BAROMETERRAKYAT.COM, Tanjungpinang. Aliansi Pemuda Terpelajar (Apatar) menuntut Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menggugurkan semua nama yang menerima biaya siswa tahun anggaran 2017.

Tuntutan ini menyusul dugaan tidak jelasnya dalam memverifikasi data penerima biaya siswa tahun 2017. Karena ada nama mahasiswa yang ganda hingga tidak memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

“Pada hari ini kami meminta kepada Dinas pendidikan untuk menggugurkan semua nama yang telah di verifikasi untuk mendapatkan biaya siswa pada tahun 2017 ini,” ungkap salah satu Koordinator aksi ujuk rasa, Dedi Wahyudi di Kantor Disdik Kepri, Jumat (15/12).

Ditempat yang sama, Kapala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) Irwan Panggabean bersama Sekertariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Damsiri menemui langsung pendemo.

Damsiri mengatakan tuntutan tersebut sangat tidak mungkin, karena telah akhir tahun dan akan menyebabkan pembagian biaya siswa tersebut gagal.

“Sangat tidak mungkin, di karenakan dapat menyebabkan pembagian biaya siswa tersebut tidak dapat terealisasi lagi,” ungkapnya saat menemui pendemo.

Namun, pihaknya berjanji akan merevisi nama-nama mahasiswa yang ganda atau seharusnya tidak pantas mendapatkan biaya siswa tersebut.

“Kami ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, untuk memberikan nama-nama penerima biaya siswa yang menurut adik-adik mahasiswa tidak pantas, untuk kami revisi nama-nama tersebut,” ujarnya.

Namun peserta aksi, menolak solusi tersebut dan berjanji akan kembali mendatangi Dinas Pendidikan provinsi Kepri pada Senin ini.

“Kami akan kembali datang pada hari Senin untuk menyuarakan kembali tuntutan kami yang belum terealisasi dan kami belum merasa puas dengan solusi tersebut di karenakan menurut kami ini sangatlah fatal,” ucap koordinator pendemo lagi.

Muhammad Danu

Belasan pengujuk rasa meminta ketegasan pemerintah terkait pemberantasan mafia tambang pasir di wilayah Kabupaten Bintan, yang bermodus tambang rakyat.

Aksi tambang pasir liar tersebut mengakibatkan polusi udara serta tebalnya pasir di jalan raya dan menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya dan mempengaruhi kesehatan lingkungan.

Kordinator Lapangan (Korlap) Roni Bestari mengatakan, pihaknga membawa empat buah pernyataan untuk Distamben Provinsi Kepri.

Dari keempat pernyataan tersebut semua bertujuan untuk meminta ketegasan untuk menindak tegas para pelaku tambang ilegal di Kabupaten Bintan.

“Kami meminta agar pemerintah segera menindak pelaku tambang ilegal yang selalu mengatas namakan tambang rakyat, padahal itu semua cuma modus,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa, dari data yang ia kumpulkan, ada kurang lebih 96 titik tambang ilegal yang didominasi dengan tambang pasir.

“Data yang kami dapat ada 34 titik Kecamatan Gunung Kijang, untuk Sri Lobam ada 19 titik, Sakera 18 titik, Berakit 14 titik, Teluk Bintan ada 8 titik dan Bintim, Sekuning ada 3 titik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa seharusnya sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, Distamben mempunyai kewenangan menindak pengusaha-pengusaha yang nakal melakukan aktivitas tambang ilegal.

“Kami meminta segera tindak pelaku-pelaku yang nakal dan telah meresahkan masyarakat,” ucapnya.

Kasi Program Jangka Panjang Reza Jupri saat menemui langsung para pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya telah empat kali turun kelapangan menindak tegas dengan menangkap para pelaku tambang ilegal tersebut namun masih saja mereka tidak jera.

“Sudah empat kali kami kerja sama pihak aparat menangkap para pelaku, namun yang saya sayangkan bukanlah jera malah sebaliknya,” ucapnya

Muhammad Danu