Dalam Ranperda itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mempersilahkan Juru Bicara Pansus Ranperda LPP APBD Kepri membacakan hasil pembahasan yang telah dilakukan untuk Ranperda tersebut. “Karena sudah memenuhi qorum, maka paripurna ini dilanjutkan,” ucapnya.

Sedangkan, Amin Patros selaku Juru Bicara mengatakan, dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, maka LPP adalah sebagai fungsi pengawasan DPRD dalam realisasi APBD yang jalankan pemerintah.

“DPRD Kepri sudah melaksanakan pengawasa secara internal dan memberikan beberapa rekomendasi terhadap Ranperda LPP APBD Kepri Tahun Anggaran 2016 sebelum dijadikan Perda,” ucap Amin.

Adapun rekomendasi itu, antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan lain-lain. 

Dalam sambutannya Gubernur Nurdin mengatakan bahwa penyampaian LPP yang saat ini sedang disampaikan merupakan kewajiban konstitusional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah sebelumnya Kepri meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016 pada Mei lalu.

Maka Pemerintah bersama DPRD dapat melanjutkan rangkaian ke tahapan selanjutnya agar laporan tersebut dapat dijadikan Ranperda.

“Merupakan refleksi nilai demokrasi dari pihak DPRD yang dilandasi dengan aspek kemitraan bersama-sama Pemerinah saling bahu-membahu yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk pelaksanaan pembangunan dapat berjalan semakin baik kedepannnya,” ujar Nurdin.

Pada kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan Materi Ranperda antara lain pada Tahun 2016 lalu.

Anggaran pendapatan sebesar Rp 3,86 Triliun dengan Realisasi sebesar Rp 2,9 Triliun.

Anggaran belanja sebesar Rp 3,96 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,8 Triliun.

Serta beberapa rincian yang tertuang dalam dokumen yang telah di sampaikan ke pihak Dewan dan akan segera di bahas ketahap selanjutnya.

Pada akhir sambutannya Gubernur meminta kepada pihak DPRD agar memberikan masukan, saran serta koreksi untuk menyempurnakan Ranperda ini serta agar kedepan dapat menjadi lebih baik lagi. 

Ketua DPRD Jumaga Nadeak, meminta kepada Sekretaris Dewan agar segera menyerahkan berkas tersebut kepada seluruh anggota Dewan untuk segera dilakukan pembahasan untuk diagendakan dala paripurna selanjutnya yakni pemandangan fraksi-fraksi.

Redaksi

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan laporan ini diharapkan dapat segera selesai.

“LPP kalau bisa diserahkan sebelum lebaran. Jadi kita bisa tahu Silpa (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) nya,” kata Jumaga di ruang rapat, Senin (12/7).

Dengan begitu, Pemprov dapat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2017. “Karena kemarin Pemprov berjanji bulan Juli APBD-P sudah diketok (disahkan),” tegas Jumaga.

Percepatan pembahasan ini sendiri bukan tanpa alasan. DPRD tidak ingin pembahasan hingga pengesahan APBD terlambat seperti tahun lalu. Sebab, dengan lambatnya APBD dan APBD-P disahkan, akan menyebabkan terlambat pula pembangunan dan pengalokasian APBD.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Naharuddin berjanji untuk segera menindaklanjuti pembahasan LPP APBDP ini. Sebab, pihaknya juga akan menganggarkan belanja tambahan.

“Misalnya belanja sertifikasi guru yang belum dimasukkan dalam belanja,” kata Nahar.

Untuk postur APBD-P sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebab, hasil Silpa diperkirakan menurun. Namun demikian, sektor penerimaan lain masih diharapkan dapat meningkat khususnya disektor-sektor penerimaan baru.

SAHRUL/Humas