Kepala BPS Provinsi Kepri Darwis Sitorus menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun setelah sempat terkontraksi di angka -3,80 persen di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Di dua tahun awal pemulihan ekonomi, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 3,43 persen, meningkat di tahun 2022 di angka 5,09 persen dan di tahun 2023 ini kembali meningkat, 5,20 persen.

“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 triwulan IV didorong sektor kontruksi dengan pertumbuhan sebesar 1,99 persen dan Industri Pengolahan sebesar 1,03 persen,” jelas Darwis di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Lt.4 Kantor Gubernur Kepri Dompak, Senin (5/1).

Sementara itu, ditambahkannya, untuk pertumbuhan ekonomi year on year (y-on-y) ekonomi Kepri tumbuh 4,45 persen, dan untuk quartal to quartal (q to q) pertumbuhan ekonomi Kepri berhasil tumbuh sebesar 6,80 persen dibandingkan pada triwulan III tahun 2023.

“Untuk triwulan IV – 2023 ini diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 52.719,49 miliar dan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB) mencapai Rp 87.967,66 miliar,” imbuhnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV tahun 2023 yang mencapai 5,20 persen ini.

“Ini bukti Provinsi Kepri telah bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang sempat membuat ekonomi Kepri berada pada minus 3,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan mampu mensejahterakan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kepri.

Editor: ERWIN

Hadir dalam pertemuan ini DPD dan DPC Perla, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association), Organda, DPD Organda Provinsi Kepri, DPD Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepulauan Riau, Yayasan Lembaga Konsumen Batam, Badan Sengketa Konsumen Tanjungpinang, KSOP se-Provinsi Kepri, dan seluruh Kepala Dinas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meminta pelaku usaha transportasi laut di Kepri tidak serta merta menaikkan tarif pelayaran sebagai imbas dari naiknya harga BBM. Penyesuaian harga tiket kapal diminta jangan sampai memberatkan masyarakat, dan jika terpaksa harus dinaikkan jangan melebihi kisaran 15 sampai 20 persen.

Kadis Perhubungan Kepri Junaidi mengatakan dalam pertemuan tersebut sempat terjadi tarik ulur dengan asosiasi pengusaha pelayaran karena sebagian menginginkan kenaikan tarif lebih dari yang di sampaikan oleh Gubernur. Bahkan pngusaha usul kenaikan 30 sampai 40 persen. Namun Junaidi menegaskan bahwa kenaikan tarif 15 sampai 20 persen yang disusulkan Pemprov Kepri dipertimbangkan untuk mengendalikan  inflasi di Kepri.

“Kita tau saat ini salah satu penyebab utama inflasi di Kepri itu kan dari transportasi. Maka dari itu kita harus pecahkan bersama dengan pengusaha agar jangan sampai kenaikan tarif lebih dari 15 sampai 20 persen,” kata Junaidi.

Meskipun demikian, dari hasil pertemuan tersebut Junaidi mengungkapkan jika para pengusaha transportasi laut di Kepri akhirnya sepakat untuk melakukan penyesuaian tarif kapal maksimal hanya di 15 sampai 20 persen. Hal ini sebagai bentuk dukungan asosiasi pengusaha pelayaran terhadap pengendalian inflasi di Kepri. Namun para pengusaha meminta dilakukan evaluasi per tiga bulan mengenai tarif kapal tersebut untuk melihat jika timbul kerugian ke perusahaan transportasi laut.

“Kita memang harus terus bersama berkontribusi untuk pengendalian inflasi, nanti jika inflasi sudah turun dan perekonomian di Kepri sudah pulih maka penyesuaian tarif kapal bisa didudukkan kembali,” kata Junaidi.