BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Ajang penghargaan paling bergengsi dan terbesar bagi para pelaku BUMD di Indonesia, TOP BUMD Awards kembali digelar. Dalam TOP BUMD Awards 2026 yang merupakan ajang pemberian penghargaan terhadap BUMD-BUMD terbaik di Indonesia tersebut, Kabupaten Bintan bersama BUMD-nya suskes menyabet tiga penghargaan sekaligus, Senin (13/4) di Dian Ballroom, Hotel Raffless Jakarta.

Bupati Bintan Roby Kurniawan yang menjadi salah satu penerima Penghargaan lewat Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan mengucapkan syukur sekaligus apresiasinya kepada insan perbankan di BPR Bintan. Berdiri sejak Februari 2008, BPR Bintan telah banyak memberi sumbangsih nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun progres kesejahteraan masyarakat lewat program program unggulan Kepala Daerah yaitu Subsidi Bunga bagi Pelaku Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Bintan .

“Alhamdulillah, ini bonus sekaligus apresiasi bagi teman-teman Perumda BPR Bintan. Apa yang diraih ini harus menjadi energi tambahan untuk BPR lebih semangat melahirkan inovasi-inovasi, meningkatkan pelayanan yang profesional, kemudian pastinya berkontribusi mewujudkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan visinya,” ungkap Roby usai kegiatan.

Tak tanggung-tanggung, BPR Bintan menyabet tiga penghargaan sekaligus. Penghargaan ini terdiri dari TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan, TOP BUMD Awards 2026 kategori BPR Bintang4 yang diberikan kepada Perumda BPR Bintan, kemudian TOP CEO BUMD 2026 yang diberikan kepada Radhiah selaku Direktur Utama.

BPR Bintan pada tahun 2024 lalu juga berhasil mencatatkan prestasi dan masuk dalam Top 100 The Finance dari 1.400-an BPR se Indonesia. Kontribusi PAD lewat deviden yang dibagikan pun sangat konsisten dan terus mengalami peningkatan.

TOP BUMD Awards 2026 kali ini mengangkat tema Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD. Ajang ini sendiri diprakasai Majalah TopBusiness bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa asosiasi bisnis dan ekonomi yang kemudian didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Ketua Penyelenggara TOP BUMD Awards 2026 yang juga Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness, M Lutfi Handayani menyatakan, TOP BUMD Awards merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan kinerja BUMD yang terbesar dan paling membanggakan, yang diberikan kepada BUMD, CEO BUMD maupun Pembina BUMD (Kepala Daerah) terbaik di Indonesia.

Tahun ini, ada sekitar 300 BUMD terbaik Indonesia dari lebih 1.100-an BUMD yang diseleksi awal, serta lolos seleksi. Ada beberapa kriteria penilaian kepada para finalis TOP BUMD Awards 2026. Direktur Utama BPR Bintan Radhiah menjelaskan, penilaian yang didapat BPR Bintan terdiri dari beberapa indikator.

“Jadi kalau mau diurutkan penilaiannya itu pencapaian bisnis memiliki trend positif selama 3 tahun belakangan. Improvement dan kreativitas yg dilakukan BUMD menuju digitalisasi. Kontribusi BUMD atau deviden ke Daerah, terakhir bagaimana penyelenggaraan tata kelola atau GCG yang baik di Perusahaan” tutupnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BATAM- Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, M.Tr.Opsla., menerima apresiasi kolaborasi investasi 2026 dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, di Hotel Grand Mercure, Batam, Senin (16/3)

Apresiasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemajuan Kota Batam, Kepulauan Riau.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, menekankan pentingnya menguatkan sinergi dan melangkah bersama menuju capaian yang lebih besar di masa depan.

“‎Apresiasi kolaborasi investasi 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Batam dan memperkuat peran Lanud Hang Nadim yang dalam hal ini juga mendapatkan apresiasi dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” ujar Letkol Pnb Hendro Sukamdani.
‎

BAROMETERRAKYAT COM,TANJUNGPINANG –
Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan kesepakatan pinjaman daerah sebesar Rp 30 miliar bersama Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Perjanjian pinjaman daerah tersebut, ditandatangani oleh Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H bersama Branch Manager BRK Syariah Baharudin, di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (16/3).

Penandatanganan akad pembiayaan pinjaman daerah tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala BPKAD Djasman, Inspektur Surjadi, Kepala Bapelitbang Riono, Kepala BPPRD Said Alvie, Kadis Kominfo Teguh Susanto, dan Kadis Perhubungan Boby Wira Satria.

Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah mengatakan, pinjaman tersebut ditujukan untuk menutupi kekurangan arus kas antara penerimaan, dan pengeluaran yang terjadi pada triwulan pertama tahun anggaran 2026.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian gaji ke-14, dan belanja jasa lainnya untuk menghadapi Idul Fitri 1447 H. Sementara aliran kas masuk dari pendapatan daerah belum terpenuhi, hingga terdapat kekurangan.

“Pengurangan dana transfer ke daerah, cukup mengganggu pembiayaan daerah. Untuk tetap memenuhi kebijakan pembayaran gaji ke-14, dan belanja jasa lainnya menghadapi Idul Fitri, kita melakukan skema pinjaman daerah,” kata H. Lis Darmansyah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Djasman, menambahkan, pinjaman ini tidak termasuk dalam kategori hutang. Sebab pinjaman dalam kerangka pengelolaan kas adalah pinjaman jangka pendek, yang diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Tujuannya untuk menutupi kekurangan arus kas sementara.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, lanjut Djasman, pinjaman daerah rangka pengelolaan kas tidak memerlukan persetujuan DPRD. Dan pelunasannya juga diwajibkan pada tahun berjalan.

“Artinya, pinjaman ini hanya bersifat talangan, dan bukan menjadi hutang. Pinjaman ini merupakan bagian dari manajemen kas yang wajib dilunasi pada tahun yang sama. Dan hal ini diatur dalam peraturan pemerintah,” jelas Djasman.

BAROMETERRAKYAT. COM,BINTAN-Pemerintah Kabupaten Bintan resmi menggelar Pembahasan Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bintan Tahun 2027.
Kegiatan dimulai, Senin (9/3) di Aula Bandar Seri Bentan ini akan berlangsung hingga Kamis mendatang dengan melibatkan seluruh OPD, Kecamatan, perwakilan tiap Kelurahan/Desa hingga Tokoh Masyarakat.

Kegiatan ini menjadi rangkaian dari tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan perumusan rancangan akhir RKPD. Untuk itu disampaikan program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2026, sehingga menjadi panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman ke depan.

Bupati Bintan melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, M. Panca Azdigoena, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang mengamanatkan untuk tertib dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

“Pelaksanaan forum hari ini merupakan ikhtiar nyata untuk mewujudkan kolaborasi yang semakin kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rumusan-rumusan yang nantinya diformulasikan dalam Musrenbang RKPD ini, kita harapkan dapat menjadi langkah strategis yang membawa Bintan semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dipaparkan juga bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, Akademisi, maupun dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi, telah melahirkan berbagai pencapaian positif secara luas. Di tahun 2025, Bintan berhasil meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia menjadi 78,65. Kemudian menekan tingkat kemiskinan di angka 4,77 persen dari sebelumnya 5,44 persen.

Pada bidang kesehatan, Bintan telah meningkatkan Usia Harapan Hidup menjadi 75,21 tahun dimana capaian ini selaras dengan peningkatan Universal Health Coverage (UHC) pada angka 99,07 persen. Tingkat partisipasi aktif di Bintan menjadi 81,08 persen dan angka prevalensi stunting ditekan hingga angka 14,8 persen.

Rencana Pembangunan tahun 2027 mengusung tema ‘Meningkatkan Akselerasi Kesejateraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari dan Tata Kelola Inovatif’. Tema tersebut dituangkan dalam empat prioritas pembangunan, yaitu produktivitas ekonomi, SDM berkualitas, lingkungan lestari dan tata kelola Pemerintahan yang inovatif. Hal ini yang kemudian harus dituangkan dalam berbagai program maupun kebijakan.

Pelaksanaan Forum RKPD ini juga diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. Forum ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur Ansar dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Kepri, Senin (9/3) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang. Rakor ini juga dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah menghadapi Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H serta evaluasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan penyediaan 3 juta rumah.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode Desember-Januari yang berada di kisaran 3,55 persen.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Dengan demikian, inflasi saat ini berada sedikit di atas target.

“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama pada kelompok desil 1 hingga 4,” jelasnya.

Meski demikian, Tito menilai kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih terkendali dengan sangat baik. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat sebesar 0,7 persen. Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, posisi ini dinilai masih cukup baik dan masih terkendali.

Bupati Bintan Roby Kurniawan usai mengikuti Rakor menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan sangat berkomitmen terhadap pengendalian inflasi khususnya di daerah. Kontribusi yang bisa diberikan seperti angka pertumbuhan ekonomi Bintan khususnya dan Kepri secara umum.

“Tadi pak Menteri menyampaikan kinerja ekonomi di Kepri secara umum menunjukkan tren yang positif. Bintan tetap dengan peran dan kekuatannya siap untuk terus memperkuat ekonomi Kepri. Prinsipnya kami mengoptimalkan semua potensi yang ada, di seluruh sektor,” ungkap Roby.

Terkait kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Roby menjelaskan bahwa Bintan akan menggelar Rakor bersama seluruh FKPD dan instansi terkait pada besok hari. Rakor ini akan membahas kesiapsiagaan menyambut libur lebaran. Mulai dari antisipasi arua mudik, pengamanan jalur laluan hingga lokasi wisata, termasuk juga kesiapan dan ketersediaan bahan pokok hingga pasca Idul Fitri nanti.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Bintan, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri turut mengunjungi Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, Senin (09/03).

Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung perkembangan industri kreatif lokal serta mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk fashion yang dihasilkan oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendag RI berdialog dengan para pelaku usaha sekaligus meninjau berbagai produk fashion hasil karya masyarakat setempat. Produk-produk yang dihasilkan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan dipasarkan lebih luas, termasuk menembus pasar nasional maupun internasional.

Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sektor industri kreatif, khususnya fashion, memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung dengan peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta perluasan akses pasar.

“Pemerintah terus mendorong penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah agar mampu naik kelas. Produk-produk fashion lokal seperti yang dihasilkan di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam ini memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional,” ungkapnya.

Dalam lesempatan yang sama Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri fashion yang menjadi salah satu potensi unggulan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Wamendag RI di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam menjadi motivasi bagi para pelaku IKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta memperluas jaringan pemasaran.

“Kami berharap dengan adanya perhatian dari Pemerintah Pusat, para pelaku IKM di Kabupaten Bintan dapat semakin berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Roby.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha lokal sekaligus membuka peluang pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bintan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3). Kunjungan tersebut diisi dengan agenda dialog bersama para eksportir di Kawasan Industri Lobam sebagai upaya memperkuat sektor ekspor daerah.

Kegiatan dialog dilaksanakan di PT Bionesia Organic Foods yang berlokasi di Kawasan BIIE (Bintan Inti Indsutrial Estate) Kecamatan Seri Kuala Lobam. Langkah ini menjadi wadah yang memberi ruang diskusi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha ekspor untuk membahas peluang pengembangan ekspor sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di daerah.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan orang nomor dua di Kementerian Perdagangan RI tersebut. Menurutnya, kehadiran Pemerintah Pusat secara langsung di tengah pelaku usaha merupakan bentuk dukungan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor ekspor.

Roby menjelaskan bahwa Kabupaten Bintan memiliki potensi besar di sektor industri dan ekspor, terutama dari kawasan industri yang telah berkembang di wilayah Lobam. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya mendorong kemudahan investasi, penguatan industri lokal, serta peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional.

“Tentunya kami sangat menyambut baik dialog ini. Kami berharap momentum ini dapat menghasilkan berbagai masukan serta solusi yang mampu memperkuat sektor ekspor daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk Bintan” ungkap Roby.

Wamendag RI dalam penyampaiannya menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor nasional, termasuk dengan mendengar langsung aspirasi para pelaku usaha di daerah. Melalui dialog ini, dapat teridentifikasi berbagai kendala yang dihadapi eksportir sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis industri dan ekspor, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan dari Kabupaten Bintan.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN-Guna mengembangkan potensi Industri Kecil Menengah (IKM) fesyen lokal, meningkatkan daya saing produk, dan mengatasi kendala operasional, maka Pemerintah Kabupaten Bintan menerima audiensi Pengurus Sentra Fashion Seri Kuala Lobam pada Senin (02/3) di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan.

Pertemuan tersebut membahas pengembangan sektor industri kreatif, khususnya usaha fashion dan kerajinan lokal di wilayah Seri Kuala Lobam.

Audiensi ini menjadi ruang dialog antara pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta peluang pengembangan sentra fashion sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengurus Sentra Fashion dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Ia menilai bahwa sektor fashion dan kerajinan memiliki prospek besar apabila dikelola secara terarah dan berkelanjutan.

“Industri kreatif, termasuk fashion lokal, memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan siap mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha, baik dari sisi pembinaan, promosi maupun akses pasar,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan stakeholder lainnya menjadi kunci agar Sentra Fashion Seri Kuala Lobam dapat berkembang dan memiliki daya saing.

Sementara itu, Pengurus Sentra Fashion Seri Kuala Lobam menyampaikan harapan agar adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk fasilitasi pelatihan, pameran, hingga kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan pelaku industri kreatif, sehingga Sentra Fashion Seri Kuala Lobam dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi kreatif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN-Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan menerima audiensi dari pihak Bank BTN pada Senin (02/3), di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun kesamaan visi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan, khususnya dalam mendukung pembiayaan perumahan serta program-program pembangunan lainnya.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif Bank BTN dalam menjajaki peluang kerja sama yang lebih konkret bersama Pemerintah Kabupaten Bintan. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan yang memiliki peran vital dalam pembiayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Bintan sangat terbuka terhadap kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam sektor perumahan dan pembiayaan pembangunan,” ujar Roby.

Lebih lanjut, Bupati berharap Bank BTN dapat terus berperan aktif dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui skema pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Menurutnya, akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain sektor perumahan, pertemuan tersebut juga membahas peluang kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi layanan perbankan bagi ASN, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang semakin kuat dan berdaya saing.

Sementara itu, pihak Bank BTN dalam paparannya menyampaikan komitmen untuk terus memperluas layanan dan memperkuat kontribusi di Kabupaten Bintan. Bank BTN menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis, baik di sektor perumahan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mempererat kemitraan strategis antara Bank BTN dan Pemerintah Kabupaten Bintan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum sepenuhnya stabil, kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali.

Ia menegaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta dampak yang akan ditimbulkan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“ Jangan sampai kebijakan tarif justru menambah beban hidup masyarakat,” tegas Lis

Wali Kota juga meminta Gubernur Kepulauan Riau serta Direksi PDAM Tirta Kepri untuk berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penetapan tarif air minum harus melalui perhitungan yang transparan, berbasis biaya, serta memperhatikan prinsip keterjangkauan dan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, Permendagri 21 Tahun 2020 juga mengatur adanya tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan tarif dilakukan, mulai dari evaluasi struktur biaya, perhitungan tarif per meter kubik, hingga klasifikasi pelanggan. Tahapan ini perlu disampaikan secara terbuka agar publik memahami dasar perhitungan tarif yang diusulkan.

“Tidak kalah penting, rencana kenaikan tarif tersebut perlu dikomunikasikan dan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota berharap, sebelum keputusan kenaikan tarif ditetapkan, PDAM Tirta Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat membuka ruang dialog yang konstruktif, baik dengan DPRD maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang, guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar seimbang antara keberlangsungan layanan dan perlindungan terhadap masyarakat.