BR.KEPRI-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar menyerahkan bantuan RT, RW, BPD, Posyandu, Guru TPQ, dan Penyuluh Agama. dan Safari Ramadan 1444 H di Kecamatan Sebayang Kabupaten Lingga,Sabtu (1/4).

Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan kepada 54 RT dan 23 RW di Kecamatan Senayang dengan anggaran Rp 92,4 Juta. Masing-masing RT dan RW akan menerim bantuan sebesar Rp 1,2 juta dan di tahun 2023 ini ditambah 4 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan anggaran Rp 32 Juta.

“Bantuan ini kita berikan untuk menambah daya beli masyarakat di bulan puasa sekaligus untuk membantu masyarakat di hari raya nanti,” ujarnya.

“Akhir tahun nanti kita kita hitung lagi anggaran kita, kalau cukup akan kita tambah penerimanya yaitu LPM,” katanya.

Ansar juga mengingatkan kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera mencairkan bantuan sebelum hari raya.

“Jangan sampai sesudah hari raya bantuan itu baru disalurkan,” tegas Ansar.

Sementara untuk bantuan posyandu, di Kecamatan Senayang ada 18 Posyandu yang nenerima bantuan dengan anggaran Rp 90 Juta. Adapun untuk penyuluh agama di Kecamatan Senayang ada 17 Orang guru TPQ dan Pemuka Agama (Imam) 13 Orang dengan anggaran Rp 36 Juta.

Editor : Dani

“Karena itu, perlu Pemerintah Provinsi Kepri, memberikan perhatian dan apresiasi mulai guru taman pendidikan alquran, imam masjid, mubaligh hingga para pemuka agama. Baik pemuka agama muslim dan non muslim,” ujar Gubernur Kepulauan Riau Anaar Ahmad saat
menyerahkan bantuan honorarium kepada para mubaligh di lima kecamatan di Kota Batam, mulai dari Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Nongsa, dan Lubuk Baja.

Selain bantuan honorarium kepada para mubaligh, juga diserahkan bantuan hibah berupa barang dan kendaraan, kepada sejumlah yayasan, bertempat di Masjid Darussalam Perumahan KDA, Kota Batam,terdiri dari barang seperti tenda, infocus, kursi plastik dan juga speaker portable. Adapun bantuan kendaraan  terdiri dari 2 ambulance dan 1 pick up dan 1 becak motor, dengan jumlah 4 buah kendaraan.

Demikian pula, penerima honorarium bantuan kali ini berasal dari semua agama. Para penerima diantaranya  penyuluh agama non PNS, pemuka agama tetap pada rumah ibadah hingga para pendidik keagamaan non formal.

Untuk Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan kepada kurang lebih 3.316-an orang penerima. Dengan alokasi anggaran, kurang lebih Rp 3, 316 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 2 961 orang guru TPQ, 87 orang penyuluh agama non PNS, 181 orang pemuka pada rumah ibadah tetap, dan 87 orang pemuka agama non muslim.

Selain di kota Batam, bantuan serupa juga akan diserahkan ke kabupaten/kota lain di Kepri. Bantuan akan diberikan kepada semua tim pembinaan dan pengawasan keagaaman di tujuh kabupaten/kota dengan total anggaran mencapai Rp 8 miliar, dan diperuntukan bagi 8000 penerima se-Kepri.

“Khususnya dalam merancang dan menggunakan APBD sesuai alokasinya. DPRD dan Pemprov tentunya akan mengikuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Jumaga usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK semester II di kantor BPK, Jumat (16/12).

Komentar senada juga diucapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selama ini, Pemda merasakan hasil kinerja lewat audit yang dilakukan BPK melalui perbaikan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keuangan.

“Kedepan kami juga sedang merencanakan membuat e-planing dan e-budgeting sehingga dapat menghasilkan APBD yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nurdin.

Hal ini penting, agar kedepan APBD sepenuhnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, kepala BPK perwakilan Kepri, Isman Rudy mengatakan bahwa BPK telah melakukan tiga pemeriksaan di beberapa Pemda.

Pertama adalah pemeriksaan efektifitas perencanaan pembangunan daerah di Pemprov Kepri. Selanjutnya pemeriksaan efektifitas BUMD milik pemprov Kepri, Bintan dan Tanjungpinang. Ketiga pemeriksaan kinerja Jamkesda dan JKN di kabupaten Karimun.

“Untuk pemeriksaan efektifitas perencanaan dan pembangunan daerah, BPK menemukan blom singkronnya RPJMD Kepri dengan RPJM Nasional dan RTRW nya,” kata Isman.

Beberapa program prioritas juga tidak ditemukan dan pengendalian dan evaluasi tidak ada sanksi tegas jika Kabupaten Kota tidak menindaklanjuti evaluasi APBD nya.

Selanjutnya hasil evaluasi BUMD, ternyata masih banyak yang tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembinaan fungsi BUMD.

“Regulasi dan kebijakan pemda belum lengkap dan mutakhir dan memenuhi unsur standar minimal,” paparnya.

Untuk audit Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda di Kabupaten Karimun, BPK menemukan banyak permasalahan. Fungsi monitoring pada puskesmas tidak berjalan memadai.

“Dan yang penting, pemutakhiran data peserta JKN dan Jamkesda belum dilakukan,” paparnya.

Selain melakukan pemeriksaan, BPK juga melakukan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan bahwa di Pemko Batam terjadi kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli pada kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan.***