Dalam tuntutannya, para pendemo meminta kepada DPRD Kepri untuk ikut memperjuangkan nasib anak-anak warga Dompak.

“Sejak Dompak jadi pusat pemerintahan, Kami orang kampung di sini tidak pernah diberdayakan pemerintah Kepri. Kami seakan-akan jadi penonton saja, disini,” kata perwakilan warga, Mukhtar saat diterima Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Padahal, sambungnya, seharusnya Pemprov Kepri bisa memperkerjakan anak-anak Dompak untuk menaikkan harkat mereka.

Dengan bekerjanya mereka, anak-anak tersebut dapat melanjutkan kuliahnya.

“Kami tidak minta mereka jadi PNS, atau PTT. Cukup honorer saja. Jadi tukang sapu pun jadilah. Yang penting, mereka bisa kerja dan kuliah,,” kata Mukhtar.

Untuk itu, Ia meminta agar tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengangkat minimal satu anak Dompak.

Dengan begitu, semua anak-anak mempunyai pekerjaan. Selain meminta pekerjaan, warga Dompak juga meminta Pemprov Kepri memberikan bantuan alat tangkap kepada mereka.

“Jangankan sampan, satu bubu pun kami tak dapat. Padahal pak Gubernur memberi bantuan kemana-mana, tapi melupakan kami,” tambahnya lagi.

Mendapat keluhan ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak berjanji untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur. Namun demikian, untuk mengangkat anak-anak Dompak tersebut menjadi honorer memerlukan proses.

“Harus diuji, kemampuannya. Mungkin tidak semua, tapi yang benar-benar kompeten,” kata Jumaga lagi.

Sedangkan untuk keperluan nelayan berupa sampan dan alat tangkap, Jumaga berjanji untuk memperjuangkannya. Sehingga, nantinya warga Dompak akan mendapatkan peralatan nelayan yang cukup baik.