MoU ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan organisasi profesi media, khususnya dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.

Dari pihak STAIN SAR, MoU ditandatangani langsung oleh Ketua STAIN SAR, Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. Sementara dari AJI Tanjungpinang ditandatangani oleh Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, dan dari AMSI Kepri oleh Ketua AMSI Kepri, Jailani.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan PKS dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN SAR.

Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan Workshop Photography dan Videografi Jurnalistik bertema “Membingkai Peristiwa, Mengabadikan Makna, Menguatkan Literasi Media” yang diselenggarakan oleh Program Studi KPI STAIN SAR.

Dalam sambutannya, Ketua STAIN SAR yang diwakili Wakil Ketua I STAIN SAR, Dr. Fadhila Yonata, M.Pd., mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari hubungan kemitraan yang telah terjalin antara AJI Tanjungpinang dan STAIN SAR pada tahun-tahun sebelumnya.

“Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata. Kami berharap kolaborasi ini menjadi nilai tambah bagi keberlangsungan proses perkuliahan mahasiswa, khususnya di Program Studi KPI STAIN SAR,” ujarnya.

Ia juga berharap workshop yang digelar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang fotografi serta videografi jurnalistik.

“Ini kesempatan yang baik untuk menambah ilmu dan pengalaman, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dan keterampilan mahasiswa ke depan,” katanya.

Ketua Program Studi KPI STAIN SAR, Ahmad Hamdan, turut menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan AJI Tanjungpinang.

“Semoga kerja sama yang diperbarui pada tahun 2026 ini dapat berjalan lebih baik lagi dan semakin mendukung berbagai program pembelajaran di kampus,” harapnya.

Senada dengan itu, Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini antara pihak kampus dan organisasi profesi media.

“Semoga kerja sama ini terus terjalin dengan baik, memberikan manfaat yang luas, serta berdampak positif bagi mahasiswa maupun institusi kampus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua AMSI Wilayah Provinsi Kepri, Jailani mengatakan, MoU ini bisa menjadi langkah penting untuk pengembangan kampus ini kedepannya.

“Kampus ini akan terus berkembang, dan AMSI bisa menjadi mitra yang akan memperkuat upaya kampus untuk mencapai targetnya melalui peran media,” ujarnya.

Workshop Photography dan Videografi Jurnalistik yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menghadirkan sejumlah praktisi media sebagai narasumber. Dari AJI Tanjungpinang, materi disampaikan oleh Sutana dan Albet. Sementara dari AMSI Kepri, peserta mendapatkan materi dari Ketua AMSI Kepri Jailani serta Kurnia Saifullah.

Dalam tes tersebut, sebanyak 12 orang jurnalis dari berbagai platform media yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna menjadi pesertanya.

Tes wawancara dilakukan secara langsung dan juga virtual untuk jurnalis yang berada di luar Tanjungpinang.

Seluruh peserta di uji pemahamannya seputar kode etik jurnalistik, integritas dan organisasi.

Ada sembilan penguji dalam tes wawancara ini yakni Ketua AJI Kota Tanjungpinang Jailani, Sekretaris AJI Kota Tanjungpinang Sutana. Selanjutnya, Ketua Majelis Etik Kurnia Syaifullah beserta anggota majelis etik Munirul Ikhwan dan Rico Barino.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AJI Kota Tanjungpinang Andri Mediansyah berserta anggota Humala Nasution. Selanjutnya, Koordinator Bidang Advokasi AJI Kota Tanjungpinang Charles Sitompul, serta anggota biasa Ramdan.

Ketua AJI Kota Tanjungpinang Jailani menyampaikan, tes wawancara ini merupakan tindak lanjut dari aturan AD/ART AJI Indonesia tentang rekruitmen anggota baru AJI Kota Tanjungpinang.

“Ini bagian dari aturan organisasi yang harus dijalankan. Terakhir AJI membuka pendaftaran anggota pada 2019 lalu, sedangkan 2020 ditiadakan karena pandemi COVID-19. Tahun ini merupakan penerimaan anggota ketiga sejak terbentuk 2017 lalu melalui Kongres AJI Indonesia di Surakarta,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah seleksi wawancara ini selanjutnya akan dilakukan pemantauan untuk menggali rekam jejak para peserta. Apabila dalam pemantauan ada pelanggaran kode etik dan bertentangan aturan organisasi, maka peserta tidak bisa diterima sebagai anggota.

“Setelah selesai masa pemantauan kita akan umumkan apakah peserta bisa diterima sebagai anggota baru dan tentunya berdasarkan kesepakatan para penguji,” imbuhnya.*

Ketua AJI Tanjungpinang Jailani yang sekaligus bertindak sebagai moderator diskusi mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang sadar terhadap pentingnya kesetaraan gender.

Selain itu, harapannya akan terbentuk jejaring yang turut mengampanyekan pentingnya melawan pelecehan seksual terhadap perempuan.

“Semua manusia punya punya hak asasi yang sama, namun kita bukan hanya bicara kebijakan. Bahwa memang harus ada peluang yang sama, sehingga perempuan juga punya kontribusi yang sama, misalnya dalam pekerjaan,” kata Jailani.

Senior Program Officer ILO Lusiani Julia, mengatakan berdasarkan hasil penelitian pihaknya perempuan sangat ingin bekerja, tapi pada kenyataannya tetap sulit dapat pekerjaan terutama pekerjaan yang dibayar dan dihargai secara adil.

Hal itu, menurutnya, masih menjadi semacam permasalahan utama yang dihadapi perempuan-perempuan dalam masa kerja.

“Laporan ini sudah cukup lama yaitu tahun 2012, tapi saya yakin tidak banyak berubah. Sampai saat ini kita lihat bagaimana hirarki penghasilan dan rasio kemiskinan yang dihadapi oleh laki dan perempuan,” imbuhnya.

Dia mengatakan jika dilihat dari status kerja, kaum perempuan mendominasi jenis pekerja informal, seperti pembantu keluarga, sub kontrak, outsorcing, pekerja lepas, pekerja mandiri hingga pelaku usaha kecil.

Sementara pekerja di sektor upahan formal masih didominasi kaum laki-laki. Dengan demikian, katanya, perempuan beresiko tinggi mengalami kemiskinan karena mendapat upah tak layak.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis dalam menyajikan data sebagai salah satu sumber berita.

Ini adalah sebuah program peningkatan kapasitas jurnalis mengenai sumber-sumber data terbuka yang bisa digunakan untuk membuat news story dan membuat liputan berbasis data, serta mendorong kolaborasi antara jurnalis, media, dan pemilik data dalam membuat liputan berbasis data dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada publik.

Peserta yang terpilih dalam Workshop Literasi Data dilatih oleh trainer yang ditunjuk oleh AJI Indonesia. Gol yang diharapkan adalah untuk meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai sumber-sumber data terbuka yang bisa digunakan untuk membuat news story dan membuat liputan berbasis data, serta mendorong kolaborasi antara jurnalis, media, dan pemilik data dalam membuat liputan berbasis data dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada publik.

Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan jumlah delapan sesi yang terbagi menjadi empat kali pertemuan. AJI Tanjungpinang sebagai salah satu pelaksana training sudah menggelar kegiatan ini pada 15-16 September 2021 untuk sesi 1 sampai empat. Kemudian sesi 5-8 digelar pada 25-26 September 2021.

Kegiatan ini diikuti belasan jurnalis dari berbagai platfom media yang ada di Provinsi Kepri. Adapun trainer kegiatan ini adalah Aries Munandar, dan Eviera Paraminta Sandi. Selain itu ada juga turut bergabung dalam memberikan penjelasan adalah Adi Marsiela.

Rico Barino salah satu perserta training mengatakan, kegiatan ini memberikan diri pengetahuan baru. Karena banyak ekosistem yang ada bisa dipergunakan untuk memperkaya data.

“Pelatihan ini menjadi pengetahuan baru. Karena data memainkan peran penting dalam menyajikan sebuah pemberitaan,” ucapnya.

REDAKSI

Ketua AJI Tanjungpinang Jailani menyampaikan, kegiatan yang diinisasi Bidang Pendidikan AJI Tanjungpinang tersebut, bertujuan untuk mengkampanyekan akan bahaya hoaks dikalangan mahasiswa dan pelajar dimasa pandemi Covid-19.

“Mahasiswa adalah agen perubahan, sehingga juga punya tanggungjawab sosial sebagai kaum terpelajar untuk turut memberikan edukasi yang benar,” katanya, Rabu (15/9).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam webinar tersebut akan dibahas berbagai tips dan trik untuk melawan hoaks di tengah pandemi Covid-19.

“Di era digitalisasi saat ini, tentu penyebaran hoaks semakin masif oleh kelompok-kelompok yang sintimen terhadap media,” tuturnya.

Ketua HMIP UMRAH, Conni Welvionita menambahkan, adapun narasumber dalam webinar ini yakni Kapolres Tanjungpinang, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMRAH, Yudhanto, dan Ketua AJI Tanjungpinang, Jailani.

Conni juga menyampaikan, dalam webinar tersebut juga akan diluncurkan lomba video kreatif yang diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa.

“Tujuan lomba tersebut adalah salah satu gerakan edukasi kepada masyarakat untuk melawan penyebaran hoaks,” tuturnya.

Webinar ini sendiri sambungnya, terbuka bagi kalangan umum dan juga mahasiswa. Bagi yang berminat untuk mengikuti webinar tersebut dapat melakukan pendaftaran di http://tiny.cc/PendaftaranWaspadaHoax.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Endra Kaputra dinomor 0823-8952-5383 atau Regina dinomor 0813 6452 6576,” pungkasnya.

Editor : Sahrul

Apresiasi dan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri, Isdianto kepada Ketua AJI Tanjungpinang, Jailani di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (24/9).

Pemprov Kepri memberikan penghargaan tersebut, karena menilai AJI Tanjungpinang sebagai salah satu organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial ditengah-tengah pandemi Covid-19.

Dimana AJI Tanjungpinang telah melakukan kegiatan dengan menggalang donasi melalui Posko Pergerakan Jurnalis Melawan Covid-19.

Selanjutnya donasi tersebut dibagi-bagikan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selain itu AJI Tanjungpinang juga terlibat aksi sosial bersama dalam kegiatan dapur umum yang digalang oleh Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri.

“Kegaiatan yang dilakukan AJI Tanjungpinang, sebenarnya bukan untuk mencari perhatian apalagi sampai mengharapkan penghargaan. Pergerakan AJI ini murni atas dasar kemanusiaan dengan tujuan membantu sesama yang terdampak akibat Covid-19 ini,” kata Ketua AJI Tanjungpinang Jailani.

Sebelum diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Tanjungpinang, ia sudah banyak melakukan kontak dengan berbagai pihak, termasuk kawan-kawan jurnalis saat meliput penerimaan APD di Lanud Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Seharusnya Tim Gugus Tugas Covid di Provinsi Kepri dan Pemko Tanjungpinang beserta Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melakukan proses karantina atau isolasi terhadap walikota, ketika sudah ada gejala terpapar Covid-19.

Sekarang ini, tentu menjadi persoalan untuk mentreking jejak aktivitas Walikota Tanjungpinang.

Terkait persoalan ini, AJI Tanjungpinang sudah meminta pemilik media yang keanggotaanya tergabung dalam AJI, untuk melakukan karantina mandiri terhadap pekerjanya yang sempat kontak dengan Walikota saat peliputan di Lanud Tanjungpinang.

Selain itu, perusahaan media yang juga menugaskan jurnalisnya turun pada waktu itu, hendaknya melakukan tindakan yang sama sesuai dengan protokoler kesehatan.

Khusus mengenai Covid-19, Kami melihat ada ketidak jujuran Gugus Tugas dan Dinkes Provinsi Kepri, dan Tanjungpinang dalam menyampaikan informasi.

Kegiatan ini diselenggarakan di Sekretariat AJI Tanjungpinang, Jalan D.I Panjaitan Komplek Bintan Center Kilometer 9, Tanjungpinang.

Ketua AJI Tanjungpinang Jailani mengatakan, program AJI Pusat bekerjasama dengan Perusaan Google, dengan tema sentral google news initiative training network.

Menurut Jailani, kegiatan pelatihan ini sangat penting bagi peserta yakni, dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam memahami perkembangan media di era digital.

“Sehingga penyajian berita sesuai fakta dan data,” tutur Jailani saat membuka kegiatan.

Selain itu, jurnalis diwajibkan melakukan verifikasi terhadap sesuatu informasi maupun opini, baik yang pasti maupun tidak pasti melalui tools google yang akan dipraktekan dua orang pemateri AJI.

Ketua AJI Tanjungpinang Jailani mengatakan, AJI bukan bagian dari organisasi yang terjebak dalam euforia HPN.

“Bagi kami HPN ada makna lain, yakni Hari Prabangsa Nasional (HPN). Ia jurnalis Radar Bali yang dibunuh pada 2009 lalu, karena mengungkap kasus korupsi,” ujar Jailani usai Dialog di Kantor RRI Tanjungpinang.

Menurut, pemberian remisi oleh Presiden dari hukuman seumur hidup menjadi hukum pidana sementara pada Susrama adalah langkah mundur bagi kemardekaan pers di Indonesia.

Sementara, barisan lain yang juga bernama wartawan justeru merayakan HPN dengan berpesta pora bersama dengan pemberi remisi.

“Tanpa pernah berpikir, bagaimana kasus-kasus terhadap sejumlah jurnalis yang dibunuh karena berita. Padahal kasus-kasus tersebut belum tuntas sampai detik ini,” tegas Jailani.

Ditegaskannya juga, AJI bukanlah organisasi profesi yang menjadi penikmat APBD dan APBN. Atas dasar itu, AJI selalu konsisten menolak yang namanya HPN.

Dia menilai, HPN adalah upaya Pemerintah untuk melemahkan pers sebagai pilar demokrasi yang keempat.

Yakni, ketika daya kritis jurnalis sudah dilumpuhkan, maka kebebasan pers akan semakin terkekang.

“Pers sudah seharusnya berdiri secara independen. Kegiatan HPN sudah pasti selalu menyedot anggaran APBD dan APBN. Sementara output dari HPN tersebut tidak pernah jelas, yang ada hanya sebatas ceremonial saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebagian masyarakat pers Indonesia memperingati tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, meski sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Setelah Seoharto jatuh menyusul gerakan reformasi tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi.

Dalam bidang media, itu ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sejumlah regulasi Orde Baru dibidang pers, juga dikoreksi. Termasuk di antaranya adalah pencabutan SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Lahirnya Undang Undang Pers juga mendorong bermunculannya organisasi wartawan, selain perusahaan media-media baru.

Sebelumnya regulasi media cetak diatur ketat melalui Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 Tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Ketentuan soal SIUPP ini juga akhirnya dicabut oleh Pemerintah pada tahun 1999.

Namun, salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dipertahankan hingga kini adalah peringatan HPN, meski rujukannya sudah tak ada lagi.

HPN menggunakan rujukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Regulasi itu sudah direvisi tahun 1982 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Undang-undang tersebut tak berlaku lagi setelah lahirnya Undang Undang Nonor 40 tahun 1999.

Perkembangan itulah yang memicu lahirnya ide untuk merevisi Hari Pers Nasional. Selain karena memakai hari kelahiran satu organisasi wartawan, pelaksanaannya juga tak banyak berubah dari pelaksanaan semasa Orde Baru.

Antara lain, pelaksanaannya memakan dana APBN dan APBD cukup besar. Tema dan kegiatan yang dipilih juga seringkali tidak menjawab masalah pers kontemporer.

“Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat AJI menolak adanya HPN,” tutup Jailani.

Redaksi | Rls

Aksi membawa keranda tersebut sebagai bentuk kekecewaan jurnalis kepada pemerintah yang memberikan remisi kepada I Nyoman Suarama otak pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali AA Gede Bagus Narendra Prabangsa

Aksi tersebut juga serentak di seluruh kota di Indonesia. Dalam aksi tersebut mendesak Presiden Jokowi mencabut remisi yang diberikan kepada Suarama.

“AJI Tanjungpinang menuntut Presiden Jokowi dan Pemerintah untuk mencabut pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan jurnalis Radar Bali,” tegas Ketua AJI Tanjungpinang Jailani disela-sela aksi.

Redaksi