Keduanya terjerat dalam kasus korupsi pengaturan Barang Kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Sidang perdana akan digelar pada Kamis, 30 Desember 2021 mendatang,” Kata Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Muhammad Sacral Ritonga, Rabu (22/12).

Ia menyampaikan, Ketua Pengadilan Tanjungpinang telah menunjuk lima orang hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut diantaranya Riska Widiana sebagai hakim ketua dan hakim anggota Eduart P. Silaholo, Anggalanton Boang Manalu, Albiferri dan Syaiful Arif.

Ia belum bisa memastikan, sidang Apri Sujadi dan M. Saleh Umar digelar secara online atau tidak.

“Akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Bagaimana kesiapan dari Penuntut Umumnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK telah melimpah kedua terdakwa ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang pada Selasa (21/12) kemarin.

Hari ini Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan terdakwa Apri Sujadi dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Setelah pelimpahan tersebut, lanjut Ali, penahanan dua tersangka sepenuhnya kewenangan dari Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Apri Sujadi,Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Saleh Umar.

“Untuk melengkapi berkas perkara tersangka AS dkk, Tim Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan saksi atas nama Hendra Asman untuk hadir pada Rabu (8/12/2021) bertempat di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” ujar Ali Fikri dalam keteranganya, Senin (6/12).

Ia menambahkan, pihaknya berharap saksi dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan tersebut.

Sebelumnya, Apri Sujadi dan M. Saleh Unar diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Pada Jumat (26/11), penyidik KPK memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Apri Sujadi di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat.

Keduanya yakni Rizki Bintani Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan / Ajudan Bupati Bintan Periode 2016-2021 dan norman dari pihak swasta.

“Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka Apri Sujadi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Nurdin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Pemeriksaan terhadap Nurdin dilakukan untuk mendalami peran mantan Gubernur Kepri yang turut menyetujui kuota rokok yang diajukan Bupati Bintan Apri Sujadi.

“Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun saat ini masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Kepri.

Selain Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi dari pejabat Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan pihak swasta secara maraton di Polres Tanjungpinang sejak Senin, 8 November 2021 lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami perintah tersangka Apri Sujadi untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

Lis diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018.

Lis yang juga anggota DPRD Kepri tiba di ruangan pemeriksaan sekira pukul 12.50 dan baru keluar ruangan pemeriksaan sekira pukul 15.45 wib.

Lis mengaku ditanya penyidik KPK terkait fungsi Dewan Kawasan perdagangan bebas di Pulau Bintan.

“Ditanya terkait dengan permasalahan di Bintan, apakah masuk dalam Dewan Kawasan atau tidak. Tapi ya memang tidak ada, soal kuota rokok juga ditanyakan,” ujarnya.

Lis menyampaikan, bahwa dirinya sebagai Dewan Kawasan tidak pernah sama sekali bertemu dengan para pengusaha, apalagi melakukan rapat terkait membahas kuota rokok.

“Boro-boro ketemu, rapat aja tidak pernah. Yang jelas seputar tugas, trus apakah ada pembagian tugas, saya jawab tidak ada. BP kawasan ini ada tapi memang kayak tidak ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Politisasi PDI Perjuangan ini diperiksa terkait kasus korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka Apri Sujadi.

Dalam keterangan resmi KPK, Lis diperiksa kapasitas sebagai Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Selain Lis, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Syamsul Bahrum Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Selanjutnya, Boy Herlambang Anggota Polri, Norman dari pihak swasta dan Nurdin Basirun mantan Gubernur Kepulauan Riau.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Dari enam saksi tersebut, satu saksi merupakan mantan Kapolres Bintan Boy Herlambang.

“Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan enam saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11).

Pemeriksaan dilakukan di ruangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang.

Adapun saksi diperiksa yakni Yany Eka Putra selaku Komisaris PT Batam Prima Perkasa, PT Sukses Perkasa Mandiri, dan PT Lautan Emas Khatulistiwa, A Lam dari Swasta, Arjab dari Swasta.

Selanjutnya, Ganda Tua Sihombing dari Wiraswasta (PT Tirta Anugerah Sukses), Mulyadi Tan dari Wiraswasta (PT Nano Logistic) dan Boy Herlambang sebagai Anggota Polri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pemeriksaan kelima saksi untuk mendalami perintah tersangka Apri Sujadi (Bupati Bintan Nonaktif) untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

“Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari AS (Apri Sujadi) untuk mendapatkan fee atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan tahun 2017 sampai dengan 2018,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/11).

Sebelumnya, lima saksi diperiksa penyidik di Ruangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang.

Kelima yang diperiksa diantaranya Alfeni Harmi Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Mardhiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan / Kepala BP Bintan 2011-2016.

Risteuli Napitupulu, Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, Edi Pribadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan atau Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013 / Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016.

Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

“Muhammad Hendri (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013/ Anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016), informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia,” imbuh Ali Fikri.

SAHRUL

“Pemeriksaan enam saksi terkait kasus pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” Kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan.

Adapun pejabat yang diperiksa yakni Alfeni Harmi Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Mardhiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan / Kepala BP Bintan 2011-2016.

Risteuli Napitupulu, Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, Edi Pribadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan atau Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013 / Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016.

Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

Muhammad Hendri Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013/ Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016.

Diketahui, satu pejabat yang diperiksa Muhammad Hendri telah meninggal dunia beberapa bulan lalu.

SAHRUL

Apri dan Saleh Umar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

Apri ditahan di Rutan KPK, di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

“Perpanjangan masa penahanan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, terhitung sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ia menambahkan, saat ini Tim Penyidik masih terus melengkapi alat bukti baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL