Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.

Modal Seorang Petarung

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.

Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.

Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.

Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

Perlu Dukungan Data Empiris

Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.

Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak, swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Membangun Institusi yang Kuat

Prabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.

Politik akomodasi

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.

Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:

“Ini bisa dilakukan.” – “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.

Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Catatan dan Harapan ke Depan

Setelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.

Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya. Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya: Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui media sosial.

Dari Kekuasaan Menuju Peradaban

Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.

Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya? Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya. (*)

Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman, S.H, A. Ks, S.Sos, M.Si
( Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif / Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI Pusat).

Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.

Realitas hari ini menyajikan paradoks yang menarik: di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar memberikan jalan bagi ekspresi publik; namun di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil itu sendiri.

Simak saja kegaduhan sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026 lalu. Jagat maya mendadak riuh oleh orkestrasi para pendengung (buzzer) bayaran dan media pembuat narasi instan.

Mereka mengamplifikasi isu secara masif, melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total. Narasi panas membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.

Namun, di tengah simulakra dan hiruk-pikuk hoaks tersebut, sebuah gerakan tandingan yang waras lahir dari rahim pers nasional.

Ketika dunia maya dihujani disinformasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)—sebagai salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah nakhoda Prof. Dr. Komaruddin Hidayat—mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik.

Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian publik ke sebuah agenda subtansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial tersebut memunculkan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum yang merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi, institusi pers justru sedang memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit yang paling elementer: pedesaan.

Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak.

Sehingga suasana kebatinan tersebut tidak mengurangi semangat pengurus dan anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Mengingat misi kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Jakarta tetap tegar dan aman.

Agenda strategis yang turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi institusional yang profetik.

Pertama, melawan disinformasi.
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, memastikan publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif.

Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput guna mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.

Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan desa. Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini.

Berita ANTARA “Pelaku Mutilasi Istri”, berita ini membuat miris  masyarakat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri pada hari jum’at  27 Februari 2026 lalu.
Menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa kejadian berawal ketika suami istri ini terlibat pertengkaran  saat di meja makan, suami sakit hati karna merasa tidak dihargai hingga emosi memuncak dan selanjutnya mengambil kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala istrinya hingga korban jatuh ke lantai. Sang suami terus memukul kepala dan muka istrinya dengan kayu hingga berulang kali. Tidak cukup disitu keberingasan sang suami terhadap istrinya, jenazah istrinya dimutilasi kemudian dimasukan ke dalam karung.

Kejadian pembunuhan terhadap seorang istri dengan cara kekerasan juga terjadi di Medan Sumatera Utara pada tanggal 2 Februari 2026, kejadian bermula ketika sang istri terlibat pertengkaran hebat dengan suami.
Istri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anak. Namun, suami tidak terima dan datang ke rumah mertua untuk membujuk mertuanya agar istrinya ikut pulang bersama dia.
Sesampai di rumah, istri dipukul beberapa kali, ditenggelamkan ke air, kepala dan perut dipukul sehingga menyebabkan beberapa tulang rusuk istrinya patah dan organ hatinya robek.

Tidaklah diragukan lagi bahwa setiap perdebatan akan melukai kedua belah pihak. Masing- masing pihak merasa ditantang. Dan jika tidak mampu mengendalikan diri, maka perdebatan akan berakhir dengan cara saling menyakiti.

Melihat dari kejadian dua keluarga tersebut, perdebatan antara suami-istri bukan hanya berdampak pada perceraian disebabkan tidak terdapat kecocokan, namun bisa berakhir dengan cara yang tragis dengan cara pembunuhan brutal tanpa rasa prikemanusiaan.

Berita suami membunuh istri, atau sebaliknya, anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anak kandungnya bukanlah pertama kali terjadi, tentunya kejadian seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, sesungguhnya nilai-nilai seperti apa yang hilang dalam sebuah keluarga tersebut sehingga hilang rasa saling mencintai, hilang rasa ketenangan disaat berkumpul dengan keluarga, hilang rasa kasih sayang, tidak lagi saling memahami dan menghargai dan tidak menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman untuk mencari solusi.

Dr Thariq Kamal an Nu’aimi dalam bukunya Psikologi Suami-Istri (memahami perbedaan tabiat dan karakter seksis laki-laki dan perempuan demi membangun keharmonisan hidup berkeluarga) Beliau menyebutkan bahwa pasangan suami-istri itu memerlukan ‘Kebutuhan Perasaan’. Karena laki-laki dan Perempuan, masing-masing memiliki kebutuhan perasaan yang berbeda. Dalam hati setiap laki-laki dan perempuan ada perasaan yang menyentuh diri dan sangat berpengaruh pada tindakan yang dia lakukan.
Namun, kebutuhan perasaan pada laki-laki sama sekali berbeda dengan kebutuhan perasaan pada perempuan. Sayangnya, kebanyakan tidak mengetahui realitas perbedaan kebutuhan perasaan antara dua jenis manusia tersebut.

Sebenarnya, kebutuhan perasaan seperti apa yang dibutuhkan seorang suami dan istri dalam mengarungi biduk rumah tangga?, kebutuhan perasaan itu terdiri dari:

1.Istri membutuhkan perasaan penjagaan dan perhatian, sedangkan suami membutuhkan rasa untuk dipercaya.
Jika seorang suami mampu menunjukkan rasa perhatian dan cintanya kepada istrinya, maka sesungguhnya sang istri akan menerimanya sebagai orang yang istimewa, dan menempatkan istri dalam kedudukan yang tinggi dalam hati suaminya. Kepercayaan suami adalah keyakinan istri. Istri dengan penuh keyakinan bahwa suaminya akan memenuhi segala kebutuhan, mencari hal terbaik dan paling utama untuk kebahagiaan keluarga dan dirinya.

2.Istri membutuhkan pemahaman sedangkan suami membutuhkan penerimaan. Ketika kondisi kejiwaan istri sedang tidak tenang, bisa disebabkan suatu masalah dalam rumah tangga, maka akan sangat gelisah, dan dia akan selalu mengungkapkan hal itu secara terbuka bahkan bisa disampaikan berulang-ulang. Suami yang pandai dan bijak akan mendengarkan permasalahan dan keluhan istri, proses mendengarkannya menunjukkan sikap kemurahan hati suami, perhatian dan kasih sayang.

Pada saat itu, istri melihat bahwa suaminya memperhatikannya, mendengarkan keluhannya, dan akhirnya istri akan merasa tenang, emosi kembali terkendali.

3.Suami membutuhkan penghargaan, sedangkan istri membutuhkan penghormatan. Ketika terjadi keserasian dan kecocokan antara suami dan istri, maka sang suami akan mampu menghormati segala kebutuhan, keinginan, dan hak-hak istri sebagai prioritas utama dalam keluarga.
Maka, istri akan merasakan bahwa suaminya sangat menghormati dirinya. Seorang suami akan merasakan bahwa istrinya menghargai diri dan usahanya, maka suami biasanya akan lebih terdorong untuk lebih banyak memberi dari pada menuntut untuk banyak menerima.

4.Istri senang pengorbanan dan suami senang dikagumi. Yang dinginkan seorang istri kepada suaminya adalah pengorbanan suaminya hanyalah untuk membahagiakan dirinya, bukan orang lain. Dan kebutuhan suaminya adalah perasaan dikagumi oleh istrinya. Suami sangat senang jika dia dipuji sebagai sosok yang bersifat amanah, jujur, tekun dan tanggung jawab.

5.Istri membutuhkan pemberian hak-hak dirinya, dan suami membutuhkan pengakuan. Ketika terjadi perdebatan antara suami-istri, maka suami harus memilih  menjauhkan diri untuk tidak larut dalam perdebatan pertengkaran tersebut.
Suami memberikan hak ruang kepada istri untuk lebih sedikit lebih bebas dari sebelumnya. Suami pastilah ingin menjadi sosok pahlawan bagi keluarganya. Pengakuan istri atas kerja keras suaminya, menjadi kebutuhan suami dalam sebuah  keluarga.

6.Istri  membutuhkan penguatan cinta yang terus menerus dan suami membutuhkan dorongan. Apabila tindakan suami terlihat ada tanda-tanda yang menunjukkan ia telah menjaga, memahami, menghormati, memberikan hak dan berkorban untuk istri, maka dengan sendirinya kebutuhan penguatan cinta yang diperlukan istri sebenarnya telah terwujud. Sisi lain, suami memerlukan kebutuhan dorongan dan penguatan dari istri bahwa dia mempercayai suaminya, mempercayai kepribadiannya, penghargaan, dan kekagumannya.

Keenam kebutuhan perasaan yang saling melengkapi ini merupakan sisi penting dalam sebuah keluarga. Suami-istri tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagai muara dari rasa jengkel, resah, penyesalan dan sebagainya yang akn menyebabkan perdebatan dan pertengkaran. Menumbuhkan rasa saling memahami dan mengerti adalah cara mengendalikan diri agar segala kebaikan lahir dari sebuah institusi keluarga. “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…”  (Surah at Tahrim ayat 6).

Mahasiswa Magister Pedagogi, Universitas Lancang Kuning

Paradigma pendidikan seringkali terjebak menuntaskan kurikulum berfokus pada kognitif, terkadang abai dalam menyentuh kedalaman pemikiran dan rasa peserta didik. Apalagi ditengah gegap gempita digitalisasi, kita menyaksikan fenomena “belajar di permukaan” (surface learning) di mana siswa hanya sekedar menghafal untuk menjawab ujian, dan lalu melupakan materi sesaat setela kertas jawaban dikumpulkan. Jika kondisi ini dibiarkan, pendidikan hanya akan melahirkan robot-robot intelektual yang cerdas secara kognitif namun kering secara empati.
Deep Learning (pembelajaran mendalam) megubah paradigma pendidikan bukan sekadar hafalan, hanya menyentuh lapisan kulit luar informasi, tapi menuntut siswa untuk mengaitkan ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya, mencari makna di balik fakta, serta mampu menerapkan prinsip tersebut dalam situasi nyata.
Pembelajaran mendalam (Deep Learning) dan pembelajaran di permukaan (Surface Learning) merepresentasikan pendekatan kognitif yang memiliki perbedaan mendasar dalam memperoleh pengetahuan, ditandai dengan motivasi, strategi, dan hasil belajar yang berbeda. Menurut Mikhail Chalabine dkk. (2004), surface learning melibatkan pendekatan kuantitatif dan hafalan mekanis yang berfokus pada perolehan fakta tanpa pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, Deep learning atau pembelajaran mendalam bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah pendekatan yang menekankan pengalaman belajar yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Melalui prinsip ini, siswa tidak lagi hanya “sekolah tetapi tidak belajar,” melainkan diajak untuk menginternalisasi pengetahuan secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan nyata. Dengan mengintegrasikan aspek olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, deep learning bertujuan membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki penalaran kritis, kreativitas, dan kemandirian yang kuat.
Krisis pendidikan yang kita hadapi hari ini bukanlah kurangnya informasi, melainkan hilangnya kedalaman makna dalam belajar. Selama bertahun-tahun, kelas-kelas kita didominasi oleh surface learning sebuah pendekatan yang oleh Mikhail Chalabine (2004) disebut sebagai hafalan mekanis yang kering, di mana siswa hanya mengejar fakta tanpa pemahaman. Fenomena ini menciptakan pembelajar pragmatis yang hanya berorientasi pada nilai ujian, namun gagal melihat keterhubungan antara ilmu pengetahuan dengan realitas kehidupan. Jika ilmu hanya dipandang sebagai fakta-fakta terpisah, maka pendidikan kehilangan “ruh” dan daya transformasinya.
Implementasi Deep Learning di ruang kelas, misalnya pada mata pelajaran IPA, tidak lagi sekadar menghafal klasifikasi makhluk hidup. Siswa diajak untuk menyelidiki mengapa suatu makhluk hidup harus dikelompokkan dan apa dampaknya jika rantai kehidupan tersebut terputus. Di sini, teori pendidikan konstruktivisme berperan penting, pengetahuan tidak ditransfer mentah-mentah dari guru ke peserta didik, melainkan dikonstruksi secara aktif melalui pengalaman dan refleksi.
Namun, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk membentengi generasi muda dari krisis moral. Di sinilah Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) memainkan peran vitalnya sebagai “ruh” pendidikan. Kurikulum ini menempatkan kasih sayang sebagai landasan utama pembelajaran, yang mencakup lima pilar utama: cinta kepada Tuhan dan Rasul, ilmu pengetahuan, lingkungan, sesama manusia, serta tanah air. Dengan menyentuh aspek emosional dan spiritual, KBC berusaha menciptakan hubungan empatik antara guru dan siswa, sehingga sekolah menjadi ruang yang aman secara psikologis bagi anak untuk berkembang secara holistik.

Sinergi kedua konsep ini dapat diimplementasikan secara konkret dalam mata pelajaran . Kurikulum berbasis cinta atau pedagogi kasih sayang mengarahkan peserta didik untuk menumbuhkan empati. Ketika peserta didik mempelajari klasifikasi makhluk hidup mereka tidak hanya belajar kategori biotik dan abiotik. Mereka belajar bahwa tumbuhan yang mereka siram adalah sesama makhluk ciptaan yang butuh kepedulian. Ini sejalan dengan teori etika kepedulian (Ethics of Care) dari Nel Noddings (2013) , yang menekankan bahwa relasi kasih sayang antara guru, siswa, dan lingkungan adalah fondasi utama keberhasilan pendidikan.
Deep learning menuntut rekonstruksi pengetahuan dan analisis kritis yang holistik. Namun, transisi menuju pemikiran tingkat tinggi ini akan terasa gersang tanpa “insersi” Kurikulum Berbasis Cinta. Integrasi ini menjadi krusial, jika deep learning menyentuh aspek kognitif untuk memahami struktur yang kompleks, maka Kurikulum Berbasis Cinta menyentuh aspek afektif agar pemahaman tersebut digunakan untuk kebaikan.
Pendidikan yang ideal adalah ketika seorang siswa tidak hanya mampu menganalisis klasifikasi makhluk hidup secara tajam, tetapi juga memiliki motivasi intrinsik untuk menjaga kelestarian makhluk tersebut sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama ciptaan. Dengan memadukan kedalaman berpikir dan ketulusan hati, kita tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang utuh (holistik) yang mampu memecahkan masalah kompleks dunia dengan solusi yang manusiawi. Inilah jalan untuk mengembalikan “ruh” pendidikan kita yaitu mendalam dalam berpikir, namun luas dalam mencintai.
Mengembalikan “ruh” pendidikan yang belakangan ini cenderung mekanis dan formalistik memerlukan pendekatan holistik, salah satunya melalui sinergi integrasi Deep Learning dan kurikulum berbasis cinta. Pendidikan tidak seharusnya sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pemanusiaan manusia yang menanamkan empati, kasih sayang, dan toleransi. Di sinilah deep learning berperan penting bukan sebagai pengganti guru melainkan sebagai pendekatan pembelajaran mendalam yang memungkinkan teknologi membantu menganalisis kebutuhan belajar siswa secara personal, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan pendekatan hati dengan Kurikulum Berbasis Cinta. Integrasi ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual dan adaptif terhadap teknologi di era digital, tetapi juga memiliki karakter adab yang kokoh dan kepedulian sosial yang tinggi, menjadikan pendidikan kembali bermakna dan memanusiakan manusia.
Mengintegrasikan Deep Learning dan nilai panca cinta dalam kurikulum Operasional di Madrasah bukan tanpa tantangan. Guru seringkali dikejar oleh target administratif dan tuntutan hasil nilai angka. Padahal, pendidikan yang mendalam membutuhkan waktu untuk berefleksi dan berdiskusi, bukan sekadar mengejar skor pilihan ganda. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dalam praktik pembelajaran. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber otoritas kebenaran, melainkan sebagai mitra berpikir bagi siswa. Pendekatan Problem Based Learning (PBL) dapat menjadi jembatan yang efektif, di mana masalah nyata di lingkungan sekitar dipecahkan dengan analisis yang tajam sekaligus hati yang peduli.
Harapan kita pendidikan di era kontemporer tidak boleh hanya fokus pada “apa” yang dipelajari, tapi “mengapa” dan “bagaimana” ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Integrasi Deep Learning dan Kurikulum Berbasis Cinta adalah solusi pedagogis untuk menjawab tantangan krisis karakter dan rendahnya daya kritis generasi muda. Saatnya sekolah-sekolah kita tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga menjadi persemaian peradaban yang memanusiakan manusia dengan ilmu yang mendalam dan hati yang penuh cinta, kita bisa berharap lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas menaklukkan dunia, tetapi juga lembut dalam menjaga sesama.

Partisipasi politik sering kali (secara reduktif) diukur hanya melalui tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Voter Turnout (VTO). Namun, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 telah menghadirkan standar baru, yakni sebuah alat ukur komprehensif yang memotret keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir proses elektoral. IPP mengukur partisipasi sebagai interaksi berlapis yang membagi partisipasi ke dalam lima variabel kunci yakni Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) serta Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan VTO.

Berdasarkan 3 (tiga) kategorisasi IPP Involvement (Keterlibatan), Engagement (Aksi), dan Participatory (Komitmen Penuh) akan menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna adalah hasil dari kesiapan kelembagaan, kualitas kontestasi, ruang deliberasi, dan kesadaran pemilih. Partisipasi dalam kerangka IPP adalah sebuah perjalanan multi-dimensi. Untuk mencapai kategori Participatory, sebuah daerah harus menunjukkan keseimbangan skor tinggi pada kelima variabel, yang menandakan bahwa warga tidak hanya hadir, tetapi juga berkontribusi dalam diskursus publik dan pengawasan pemilu secara kritis.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bintan, meskipun skornya tidak tercantum dalam 19 besar kategori Participatory di level kabupaten se Indonesia pada Ringkasan Eksekutif IPP 2024 yang diterbitkan KPU RI, kerangka IPP memberikan lensa kritis untuk menganalisis kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Bintan. Analisis terhadap hasil IPP Pilkada 2024 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa angka-angka yang dihasilkan tidak hanya sekadar statistik, melainkan sebuah narasi mendalam tentang kualitas demokrasi di Bintan yang cenderung bersifat Partisipatif atau Keterlibatan Aktif (engagement) dengan skor akhir yang berada di angka 75.19, keberhasilan ini saya uraikan melalui tinjauan rinci terhadap performa setiap variabel sebagai berikut:

Registrasi Pemilih (Kesiapan Kelembagaan yang Matang).

Variabel Registrasi Pemilih (Skor: 78.00) merefleksikan kesiapan kelembagaan penyelenggara Pemilu (KPU) dalam memastikan setiap warga negara yang berhak memiliki akses untuk menyalurkan suaranya. Skor tinggi pada variabel ini di Bintan mengindikasikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga penanganan pemilih pindahan dan pemilih baru telah berjalan secara efektif dan akuntabel.

Tingginya angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan aksesibilitas publik terhadap proses pendaftaran. Secara substantif, ini adal2ah fondasi legitimasi Pilkada, di mana data pemilih yang akurat menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang inklusif dan adil, menjauhkan potensi konflik akibat sengketa daftar pemilih.

Pencalonan (Kualitas Kontestasi dan Representasi)
Variabel

Pencalonan (Skor: 51.00) berfokus pada kualitas kontestasi dan aspek elitis yang mengiringinya. Meskipun sering menjadi variabel dengan skor yang lebih moderat, skor di Bintan menunjukkan adanya ruang yang cukup terbuka bagi figur-figur untuk bersaing, baik melalui jalur perorangan maupun partai politik.
Aspek ini tidak hanya mengukur jumlah pasangan calon, tetapi juga keragaman latar belakang, integritas, dan penerimaan masyarakat terhadap kandidat yang disodorkan. Dalam konteks IPP, skor ini mencerminkan sejauh mana demokrasi elektoral di Bintan telah bergerak ke arah yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kualitas representasi, meskipun tantangan elitisme dalam penentuan calon masih menjadi catatan penting.
Kampanye.

(Ruang Deliberasi Publik yang Hidup)

Kampanye (Skor: 69.50) adalah variabel yang mengukur seberapa hidup ruang interaksi politik dan deliberasi publik di suatu daerah. Skor ini menunjukkan bahwa aktivitas kampanye di Kabupaten Bintan berjalan variatif, cukup masif, dan efektif dalam membuka kanal komunikasi dua arah antara pasangan calon dan pemilih.

Aktivitas tersebut mencakup debat publik, kampanye tatap muka, dan pemanfaatan media secara optimal. Namun, berkaitan dengan skor ini perlu diimbangi dengan kedalaman diskursus substantif. Meskipun interaksi tinggi, tantangan tetap terletak pada transisi dari promosi citra dan simbol menuju diskusi isu-isu kebijakan yang ril dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Bintan.

Sosdiklih Parmas (Jembatan Pembelajaran Politik)

Variabel Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) (Skor: 83.38) berfungsi sebagai jembatan strategis antara institusi penyelenggara dengan publik, variable ini memastikan partisipasi pemilih bukan hanya formalitas, tetapi didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan.

Skor yang baik ini menunjukkan bahwa program Sosdiklih Parmas telah menjangkau masyarakat Bintan secara luas. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang dilakukan bertransformasi dari sekadar informasi teknis penyelenggaraan menjadi proses pembelajaran politik yang mendalam, mendorong pemilih Bintan menjadi aktor yang kritis dalam menilai, menyaring, dan bahkan menantang narasi kandidat. Keterlibatan aktif dari komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sangat krusial dalam memperkuat variabel ini.

Voter Turnout (VTO) (Puncak dari Proses Partisipasi)

Voter Turnout (VTO) (Skor: 79.70) merupakan indikator pamungkas yang paling kasat mata, mengukur kehadiran pemilih di TPS pada hari-H. Angka 79.70 adalah capaian yang menunjukkan tingkat kesadaran dan mobilisasi yang solid, menegaskan legitimasi hasil Pilkada di Bintan.

Dalam kerangka IPP, VTO tidak lagi dilihat secara terpisah, melainkan sebagai puncak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh empat variabel sebelumnya. Tingginya VTO di Bintan adalah bukti nyata bahwa kesiapan kelembagaan (Registrasi Pemilih), kualitas pesaing (Pencalonan), hidupnya ruang diskusi (Kampanye), dan keberhasilan pendidikan politik (Sosdiklih Parmas) telah bekerja secara sinergis untuk menghasilkan partisipasi yang tinggi dan bermakna.
Indeks Partisipasi Pilkada 2024 Kabupaten Bintan, dengan skor yang berada dalam kategori Engagement di atas, memberikan gambaran positif tentang kesehatan demokrasi elektoral di Negeri Segantang Lada ini. Angka IPP secara kolektif menegaskan bahwa partisipasi di Bintan telah melampaui batas prosedural, mencapai level keterlibatan aktif yang melibatkan kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif warga Bintan.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengonversi angka-angka keberhasilan ini menjadi partisipasi yang lebih substansial, terutama dalam memastikan diskursus kampanye benar-benar fokus pada isu kebijakan, dan program pendidikan pemilih mampu mencetak pemilih yang lebih kritis. IPP telah berhasil mengubah fokus dari sekadar “angka partisipasi” menjadi “makna partisipasi”, dan KPU Bintan telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan makna tersebut.

Kabupaten Bintan sebagai salah satu wilayah di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik yang unik secara geografis, ekonomi, dan sosial tentu mempengaruhi kompleksitas jalannya pesta demokrasi Pilkada ditingkat daerah atau lokal. Keunikan daerah kabupaten Bintan tidak hanya sebagai beranda negara yang berada di ujung perbatasan barat Indonesia. Namun juga menaungi pariwisata dan industri yang strategis sehingga mobilitas populasi kependudukan cukup tinggi, hal ini juga tentu memberikan dampak kehidupan sosial di kabupaten Bintan yang menjadi multikultural.

Berbicara pesta demokrasi tahun 2024, Kabupaten Bintan menjadi salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menarik untuk kemudian dibahas. Kabupaten Bintan sebagai salah satu dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau menjadi pusat sorotan saat pesta demokrasi
Pilkada berlansung ditahun itu. Hal itu dikarenakan pada saat pengumuman calon kepala daerah oleh Lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan hanya ada satu nama pasangan calon yang di umumkan.

Fenomena satu pasangan calon yang terjadi di Bintan, atau yang dikenal dengan sebutan Calon Tunggal di kabupaten Bintan pada Pilkada 2024 secara langsung menimbulkan atau memunculkan pertanyaan yang fundamental mengenai esensi kompetisi dalam sistem demokrasi. Di satu sisi, kondisi ini bisa mencerminkan adanya konsolidasi politik dan kekuatan dominasi Pasangan Calon (paslon) petahana yang berhasil memborong dukungan mayoritas partai politik. Berdasarkan hal ini, tidak sedikit kemudian ada yang mengatakan keberhasilan pasangan calon tunggal menggalang koalisi besar menunjukkan kemampuan negosiasi politik yang superior, dan ada juga kemudian yang mengatakan kondisi calon tunggal menunjukkan minimnya figur penantang yang berani atau mampu memenuhi ambang batas pencalonan.

Namun, di sisi lain, fenomena calon tunggal ini juga menimbulkan asumsi dari beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap kualitas demokrasi yang menurun, hal ini tentu berimplikasi pada kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika publik dihadapkan pada satu pilihan, unsur kompetisi yang seharusnya menjadi roh demokrasi menjadi hilang. Hal ini berpotensi menurunkan partisipasi pemilih (Voters Turnout), menimbulkan apatisme, dan mengikis semangat kritik publik terhadap program-program calon yang ada. Masyarakat seolah kehilangan opsi untuk membandingkan visi dan misi secara mendalam dari berbagai perspektif calon pemimpin. Dengan demikian, meskipun secara prosedural Pilkada tetap berjalan, secara substansial pesta demokrasi di Bintan terasa “berbeda,” lebih menyerupai referendum dibandingkan kontestasi politik.

Meskipun prinsip demokrasi adalah kompetisi, peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang dikeluarkan oleh KPU, telah mengantisipasi dan mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal. Dasar hukum yang memungkinkan kondisi satu Paslon terjadi berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015. MK memutuskan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan demi menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Artinya pada saat pencoblosan, tidak hanya satu kotak yang terdapat disurat suara, namun ada pilihan lain yaitu Kolom Kosong/”Kotak Kosong” sebutan akrab masyarakat Bintan yang menjadi opsi untuk memilih jika masyarakat tidak ingin memilih calon tunggal yang ada di surat suara tersebut.

Aturan KPU yang relevan, seperti yang termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 8 Tahun 2024 dan Turunanya), secara teknis menjabarkan kondisi yang memungkinkan calon tunggal: 1.Kegagalan Pendaftaran Ulang/Perpanjangan: Calon tunggal terjadi jika setelah masa pendaftaran dibuka, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dan sampai batas akhir perpanjangan tersebut, hanya satu Pasangan Calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat. Perpanjangan masa pendaftaran ini adalah upaya KPU untuk mendorong munculnya Paslon kedua. 2.Mekanisme ‘Kotak Kosong’: Ketika hanya ada satu Paslon yang ditetapkan, KPU menetapkan mekanisme pemilihan yang unik, yaitu Paslon tunggal tersebut akan berhadapan dengan “Kolom Kosong” (Kotak Kosong) pada surat suara.
Ketentuan ini memastikan bahwa asas kedaulatan rakyat tetap dihormati. Pemilih tidak hanya memiliki opsi untuk memilih Paslon tunggal tersebut, tetapi juga memiliki hak untuk menolak Paslon tersebut dengan cara memilih Kotak Kosong. Jika Kotak Kosong memenangkan lebih dari lima puluh persen (50%) suara sah, maka Pilkada di daerah tersebut akan ditunda dan dilaksanakan pada jadwal Pilkada susulan.

Implikasi Lanjut dan Tantangan Partisipasi

Keberadaan calon tunggal pada saat Pilkada di Bintan menempatkan KPU Bintan dan semua pihak terkait, pada tugas yang lebih berat dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk partisipasi pemilih. KPU Bintan harus secara intensif melakukan kerja-kerja berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Bintan. Terutama mengenai makna dan konsekuensi memilih Kolom Kosong, agar Pilkada tidak kehilangan legitimasi.

Bagi Paslon tunggal, meskipun tidak memiliki lawan tanding yang nyata, mereka tetap harus membuktikan kelayakan dan mendapatkan legitimasi yang kuat melalui perolehan suara yang signifikan di atas 50% melawan Kotak Kosong. Berkaitan dengan hal ini, tentu angka partisipasi pemilih dan persentase kemenangan akan menjadi tolok ukur utama penerimaan publik terhadap Paslon tersebut. Pilkada Bintan
2024, dengan fenomena calon tunggalnya, menjadi studi kasus menarik di Kepulauan Riau yang menguji kedalaman demokrasi, bahkan dalam situasi tanpa kompetisi.

Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia adalah momentum krusial bagi kebangkitan santri di era digital ini. Di tengah arus informasi yang deras dan tantangan ideologi yang beragam, santri memiliki peran vital dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.

Kita menyaksikan bagaimana ruang-ruang digital, dari media sosial hingga platform video, menjadi medan pertempuran ideologi. Serangan terhadap amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) semakin intensif, menyasar berbagai aspek kehidupan umat. Inilah saatnya para santri, yang telah ditempa dalam kawah pendidikan pesantren, mengambil peran sebagai garda terdepan dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang benar.

Bekal keilmuan para santri tidak perlu diragukan lagi. Ilmu nahwu, shorof, fiqih, tafsir, dan disiplin ilmu lainnya telah tertanam kuat dalam diri mereka. Namun, seringkali, sikap ewoh pakewoh atau rasa sungkan menghambat mereka untuk tampil dan berbagi ilmu. Mental “tidak enak” atau merasa kurang pantas untuk berbicara di depan publik harus segera diubah.

Kita tidak boleh membiarkan ruang-ruang dakwah dikuasai oleh mereka yang mungkin kurang memiliki kedalaman ilmu agama, namun berani tampil. Jika demikian, nilai-nilai keislaman yang luhur berpotensi terkikis oleh narasi-narasi yang keliru atau bahkan menyesatkan.

Oleh karena itu, Hari Santri 2025 harus menjadi titik balik. Para santri, dari berbagai jenjang pendidikan, harus berani keluar dari zona nyaman. Mereka harus aktif memanfaatkan platform digital untuk berdakwah, berbagi ilmu, dan mengedukasi masyarakat.

Beberapa langkah yang perlu diambil:

Peningkatan Kapasitas: Pesantren perlu memberikan pelatihan intensif tentang penggunaan media sosial, pembuatan konten dakwah yang menarik, dan strategi melawan narasi negatif.
Kolaborasi: Santri perlu membangun kolaborasi dengan sesama santri, ulama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat jaringan dakwah.
Penyesuaian Gaya Dakwah: Dakwah harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami, relevan dengan konteks zaman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adab dan kesantunan.
Pengembangan Konten: Membuat konten yang beragam, mulai dari ceramah, kajian singkat, tanya jawab, hingga konten kreatif lainnya yang menarik minat generasi milenial dan generasi Z.

Hari Santri 2025 bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal kebangkitan santri di era digital. Dengan semangat jihad dakwah, ilmu yang mumpuni, dan keberanian untuk berkontribusi, santri akan mampu mengisi ruang-ruang dakwah dan mengantarkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin ke seluruh penjuru dunia. Selamat Hari Santri Nasional!

Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respon tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025.

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, termasuk pernah menangani kasus Ferdy Sambo dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian, sebelum dilantik, telah dinaikkan pangkatnya secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (bintang empat).

Penunjukan itu disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di level presiden, yang melibatkan tokoh luar seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk evaluasi menyeluruh.

Sementara Kapolri Listyo Sigit merespons cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal pada hari yang sama melalui Surat Perintahnya. Tim ini beranggotakan 52 perwira, diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.

Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di pemerintahan Prabowo, upaya reformasi Polri jadi uji coba keseimbangan kekuasaan antara presiden, Polri, genk Solo dan tuntutan publik.

Penunjukan Dofiri, figur kredibel dari internal Polri yang dihormati karena integritasnya (lulusan Adhi Makayasa Akpol 1989), jadi sinyal kuat, Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi secara langsung dari Istana.

Secara politik, akan memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin tegas yang ingin “membersihkan” institusi Polisi dari warisan presiden Jokowi (di mana Listyo diangkat karena kedekatannya sejak dari Solo).

Kenaikan pangkat Jenderal Dofiri juga bisa dibaca sebagai sikap politik yg memilih loyalis di luar loyalis Listyo, mengingat Dofiri lebih senior dan dikenal tegas dan bukan gerbong yang dibina Listyo Sigit.

Dengan adanya Pembentukan tim internal Polisi tepat sehari setelah penunjukan Dofiri menimbulkan interpretasi ganda. Di satu sisi dilihat sebagai langkah proaktif Polri “sudah ingin berbenah sendiri” dan terbuka terhadap masukan dari luar, namun juga bisa berarti pembentukan tim internal sebagai upaya defensif kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur Polri sekarang.

Ini upaya para pimpinan Polri dibawah Jenderal Listyo Sigit untuk mencegah agar reformasi dari presiden nantinya tidak “mengganggu” struktur hirarki para petinggi Polri yang sudah cukup lama disiapkan dan dibina Listyo Sigit.

Ini juga menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit yg tampak kooperatif dengan menyatakan siap ikut kebijakan presiden, namun di sisi lain ia membentuk tim internal yang cukup besar yang bisa dimaknai sebagai upaya perlindungan posisi Kapolri dan struktur polisi dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.

Karena jika ada rekomendasi perubahan struktural yang radikal, seperti yang diminta Gerakan Nurani Bangsa, tentu berpotensi memicu gesekan dalam Polri yang sudah terbangun kuat.

Tim internal bisa bermakna “pembelaan” pada Polri sekarang, di tengah tuntutan reformasi yang kian kencang dari mana mana.

Reformasi institusi polisi datang pasca-pemilu 2024 yang menyisakan kesan kuatnya peran polisi dalam politik. Serta datang dari stigma polisi yg represif dalam penanganan demo, dan aktivitas kebebasan berpendapat.

Presiden Prabowo akan dinilai sukses jika berhasil melakukan reformasi hingga mengembalikan kepercayaan pada institusi polisi. Namun jika Presiden tidak mampu berbuat banyak dan Kapolri tetap Jenderal Listyosigit atau sosok yang disiapkannya, maka pemerintah Prabowo akan dianggap “tidak solid” dan tidak tegas, lebih banyak omon omon.

Artinya perkembangan dari peristiwa ini penting sebagai tanda soliditas kekuasaan Presiden dan relasinya dengan institusi Polisi. Prabowo ingin mereformasi polisi lewat kebijakannya, agar memperkuat dukungan dan legitimasinya sebagai presiden hingga 2029. Tapi keinginan politik itu nampaknya ada yang tidak suka. Disitulah kemudian Listyo Sigit dan kekuatan di belakangnya memunculkan peran bottom-up seolah tidak kalah tanggap.

Makna politik terbesarnya adalah pengujian apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal, atau justru jadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan kelompok jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jokowi di satu sisi, “menghadapi” Presiden Prabowo bersama kekuatan yang menginginkan reformasi Polisi secara menyeluruh di sisi yang lain.

OK kita pantau apa yang akan dilakukan Presiden dan perkembangan kedua tim dalam 2-3 minggu ke depan. Apa ada sinergi di antaranya, atau mereka jalan sendiri sendiri karena memiliki tujuan dan inisiator yang berbeda.(*)

Pembangunan anggaran di Kota Tanjungpinang merupakan instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Namun demikian, pelaksanaan anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis yang memerlukan perhatian serius.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran berbasis partisipasi melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini penting dalam menjaring aspirasi masyarakat agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Syafrizal, 2020).

Sayangnya, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparatur dan koordinasi antarinstansi.
Laporan BPK tahun 2023 menunjukkan masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar, yang menandakan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan program, khususnya di sektor pelayanan dasar.
Selain itu, ketimpangan alokasi anggaran juga menjadi sorotan. Proyek infrastruktur masih mendominasi alokasi APBD, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat mendapatkan porsi yang relatif kecil.
Padahal, investasi pada sumber daya manusia sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Transparansi dan akuntabilitas juga perlu terus diperkuat.

Meskipun dokumen APBD telah dipublikasikan secara daring, namun belum seluruhnya disajikan dalam format yang mudah dipahami publik. Implementasi e-budgeting dan e-planning dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga perlu menjajaki sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diversifikasi sumber dana ini akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sebagai penutup, keberhasilan pembangunan anggaran di Tanjungpinang sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan sistem perencanaan yang transparan dan responsif. *

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan wilayah Indonesia bagian barat. Terletak di perlintasan perdagangan internasional dan dikelilingi oleh wilayah pesisir, Tanjungpinang memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Namun, harapan besar ini kini dihadapkan pada kenyataan pahit: keterbatasan fiskal dan defisit anggaran yang menekan ruang gerak pembangunan kota.

Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran pemerintah daerah melebihi pendapatan yang dimiliki. Dalam konteks Tanjungpinang, situasi ini disebabkan oleh beberapa faktor: penurunan pendapatan asli daerah (PAD), ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat, dan beban belanja rutin yang terus meningkat. Situasi ini diperparah oleh perlambatan ekonomi global dan nasional yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan dan pariwisata yang menjadi tumpuan utama Tanjungpinang.

Salah satu tantangan mendasar dalam menghadapi defisit anggaran adalah bagaimana pemerintah kota menata ulang struktur belanjanya. Belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional kantor sering kali menghabiskan porsi besar APBD, meninggalkan ruang yang sangat kecil untuk belanja pembangunan. Padahal, kebutuhan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, pengelolaan sampah, serta perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan semakin mendesak.

Kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran juga menjadi sorotan. Tidak sedikit proyek pembangunan yang masih menggunakan pendekatan konvensional, tanpa analisis kebutuhan yang berbasis data. Hal ini menyebabkan anggaran kerap digunakan untuk kegiatan yang tidak mendesak atau tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi. Justru dalam kondisi seperti ini, kreativitas dan inovasi harus menjadi kunci utama. Pemerintah kota bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga donor melalui skema public-private partnership (PPP) dalam membiayai proyek-proyek strategis.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas (community-based development) juga layak dikembangkan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengurangi beban anggaran pemerintah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan.

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif. Aset-aset seperti lahan kosong, gedung tidak terpakai, atau fasilitas umum yang belum dimanfaatkan maksimal bisa diolah menjadi sumber pendapatan baru melalui kerja sama investasi.

Dalam situasi defisit, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi sangat penting. Tanpa transparansi dalam pengelolaan anggaran dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, setiap kebijakan akan mudah dipertanyakan legitimasinya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, baik melalui DPRD maupun lembaga masyarakat sipil, harus terus didorong.

Pelibatan generasi muda, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam forum-forum musyawarah pembangunan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Membangun kota di tengah defisit bukan sekadar urusan menambal kekurangan dana, tetapi tentang menyusun ulang cara berpikir dan bertindak. Ini adalah saatnya pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat Tanjungpinang bertransformasi dari budaya birokrasi ke budaya inovasi, dari ketergantungan ke kemandirian.

Meskipun tantangannya besar, peluang untuk bangkit tetap ada. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta komitmen bersama untuk mewujudkan kota yang lebih layak huni dan sejahtera, Tanjungpinang bisa menjadikan masa sulit ini sebagai batu loncatan menuju perubahan yang lebih baik.*