Rahma menyampaikan apresiasi atas segala usaha yang optimal kepada Badan Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta kerjasama OPD Kota Tanjungpinang yang terlibat terhadap penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Rahma juga mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat karena APBD 2022 dapat disahkan sebagai peraturan daerah tepat waktu

Rahma meminta setelah dokumen anggaran ini diterima, kepada seluruh OPD agar segera mempercepat proses administrasinya.

“Kepada seluruh OPD untuk dapat segera merealisasikan program kegiatan dan sub kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan persiapan administrasi berupa penerbitan SK terkait penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara dan pengurus barang dan lainnya,” jelas Rahma.

Rahma berharap dengan penyerahan DPA-SKPD ini adalah sebagai komitmen awal dalam menjalankan tugas.

“Kepada seluruh OPD dan unit kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat segera melaksanakan kegiatan dan melakukan penyerapan anggaran belanja berdasarkan target yang telah ditetapkan,” ucapnya.

“Mari kita menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif, efesien, penuh rasa tanggung jawab, bersungguh-sungguh serta senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian, transparasi dan akuntabilitas,” imbuhnya.

Berikut Rincian Pagu Anggaran OPD Pemko Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 :

Dalam evaluasinya, gubernur meminta anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Tanjungpinang dipangkas.

Pasalnya, wakil rakyat Tanjungpinang itu telah menganggarkan biaya perjalanan dinas cukup fantastis sebesar Rp14,7 Miliar.

BACA : Masuk Polres Tanjungpinang Wajib Gunakan PeduliLindingi

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang Ismiyati membenarkan adanya evaluasi biaya perjalanan dinas anggota DPRD oleh gubernur Kepri.

“Jadi poinnya disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan. Kalaupun ada lebih kita evaluasi untuk dialihkan ke anggaran infrastruktur pelayanan publik,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/12).

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp14,7 miliar itu bukan hanya untuk 30 anggota DPRD, tetapi juga untuk Sekretariat DPRD.

“Jadi bukan hanya dewan aja,” ujarnya yang juga Ketua DPD PKS Kota Tanjungpinang.

BACA JUGA: Tinjau Vaksinasi Anak di SDN 011, Rahma Ingatkan Tetap Patuhi Prokes

Ia mengungkapkan, ada sembilan poin evaluasi evaluasi Gubernur untuk APBD Tanjungpinang diantaranya pemenuhan anggaran kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur pelayanan publik.

Menurutnya, untuk anggaran pendidikan dan kesehatan sudah melebihi standar minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Pengesahan Perda APBD Kota Tanjungpinang ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kota Tanjungpinang di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (30/11).

Dalam paripurna tersebut, disetujui APBD Tanjungpinang 2022 sebesar Rp972,72 miliar.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan seluruh pihak terkait yang telah mendukung pembahasan APBD Tanjungpinang 2022, sehingga dapat disahkan tepat waktu.

“Pembahasan rancangan APBD Tahun anggaran 2022 dalam capaian prioritas pembangunan daerah melalui pembahasan TAPD bersama DPRD telah dilaksanakan secara komprehensif dan seksama, maka pada hari ini dapat disepakati dan dituangkan dalam dokumen ranperda APBD tahun anggaran 2022 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Tanjungpinang,” ujar Rahma.

Ia menyampaikan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp891,72 Miliar.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.149,8 Miliar, pendapatan transfer Rp.732,98 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.8,93 miliar.

Sedangkan belanja daerah diproyeksi sebesar Rp.972,72 Miliar Rupiah , terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.843,79 Miliar, belanja modal Rp.119,92 Miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp. 9 miliar.

“Sedangkan untuk pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp.81 miliar,” ujar Rahma.