BR.BINTAN – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan Hafizha Rahmadhani bersama seluruh Pengurus PKK Bintan terlihat begitu serius ketika mengikuti cooking demonstration cara pengolahan serta pembuatan flosroll abon ikan dan pizza lakse Momentum tersebut usai Hafizha secara resmi membuka kegiatan Cooking Class dan Manajemen Food Cost yang mengangkat tema ‘Mengolah Peluang: Inovasi Kuliner Khas Bintan’ di Politeknik Bintan Cakrawala (PBC), Kawasan Wisata Lagoi, Rabu (21/10).

Dalam sambutannya, Hafizha menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan memasak biasa, melainkan wadah untuk mengasah keterampilan menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi bagi kesejahteraan keluarga.

“Perempuan, khususnya ibu-ibu PKK, memiliki peran penting dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dari rumah, kita dapat menciptakan berbagai peluang yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kuliner,” ujar Hafizha.

Lebih lanjut, Ketua TP PKK Bintan menguraikan bahwa Kabupaten Bintan kaya akan bahan pangan dan kuliner lokal. Melalui pelatihan ini, para peserta diajak mengolah bahan lokal menjadi produk kuliner yang kreatif dan menarik minat pasar, seperti Pizza Lakse, Flosroll Abon Ikan Selikur/Tongkol, Taco Daun Kelor da Sate Lilit Nangka.

Selain inovasi resep, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai manajemen food coat (biaya memasak). Menurut Hafizha, pemahaman mengenai perhitungan biaya produksi, penetapan harga jual, dan pengendalian biaya sangat penting agar usaha kuliner yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan.

“Jangan sampai kita sudah capek memasak, produknya enak dan kemasannya menarik, tetapi ketika dijual ternyata tidak ada keuntungannya. Saya berharap ibu-ibu membawa pulang resep sekaligus pengetahuan tentang cara mengelola usaha kuliner,” tegasnya.

Di akhir sambutan, ia mengajak seluruh anggota PKK untuk memulai usaha dari skala kecil menggunakan bahan-bahan di sekitar.

“Mari kita jadikan PKK sebagai ruang bagi perempuan untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran OPD terkait, serta perwakilan perusahaan guna mematangkan persiapan data dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Kamis (8/10) di Ruang Rapat Bawah Kantor Bapperida Bintan.

Dalam arahannya, Bupati Bintan mengapresiasi kontribusi luar biasa badan usaha, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin baik antara BP Bintan, BPS, dan seluruh perusahaan.

“Tentu mencermati dari apa yang sudah kita diskusikan, memang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Nah, kami berterima kasih selama ini kolaborasi luar biasa dari semua. Kami ingat tahun lalu bahkan pola yang dilakukan di Bintan menjadi contoh seluruh Indonesia guna mendukung angka pertumbuhan ekonomi,” ungkap Roby.

Lebih lanjut, Bupati Roby menegaskan bahwa Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung target Presiden RI agar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat berada di atas 8 persen. Ia meminta kepada seluruh perwakilan perusahaan agar tidak perlu khawatir dalam menyampaikan data yang riil dan transparan. Menurutnya, data yang dikumpulkan dan diisi melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu disalahartikan terkait urusan perpajakan.

“Harapan kami tentunya dalam mendukung target-target Bapak Presiden yang mana pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, nah ini juga kami berharap apa yang sudah kita kolaborasikan selama ini bisa dapat terus terjalin dengan baik. Dan kepada perwakilan perusahaan, mungkin juga perlu kami sampaikan, harapannya dapat memberikan data-data yang sangat riil” tegas Roby.

Selain membahas validasi data perusahaan, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah kendala sektoral seperti dampak fluktuasi perdagangan global terhadap pasokan alat-alat pendukung PLTS, penurunan permukaan air akibat musim kemarau di beberapa wilayah, serta hambatan khusus terkait progres bauksit pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menutup arahannya, Bupati Bintan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu khusus untuk menangani isu-isu pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi, serta berkomitmen untuk terus membantu memfasilitasi koordinasi kendala-kendala dunia usaha ke Pemerintah Pusat.

BR BINTAN– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, membuka langsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bintan, di Grand Ballroom CK Hotel and Convention Center, Tanjungpinang, Rabu (7/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dua RDTR di Kabupaten Bintan, khususnya dalam penetapan dan penyepakatan delineasi atau batas wilayah perencanaan. Kegiatan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, tim konsultan serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Ronny Kartika menegaskan bahwa RDTR memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah. Menurutnya, RDTR tidak hanya berkaitan dengan peta, tetapi menjadi instrumen untuk memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang.

“RDTR bukan sekadar dokumen peta. RDTR merupakan rencana yang mengatur tata ruang secara lebih rinci pada suatu kawasan dan dilengkapi dengan peraturan zonasi,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, RDTR juga menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, keterpaduan antar sektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Dengan ketelitian peta pada skala 1:5.000, arahan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih operasional hingga tingkat blok atau kawasan.

“Oleh karena itu, penyusunan RDTR harus kita lihat sebagai instrumen bersama untuk mengarahkan pembangunan, bukan semata-mata sebagai pekerjaan teknis bidang tata ruang,” tegasnya.

Ronny juga menyoroti pentingnya penetapan delineasi sebagai salah satu tahapan fundamental dalam penyusunan RDTR. Menurutnya, garis delineasi yang disepakati akan menentukan ruang lingkup analisis, data yang dikumpulkan, permasalahan yang dikaji hingga arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi yang nantinya disusun.

“Penentuan delineasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada batas administratif semata. Kita perlu melihat karakteristik kawasan, pola perkembangan perkotaan, jaringan jalan, pusat kegiatan, penggunaan lahan eksisting, kawasan strategis, kawasan lindung, potensi investasi, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah perkembangan kawasan ke depan,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bintan, hal tersebut dinilai semakin penting mengingat dinamika pembangunan yang cukup tinggi. Tanjung Uban memiliki karakter sebagai kawasan perkotaan dengan berbagai fungsi dan aktivitas yang berkembang, sementara Tembeling juga memiliki karakter dan potensi pengembangan yang perlu dilihat secara utuh dalam proses perencanaan.

Selain FGD RDTR, Konsultasi Publik I KLHS dilaksanakan untuk menjaring berbagai isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Masukan dari perangkat daerah, instansi vertikal, masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan wilayah selaras dengan kondisi lapangan, kebijakan sektoral, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ronny berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dengan menyampaikan data, informasi, pengalaman, permasalahan maupun rencana pembangunan secara terbuka dan konstruktif.

“Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan RDTR yang akurat secara teknis, sesuai dengan kondisi lapangan, sinkron dengan kebijakan sektoral, memberikan kepastian hukum, mendukung investasi, melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengarahkan pembangunan Kabupaten Bintan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Saat ini Kabupaten Bintan telah memiliki lima RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan masuk dalam sistem OSS. Penyusunan dua RDTR baru diharapkan semakin memperkuat kepastian tata ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi yang lebih merata di Kabupaten Bintan

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan proses penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Finalisasi Berita Acara Verifikasi dan Validasi (BAVV) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Selasa (6/10).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan sebagai leading sector.

Finalisasi BAVV menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh data dan dokumen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah melalui proses verifikasi dan validasi secara tepat, sehingga dapat menjadi dasar dalam tahapan pengembangan dan penguatan koperasi ke depan.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pencermatan kembali hasil verifikasi dan validasi, kelengkapan administrasi, serta penyelarasan data yang diperlukan. Langkah ini dilakukan agar tidak terdapat perbedaan data maupun dokumen yang dapat menghambat proses selanjutnya.

Sekda Bintan Ronny Kartika menekankan pentingnya ketelitian dalam proses finalisasi tersebut. Menurutnya, koperasi yang dibangun di tingkat desa dan kelurahan harus memiliki basis data dan administrasi yang kuat agar mampu menjalankan fungsi ekonomi secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita finalisasi hari ini bukan hanya sebatas dokumen administrasi, tetapi bagaimana memastikan koperasi desa dan kelurahan ini memiliki data yang valid dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan koperasi ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan koordinasi bersama perangkat daerah serta pihak terkait agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh sebagai wadah ekonomi masyarakat yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Melalui finalisasi BAVV ini, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bintan dapat berjalan semakin terarah, tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.

“Untuk balon (bakal calon) Direktur, pendaftarannya diperpanjang mulai hari ini sampai akhir September. Seleksi ini terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kompetensi yang telah ditentukan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menjelaskan, Sabtu (3/10).

Untuk format lamaran dan persyaratan Direktur dapat di http://bit.ly/BUMD_BKB_FORMAT yang kemudian seluruh berkas diunggah melalui tautan https://bit.ly/BUMD_BKB_DIREKTUR_PERPANJANGAN_KETIGA. Seluruh informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ice Adriana (WA : 0811-7013-334) dan Hesty Fatmawati (WA : 0811-7733-444).

Proses seleksi sendiri terbagi dalam tiga tahapan. Dimulai dengan seleksi administrasi dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang meliputi psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis serta proses wawancara.

Peserta yang melewati dua tahapan di atas kemudian akan masuk ke tahap wawancara akhir. Pada tahapan ini, Kepala Daerah yang akan melakukan wawancara langsung kepada para peserta calon Komisaris dan Direktur PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).

BR.BINTAN- Bupati Bintan Roby Kurniawan hadir dalam Seminar Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) Angkatan XXVIII BPSDM Jawa Tengah Tahun 2026. Roby bertindak sebagai Mentor bagi Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan, Mohammad Ami Roffian yang menjadi peserta dalam PKN II kali ini.

Bupati Roby menyampaikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang dinilainya sangat relevan dengan kebutuhan serta tantang yang ada di Bintan. Sebagai wilayah yang terbentuk dari gugusan pulau, Bintan memerlukan pemerataan akses teknologi yang selanjutnya juga diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan teknologi tersebut.

“Apresiasi untuk Plt Kadis Kominfo sebagai peserta PKN II, atas kerja keras dan semangat luar biasa yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan inovatif. Semoga proyek perubahan ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah dalam mewujudkan visi Bintan Juara,” kata Roby usai Seminar, Jumat (2/10) di Gedung Seminar Merapi, BPSDM Jawa Tengah, Kota Semarang.

Dalam Seminar tersebut, Ami Roffian mengusung Proyek Perubahan (Proper) yang menggagas #MengjangkauSemua: Desa Melek Teknologi, Membangun Bintan dari Desa. Laporan Proper ini menjelaskan bahwa Desa sekali pun harus lebih siap menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan Pemerintahan maupun untuk pengembagan potensi Desa.

“Proper ini tidak hanya berbicara tentang menyediakan akses dan jaringan internet. Yang ingin dibangun adalah Desa yang memiliki ases teknologi digital dengan masyarakat yang juga mampu menggunakan teknologi,” terang Ami.

Sebagai tahapan awal, Proper ini akan dilaksanakan di tiga Desa, yakni Desa Numbing, Desa Mapur dan Desa Malang Rapat. Tiga Desa ini menjadi lokasi percontohan untuk melihat kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari kondisi jaringan, volume kebutuhan akses internet hingga kesiapan Pemerintah Desa itu sendiri.

BR.BATAM – Dalam waktu dekat masyarakat Kota dan pelanggan PLN Batam dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan langsung melalui aplikasi bright by PLN Batam.

Melalui aplikasi tersebut, pelanggan nantinya tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengurus sejumlah kebutuhan kelistrikan. Mulai dari pemasangan baru, tambah daya hingga menyampaikan pengaduan dan keluhan dapat dilakukan secara digital.

Hal tersebut disampaikan Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, saat berdiskusi dengan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor PLN Batam, Batam Center, Selasa (29/9).

Yoga menjelaskan, bright by PLN Batam tengah dipersiapkan sebagai salah satu sarana untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat Batam.

“Dalam waktu dekat pelanggan atau warga Batam bisa langsung melakukan pemasangan baru melalui aplikasi. Begitu juga dengan pengaduan atau keluhan warga atau pelanggan bisa langsung melalui aplikasi,” ujar Yoga.

Menurutnya, melalui bright by PLN Batam, masyarakat nantinya dapat mengakses sejumlah kebutuhan layanan kelistrikan secara lebih praktis, termasuk pengajuan pemasangan baru dan penambahan daya.

Yoga mengatakan, untuk sementara pembayaran tagihan listrik belum tersedia di dalam aplikasi tersebut. Namun, ke depan fitur pembayaran tagihan listrik juga diproyeksikan dapat dilakukan melalui bright by PLN Batam.

“Untuk pembayaran tagihan melalui aplikasi bright by PLN Batam, untuk sementara belum tersedia. Namun untuk ke depannya pembayaran tagihan listrik cukup di bright by PLN Batam,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Yoga didampingi Asisten Manager Komunikasi PLN Batam Furqon bersama Ricky staf Komunikasi PLN Batam.

Sementara itu, rombongan SMSI Kepri dipimpin Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya, didampingi Sekretaris, Zabur Anjasfianto dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan, Anwar Saleh Harahap.

Turut hadir Penasihat SMSI Kepri Parna E. Simarmata serta Deka Hartati dari Seksi Perempuan, Sosial dan Budaya SMSI Kota Batam.

Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya mengatakan, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola pelayanan publik maupun perkembangan dunia media.

Karena itu, menurut Rinaldi, kolaborasi dan komunikasi antara dunia usaha, media dan masyarakat menjadi penting agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Teknologi terus berkembang dan masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin cepat, mudah dan transparan. Digitalisasi pelayanan seperti yang sedang dipersiapkan PLN Batam tentu menjadi bagian dari perubahan tersebut,” ujar Rinaldi.

Selain membahas rencana pengembangan layanan digital PLN Batam, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan media massa di tengah pesatnya kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan artificial intelligence (AI).

Pembahasan mengenai AI turut menyoroti perubahan pola kerja media, tantangan bagi jurnalis serta pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang masih terbatas layanan kelistrikannya. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PT PLN (Persero) dan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kantor PLN Batam, Selasa (29/9).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menyebutkan, Pemkab Bintan telah merangkum beberapa wilayah yang datanya akan disesuaikan sebagai usulan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam wilayah yang belum teraliri listrik dan wilayah yang teraliri listrik berkala (belum 24 jam).

“Sesuai dengan semangat Bapak Bupati kami yang sering menyebutkan Bintan Terang, sebagai turunan dari cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia Terang, kami berharap semua usulan dan upaya ini bisa bersama kita realisasikan di lapangan,” ungkap Ronny.

Ronny menegaskan, Pemkab Bintan siap mendukung proses pemutakhiran data lokasi yang memerlukan akses listrik. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi lahan, perizinan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Menurut Ronny, validasi data ini sangat penting agar usulan listrik desa benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.

“Kita siap berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat dan PLN untuk memastikan usulan-usualan lokasi yang disampaikan memang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan” tamba Ronny.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Eri Nurcahyanto menjelaskan, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi wilayah. Untuk daerah yang dekat dengan jaringan PLN, listrik dapat diperluas melalui pembangunan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan PLTS komunal atau PLTS individual.

BR.BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Regional 1. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kegiatan ini berlangsung di Ballroom Sari Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/9).

Pada momentum ini, Bupati Roby turut menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region 1, sebagai bentuk keseriusan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap percepatan penyelesaian dokumen RDTR. Region 1 sendiri dalam agenda tersebut mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

Penandatanganan ini menjadi langkah penting sebagai upaya memperkuat sinergi serta kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan penyusunan dokumen RDTR dapat berjalan secara terarah dan sesuai target waktu yang direncanakan.

Bagi Roby, RDTR memiliki kedudukan strategis yang menjadi salah satu instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang serta pijakan dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Di samping itu, dokumen RDTR juga menjadi salah satu kunci terbukanya peluang investasi yang lebih luas.

“Hari ini kita menandatangai kesepakatan bersama terkait penyusunan RDTR. Dari sini tata ruang daerah akan semakin terstruktur dan punya kepastian hukum terkait ruang wilayah. Bahkan ini salah satu kunci membuka peluang investasi yang lebih besar di Bintan,” terang Roby.

Dua wilayah yang akan disusun dokumen RDTR berada di Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan dan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Untuk wilayah Tembeling akan dilakukan penyusunan baru dokumen RDTR, sementara wilayah Tanjung Uban akan dilakukan revisi dokumen RDTR.

Dokumen RDTR yang tersusun nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan peruntukan ruang, pengarahan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah, serta menciptakan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang.

BR.BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) BRK Syariah yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin sore (28/9).

Dalam RUPS-LB tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah menetapkan sejumlah nama calon jajaran pengurus bank mulai dari Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direksi untuk selanjutnya mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hasil RUPSLB, pemegang saham mengusulkan Indra sebagai calon Komisaris Utama dan Arieta Aryanti PL serta Wachyono sebagai calon Komisaris Independen. Sementara pada jajaran Direksi, Helwin Yunus diusulkan sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, serta Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Untuk posisi Direktur Dana dan Jasa, dalam RUPSLB kali ini belum ada nama yang diusulkan.

Seluruh nama yang dihasilkan melalui keputusan RUPSLB tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mengikuti tahapan PKK sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, nama-nama tersebut belum merupakan susunan definitif jajaran Komisaris dan Direksi BRK Syariah, karena masih menunggu proses dan keputusan regulator.

Selain agenda terkait calon jajaran Komisaris dan Direksi, RUPSLB juga membahas rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2025. Agenda tersebut menjadi tambahan dalam RUPSLB, selain agenda yang telah tercantum dalam panggilan rapat, termasuk tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap pemeriksaan kepatuhan operasional BRK Syariah periode 2024 hingga Triwulan III 2025.

Menanggapi hasil RUPS tersebut, Bupati Roby menyambut baik keputusan bersama para pemegang saham. Ia berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang nantinya ditetapkan dapat membawa BRK Syariah semakin profesional sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Dikatakan Roby, BRK Syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Kita berharap BRK Syariah bisa lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, misal akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman lunak sesuai prinsip syariah yang pengurusannya dipermudah. Bagi kami (Pemerintah Daerah), dukungan perbankan juga sangat penting dalam menunjang pembangunan, dan kesejahteraan” kata Roby usai kegiatan.

Ditambahkan Roby, penguatan peran BRK Syariah penting bagi daerah, terutama dalam membuka akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya jajaran manajemen baru yang nantinya ditetapkan setelah melalui proses di OJK, Roby berharap BRK Syariah semakin mampu menjalankan fungsi sebagai bank milik daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Riau dan Kepulauan Riau, termasuk di Kabupaten Bintan.