“Tidak usah khawatir, kita pasti netral,” kata Ahelya saat konferensi pers memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-60 di Kejari Tanjungpinang, Rabu (22/7).

Dia menjelaskan, salah satu sikap netral seperti tidak akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang diterima dari masyarakat yang melibatkan pasangan calon yang mengikuti Pilkada.

“Kita tidak mau ditunggai kepentingan politik. Intinya kita tidak ingin merugikan atau menguntungkan pasangan calon yang mengikuti Pilkada,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu setelah Pilkada selesai dilaksanakan.

“Tetap kita tindaklanjuti, tapi setelah Pilkada selesai,” ucapnya.

SAHRUL

Ahelya mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan mengumpulkan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan menghitung kerugian negara.

“Kendala tidak ada, namun dalam situasi pandemi Covid-19, kadang para saksi berhalangan hadir, sehingga waktu untuk memeriksa tertunda lagi, akhirnya kita jadwal lagi,” ujarnya, Rabu (22/7).

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pidana Khusus Aditya Rakatama menambahkan, bahwa perkara pajak BPHTB yang ditangani itu tidak seperti pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Terduga pelaku dalam perkara ini memiliki Intelijensi yang tinggi, sehingga apa yang di sangkakan dalam unsur-unsur tindak pidananya perlu dipenuhi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melakukan olah forensik barang bukti hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan beberapa bulan lalu.

Menurutnya, data digital forensik digunakan untuk mengetahui jejak digital, baik dalam proses aplikasi, surat elektronik, dan percakapan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus dengan air panas dan dibakar.

Pemusnahan juga disaksikan langsung Kepala PN Tanjungpinang Admiral, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, barang bukti dimusnahkan merupakan hasil sitaan tahun 2019 dan 2020.

“Kita melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht), dalam putusan diperintahkan untuk dimusnahkan,” ujarnya.

Ahelya menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu 2,018 Kilogram, Ganja 122,43 Gram, 290 butir ekstasi.

Selanjutnya, obat tanpa izin edar 4099,52 gram, satu unit senjata api dan uang palsu pecahan Rp 50 Ribu.

“Pemusnahan barang bukti ini juga untuk memperingati hari anti narkotika nasional 26 Juni 2020,” ujarnya.

SAHRUL

Pengeledahan tersebut untuk mencari barang bukti dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar.

“Penyidik melakukan pengeledahan di ruangan salah satu Kabid di DPKAD dan rumah pribadi di Perumahan Cluster Gesya,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam.

Dia mengatakan, dalam pengeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen, surat-surat dan leptop.

“Barang bukti yang kita amankan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pajak akan kita sita,” ujarnya.

Disingung tersangka dalam kasus tersebut, dia enggan menyebutkan karena masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.