Barometerrakyat.com,kepri– Bahas kelangkaan dan pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKB) dengan Pertamina, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan Nelayan dan pelaku transportasi di Kepri, diberi kuota BBM harian, BBM subsidi dan BBM Non-Subsidi.

Gubernur Ansar mencontohkan, misal, kebutuhan harian 100 Liter, dapat digunakan mekanisme 70 persen BBM Subsidi dan 30 persen Non Subsidi.

“Untuk itu kita sarankan untuk diadakan pembahasan suatu peraturan yang mewajibkan Nelayan dan Pelaku Transportasi Laut untuk diberikan kuota harian, yang mana mewajibkan sekian persennya membeli BBM Non-Subsidi” ujar Gubernur saat melakukan pertemuan dengan petinggi Pertamina Wilayah Kepri di Graha Kepri, Batam, Senin (3/8/22),

Hal itu dikatakan Gubernur Ansar, menyikapi kelangkaan dan kekurangan alokasi BBM untuk Nelayan di Kepri sebagaimana yang diadukan HNSI Kepri ke DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Telah ditetapkan 3 kategori jenis peruntukan BBM di Indonesia.

Ke tiga jenis BBM itu, adalah, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah. Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2 persen dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu Bensin RON 88.

Dan ketiga adalah Jenis BBM Umum (JBU) di luar JBT dan JBKP seperti Pertalite dan Pertamax series.
Selain itu, Gubernur Ansar Ahmad juga mengusulkan, agar dibentuk tim khusus bersama untuk mengawasi pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Kepri.

Hal ini dikarenakan, Nelayan dan Pelaku Usaha Transportasi Laut rawan menjadi celah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan disparitas harga antara BBM Subsidi terhadap BBM Industri, sehingga perlu bersama-sama fokus dalam pengawasan BBM JBT dan JBKP itu.

Ansar juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program My Pertamina Subsidi Tepat Sasaran bersama identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan nelayan.

Untuk itu dalam finalisasi program digitalisasi, diminta untuk dapat membuat program pengawasan sementara untuk JBKP dan JBT tersebut.

Audiensi dihadiri oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Kepri Mahfud Nadyo Hantoro, Sales Branch Manager (SBM) Wilayah I Kepri Reiza, dan Sales Branch Manager (SBM) Wilayah II Kepri Fadlan.

Sedangkan Gubernur Ansar didampingi oleh Kadis DKP Kepri H.T.S Arif Fadillah, Kadis ESDM M.Darwin, dan Anggota Tim Khusus Gubernur Angelinus.

Masyarakat dialihkan untuk membeli BBM jenis Pertalite. Anehnya, kebijakan penghapusan BBM subsidi jenis premium secara bertahap ini, tidak diimbangi dengan persediaan Pertalite di Tanjungpinang. Saat ini persediaan pertalite di Tanjungpinang kosong.

“Pertalite masih kosong, sudah dari beberapa hari yang lalu,” ungkap salah satu karyawan SPBU Suka Berenag yang tidak mau disebut namanya, Sabtu (27/5)

Kosongnya Pertalite di Tanjungpinang, katanya disebabkan kapal pengangkut BBM masih rusak.

“Kapalnya rusak, jadi BBM jenis pertalite masih kosong,” ungkapnya

Dari pantauan media ini, tampak disetiap SPBU di Kota Tanjungpinang diwarnai dengan antrian yang cukup panjang. Pasalnya, persediaan premium jenis subsidi hanya dibatasi dua selang.

Sebelumnya, dari penuturan salah satu Pengawas SPBU Jalan Soekarno Hatta, Yono mengatakan BBM jenis premium masih banyak, karena ada penghapusan secara bertahap sehingga penjualan premium hanya dibatasi.

“Premiun dibatasi hanya dua selang, satu selang untuk motor dan satu selang untuk mobil,” ungkapnya saat dihubungi Barometerrakyar.com, Senin (15/5)

Pembatasan ini, menurutnya sudah berlangsung tiga hari. Bagi masyarakat yang ingin mengisi BBM diarahkan untuk mengunakan BBM jenis pertalite.

“Kemaren sudah rapat dengan Disprindak di Batam, untuk penghapusan BBM jenis premiun secara bertahap,” Ujarnya

Syarat yang harus disiapkan, katanya antara lain surat rekomendasi yang habis masa berlaku, Fotocopy KTP, Fotocopy kartu Nelayan, Fotocopy bukti pencatatan kapal, surat kuasa dari pemilik kapal (bagi nelayan yang menggunakan kapal motor orang lain), pas kecil dan SKK dari Dinas Perhubungan serta laporan produksi.

Setelah persyaratan lengkap, lanjutnya bisa datang langsung ke Kantor DP3 Tanjungpinang untuk mengisi surat permohonan.

“Jika semua sudah lengkap dan memenuhi syarat surat rekomendasi segera diberikan,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan Kampung Bugis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Selasa (9/5)

Menurutnya, Peraturan Walikota (Perwako) terkait rekomendasi BBM Subsidi bagi nelayan sudah diterbitkan dengan Nomor 5 tahun 2017, pertanggal 18 Maret lalu.

Namun, lanjutnya sampai saat ini belum ada nelayan yang mengajukan rekomendasi BBM subsidi jenis solar.

“Kami tidak bisa mengeluarkan bila tidak ada permohonan.” Pugkasnya

Sebelumnya, nelayan Kampung Bugis mengadu ke DPRD Tanjungpinang karena sulit mendapatkan rekomendasi mendapatkan BBM subsidi jenis solar.
Nelayan disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Borman Sirait.

Ketua Nelayan Kampung Bugis, Hanafi mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam proses pengurusan rekomendasi. Ini disebabkan banyaknya berkas yang harus disiapkan.

Menurutnya, pihaknya membeli BBM jenis solar per liter sekitar Rp 8.000 sampai Rp 8.500

“Jika menggunakan rekomendasi tersebut hanya membayar Rp 5.150 rupiah,” ungkapnya

Sahrul

Nelayan disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Borman Sirait.

Ketua Nelayan Kampung Bugis, Hanafi mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam proses pengurusan rekomendasi.

Ini disebabkan banyaknya berkas yang harus disiapkan.

Menurutnya, pihaknya membeli BBM jenis solar per liter sekitar Rp 8.000 sampai Rp 8.500

“Jika menggunakan rekomendasi tersebut hanya membayar Rp 5.150 rupiah,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga dihadiri Kepala Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, Raja Khairani serta perwakilan Dinas Perhubungan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pihaknya berjanji siap memfasilitasi sampai dengan terbitnya rekomendasi tersebut.

Bahkan, dalam upaya memberikan pemahaman terkait prosedur siap memberikan sosialisasi dengan mengandeng narasumber dibidangnya.

Yang terpenting, katanya, sekarang para nelayan sudah bisa mengurus rekomendasi dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

“Inj perlu ada sosialisasi. Sehingga para nelayan mengetahui ada rekomendasi BBM bersubsidi bagi para nelayan,” ungkap Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Sahrul