BR.TANJUNGPINANG – Polresta Tanjungpinang, berhasil mengungkap dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, dengan tersangka LS (24).

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. H. Ompusunggu melalui Kasihumas Polresta Tanjungpinang Iptu Giofany Casanova menerangkan, setelah dilakukan pemeriksaan pelaku mengaku telah melakukan tindakan persetubuhan anak di bawah umur terhadap korban berinisial RAP (17).

Giofany menambahkan pelaku melakukan perbuatan terlarang itu di rumah korban Kota Tanjungpinang.

” Korban terperdaya dengan bujuk rayu pelaku, dengan menjanjikan akan Bertanggung jawab,” ujar Giofany.

Pelaku LS dikenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.

Adapun barang bukti yang diamanikan 1 helai bra warna hitam, 1 helai celana dalam warna merah, 1 helai kaos warna hitam, celana Panjang warna coklat, dan hasil visum et repertum korban dari Rumah sakit.

Penulis :Firdaus

Editor : Dani

Forari mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa serius memenuhi kebutuhan dasar anak dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kesehatan ramah anak. Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan menjadi hal utama yang disuarakan Forari. Pemenuhan hak fasilitas dan pendidikan yang setara atas anak yang berkebutuhan khusus juga disuarakan Forari pada peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional Provinsi Kepri.

Puncak peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Kepri digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (27/7). Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam peringatan HAN dan HARGANAS kali ini diwakili Asisten I Setdaprov Kepri Raja Heri Moekhrizal, hadir juga Bunda GenRe Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, dan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina.

Gubernur Ansar melalui Raja Heri Moekhrizal mengatakan anak merupakan aset penting masa depan sebuah bangsa. Keberadaan anak yang ada saat ini, memegang peran strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 nantinya.

“Kita mengaharapkan lahirnya calon pemimpin masa depan pada generasi emas yang cerdas, sehat, unggul dan berkarakter. Karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan, serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa,” ujar Heri Moekhrizal.

Kondisi ideal dan gemilang pada Indonesia Emas 2045 hanya terwujud jika semua anak terpenuhi akan hak-haknya dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan perlakuan salah lainnya. Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, maka diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, media, dunia usaha, perguruan tinggi, dan terutama keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat.

“Sebagaimana yang kita ketahui, keluarga merupakan pondasi utama dari terbentuknya karakter dan budi pekerti seorang anak. Untuk itu melalui peringatan HAN yang disejalankan dengan HARGANAS ini mari kita jadikan momentum untuk mengingatkan akan pentingnya peran keluarga sebagai sumber kekuatan untuk menjadi bangsa yang kuat,” kata Heri Moekhrizal mengutip pesan Gubernur Ansar.

Di sisi lain, masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dalam menyelesaikan permasalahan anak di Kepri yaitu kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, perkawinan anak cenderung meningkat 2 tahun terkahir dan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).

Meski demikian, seiring dengan berbagai upaya yang Pemprov Kepri lakukan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Provinsi Kepulauan Riau berhasil 2 kali meraih penghargaan PROVILA (Pelopor Provinsi Layak Anak) dan Tahun 2022 ini merupakan penghargaan PROVILA yang ke-3. Penghargaan PROVILA ini diberikan kepada Provinsi yang dianggap berhasil dalam menggerakkan Kabupaten/Kota untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tentunya penghargaan ini menjadi pemicu semangat dan optimisme bagi seluruh elemen Pemerintah dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memberikan anak-anak Kepri tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang sebagai bekal mereka menjadi pemegang tongkat estafet negara Indonesia di masa depan.

Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan penggunaan rokok elektrik pada anak usia dini belum ada. “Kami belum bisa berbuat apa-apa, dikarenakan Perda larangan atau pengawasan permaslahan tersebut belum ada,” ungkap Efendi, Senin (20/11).

Ia menuturkan, pihaknya juga belum tau apa dasar untuk mengawasi penggunaan rokok elektrik tersebut. Karena pihaknya juga belum mengetahui apa efek yang buruk bagu anak di usia dini.

“Itukan barang baru kita juga belum mengetahui, apa kandungan dari vape itu dan seberapa bahayanya bagi anak-anak di usia dini,” ucapnya.

Muhammad Danu

“Tanjungpinang sudah harus memiliki KPPAD, karena kasus yang melibatkan anak di Tanjungpinang tinggi,” ungkapnya saat diwawancarai usai menghadiri deklarasi koalisi bersama yang diberi nama Anakpinang di Hotel Halim, Jalan DI Panjaitan, Kilometer 6 Tanjungpinang, Rabu (26/7)

DPRD Tanjungpinang, lanjut Politisi Partai Demokrat ini telah mendesak Pemkot Tanjungpinang untuk membentuk KPPAD Tanjungpinang. “Dari Pemko belum ada mengajukan ke kita (DPRD Tanjungpinang, red),” sambungnya.

Ia mengatakan perlu komitmen Pemkot Tanjungpinang untuk menanggani kasus anak yang tinggi di Tanjungpinang. “Ditambah lagi pemko telah mendapat penghargaan kota layak anak, seharusnya KPPAD Tanjungpinang sudah terbentuk,” ucapnya.

Forum ini juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2017.

“Sekarang ini, kita belum menetapkan tanggal kegiatannya, tapi yang jelas pada awal Agustus kegiatan itu sudah kita laksanakan,” ujar Ahmad Yani saat diwawancarai awak media di salah satu hotel di Tanjungpinang, Rabu (19/7). 

Pada forum ini, lanjut Ahmad Yani akan memberikan pelatihan terhadap anak dilengkapi dengan narasumbernya, sosialisasi kesehatan, perlindungan terhadap anak dan juga dilengkapi dengan Outbond.

Ia berharap kepada Pemko agar bisa menyiapkan Kota Layak Anak (KLA). 

KLA bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Kota Tanjungpinang. 

“Kita mengharapkan bantuan semua pihak untuk menyiapkan Tanjungpinang kota layak anak,” harapnya

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Sungguh terlalu apa yang dilakukan ibu ini, untuk meraih pundi rupiah tega memanfaatkan anak untuk mengemis.

Atas perbuatannya Ibu paruh baya yang mengunakan baju warna merah dan celana jins harus pasrah ketika diamankan ke Mapolres Tanjungpinang oleh Kepolisian saat melakukan Oprasi Bina Kusuma bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Tanjungpinang dan Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Tanjungpinang.

Kelapa Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polisi Resor (Polres) Tanjungpinang, AKP Zalukhu mengatakan pihak mengamankan dua anak bawah umur yang dimanfaatkan orang tua untuk mendapat pundi rupiah dengan cara mengemis.

“Kita juga mengamankan dua anak yang dimanfaatkan orang tuanya, orang tua merupakan janda,” kata Zalukhu kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (22/2)

Menurutnya, diamankan pengemis ke Mapolres Tanjungpinang hanya memberi nasehat kepada pengemis agar tidak mengangu ketertipan masyarakat Tanjungpinang.

“Oprasi Bina Kusuma, bukan menagkap namun memberi nasehat, jangan menggangu ketertipan masyarakat Kota Tanjungpinang,” katanya

Baca Juga :

Lagi Mangkal, Pengemis dan Anak Punk Diamankan

Setelah diamankan dan diberi nasehat kepada para pengemis ini, lanjut Zalukhu, akan dilakukan pendataan kepada pengemis, anak punk dan akan diserahkan ke keluarga masing-masing.

“Pengemis diamankan inisial AP, IR, ES, M, SY, MS, LS, dan J, akan dilakukan pendataan, lalu diberi nasehat dan diserahkan langsung kepada keluarga masing” pungkasnya

(SAHRUL)