BAROMETERRAKYAT.COM,
BATAM –  Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menggagalkan keberangkatan satu pekerja migran Indonesia nonprosedural yang diduga akan bekerja di sektor online scam Kamboja di Helpdesk Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (28/2/2026) lalu.

Kegiatan pencegahan dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Imam Riyadi bersama tim petugas.

Warga negara Indonesia (WNI) berinisial A.C.S. awalnya mengaku hendak berlibur ke Singapura.

Namun, hasil pemeriksaan menemukan kejanggalan pada dokumen perjalanan dan riwayat keberangkatan sebelumnya ke Kamboja melalui Malaysia–Vietnam.

Dalam pendalaman, yang bersangkutan mengaku pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja dengan tugas melakukan top up dan withdrawal dana.

Petugas juga menemukan dua KTP resmi dengan tahun terbit berbeda serta dua KTP yang diduga palsu.

Selain itu, warga WNI tersebut membawa ponsel baru dengan data kosong.

Atas temuan tersebut, BP3MI Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Subdit 4 Polda Kepulauan Riau.

WNI selanjutnya diserahkan untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

BP3MI Kepulauan Riau menegaskan komitmennya memperketat pengawasan guna mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural dan praktik ilegal yang berpotensi merugikan warga negara Indonesia.

Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menekankan proses penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Sebagai daerah perbatasan, wilayah Kepri rawan menjadi jalur lintas para Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang hendak berangkat ke Malaysia dan negara tujuan lainnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima SMSI Kepri, Rabu (4/3/2026).

Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan monitoring secara ketat melalui pelabuhan-pelabuhan yang berindikasi menjadi tempat pemberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya,

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Keselamatan Seligi 2026 yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif.

Kegiatan ini dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kepri Kompol Ida Mardiana Q, S.Sos., didampingi Kasat PJR Ditlantas Polda Kepri KOMPOL Reza Anugrah A.P., S.H., S.I.K., dan turut dihadiri oleh para personel Ditlantas Polda Kepri, personel BPTD Kelas II Provinsi Kepulauan Riau, serta personel PT Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau.

Pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap kendaraan angkutan umum dan angkutan pariwisata, meliputi kelengkapan administrasi hingga kondisi teknis kendaraan.

Pemeriksaan Uji KIR menjadi fokus utama guna memastikan setiap kendaraan yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan dan dinyatakan laik jalan.

Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H., melalui Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan kegiatan Ramp Check ini merupakan langkah konkret Polri dalam memastikan setiap kendaraan angkutan umum dan angkutan pariwisata yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau memenuhi standar keselamatan, kelaikan jalan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penegakan peraturan perundang-undangan di bidang uji kendaraan bermotor sebagai dasar legalitas operasional angkutan umum dan pariwisata di jalan raya

Melalui Operasi Keselamatan Seligi 2026, Polda Kepri berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan memastikan kepatuhan terhadap standar kendaraan, sekaligus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.

BAROMETERRAKYAT.COM,BATAM – Polda Kepri melaksanakan pengamanan dan penanganan terhadap kepulangan 133 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia. Kamis (29/1).

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah Polri dalam memastikan proses pemulangan berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum terhadap praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural melalui wilayah Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Dirreskrimum Polda Kepri Kombes. Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berdasarkan Surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru tentang pemulangan PMI dari Malaysia. Dalam pelaksanaannya, Ditreskrimum Polda Kepri secara aktif menjalin koordinasi dan sinergi dengan BP3MI Kepulauan Riau serta instansi terkait lainnya, guna memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan, penanganan awal, dan pengawasan terhadap WNI deportasi dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari total 133 WNI yang dideportasi, sebanyak 11 orang diserahkan oleh BP3MI Kepulauan Riau kepada Bareskrim Polri untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, 122 WNI lainnya yang diduga merupakan PMI non prosedural dibawa ke Kantor P4MI Kota Batam guna dilakukan proses pemeriksaan administrasi, klarifikasi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Biddokkes Polda Kepri,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 122 WNI tersebut terdiri atas 90 orang laki-laki yang di dalamnya terdapat 1 anak, 28 orang perempuan yang di dalamnya terdapat 2 anak, serta 1 orang perempuan yang mengalami kondisi sakit. Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 49 WNI berangkat ke Malaysia melalui wilayah Kepulauan Riau, baik melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus).

Sebagian besar WNI tersebut diamankan oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian Malaysia dalam operasi penertiban karena melanggar ketentuan izin tinggal (overstay), menggunakan paspor pelancong, serta tidak memiliki dokumen resmi sebagai Pekerja Migran Indonesia. Selama bekerja di Malaysia, para WNI menyatakan tidak mengalami kekerasan fisik, meskipun terdapat perbedaan sistem pengupahan, baik tanpa potongan maupun dengan potongan gaji.

“Dalam proses klarifikasi, para WNI mengaku telah mengeluarkan biaya keberangkatan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp15.000.000 yang diserahkan kepada pengurus di daerah asal, baik secara tunai maupun transfer. Namun demikian, sebagian besar WNI tidak lagi mengingat identitas maupun nomor kontak tekong atau pengurus yang memberangkatkan mereka, termasuk bagi WNI yang berangkat melalui pelabuhan tidak resmi,” jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polda Kepri akan terus menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan profiling serta penyelidikan lebih lanjut terhadap nama-nama tekong dan pengurus yang teridentifikasi. Selain itu, koordinasi dengan BP3MI Kepulauan Riau dan Kantor Imigrasi Batam akan terus diperkuat sebagai langkah pencegahan terhadap keberangkatan PMI non prosedural melalui wilayah Kepulauan Riau.

Polda Kepri mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi dan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi keselamatan, kepastian hukum, serta perlindungan hak sebagai pekerja migran Indonesia.

BAROMETERRAKYAT.COM,BATAM – Bidang Advokasi dan Hukum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau turun langsung mendampingi Amdi, juru parkir yang menjadi korban pengeroyokan, saat menjalani pemeriksaan di Polresta Barelang, Selasa (27/1/2026).

Pendampingan tersebut dilakukan oleh Nurman Batari selaku Ketua Bidang Advokasi dan Hukum SMSI Kepri, bersama Sekretaris SMSI Kepri, Zabur Anjasfianto.

Keduanya hadir memberikan pendampingan hukum guna memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pendampingan ini dilakukan atas permintaan Kerukunan Keluarga Besar Kabupaten Karimun–Batam (KERABAT) dan Barisan Keamanan Daerah (BARKAD), yang menaruh perhatian serius terhadap kasus pengeroyokan yang menimpa Amdi.

Dalam proses hukum tersebut, Nurman Batari dan Zabur Anjasfianto secara resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Amdi melalui Kantor Hukum ANZY & Partners.

Nurman Batari menjelaskan, dalam pemeriksaan di Unit IV Jatanras Sat Reskrim Polresta Barelang, Amdi dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kronologi kejadian pengeroyokan serta tugas dan kewenangan Amdi sebagai juru parkir yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

“Pemeriksaan berjalan lancar. Pertanyaan yang diajukan seputar kejadian dan status Amdi sebagai juru parkir resmi yang menjalankan tugas di lapangan,” ujar Nurman.

Sementara itu, Zabur Anjasfianto menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini secara serius hingga tuntas, guna memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.

“Kami memastikan pendampingan ini tidak berhenti di tahap pemeriksaan saja. Kasus ini akan kami kawal sampai ada kepastian hukum,” tegasnya.

Ketua Harian KERABAT, Amuri, turut menegaskan bahwa pihaknya bersama BARKAD menggandeng SMSI Kepri untuk memberikan pendampingan hukum kepada Amdi.

“Kami melihat perlu ada pendampingan hukum yang kuat agar hak korban terlindungi. Oleh karena itu, KERABAT dan BARKAD menggandeng SMSI Kepri untuk mengawal kasus ini sampai selesai,” kata Amuri.

Ia berharap, dengan pendampingan tersebut, kasus pengeroyokan yang menimpa Amdi dapat diproses secara objektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

BAROMETERRAKYAT.COM,BATAM –  Isu negatif yang beredar di tengah masyarakat pasca kejadian pengeroyokan terhadap seorang juru parkir (jukir) di kawasan Bengkong mulai menemukan titik terang.

Dokumen resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menegaskan bahwa yang bersangkutan merupakan juru parkir resmi dan sah, bukan parkir liar seperti yang sempat dispekulasikan.

Berdasarkan Surat Tugas Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: 002/SPT-PARKIR/I/2026, tertanggal 12 Januari 2026, Dishub Batam secara resmi menugaskan Amdi sebagai Koordinator Lapangan Perparkiran di salah satu titik parkir wilayah Bengkong, tepatnya di Jalan Pasir Putih Nomor 1 (Tntrm Coffee), Kelurahan Sadai.

Dalam surat tersebut dijelaskan, Amdi memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban area parkir.

Kemudian, melakukan pendataan dan penataan parkir, memungut serta menyetorkan retribusi parkir resmi ke Kas Daerah.

Selanjutnya, melaporkan aktivitas perparkiran kepada pimpinan Dishub Batam.

Surat tugas itu berlaku hingga 28 Februari 2026, dengan jam operasional parkir mulai pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Legalitas ini sekaligus membantah tudingan yang menyebut Amdi sebagai juru parkir ilegal.

Sebelumnya, Amdi menjadi korban pengeroyokan yang memicu beredarnya berbagai narasi negatif di media sosial.

Sebagian pihak menuding insiden tersebut dipicu praktik parkir liar. Namun, fakta administrasi dari Dishub Batam justru menunjukkan sebaliknya.

Menanggapi isu yang beredar, Amdi menegaskan bahwa dirinya bekerja sesuai aturan dan penugasan resmi dari pemerintah daerah.

“Saya tegaskan, saya juru parkir resmi dan sah. Saya bekerja berdasarkan surat tugas dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Apa yang saya lakukan selama ini sesuai aturan, termasuk soal penataan dan retribusi parkir,” ujar Amdi.

Ia juga menyayangkan munculnya opini yang dinilai merugikan dirinya secara pribadi setelah kejadian pengeroyokan tersebut.

“Saya justru korban. Sangat disayangkan muncul isu seolah-olah saya parkir liar. Surat tugas ini bukti bahwa saya bekerja secara legal dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan adanya dokumen resmi ini, Amdi berharap masyarakat dapat lebih objektif melihat persoalan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

Dishub Batam sendiri menegaskan bahwa seluruh juru parkir resmi dibekali surat tugas dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban serta transparansi pengelolaan parkir di Kota Batam.

BAROMETERRAKYAT COM,LINGGA-
Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca pelaksanaan Operasi Lilin Seligi Tahun 2025, personel Polsek Daik Lingga melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Pelabuhan Sei Tenam, Kecamatan Lingga, Sabtu (3/1/2026).

Kegiatan patroli ini difokuskan pada pengawasan aktivitas masyarakat di area pelabuhan, pemeriksaan situasi keamanan, serta upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas, khususnya pasca meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Personel Polsek Daik Lingga juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat, awak kapal, serta para penumpang agar tetap waspada, menjaga barang bawaan, dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian di nomor pelayanan Kepolisian 110 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

AKBP Dr. P.M. Nababan, S.H., S.I.K., Kapolres Lingga melalui AKP Maison Safri, Kapolsek Daik Lingga menegaskan bahwa pelaksanaan KRYD pasca Operasi Lilin 2025 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di titik-titik strategis seperti pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas publik.

“Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan ini merupakan langkah preventif Polri untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif pasca Operasi Lilin Seligi 2025. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman, khususnya di kawasan pelabuhan,” ujar AKP Maison.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polres Lingga dan Polsek jajaran berharap sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Lingga.

Editor: Fizanika

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Puspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum menggelar Penerangan Hukum dengan tema ‘Peran Kejaksaan dalam Mengawal Investasi’, Rabu (5/11) di Aula Bandar Seri Bentan.

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka mendukung iklim investasi yang sehat serta memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan investor khususnya di wilayah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung upaya Pemerintah membangun kepercayaan investor, sekaligus memastikan bahwa proses investasi berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan berintegritas. Penerangan Hukum Kejaksaan sendiri merupakan salah satu program edukasi hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan peran Kejaksaan.

Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi atas peran Kejaksaan dalam pengawasan hingga pendampingan yang dinilai sangat berdampak bagi percepatan pembangunan. Bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, Roby menyampaikan harapannya agar sinergitas yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan bisa semakin kuat, terlebih berkaitan dengan iklim investasi.

“Bintan memang punya potensi investasi yang besar. Kami menyambut baik kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Harapannya tentu agar kenyamanan para investor bisa tercipta salah satunya dengan kepastian hukum” terang Roby.

Kepastian hukum menjadi salah satu asas penting dalam suksesnya investasi di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan salah satunya untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Kabid Penerangan dan Penyuluhan dari Puspenkum Kejagung RI, Dr. Aliansyah menjelaskan, terkait dukungan di sektor investasi, Kejaksaan telah melakukan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Ini merupakan strategi yang tepat dalam mengatasi persoalan-persoalan birokrasi, ketidakpastian hukum, dan lain sebagainya terkait percepatan investasi di Indonesia.

“Kinerja Satgas Percepatan Investasi harus diapresiasi karena dalam waktu singkat mampu mengatasi permasalahan dan hambatan yang selama ini menjadi penghalang terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Nah, kegiatan ini kami rasa sangat cocok disampaikan di Bintan yang punya magnet investasi luar biasa” tutupnya

Jaksa Benedictus Krisna Mukti selaku Penuntut Umum dari Kejari Karimun dalam sidang pemeriksaan saksi yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Selasa (22/7/2025).
(f.smsi)

BAROMETERRRAKYAT COM,KARIMUN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun tengah menjadi sorotan setelah jaksa penuntut umum menolak memberikan salinan berkas turunan perkara tahap dua kepada tim penasihat hukum seorang terdakwa dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika.

Keputusan tersebut memicu keberatan keras dari pihak pembela yang menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional klien mereka untuk mendapatkan pembelaan yang adil.

Tim kuasa hukum terdakwa, yakni Nurman, Yayan, dan Zabur, mengaku telah mengajukan permintaan resmi kepada Kejari Karimun sejak perkara dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun hingga sidang pemeriksaan saksi digelar, permohonan mereka belum juga dipenuhi.

“Kami sudah bersurat secara resmi dan juga melakukan komunikasi langsung, namun tetap ditolak ,” ujar Nurman Batari dari Kantor Hukum Anzy & Partner, seusai persidangan kepada SMSI Kepri, Selasa (22/7/2025).

“Jaksa menyampaikan bahwa penolakan tersebut merupakan arahan dari Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Karimun. Ini disampaikan oleh Jaksa Benedictus Krisna Mukti saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,” kata Nurman Batari.

Nurman menegaskan bahwa keberadaan salinan berkas perkara sangat penting untuk menyiapkan pembelaan secara maksimal.

Ia menilai penolakan dari kejaksaan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Menurut Nurman, tindakan Kejari Karimun juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa salinan surat dakwaan dan pelimpahan perkara harus diberikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya saat perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Tanggapan serupa juga disampaikan akademisi hukum pidana dari Universitas Riau Kepulauan, Dr. Alwan Hadiyanto. Ia mengingatkan bahwa pembelaan yang efektif hanya bisa dilakukan apabila akses terhadap informasi diberikan secara terbuka.

“Menutup akses terhadap dokumen perkara dapat menjadi preseden buruk dalam perlindungan hak-hak terdakwa. Sistem peradilan kita seharusnya menjamin keterbukaan sebagai bagian dari keadilan,” katanya.

Kasus ini menambah daftar perhatian publik terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Bila tidak segera dikoreksi, praktik semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Edy Sameaputty menyarankan agar penasihat hukum memanfaatkan sistem e-terpadu untuk mengakses berkas yang dibutuhkan.

“Silakan melihat berkas terdakwa melalui e-terpadu. Jika perlu bantuan, bisa koordinasi dengan PTSP setelah sidang,” ujarnya.(*)

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN-Guna meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui edukasi, penguatan kapasitas dan pemahaman batas wilayah laut,
Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Rabu (21/5) di Aula Bandar Seri Bentan.

Saat menbuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bintan sebagai pilot project.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung penuh upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang berkelanjutan dan berbasis regulasi.

“Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian nelayan Bintan karena keterbatasan informasi dan tekanan ekonomi terpaksa melaut hingga ke wilayah perairan negara tetangga. Hal ini perlu menjadi perhatian dan dukungan bersama dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, aparat penegak hukum, TNI dan instansi terkait khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara baik laut maupun udara,” paparnya.

Rangkaian kegiatan Kunker BNPP RI berlangsung selama tiga hari, meliputi koordinasi kunjungan kerja, edukasi di Desa Berakit bersama narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Polairud dan Bakamla terkait batas laut dan pengawasan wilayah perairan, serta kunjungan ke Pulau Malang Berdaun dan Pulau Berakit yang termasuk dalam PPKT.

Melalui program tersebut juga diharapkan masyarakat nelayan di wilayah PPKT khususnya di Bintan, dapat memahami pentingnya batas wilayah laut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Dengan edukasi dan pelatihan yang diberikan, para nelayan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya laut, mematuhi regulasi yang berlaku serta menerapkan teknologi tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas sinergi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan dan memperkuat ketahanan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di garis depan kedaulatan negara.

Ke depan ia berharap kegiatan tersebut awal dari kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat posisi masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan penjaga wilayah NKRI.

Editor: RAMDAN

Sebanyak delapan WN Singapura dan satu WN Malaysia tersebut telah dideportasi pada 18 April 2025 melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Langkah deportasi ini merupakan hasil dari pemeriksaan intensif sejak 11 April 2025, menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan produksi film di sebuah hotel di kawasan Batam Center.

Para WNA tersebut diketahui masuk ke Indonesia dengan Visa on Arrival (VOA) atau Izin Tinggal Kunjungan yang secara hukum tidak membolehkan pelaksanaan kegiatan produksi film.

Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Muhammad Faris Pabittei, menjelaskan bahwa para WNA tersebut terlibat dalam pembuatan serial film yang ditayangkan di Singapura, namun pengambilan gambar dilakukan di Indonesia.

Meskipun kegiatan mereka telah memperoleh izin penggunaan lokasi dari Kementerian Kebudayaan, dari sisi keimigrasian, penggunaan jenis visa yang salah tetap menjadi pelanggaran serius.

“Untuk kegiatan seperti pembuatan film, seharusnya mereka menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K yang memang diperuntukkan bagi aktivitas tersebut,” tegas Faris.

Penegakan hukum ini menegaskan komitmen Kantor Imigrasi Batam dalam memastikan setiap aktivitas WNA di wilayah Indonesia berjalan sesuai aturan, serta tidak mengganggu ketertiban umum.(*)