Ahelya mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan mengumpulkan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan menghitung kerugian negara.

“Kendala tidak ada, namun dalam situasi pandemi Covid-19, kadang para saksi berhalangan hadir, sehingga waktu untuk memeriksa tertunda lagi, akhirnya kita jadwal lagi,” ujarnya, Rabu (22/7).

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pidana Khusus Aditya Rakatama menambahkan, bahwa perkara pajak BPHTB yang ditangani itu tidak seperti pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Terduga pelaku dalam perkara ini memiliki Intelijensi yang tinggi, sehingga apa yang di sangkakan dalam unsur-unsur tindak pidananya perlu dipenuhi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melakukan olah forensik barang bukti hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan beberapa bulan lalu.

Menurutnya, data digital forensik digunakan untuk mengetahui jejak digital, baik dalam proses aplikasi, surat elektronik, dan percakapan.