Penekanan tersebut dikatakan Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Kediklatan Provinsi Kepri yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kepri di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (07/03/2022).

“Pelayanan apapun bentuknya dapat diberikan dengan baik, efisien, dan tepat waktu kalau dilayaninya oleh ASN yang berkualitas. Karena itu kita harus terus mendorong peningkatan kompetensi ASN secara menyeluruh,” ujar Gubernur Ansar.

Rapat koordinasi kediklatan yang bertema “Sinkronisasi dan Kolaborasi Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Smart ASN di Provinsi Kepulauan Riau” ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Muhammad Taufiq, dan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja.

Bagi Gubernur Ansar, peningkatan kompetensi ASN Pemprov Kepri ini juga sejalan dengan visi yang diusung dirinya bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.

Kedepannya, untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, Gubernur Ansar akan menginstruksikan setiap OPD agar membuat minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya.

“Nantinya akan kita beri penilaian kepada para pimpinan OPD dan outputnya adalah maksimalnya pelayanan publik,” lanjut Gubernur Ansar.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kepri Sardison menyebutkan ini diikuti 164 ASN dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri.

“Tujuan dari rapat ini adalah untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ASN menjelang Musrenbang,” kata Sardison.

Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara BPSDM Provinsi Kepri dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri untuk mengembangkan aplikasi SmartASN sebagai daya dukung pengembangan ASN melalui digitalisasi.

Hal tersebut disampaikan MenPAN-RB melalui surat edaran MenPAN-RB NOMOR: 3914 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Para Bulan Ramadhan 1440 H.

Pelaksanaannya diperkirakan dimulai pada hari pertama Ramadhan 1440 H, Senin, 6 Mei 2019 mendatang.

Dalam surat Edaran yang ditandatangani MenPAN-RB Syafruddin tertanggal 26 April 2019 itu mengatur bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja. Seluruh ASN masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang kerja lebih awal 30 menit yakni pukul 15.30 WIB.

Senin sampai dengan Kamis ASN pukul 08.00 WIB pulang pukul 15.00 WIB. Sementara waktu istirahat pukul : 12.00 hingga 12.30 WIB.

Khusus hari Jum’at ASN masuk kerja pukul 8.00 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB. Dan waktu istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB.

Sementara itu bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, ASN masuk kerja hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu Pukul 08.00 dan pulang pukul 14.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 12.30 WIB.

Khusus hari Jumat, ASN masuk kerja pukul 08 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB. Waktu istirahat pukul 11.30 hingga 12.30 WIB.

Dengan demikian, jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam.

Dalam surat edaran tersebut selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. (*)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperdagin Kota Tanjungpinang Desy Afriyani mengatakan, saat ini wacana tersebut masih dalam kajian pihaknya.

“Saat ini ASN mengunakan gas Elpiji 3 Kilogram masih dalam kajian kita lah, karena saat ini belum ada surat edaran. Untuk lebih lanjut bisa ditanyakan ke pak Kadis, karena beliau ikut sosialisasi kemaren, kemudian beliau sudah sampaikan juga wacana tersebut,” ungkapnya saat diwawancarai melalui sambungan ponsel, Rabu (27/9).

Baca : Catat !! PNS Daerah Ini Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi 3 Kilo

Baca : Elpiji 3 Kilo Untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Menurutnya, kebijakan ASN tidak diperbolehkan mengunakan Gas Elpiji itu tergantung dari daerah masing-masing. Saat ini, gubernur masih belum mengeluarkan edaran ASN dilarang mengunakan gas Elpiji 3 Kilogram.

“Saat ini kewenangan berada di Provinsi, jadi kita masih menunggu kebijakan dari Gubernur. Kita sudah wacanakan mau digerakan ASN dilarang gunakan Elpiji 3 Kilogram,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. bahwa yang berhak mengunakan Elpiji 3 Kilogram adalah rumah tangga dan usaha mikro.

Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelengara Pendistribusian Tertutup, rumah tangga yang dimaskud adalah rumah tangga yang memiliki KTP musiman dan rumah tangga yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 Juta.

SAHRUL

Dari pantauan media ini, terdapat empat ASN yang asik nogkrong dengan ditemani segelas teh diatas meja sambil bercegrama, walaupun waktu telah menunjukan pukul 10.00 wib.

Oknum yang belum diketahui namanya ini dikarenakan tidak mengunakan papan nama (name tag) dan juga tempat dinas bekerja namun terpasang jelas disamping bahu logo Pemprov Kepri.

Ketua Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Sukri Fahrial meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menindak tegas ASN yang mangkir pada hari pertama kerja. “Gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk menindak tegas hal ini, jangan sampai hal seperti ini terulang lagi,” ungkap saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kepri, Dompak.

Kata dia, Salah satu sanksi yang harus diberikan kepada para ASN yang membolos adalah penghapusan uang tunjangan dan penundaan kenaikan pangkat. “Potong gaji dan tunjangan kalau perlu dihilangkan,” tegasnya.

SAHRUL

Dari pantauan media ini, terdapat empat ASN yang asik nogkrong dengan ditemani segelas teh diatas meja sambil bercegrama, walaupun waktu telah menunjukan pukul 10.00 wib.

Oknum yang belum diketahui namanya ini dikarenakan tidak mengunakan papan nama (name tag) dan juga tempat dinas bekerja namun terpasang jelas disamping bahu logo Pemprov Kepri.

Salah satu pedagang kepada awak media yang tidak mau disebut namanya mengatakan ASN yang mangkir ini sudah nongkorng dari pukul 09.00 wib.

“Sudah satu jam lebih ASN datangnya, sambil ngopi,” ungkapnya

SAHRUL

“Apabila di hari pertama nanti para ASN tak masuk kerja, siap-siap lah menerima sanksi dari Pemko Tanjungpinang,” ujar Riono saat diwawancarai awak media, Jumat (30/6).

Menurut Riono, pihaknya tidak akan menerima alasan apapun dari ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja, Senin (3/7) mendatang. Yang alasan tiket habislah dan lainnya itu tidak akan diterima, karena libur sudah cukup panjang.

“Hari pertama, senin ini akan kita gelar apel di Pemko Tanjungpinang, sekaligus halal bihalal. Acaranya ya nanti salaman semua dengan para pegawai termasuk kepala daerah. Nanti akan kita ‎absen satu persatu, jadi nanti kita akan tahu siapa-siapa saja yang tidak hadir,” terangnya.

Pemkot Tanjungpinang, lanjut Riono telah menyiapakan sanksi hukuman kepada ASN yang tidak hadir. Mulai dari ringan hingga berat. PNS yang pernah mendapatkan hukuman, maka secara bertingkat pun akan lebih mendapatkan hukuman yang lebih berat.

“Yang pasti kita akan kasih hukuman. Kalau ada sejarah PNS‎ pernah mendapatkan hukuman ringan, kita akan kasih hukuman berat. Jadi jangan sampailah tidak hadir. Saya menghimbau kepada seluruh ASN untuk masuk kerja pada hari pertama,” ujarnya

SAHRUL

Gotong-royong massal melibatkan ASN pada masing-masing OPD dilingkup Pemko Tanjungpinang.

Mereka disebar ke beberapa titik untuk mengecat median dan trotoar jalan yang diawali dari simpang batu 6 sampai batu 7 depan mie tarempa, batu 8 sampai batu 9 gerbang bintan center hingga simpang batu 10 tepatnya didepan pos polisi.

Untuk aksi pengecatan ini, masing-masing OPD menyiapkan peralatan seperti kuas dan cat. Dibawah sinar matahari pagi, para ASN terlihat bersemangat mengecet ulang kanstin trotoar jalan dengan cat berwarna hitam dan putih.

Tak hanya melakukan aksi pengecetan, mereka juga tampak melakukan kegiatan bersih-bersih sampah yang ada dilokasi tersebut.

Sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan pada Rabu (17/5) telah membersihkan median dan trotoar jalan terlebih dahulu sebelum dilakukan aksi pengecetan oleh jajaran ASN Pemko Tanjungpinang.

Kegiatan gotong royong mengecat median dan trotoar jalan ini sebagai bentuk pengabdian ASN kepada daerahnya, khusunya Kota Tanjungpinang.

Aksi ini sebagai upaya pemerintah agar Kota Tanjungpinang semakin indah, bersih dan asri, hal ini juga menandakan bahwa kedatangan bulan suci Ramdhan disambut meriah dan gembira oleh seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjungpinang.

Redaksi/Humas

“ASN adalah aset daerah. Oleh sebab itu dituntut untuk selalu handal, profesional dan tangguh serta bekerja dengan ikhlas. Alhamdulillah sampai hari ini semua ASN Kepri sudah memiliki kriteria itu, dan hari ini diberi kesehatan sehingga bisa ikut upacara,” kata Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) saat menjadi inspektur upacaraa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomo Daerah XXI tingkat Provinsi Kepri di halaman kantor Gubernur, Dompak, Selasa (25/4).

ASN yang baik, kata Nurdin akan memberi kontribusi yang baik pula terhadap kecepatan dan ketepatan pembangunan.

Oleh sebab itu, Nurdin meminta agar para pegawai yang sudah dilantik guna memegang jabatan tertentu, untuk tidak mengabaikan sumpah yang sudah diucapkan tersebut.

“Sumpah jabatan jangan hanya dibibir saja. Namun harus dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Allah,” ungkapnya.

Sebagai ASN, tegas mantan Bupati Kabupaten Karimun ini, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Oleh Sebab itu setiap saat pemerintah akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakatnya. Dan ASN dituntut agar lebih disiplin untuk memberikan pelayanan tersebut.

Pada kesempatan ini Gubernur membacakan lima point penting arahan Menteri Dalam Negeri. Lima arahan tersebut meliputi; pertama Pemerintah Daerah dan DPRD serta perangkat daerah lainnya agar menciptakan hubungan yang harmonis sehingga pembangunan Daerah bisa lebih cepat.

Kedua, agar senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah, guna mewujudkan Pemda yang Bersih. Hal ini melalui reformasi birokrasi.

Selanjutnya, yang ketiga agar memprioritaskan pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, terus meningkatkan daya saing, baik tingkat regional, nasional dan global. Termasuk diantaranya persaingan di MEA. hal ini harus melibatkan masyarakat di bidang usaha. Sedangkan amanat Mendagri yang terakhir kepada Pemerintah Daerah adalah terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publuk (KIP).

Diakhir Upacara , Gubernur menyerahkan penghargaan untuk tiga Kabupaten/kota yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)-nya terbaik di tahun 2016. Peringkat pertama diberikan kepada Pemkab Bintan, peringkat kedua kepada Pemko Tanjungpinang dan ketiga Pemkab Karimun.

Redaksi

BAROMETERRAKYAT.COM, BATAM. Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dituntut memiliki kinerja tinggi dan kompetensi yang baik. Tidak cukup itu saja, ASN juga dituntut memiliki inovasi untuk maju kembangnya organisasi yang dipimpinannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sekdaprov Kepri HTS Arif Fadillah saat membuka secara resmi Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Swiss Bell Hotel Batam, Kepri Kamis (6/4).

Dijelaskan Arif Fadillah, saat ini tuntutan untuk memiliki ASN yang berkualitas memang menjadi satu kebutuhan. Mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks.

“ASN harus bisa menjadi solusi guna mengatasi tantangan yang makin komplek tersebut, ” kata Arif.

Menyangkut Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diakui Arif, memang seharusnya yang duduk adalah orang-orang yang cakap secara kualitas, integritas independensi dan netralitas.

Hanya saja, berbicara independensi serta netralitas saat ini menghadapi problematika.

Sementara Komisioner KASN Priono Tjiptoherijanto mengharapkan melalui sosialisasi seleksi terbuka JPT dapat melahirkan pejabat yang berdedikasi berwawasan serta berintegritas.

Menurutnya, itu semua bisa diraih, bila penerapan undang-undang dijalankan dengan baik. Seperti diketahui pada prinsipnya Undang -Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) No 5 Tahun 2014 sudah cukup baik.

Terlebih sambung Priono, UU ASN telah menerapkan sistem Merit. Yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikaasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik ras warna kulit agama asal usul dan jenis kelamin. Termasuk pula status pernikahan umur ataupun kecacatan.

“Melalui sosialisasi ini juga, kita mengharapkan akan lahir perecapatan pelaksanaan reformasi guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, ” jelas Priono.

Dia menambahkan, sejauh ini seleksi terbuka atas JPT sudah dilaksanakan disemua Kementrian/Lembaga, 33 provinsi dan 395 kabupaten/kota.

Redaksi