BR. KEPRI -Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Kepri yang terkena musibah.Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kepri terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana angin puting beliung dan kebakaran di Kabupaten Karimun, Kamis (30/5), Gubernur Kepri Ansar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mendata semua korban bencana. Bantuan yang diberikan bervariasi tergantung pada klasifikasi kerusakan, mulai dari kerusakan berat, sedang, hingga ringan.

Bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri kepada korban bencana di Karimun ini yaitu bantuan sosial terdampak bencana angin puting beliung dengan total bantuan sebesar Rp. 1.201.217.200 yang terdiri dari sektor perumahan (95 unit terdiri dari 74 unit rusak ringan, 20 rusak sedang dan 1 unit rusak berat) dengan bantuan sebesar Rp1.163.282.200, lalu bantuan sektor ekonomi (9 unit tempat usaha) dengan bantuan sebesar Rp37.935.000.

Adapun bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk korban bencana kebakaran di Kabupaten Karimun diberikan sebesar 240 juta Rupiah, sehingga total bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri berjumlah RP1,5 miliar Rupiah.

“Saya tanya sama BPBD, supaya ini segera dicairkan, jangan lama-lama,” tegasnya.

Ansar berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana dan para korban tetap semangat.

Editor: ERWIN

Tunggakan tersebut terhitung sejak Nopember ,Desember sampai Januari 2016.

” Februari ini tunggakan rekening lampu jalan tersebut sudah berjalan empat bulan.Hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh Pemko Tanjungpinang,sehingga kita tidak mencapai target,” ujar Elmi Tanjung Humas PT PLN Cabang Tanjungpinang,Kamis (18/2).

Padahal,kata Elmi, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan oleh PLN langsung kepada Pemko Tanjungpinang tidak pernah nunggak.

Elmi menjelaskan, alasan Pemko Tanjungpinang menunggak PJU itu katanya Surat Keputusan Kuasa Pemegang Anggaran (SK KPA) belum dikeluarkan,sehingga belum bisa melakukan pembayaran tunggakan PJU tersebut.

” Kita sudah layangkan surat kepada Pemko Tanjungpinang terkait tunggakan tersebut,ya itu jawabannya,” ujarnya.

Saat ini , tambah Elmi, yang menangani PJU tersebut.ada pada Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dan tidak lagi ditangani Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tanjungpinang.

“Katanya anggaran belum di acc,” kata Elmi.

Sementara itu Bagian Pelayanan Pelanggan Rayon Kota PLN Tanjungpinang David sudah menyampaikan surat peringatan kepada Pemko Tanjungpinang,dan tindakan yang paling keras adalah pemutusan arus lampu jalan itu.

“Kalau tidak dilunasi ya kita putus,” ujarnya.(RAMDAN)