Semua ditegur karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah, meskipun dananya ada.

“Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada, apa… ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah,” kata Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7).

Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan per Sabtu, kemarin, ke 19 provinsi. Adapun ke-19 provinsi yang ditegur Tito tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua.

“Ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras karena (teguran tertulis, red) jarang kami keluarkan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan ada, namun belum direalisasikan.

“Bisa saja kepala daerah tidak tahu karena masalah anggaran ini kadang-kadang yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD, sementara kepala daerah kadang-kadang, kami berapa kali ke daerah banyak yang kadang-kadang tidak tahu posisi saldonya seperti apa,” ungkapnya.

Berikut ini 19 provinsi yang diberi teguran tertulis tersebut:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumbar
3. Provinsi Kepri
4. Provinsi Sumsel
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Kepulauan Babel
7. Provinsi Jabar
8. Provinsi DI Yogyakarta
9. Provinsi Bali
10. Provinsi NTB
11. Provinsi Kalbar
12. Provinsi Kalteng
13. Provinsi Sulsel
14. Provinsi Sulteng
15. Provinsi Sulut
16. Provinsi Gorontalo
17. Provinsi Maluku
18. Provinsi Malut
19. Provinsi Papua

Sumber: Detikcom

Hal ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar, Nomor 903/702/IV/BPKPD-2020, perihal Penyampaian Laporan Penggunaan APBD tahun anggaran 2020.

“Saat ini semua proyek pengadaan barang maupun jasa telah kita dihentikan. Semua OPD terkait yang sudah membuat rencana pembiayaan, kami perintahkan untuk segera melakukan pergeseran anggaran untuk recofusing anggaran dalam penanganan Covid-19 di Kota Pariaman ini,” ujar Wali Kota Pariaman Genius Umar belum lama ini.

Genius Umar menceritakan sejak mewabahnya virus corona, dirinya sudah sering menggelar rapat untuk memberikan instruksi kepada OPD, agar dapat melakukan pergeseran anggaran, yang akan digunakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pariaman.

“Dan setelah mendapatkan arahan dari Mendagri, kita tinggal mengeksekusi anggaran tersebut dan setelah dihitung, jumlahnya mencapai Rp 56,8 Miliar,” ucapnya.

Dia mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa hal seperti penyediaan sarana dan pra sarana kesehatan untuk Covid-19 ini dan penunjang kesehatan lainya sebesar Rp 14,8 Miliar, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 6,5 Miliar dan Rp 14,3 Miliar untuk penyediaan jaring pengaman sosial.

“Jadi selain anggaran untuk Kesehatan, kita juga siapkan anggaran untuk insentif masyarakat terdampak Covid-19, untuk penanganan jaring pengaman sosial sesuai dengan kemampuan keuangan kita,” ungkapnya.