Yudi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang senilai Rp 1,3 Miliar.

Kepala Kejari Tanjungpinang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Aditya Rakatama mengatakan, pihaknya tidak bersedia memeriksa Yudi karena didampingi pengacaranya Iwan Kusuma.

BACA : Fakta Terbaru Dugaan Korupsi Pajak di Tanjungpinang

“Yang bersangkutan juga tidak siap diperiksa sebagai saksi hari ini, sehingga hari ini dia tidak di periksa,” ujarnya saat ditemui awak media di Kejari Tanjungpinang.

Menurutnya, dalam KUHP terkait saksi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak harus didampingi pengacara.

Kemudian, dalam Undang-undang LPSK ada pengecualian yang harus didampingi pengacara seperti korban kekerasan, pelecehan seksual, terorisme dan lainnya.

BACA : Dugaan Korupsi Pajak, 3 PNS Diperiksa Jaksa

“Kalau untuk Tipikor tidak di atur dalam Undang-undang LPSK, artinya tidak menjadi kewajiban seseorang saksi dalam Tipikor didampingi pengacara,” ujarnya.

Penyidik menemukan dugaan korupsi bukan hanya terjadi tahun 2019, akan tetapi juga terjadi pada 2018.

“Karena hasil dari pemeriksaan yang sedang berjalan di 2018 ada menemui beberapa bukti,” ujarnya Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi Intelijen Rizky Rahmatullah, Selasa (11/2).

Pihaknya, lanjut dia, masih melakukan pengembangan temuan fakta baru tersebut, sehingga sampai saat ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Makanya ada kendala dalam penetapan tersangka,” ucap Rizky.

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang akan segera umumkan nama tersangka kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

“Insyaallah dalam bulan ini (Januari) segera kita tetapkan tersangka,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah belum lama ini.

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Semoga dalam waktu dekat hasil perhitungan kerugian negara bisa diketahui. Berapa orang tersangka nanti setelah hasil ekspose,” ujarnya.

SAHRUL

Ketiga saksi merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan dua staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mendalami keterangan yang baru ditemukan penyidik.

“Pemeriksaan ini pendalaman beberapa keterangan yang baru ditemukan dari pemeriksaan saksi-saksi. Satu saksi baru dan dua saksi memang sudah pada saat penyelidikan,” jelas Rizky, Senin (3/2).

Dilanjutkan Rizki, pihaknya kembali akan memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Tanjungpinang inisial Y pada Rabu mendatang.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar konferensi pers mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Kalau misalnya perkembangan sudah cukup, tim segera melaksanakan ekspos (penetapan tersangka),” imbuhnya.

SAHRUL

Pengeledahan ruangan terduga pelaku itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus dugaan korupsi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar yang diselidiki Kejari Tanjungpinang.

Selain ruangan kerja, penyidik juga mengeledah rumah pribadi terduga pelaku yang berada di Perumahan Cluster Gesya, Jalan Handoyo Putro, Kilometer 8 Atas.

Dari pengeledahan dua tempat tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan laptop.

“Barang bukti yang kita amankan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pajak,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam kepada awak media.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengakui sudah dihubungi penyidik Kejari Tanjungpinang sebelum melakukan pengeledahan di ruangan dan rumah pribadi terduga pelaku.

Pengeledahan tersebut untuk mencari barang bukti dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar.

“Penyidik melakukan pengeledahan di ruangan salah satu Kabid di DPKAD dan rumah pribadi di Perumahan Cluster Gesya,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam.

Dia mengatakan, dalam pengeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen, surat-surat dan leptop.

“Barang bukti yang kita amankan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pajak akan kita sita,” ujarnya.

Disingung tersangka dalam kasus tersebut, dia enggan menyebutkan karena masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Insyaallah dalam bulan ini segera kita tetapkan tersangka,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Semoga dalam waktu dekat hasil perhitungan kerugian negara bisa diketahui. Berapa orang tersangka nanti setelah hasil ekspose,” ujarnya.

Rizky menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi, hari ini juga ada pemeriksaan saksi dimintai keterangan dari pihak swasta dan besok ada dari pihak dinas.

“Hari ini pemeriksaan saksi yang berada diluar daerah,” ujarnya.

Mereka yang diperiksa yakni Kepala Inspektorat Tengku Dahlan dan Yudi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Keduanya diperiksa jaksa untuk mendalami kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar.

Kepala Seksi Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan saksi sebagai tindak lanjut penyidikan yang dilakukan Kejari Tanjungpinang.

Menurutnya, kedua saksi diperiksa dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan puluhan pertanyaan yang diajukan.

“Untuk Yudi, ditanyain seputar pengetahuannya atas dugaan korupsi pajak BPHTB yang disetorkan sejumlah wajib pajak ke BP2RD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Kali ini, Jaksa Kejari Tanjungpinang memeriksa salah satu notaris di Tanjungpinang inisial S.

Dia merupakan saksi penting dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Saksi ini dinilai penting untuk diperiksa,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah, Senin (13/1).

Pada hari sama, kata Rizky, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang Raka Tama juga melakukan pemeriksaan seorang saksi IT yang membuat aplikasi program BPHTB tersebut.

“Karena berhalangan tidak dapat hadir ke Tanjungpinang, kami periksa seorang saksi di luar kota,” jelasnya.

Kelima saksi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) setempat senilai Rp 1,3 Miliar.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah menjelaskan, mereka yang diperiksa yakni dari Bank Tabungan Negara (BTN) dua orang, BP2RD Tanjungpinang dua orang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang satu orang.

Namun, Rizky tidak merincikan nama-nama saksi yang diperiksa tersebut.

“Masih mengulang yang kemarin dan mempertajam lagi keterangan saksi-saksi. Saat ini masih diperiksa,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/1).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.