Selain itu diserahkan pula SK Pengangkatan 30 orang CPNS formasi tahun 2022 dan 381 orang PPPK Guru Tahap I disertai penandatangan perjanjian kerja PPPK dihari yang sama.

Pada kesempatan itu Ansar menekankan, sebagai ASN, para PNS, CPNS dan PPPK yang baru dilantik terikat oleh aturan-aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas, juga pedoman berperilaku “BERAKHLAK” yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Oleh karena itu, Saudara perlu berpikir ke depan mengenai konsekuensi sebagai ASN. Sehingga nantinya Saudara mampu menjadi CPNS, PNS, dan PPPK yang benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat,” pesan Ansar.

Menurutnya, menjadi Aparatur Sipil Negara di masa sekarang ini haruslah memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

“Maka tanamkanlah kesadaran dalam diri Saudara, bahwa Saudara adalah bagian penting dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Saudara mencontoh atau malah ikut-ikutan dengan budaya kerja yang tidak profesional. Ingatlah bahwa setiap sikap dan kinerja masing-masing akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri baik secara pribadi maupun organisasi,” ungkapnya.

Khusus kepada PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Ansar menyatakan PPPK Guru berhak dan berkewajiban sama halnya dengan Guru PNS.

Namun, ada yang perlu ditekankan, bahwa PPPK Guru tidak diperkenankan untuk pindah atau mutasi dari sekolah dimana ditempatkan.

“Jika memang melakukan mutasi, ada konsekuensi berat yang harus Saudara emban, yakni tidak lagi berstatus sebagai PPPK. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbuhnya.

Pelantikan Adi Prihantara oleh Gubernur Ansar berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) 46/TAP 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sejak 19 April 2022 yang lalu.

Ansar usai pelantikan menyampaikan bahwa terpilihnya Adi Prihantara sebagai Sekdaprov definitif merupakan hasil dari proses seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah yang dilakukan secara terbuka.

“Selain keputusan presiden tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Kepri. Ini juga merupakan hasil seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif,” Kata Gubernur Ansar.

Terakhir, Gubernur Ansar juga mengharapkan agar Sekdaprov terpilih sebagai pimpinan eksekutif dapat menjalankan peran strategis pemerintah daerah yang komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator.

“Diharapkan pimpinan pejabat tinggi yang terpilih adalah pribadi yang cakap, memiliki kompetensi yang sesuai, rekam jejak yang baik, serta integritas yang tinggi dan diharapkan juga dapat mengemban tugas-tugas dalam membangun Provinsi. Kepri menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Di masjid Baitul Muttaqien, Gubernur Ansar menyampaikan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu penyebaran ustad-ustad dan hafiz-hafizah ke pulau-pulau kecil di Kepri.

Tujuan dari program ini adalah agar di setiap pulau yang berpenghuni tetap memiliki seorang ahli agama untuk memberikan pengajaran tentang agama Islam.

“Tahun ini kita sudah menempatkan 50 para ustad di pulau-pulau terpencil, kita kontrak mereka selama satu tahun. Kenapa kita kontrak mereka untuk menjaga masyarakat kita di wilayah terpencil untuk menjaga akidah mereka mendorong iman mereka agar iman mereka tidak goyah dalam situasi seperti ini, tidak sedikit masyarakat kita mengidap penyakit psikologis seperti putus asa depresi dan lain-lain,” kata Ansar.

Selain itu, ustad-ustad yang ada di pulau juga tugaskan untuk mendata masjid-masjid di pulau-pulau terpencil yang masih banyak kondisinya cukup memprihatinkan.

“Saya juga akan memberikan bantuan untuk masjid-masjid di pulau-pulau terpencil supaya masyarakat bisa beribadah dengan baik,” katanya.

Ansar lalu memberikan penjelasan tentang berbagai program Pemprov Kepri seperti memberikan bantuan pinjaman modal usaha (UMKM) masing-masing 20 juta melalui Bank Riau Kepri tanpa bunga nol persen dan bunganya di tanggung oleh Pemerintah p
Provinsi.

“Pinjaman ini untuk usaha bapak atau ibuu bisa terbantu untuk modal, kita usahakan setiap tahun program ini agar usaha bapak ibu bisa berkembang dengan baik,” kata Gubernur Ansar.

Pada kesempatan tersebut, Ansar juga menyerahkan dana zakat dari BAZNAS Kepri kepada 50 orang yaitu 25 orang anak yatim dhuafa, 10 orang lansia, 5 orang marbot masjid,5 orang guru ngaji, dan 5 orang santri tahfidz.

Terakhir mantan Bupati Bintan ini menyampaikan setelah lebaran nanti akan diserahkan bantuan operasional posyandu masing-masing Rp5 juta.

“Menjadi pemimpin tidak boleh emosional, pemimpin harus sabar, tetap semangat kita berdoa semoga ramadhan ini kita di terima oleh Allah SWT dan tetap istiqomah,” tutupnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

“Perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinamis mengharuskan daerah untuk menyikapi dengan cepat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur Ansar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak tersebut, Gubernur Ansar menyebutkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, membuat pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan regulasi pada saat ini.

“Agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah  yang dilakukan secara   tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur Ansar.

Secara umum ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 15 (lima belas) BAB serta 255 (dua ratus lima puluh lima) pasal yang memuat beberapa ketentuan tentang perubahan pada peran pengelola keuangan daerah, perubahan struktur APBD, perubahan pada proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan hingga pembinaan dan pengawasan serta perubahan lainnya.

“Penyusunan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Gubernur Ansar.

Kunjungan perusahaan asal Jakarta tersebut dalam rangka presentasi rencana pembangunan pabrik pengolahan ikan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Tommy, Perwakilan Perusahaan PT. Big Marlin memaparkan pihaknya telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kuota tangkap sejauh 30 mil ke atas.

“Selanjutnya kita wajib membongkar muatan di Selat Lampa. Namun karena selain storage, kita juga berencana membangun pabrik pengolahan ikan maka membutuhkan area yang cukup besar,” ujar Tommy.

Untuk itu PT Big Marlin dalam kesempatan itu memohon arahan Gubernur Ansar terkait permohonan izin penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan storage dan pabrik pengolahan.

PT Big Marlin juga akan mengakomodir hasil tangkapan nelayan lokal. Nantinya seluruh hasil tangkapan akan diolah mulai dari daging fillet, bakso dan sosis ikan, hingga tepung ikan yang diolah dari tulang ikan.

Gubernur Ansar menanggapi hal tersebut mendukung sepenuhnya, karena menurut Gubernur, selama tidak ada fasilitas pengolahan ikan, sulit untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Untuk itu kita bantu fasilitasi, inventarisir izin-izin apa saja yang diperlukan. Intinya membantu nelayan lokal agar sama-sama menguntungkan. Belum lagi nantinya ada dana-dana CSR dari perusahaan” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menambahkan, selain bertujuan menampung tangkapan nelayan lokal, rencana ini akan mendukung Natuna yang sampai saat ini masih minim investasi.

“Intinya fasilitasi secepat mungkin. Jangan sampai ada lagi izin-izin yang terhambat” tutupnya.

Peringatan ke-26 tahun hari Otonomi Daerah tahun 2022 ini dipusatkan di Kemendagri dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Para Gubernur dan Forkopimda Provinsi se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Indonesia dan mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak Dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran dua sistem daring terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, Pemerintah menetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya sebagai hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996. Ini maknanya bahwa, Otonomi Daerah telah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan Otonomi Daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro saat membacakan sambutan Kemendagri Tito Karnavian menyampaikan setelah 26 tahun berlalu, otda telah memberikan dampak positif. Dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

“Namun data juga menunjukkan bahwa filosofis dari tujuan otda belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data dari Ditjen Otda Kemendagri selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” ungkap Suhajar.

Pemulihan ekonomi, penerapan prokes, dan vaksinasi juga menjadi instruksi dalam sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otda itu.

“Mari kita jadikan Hari Otda ini sebagai momentum membangun sendi-sendi ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah juga kami ingatkan untuk menciptakan capaian vaksinasi dan tetap memperhatikan penerapan prokes terlebih lagi jelang dan pasca lebaran yang kita ketahui intensitas dan interaksi masyarakat akan tinggi,” kata Suhajar Diantoro membacakan sambutan Mendagri.

Sementara itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam laporannya menyampaikan maksud dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

“Tujuannya adalah mengingatkan kembali atas komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik, mendukung pembentukan karakter ASN yang proaktif dan berakhlak serta membangun sinergitas pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045” ungkap Akmal.

Sebelum melaksanakan puncak peringatan Hari Otda ke 26 tahun 2022 ini, telah dilaksanakan kegiatan talkshow yang melibatkan asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten kota dan DPRD se Indonesia.

“Kita juga melaksanakan kegiatan podcast melibatkan internal Kemendagri membahas isu-isu otda,” paparnya.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an Ramadhan 1443 H Tingkat Provinsi Kepri di Masjid Raya Al-Hikmah, Tanjungpinang, Minggu (17/4).

“Marilah bersama-sama momentum memperingati Nuzul Quran ini kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur’an,” kata Gubernur Ansar.

Hal ini menjadi penting sebab menurut Gubernur Ansar kualitas seorang hamba Allah SWT dapat dilihat dari sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur’an dalam apapun kegiatan ataupun pekerjaan kita sehari-hari.

“Bagi kita semua ketika kita dapat menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat Kepri, kita yakin Kepri akan semakin baik dan semakin berkembang melalui keberkahan Al-Qur’an Nur Karim,” ujarnya.

Gubernur Ansar pun mengutip sebuah hadis Bukhari yang berbunyi “Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan kemudian mengajarkannya”.

Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini menghadirkan penceramah yaitu Dr. Phil. Sahiran yang menjabat Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memberikan tausiyah tentang Nuzulul Qur’an yang tidak bisa dilepaskan dari keberkahan malam Lailatul Qadar.

Bulan suci Ramadhan yang begitu banyak keberkahan dengan adanya Nuzulul Qur’an dan malam Lailatul Qadar sepatutnya membuat umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pada acara tersebut Gubernur Ansar juga menyerahkan bantuan Peduli Bank Riau Kepri kepada Masjid Al-Hikmah Tanjungpinang berupa uang Rp 10 juta.

Diserahkan pula bantuan dari Baznas Kepri yang disalurkan kepada 25 anak yatim dhuafa, 10 orang lansia, 5 marbot masjid, 5 guru ngaji, dan 5 tahfiz Quran.

“Karena dalam Kitab Suci Al Quran mengandung nilai, pelajaran dan pedoman umat. Maka di bulan suci Ramadhan ini kita perbanyak membaca Al Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Al quran memiliki mu’zijat sebagai pedoman umat islam agar tidak ada keraguan bagi umatnya,” demikian disampaikan Gubernur Ansar menyampaikan tausiyah pada Safari Ramadhan di Masjid Darul Muta’allim Kampung Bawean Bengkong Indah Kota Batam, malam 15 Ramadhan 1443 H, Sabtu (16/4).

Ansar yang bertindak selaku khatib mengingatkan kembali bahwa Al Quran harus dapat menjadi sandaran bagi Umat Islam.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Al Quran merupakan petunjuk sekaligus solusi terhadap berbagai permasalahan hidup yang masih relevan hingga saat ini,” pungkas Gubernur mengingatkan Umat Muslim yang pada 17 Ramadhan akan memperingati Nuzulul Quran.

Pada kesempatan ini, Gubernur Ansar Ahmad juga menyampaikan jika Pemprov Kepri terus menghalalkan berbagai program serta mengeluarkan kebijakan  dalam rangka pemberdayaan ekonomi melalui UMKM guna dukungan pemilihan ekonomi.

“Terkait ini kami meminta dukungan masyarakat,” pungkas Gubernur.

Masjid Darul Muta’allim, tempat dilaksanakannya kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Kepri pada malam ke15 Ramadhan ini merupakan salah satu masjid di Kepulauan Riau yang menjadi penerima bantuan Pemprov Kepri di tahun 2022 ini.

Ansar berharap, bantuan yang diberikan tersebut dapat membantu pengembangan masjid yang juga memiliki sarana TPQ tersebut.

Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan santunan Baznas kepada 50 duafa, anak yatim, marbot masjid, guru ngaji dan tahfizd Quran.

Selain itu, diserahkan pula masker untuk  keperluan jamaah, dan bantuan dari Bank Bukopin untuk masjid.

Ansar secara khusus turut pula menyerahkan infaq bersumber dari dana pribadi untuk Masjid Darul Muta’allim.

Dimana di bulan yang sangat penting bagi umat muslim ini dijadikan sebagai sarana melatih iman dan taqwa terhadap Allah SWT.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat bersafari ramadhan di malam ke 13 Ramadhan 1443 H / 2022 Masehi di Masjid Jami’ At Taqwa Kecamatan Belakang Padang, Batam, Jumat (15/4) malam.

Menurut Ansar, bulan Ramadhan sebagai momentum melatih iman dan taqwa, sejauh mana setiap umat muslim mendapatkan hasil yang baik, insya Allah akan menjadi insan bertaqwa.

“Dimana hasil dari latihan-latihan itu kita terapkan di bulan-bulan berikutnya sehingga kita kualitas iman dan taqwa kita tetap terjaga,” imbuh Gubernur.

Seperti safari ramadhan pada malam-malam sebelumnya, pada kesempatan itu Gubernur Ansar juga memaparkan beberapa progres program Pemprov Kepri di tahun 2022 ini.

Seperti pengembangan rumah singgah di Jakarta, program bantuan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM, serta bantuan bagi pendidikan siswa SMA/SMK dan SLB serta bagi mahasiswa.

“Kita juga telah menempatkan 50 ustad di daerah-daerah hinterland yang dikontrak selama setahun. Kita tempatkan di pulau terpencil dimana satu Kabupaten kita tempatkan 7 atau 8 orang. Dengan tujuan membangun semangat dan optimisme masyarakat menjaga akidah dan iman. Juga untuk mendata masjid di pulau terpencil yang kondisinya memprihatinkan sebagai prioritas penerima bantuan hibah” ujar Ansar.

Terakhir, Gubernur menghimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap sesama, saling menolong dalam kesulitan.

“Kita masih berada di situasi yang sulit dimana keterpurukan akibat pandemi Covid-19, banyak penyakit psikologis yang menerpa masyarakat seperti keputusasaan, depresi dan lainnya. Untuk itu kepedulian sesama menjadi yang terpenting dalam membangun optimisme memulihkan keadaan ini,” tutupnya.

Hal ini bahkan dipantau langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Jumat (15/4/2022) saat berkunjung ke Nongsa Sensassion, Kota Batam.

Dalam kesempatan ini Menteri Tito mengunjungi sendiri pintu masuk wisatawan di kawasan pariwisata di Nongsa Senssion dan melihat keberadaan wisatawan mancanegara telah mulai ramai terutama wisatawan dari Singapura.

Kehadiran mendagri memastikan penerapan kebijakan pemerintah pusat yang diberikan berdasarkan usulan pemerintah daerah agar wisatawan dapat kembali berkunjung ke Kepri salah satunya adalah Batam.

“Dengan dibukanya pintu-pintu masuk wisatawan di Kepri, terutama di Batam, Bintan dan Karimun saya rasa sudah mulai dilirik oleh wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Apalagi untuk masuk ke Kepri, mereka cukup hanya dengan tes antigen,” kata Tito didampingi Gubernur Kepri Ahmad dan Wali Kota Batam, M. Rudi.

Pemerintah pusat juga telah menetapkan beberapa kebijakan kemudahan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi bidang pariwisata di Kepri.

Namun tetap pada penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat pandemi covid 19 masih harus di evaluasi setiap saat.

Tito tampak senang dengan kebijakan kemudahan bagi wisman yang masuk ke Kepri, karena terbukti kebijakan tersebut berimplementasi positif bagi dunia pariwisata di Kepri.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap dunia pariwisata di Kepri bisa cepat pulih, perekonomian kembali bangkit dan masyarakat Kepri bisa hidup sejahtera.

“Kita selalu meminta kepada pemerintah pusat terkait hal-hal menyangkut kebijakan kemudahan bagi wisman yang akan masuk ke Kepri. Alhamdulillah Pemerintah pusat merespon cukup baik apa yang kita sampaikan. Sekarang seluruh pintu masuk wisman sudah dibuka, kemudahan cukup hanya antigen juga sudah dilaksanakan. Semoga kebijakan ini berdampak baik bagi dunia wisata Kepri,” ujar Ansar.

Pada kesempatan ini Menteri Tito bersama Gubernur Ansar dan rombongan juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park.