Dengan begitu, diharapkan nantinya tidak ada lagi kongkalikong antara badan anggaran DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“Nanti, dokumen APBD akan kita sertakan juga rekaman audio dan visual rapat dari awal hingga akhir,” kata Jumaga saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD di Graha Kepri, Senin (19/6).

Untuk tahap awal, rencananya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mulai diberlakukan. Tak hanya dalam pembahasan APBD, setiap rapat-rapat juga akan direkam sebagai bentuk transparansi.

“Kita ingin melangkah lebih maju lagi sesuai dengan kesepakatan dengan KPK,” kata Jumaga.

Menanggapi hal ini, seluruh anggota Banmus mendukung langkah tersebut. Anggota fraksi Hanura Plus, Yusrizal Bakhtiar mengatakan bahwa dengan teknologi rekaman audio dan visual ini setidaknya mengurangi ruang gerak korupsi dan kolusi.

“Lebih bagus. Lebih terbuka dan lebih transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” kata Yusrizal yang diamini anggota Banmus lainnya.

Adapun anggota Banmus yang hadir antara lain, Sarafuddin Aluan, Hj.Asnah, Raja Astagena, Syarifah Elvizana, Hanafi Ekra, Maaz Ismail dan Widiastadi Nugraha. Selain memutuskan penggunaan teknologi rekaman suara dan visual, Banmus juga memutuskan menggelar paripurna LHP APBD pada tanggal 3 Juli mendatang.

“Usai paripurna, langsung kita lanjutkan dengan halal bihalal di hari yang sama,” kata Jumaga.

Selanjutnya, DPRD Kepri akan kembali mengagendakan reses pada 7 Juli hingga 14 Juli mendatang. Seluruh anggota DPRD Kepri akan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Redaksi/Humas

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pergantian itu mendesak karena banyaknya agenda penting kedepannya.

“Karena seluruh prosesnya sudah selesai, maka kita akan lantik mereka. Sebab, sudah lama anggota DPRD Kepri kita hanya 43 orang dari 45 orang,” kata Jumaga saat memimpin rapat Banmus di ruang ketua DPRD Kepri, Kamis (9/2).

Dari jadwal dan kegiatan yang ada, akhirnya diputuskan tanggal 20 Februari keduanya dilantik dalam sidang paripurna istimewa.

Adapun kedua pengganti itu adalah Raja Astagena menggantikan Sofyan Samsir dari fraksi Golkar. Dan yang kedua adalah Wan Norman Edi menggantikan Eriyanto dari Fraksi Demokrat.

Selain membahas PAW, rapat juga membahas pencabutan empat perda yang direkomendasikan Kemendagri. Ketua Bapemperda, Alex Guspeneldi mengatakan bahwa keempat perda itu antara lain adalah Perda No 6 Tahun 2006 tentang usaha Perikanan, Perda No 15 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan ketenagakerjaan.

Selanjutnya perda No 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan aset milik daerah dan Perda No 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

“Untuk perda nomor 6 Tahun 2006  batal dengan sendirinya oleh perda no 12 tahun 2012,” kata Alex.

Sedangkan perda No 10 tahun 2010 dan juga perda nomor 12 tahun 2012 akan dibatalkan dalam Prolegda tahun ini.

(Redaksi)