Penunjukan itu ditandai dengan diserahkannya Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 130/1599/B.PEMTAS-SET/2021 dari Gubernur Ansar kepada Roby Kurniawan di Ruang Kerja Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (23/8).

Roby ditunjuk jabat Plt Bupati setelah Bupati Bintan Apri Sujadi Ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 201-2018.

Ansar mengatakan penunjukan ini sudah sesuai dengan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Agustus 2021.

Ansar berpesan, Plt Bupati Bintan agar segera melakukan konsolidasi internal dan penguatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan secara kondusif.

“Terus tingkatkan kinerja pemerintah daerah untuk kerja pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Ansar juga mengingatkan tiga hal utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, yaitu Penanganan Covid-19, perlindungan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 juga harus digesa oleh pemerintah daerah, dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan pemanfaatan dari anggaran tersebut.

“Jangan sampai kita mengendor dan lengah, bekerja di masa sekarang ini membutuhkan langkah-langkah taktis dan sinergis antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Kamis (12/8), Apri melaporkan harta kekayaannya itu pada 23 Februari 2021 atas harta kekayaannya pada 2020.

Adapun rinciannya, Apri memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp3,749 miliar yang tersebar di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, Apri juga memiliki harta berupa dua kendaraan roda empat terdiri dari Honda Jazz Tahun 2014 seharga Rp165 Juta dan Honda CR-V Tahun 2018 seharga Rp400 Juta.

Selain itu, Apri juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp637 juta. Apri juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp3,765 miliar dan tidak memiliki utang.

Sebelumnya, Apri ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar.

Apri telah ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan pada Kavling C1 ACLC.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.