beasiswa ganda.

Muhammad Danu

Pasalnya, mahasiswa menilai tidak adanya transparansi terkait penjaringan berkas persyaratan beasiswa Provinsi Kepri tahun anggaran 2017 dan banyak nama-nama yang ganda dalam penerimaan beasiswa.

Mahasiswa mendesak Gubernur Kepri Nurdin Basirun mundur dari jabatan Gubernur.

“Kami meminta Gubernur Provinsi Kepri untuk mundur dari jabatannya, kami menduga Gubernur Kepri mempolitisir hasil penerima beasiswa umum dan kemitraan ABPD tahun anggaran 2017,” tegas Ketua PMII Cabang Tanjungpinang Bintan, Jasman saat gelar aksi di depan Kantor Gubernur Kepri.

Kemudian, aksi protes mahasiswa diwarnai dengan pembakaran ban, karena gubernur tidak kunjung hadir menemui mahasiswa.

Mahasiswa pun mendesak, penegak hukum untuk memproses kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir dan Sumantri Hardi selaku PPTK dalam penerimaan beasiswa tahun 2017.

“Bahwa dinilai penerima beasiswa tahun 2017 tidak berdasar dan tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan,” tegasnya.

SAHRUL

Salah satunya Ketua Fraksi Golkar melakukan reses di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Rabu (12/7).

Dalam reses tersebut, masyarakat Kelong berharap perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap perbaikan insfrastruktur jalan.

“Saya minta bu Dewi memperjuangkan semenisasi jalan di Kelong dan Air Kelubi. Kondisi nya sudah sangat parah buk,” ujar salah satu toko wanita Kelong, Yusmiati.

Tidak hanya itu, Yusmiati juga minta masalah bantuan beasiswa anak-anak pulau berprestasi juga jangan sampai dihentikan. 

“Kami di pulau jangan sampai dilupakan. Tolong perjuangkan aspirasi kami. Semua masyarakat Kelong yakin bu Dewi mampu untuk itu,” ujarnya penuh harap.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Dewi Kumalasari akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelong.

“Masalah keinginan masyarakat Kelong ini akan segera kita dikoordinasikan ke dinas terkait. Soal beasiswa insya Allah tetap Ada,” ujar Dewi