“Semalam saya nonton acara ILC, betul-betul terenyuh bagaimana melihat masih seorang Ahmad Dhani, Buni Yani, dan masih ada juga calon-calon lainnya yang kita khawatirkan akan muncul,” paparnya membeberkan kasus-kasus yang dinilai kental nuansa diskriminatif dalam diskusi bertajuk ‘Hukum Era Jokowi Mundur dan Zalim?’ dikutip dari RMOL, Sabtu (9/2).

Hal semacam itu ditegaskannya muncul akibat kepemimpinan nasional yang memiliki problematika besar seperti ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan.

“Jadi kombinasi dari berbagai itu berujunglah di sini. Kemunduran dalam hukum kita,” tekannya.

Padahal, sambung politisi senior Partai Demokrat ini, dengan segala kewenangan yang ada, Presiden RI Joko Widodo mestinya mampu melakukan langkah penegakan hukum tanpa harus mengintervensi.

“Presiden kita itu tidak boleh sedikit-sedikit bilang saya tidak mau intervensi, saya tidak mau mencampuri,” ujarnya.

“Lah, buat apa kamu jadi presiden, itu bukan mencampuri, tapi menegakkan hukum. Itu bukan mencampuri, otoritas dia sebagai presiden bisa melakukan langkah-langkah tanpa harus dinilai sebagai mencampuri,” pungkas Amir.

Redaksi | RMOL

“Saya menyarankan Prabowo menyatakan ketika berkuasa nanti UU ITE ini harus dicabut,” kata Fahri dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (29/1).

Fahri mengomentari polemik UU ITE tak terlepas dari vonis yang diterima juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Dhani Prasetyo.

Diketahui pentolan grup band ‘Dewa’ itu divonis 1,5 tahun (18 bulan) penjara karena unggahannya.

Dhani terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Fahri berpendapat UU ITE bahkan bisa membuat orang dijebloskan ke bui karena mengkritik.

Padahal, dalam kasus Dhani, Fahri menilai Ahmad Dhani tidak keliru karena penista agama merupakan tindak pidana seperti diatur UU.

“Ini kan menghina yang mendukung tindak pidana. Bagaimana nasib nahi munkar mendatang?” ucap Fahri  yang juga wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Redaksi | CNN Indonesia