BR. BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bintan Periode 2026–2031 sekaligus mengukuhkan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bintan Periode 2025–2028, Senin (9/11), di Aula Kantor Bupati Bintan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dan kontribusi lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada para pimpinan BAZNAS Kabupaten Bintan yang telah dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada umat dan masyarakat Kabupaten Bintan.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah agar semakin profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan memandang BAZNAS sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BAZNAS perlu terus diperkuat agar potensi zakat di tengah masyarakat dapat dihimpun dan dikelola secara optimal serta disalurkan kepada para mustahik secara adil dan tepat sasaran.

Ia turut berharap sejumlah program unggulan BAZNAS Kabupaten Bintan, seperti Bintan Peduli, Bintan Sehat, Bintan Cerdas, Bintan Makmur, dan Bintan Taqwa, dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

“Keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu memberikan perubahan yang positif dalam kehidupan penerimanya,” ungkap Roby.

Lebih lanjut, Bupati berpesan agar seluruh pimpinan BAZNAS senantiasa menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga keagamaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui pelantikan pimpinan BAZNAS dan pengukuhan pengurus BWI ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap pengelolaan zakat dan wakaf semakin optimal serta mampu menjadi instrumen pemberdayaan umat. Kehadiran kedua lembaga tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus mendorong sinergi bersama BAZNAS dan BWI dalam mewujudkan masyarakat Bintan yang sejahtera, mandiri, religius, dan berkeadilan sosial.

BR.BINTAN – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Senin (9/11).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun agenda rapat meliputi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan dan PT Bintan Karya Bahari, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda Kabupaten Bintan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam pendapat akhirnya terkait penyertaan modal daerah, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan investasi strategis untuk memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bintan mengarahkan penyertaan modal kepada dua BUMD, yakni PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).

Untuk PT BPR Bintan, direncanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2031. Sementara itu, PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh penyertaan modal sebesar Rp12 miliar secara bertahap pada periode yang sama.

Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan penyertaan modal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.

Pada agenda selanjutnya, Bupati menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati menjelaskan bahwa penataan perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan, daerah perbatasan, sekaligus daerah pariwisata. Penyesuaian juga memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.

Melalui rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.

Sejumlah penyesuaian dilakukan, di antaranya penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan; penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman; serta penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

Selain itu, urusan pendapatan daerah disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sementara urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan ditata dalam satu perangkat daerah, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap menjadi perangkat daerah tersendiri.

Menurut Bupati, penataan tersebut bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah untuk memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.

Bupati juga memastikan bahwa proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang, termasuk penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, serta dokumen perencanaan. Hal ini dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi dalam proses pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah tersebut.

Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

BR.TANJUNGPINANG– Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Kota Tanjungpinang sukses melaunching Salimahpreneur yang dirangkaikan dengan Seminar Kewirausahaan dan Public Speaking, Sabtu (7/11).

Mengusung tema “Menguatkan Peran Perempuan: Berdaya Dalam Ekonomi, Cakap Berkomunikasi, Dan Menginspirasi”, diikuti oleh 105 peserta sebagai bentuk komitmen Salimah dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan keterampilan perempuan, yang di hadiri oleh beberapa tamu undangan dari Dinas yang terkait, beberapa Yayasan dan komunitas serta Mitra yang turut serta mensuport agenda salimah preneur.

Launching Salimahpreneur menjadi langkah strategis PD Salimah Kota Tanjungpinang dalam memperkuat peran perempuan, khususnya di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Melalui program ini, perempuan didorong untuk mengembangkan potensi diri, membangun usaha, memperluas jejaring, serta meningkatkan kemampuan komunikasi agar mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

Ketua PD Salimah Kota Tanjungpinang Eva Widarsih S.E dalam sambutannya menyampaikan bahwa Salimahpreneur bukan sekadar program pemberdayaan ekonomi, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk mendorong perempuan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan berdaya.

“Kita tidak hanya ingin melahirkan perempuan yang berhasil dalam usahanya, tetapi juga perempuan yang kehadirannya membawa keberkahan dan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PW Salimah Kepulauan Riau Gemala madumetha, S.T menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Salimahpreneur hadir sebagai wadah bagi perempuan pelaku UMKM untuk meningkatkan ilmu, keterampilan, dan kapasitas usaha melalui tiga pilar utama, yaitu Pasar, Kolaborasi, dan Kapasitas.

Ia menyebut,ketiga pilar tersebut menjadi upaya untuk memperluas pemasaran produk, membangun kemitraan usaha, serta meningkatkan kompetensi pelaku UMKM agar mampu berkembang dan mandiri.
Semangat ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam Surah Al-Maidah ayat 2 tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan.

” Diharapkan Salimahpreneur dapat berkembang di seluruh wilayah Kepulauan Riau melalui berbagai kegiatan berkelanjutan, seperti pelatihan, mentoring bisnis, diskusi, bazar UMKM, dan studi banding. Setelah sebelumnya dilaksanakan launching di Batam pada 25 Oktober 2026, kegiatan di Tanjungpinang diharapkan menjadi langkah awal bagi PD Salimah lainnya di Kepri untuk mengembangkan program serupa,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Melly Khairul S.E., M.M menyampaikan bahwa untuk menjadi besar, sebuah usaha harus dimulai dari langkah kecil.

Melly menegaskan dukungannya terhadap UMKM agar terus tumbuh dan berkembang, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Salimah.

Menurutnya, produk Salimah memiliki nilai tersendiri karena proses produksinya diawali dengan niat baik dan doa, yaitu membaca Bismillah.

” Keberlangsungan usaha membutuhkan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Tidak semua harus menjadi produsen, tetapi harus ada yang memproduksi dan ada yang membeli agar roda perekonomian terus berjalan,” tegasnya.

Dalam rangkaian seminar, Ir. Kartika Kusumastuti selaku Owner Citra Sari menyampaikan materi tentang tiga pilar penting dalam kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan, yaitu berdaya secara ekonomi, cakap berkomunikasi, dan memiliki kemampuan menginspirasi.

Ia menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun melalui kreativitas, inovasi, dan pengelolaan keuangan yang bijak.

” Kemampuan komunikasi menjadi bekal penting dalam membangun kerja sama, memperluas jaringan, serta memanfaatkan media digital secara efektif.
Sementara itu, kemampuan menginspirasi diwujudkan melalui keteladanan, motivasi, dan kontribusi nyata yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” papar Kartika.

Seluruh materi tersebut dirangkum dalam prinsip DUIT yaitu Doa, Usaha, Ikhlas, dan Tawakal, sebagai landasan dalam meraih keberhasilan. Melalui materi ini, peserta diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi perempuan yang mandiri serta bermanfaat bagi masyarakat.

Narasumber lainnya, Natasha Silvia pemilik Albariqi Bistro selaku Owner Muda, berbagi pengalaman dan perspektif mengenai pentingnya membangun usaha dengan persiapan yang matang.

Ia menekankan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh keberanian untuk memulai, tetapi juga membutuhkan perencanaan, manajemen, kesiapan menghadapi risiko, serta ketangguhan dalam menghadapi dinamika usaha.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghadirkan pertolongan Allah dalam setiap proses ikhtiar. Cita-cita besar harus diiringi dengan persiapan dan kesungguhan yang sepadan.

“Jika kita meminta kepada Allah hasil atau omzet yang besar, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan kekuatan dan usaha yang besar,” pesannya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan program Departemen Ekonomi PD Salimah Kota Tanjungpinang melalui sejumlah inisiatif programnya, di antaranya Galeri Salimah sebagai sarana promosi produk UMKM perempuan, Forum Mitra Galeri Salimah sebagai ruang berbagi dan belajar, KOSSUMA Salimah, serta pendataan UMKM perempuan se-Kota Tanjungpinang untuk memetakan potensi dan kebutuhan pendampingan.

Melalui launching Salimahpreneur ini, PD Salimah Kota Tanjungpinang berharap semakin banyak perempuan yang berani memulai usaha, mampu mengembangkan potensi, memiliki kecakapan berkomunikasi, serta saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi perempuan yang produktif dan berdaya.

Salimahpreneur diharapkan tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan pemberdayaan yang menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat Kota Tanjungpinang.

BR.BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan dengan menyambut hangat kunjungan kerja Bupati Jombang beserta jajaran di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bintan, Rabu (4/11).
Pertemuan strategis antar Pemerintah Daerah ini berfokus pada dua agenda utama, yakni pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular serta strategi kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bintan.

Mengawali pertemuan, Bupati Bintan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan studi banding Pemkab Jombang, Provinsi Jawa Timur.
Ia memaparkan komitmen Pemkab Bintan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi.

“Bagi Bintan, pengelolaan sampah bukan sekadar isu lingkungan, tetapi peluang ekonomi. Melalui penerapan konsep circular economy (ekonomi sirkular) berupaya mengubah limbah menjadi sumber daya yang berdaya guna dan bernilai tambah bagi masyarakat.
Di sisi lain, hal ini beriringan dengan komitmen kami menciptakan iklim investasi yang ramah, efisien, dan transparan,” ujar Roby.

Selama dialog berlangsung, jajaran Pemkab Bintan memaparkan inovasi pengelolaan sampah daerah yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembahasan juga mengulas model insentif dan kepastian hukum yang mampu menarik minat investor lokal maupun mancanegara ke wilayah Bintan.

Bupati Jombang, H. Warsubi, mengapresiasi penerimaan dan keterbukaan Pemkab Bintan dalam berbagi praktik terbaik (best practices). Beliau menyoroti pencapaian Bintan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, investasi, dan kelestarian lingkungan.

“Banyak hal konkret yang dapat kami pelajari dari Kabupaten Bintan, khususnya efisiensi regulasi investasi dan tata kelola pemanfaatan kembali limbah domestik serta industri. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi acuan penting untuk penerapan kebijakan di Kabupaten Jombang,” jelasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata antar Kepala Daerah, foto bersama, dan dilanjutkan dengan diskusi teknis antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari kedua Kabupaten. Kedua belah pihak berharap sinergi ini dapat memperkuat hubungan antar daerah serta memacu inovasi pelayanan publik di wilayah masing-masing.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mengumumkan hasil seleksi administrasi bakal calon Direktur PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).
7 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bintan tersebut diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada 27 sampai 28 Oktober 2026 untuk selanjutnya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

” Sudah ditetapkan 7 calon Direktur berdasarkan hasil seleksi administrasi. Mereka yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, Selasa (27/10).

Berdasarkan Pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 500/13/X/2026, 7 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai calon Direktur PT Bintan Karya Bahari (Perseroda) adalah sebagai berikut:
1. Windrasto Dwi Guntoro
2. Sony Dwinanda, S.E
3. Mohammad Benbela, S.Tr., MM
4. Fahmy, SS
5. Capt. Agung Pratama Osmond, S.St.Pel., M.Mar., M.Tr.M., MH
6. Filius Sanjaya, S.E
7. Capt. Reza Endra, S.E., M.M., M.Mar.

Proses seleksi sendiri terbagi dalam tiga tahapan. Dimulai dengan seleksi administrasi dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang meliputi psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis serta proses wawancara.

Peserta yang melewati dua tahapan di atas kemudian akan masuk ke tahap wawancara akhir. Pada tahapan ini, Kepala Daerah yang akan melakukan wawancara langsung kepada para peserta baik calon Komisaris maupun calon Direktur PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).

“Kita sama-sama berdoa semoga semua proses dan tahapan berjalan lancar, sampai nanti ditetapkan Direktur maupun Komisaris yang terpilih dan bisa menggerakkan BUMD kita untuk memajukan Bintan,” tutup Ronny.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas pertanian dan optimalisasi lahan. Hal tersebut terlihat dari aktivitas Kelompok Tani (Poktan) Barokah di Kangboi, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, yang mengembangkan padi gogo, jagung pipil, dan cabai merah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, menghadiri kegiatan penanaman cabai merah dan padi gogo di lahan milik Muklis, anggota Poktan Barokah, Selasa (27/10).

Dalam sambutannya, Ronny menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu didukung pemanfaatan lahan secara optimal serta bantuan sarana dan prasarana yang tepat guna.

“Ketahanan pangan harus kita bangun bersama dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kami berharap kelompok tani terus meningkatkan produktivitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Saat ini, Poktan Barokah mengembangkan padi gogo seluas 0,5 hektare dengan perkiraan panen akhir Januari 2027 dan target produksi 5 ton. Jagung pipil varietas Pendekar Sakti dari Syngenta juga ditanam di lahan seluas 0,5 hektare dengan perkiraan panen awal Februari 2027.

Sementara itu, budidaya cabai merah di screen house berukuran 10 x 50 meter dengan populasi sekitar 1.000 batang ditargetkan menghasilkan 1 ton pada akhir Februari 2027. Adapun tanaman cabai varietas Akar dan lokal Medan dengan populasi 2.500 batang telah menghasilkan 200 kilogram dari dua kali panen, dengan harga jual cabai hijau mencapai Rp55.000 per kilogram.

Dalam mendukung usaha tani, Poktan Barokah telah menerima berbagai bantuan secara bertahap sejak 2023-2026. Mulai dari cultivator, sarana produksi sayuran, benih padi, pupuk hingga handtraktor yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bintan, APBD Provinsi Kepri dan APBN. Termasuk satu paket screen house dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pengembangan cabai.

Ronny berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian.

“Dengan semangat petani, pemanfaatan teknologi, dan dukungan berbagai pihak, kita berharap sektor pertanian semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Bintan,” tambahnya.

Melalui pengembangan berbagai komoditas dan dukungan sarana pertanian, Poktan Barokah diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Bintan.

BR.BINTAN – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan Hafizha Rahmadhani bersama seluruh Pengurus PKK Bintan terlihat begitu serius ketika mengikuti cooking demonstration cara pengolahan serta pembuatan flosroll abon ikan dan pizza lakse Momentum tersebut usai Hafizha secara resmi membuka kegiatan Cooking Class dan Manajemen Food Cost yang mengangkat tema ‘Mengolah Peluang: Inovasi Kuliner Khas Bintan’ di Politeknik Bintan Cakrawala (PBC), Kawasan Wisata Lagoi, Rabu (21/10).

Dalam sambutannya, Hafizha menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan memasak biasa, melainkan wadah untuk mengasah keterampilan menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi bagi kesejahteraan keluarga.

“Perempuan, khususnya ibu-ibu PKK, memiliki peran penting dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dari rumah, kita dapat menciptakan berbagai peluang yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kuliner,” ujar Hafizha.

Lebih lanjut, Ketua TP PKK Bintan menguraikan bahwa Kabupaten Bintan kaya akan bahan pangan dan kuliner lokal. Melalui pelatihan ini, para peserta diajak mengolah bahan lokal menjadi produk kuliner yang kreatif dan menarik minat pasar, seperti Pizza Lakse, Flosroll Abon Ikan Selikur/Tongkol, Taco Daun Kelor da Sate Lilit Nangka.

Selain inovasi resep, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai manajemen food coat (biaya memasak). Menurut Hafizha, pemahaman mengenai perhitungan biaya produksi, penetapan harga jual, dan pengendalian biaya sangat penting agar usaha kuliner yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan.

“Jangan sampai kita sudah capek memasak, produknya enak dan kemasannya menarik, tetapi ketika dijual ternyata tidak ada keuntungannya. Saya berharap ibu-ibu membawa pulang resep sekaligus pengetahuan tentang cara mengelola usaha kuliner,” tegasnya.

Di akhir sambutan, ia mengajak seluruh anggota PKK untuk memulai usaha dari skala kecil menggunakan bahan-bahan di sekitar.

“Mari kita jadikan PKK sebagai ruang bagi perempuan untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran OPD terkait, serta perwakilan perusahaan guna mematangkan persiapan data dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Kamis (8/10) di Ruang Rapat Bawah Kantor Bapperida Bintan.

Dalam arahannya, Bupati Bintan mengapresiasi kontribusi luar biasa badan usaha, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin baik antara BP Bintan, BPS, dan seluruh perusahaan.

“Tentu mencermati dari apa yang sudah kita diskusikan, memang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Nah, kami berterima kasih selama ini kolaborasi luar biasa dari semua. Kami ingat tahun lalu bahkan pola yang dilakukan di Bintan menjadi contoh seluruh Indonesia guna mendukung angka pertumbuhan ekonomi,” ungkap Roby.

Lebih lanjut, Bupati Roby menegaskan bahwa Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung target Presiden RI agar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat berada di atas 8 persen. Ia meminta kepada seluruh perwakilan perusahaan agar tidak perlu khawatir dalam menyampaikan data yang riil dan transparan. Menurutnya, data yang dikumpulkan dan diisi melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu disalahartikan terkait urusan perpajakan.

“Harapan kami tentunya dalam mendukung target-target Bapak Presiden yang mana pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, nah ini juga kami berharap apa yang sudah kita kolaborasikan selama ini bisa dapat terus terjalin dengan baik. Dan kepada perwakilan perusahaan, mungkin juga perlu kami sampaikan, harapannya dapat memberikan data-data yang sangat riil” tegas Roby.

Selain membahas validasi data perusahaan, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah kendala sektoral seperti dampak fluktuasi perdagangan global terhadap pasokan alat-alat pendukung PLTS, penurunan permukaan air akibat musim kemarau di beberapa wilayah, serta hambatan khusus terkait progres bauksit pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menutup arahannya, Bupati Bintan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu khusus untuk menangani isu-isu pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi, serta berkomitmen untuk terus membantu memfasilitasi koordinasi kendala-kendala dunia usaha ke Pemerintah Pusat.

BR BINTAN– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, membuka langsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bintan, di Grand Ballroom CK Hotel and Convention Center, Tanjungpinang, Rabu (7/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dua RDTR di Kabupaten Bintan, khususnya dalam penetapan dan penyepakatan delineasi atau batas wilayah perencanaan. Kegiatan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, tim konsultan serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Ronny Kartika menegaskan bahwa RDTR memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah. Menurutnya, RDTR tidak hanya berkaitan dengan peta, tetapi menjadi instrumen untuk memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang.

“RDTR bukan sekadar dokumen peta. RDTR merupakan rencana yang mengatur tata ruang secara lebih rinci pada suatu kawasan dan dilengkapi dengan peraturan zonasi,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, RDTR juga menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, keterpaduan antar sektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Dengan ketelitian peta pada skala 1:5.000, arahan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih operasional hingga tingkat blok atau kawasan.

“Oleh karena itu, penyusunan RDTR harus kita lihat sebagai instrumen bersama untuk mengarahkan pembangunan, bukan semata-mata sebagai pekerjaan teknis bidang tata ruang,” tegasnya.

Ronny juga menyoroti pentingnya penetapan delineasi sebagai salah satu tahapan fundamental dalam penyusunan RDTR. Menurutnya, garis delineasi yang disepakati akan menentukan ruang lingkup analisis, data yang dikumpulkan, permasalahan yang dikaji hingga arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi yang nantinya disusun.

“Penentuan delineasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada batas administratif semata. Kita perlu melihat karakteristik kawasan, pola perkembangan perkotaan, jaringan jalan, pusat kegiatan, penggunaan lahan eksisting, kawasan strategis, kawasan lindung, potensi investasi, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah perkembangan kawasan ke depan,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bintan, hal tersebut dinilai semakin penting mengingat dinamika pembangunan yang cukup tinggi. Tanjung Uban memiliki karakter sebagai kawasan perkotaan dengan berbagai fungsi dan aktivitas yang berkembang, sementara Tembeling juga memiliki karakter dan potensi pengembangan yang perlu dilihat secara utuh dalam proses perencanaan.

Selain FGD RDTR, Konsultasi Publik I KLHS dilaksanakan untuk menjaring berbagai isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Masukan dari perangkat daerah, instansi vertikal, masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan wilayah selaras dengan kondisi lapangan, kebijakan sektoral, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ronny berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dengan menyampaikan data, informasi, pengalaman, permasalahan maupun rencana pembangunan secara terbuka dan konstruktif.

“Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan RDTR yang akurat secara teknis, sesuai dengan kondisi lapangan, sinkron dengan kebijakan sektoral, memberikan kepastian hukum, mendukung investasi, melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengarahkan pembangunan Kabupaten Bintan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Saat ini Kabupaten Bintan telah memiliki lima RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan masuk dalam sistem OSS. Penyusunan dua RDTR baru diharapkan semakin memperkuat kepastian tata ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi yang lebih merata di Kabupaten Bintan

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan proses penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Finalisasi Berita Acara Verifikasi dan Validasi (BAVV) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Selasa (6/10).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan sebagai leading sector.

Finalisasi BAVV menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh data dan dokumen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah melalui proses verifikasi dan validasi secara tepat, sehingga dapat menjadi dasar dalam tahapan pengembangan dan penguatan koperasi ke depan.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pencermatan kembali hasil verifikasi dan validasi, kelengkapan administrasi, serta penyelarasan data yang diperlukan. Langkah ini dilakukan agar tidak terdapat perbedaan data maupun dokumen yang dapat menghambat proses selanjutnya.

Sekda Bintan Ronny Kartika menekankan pentingnya ketelitian dalam proses finalisasi tersebut. Menurutnya, koperasi yang dibangun di tingkat desa dan kelurahan harus memiliki basis data dan administrasi yang kuat agar mampu menjalankan fungsi ekonomi secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita finalisasi hari ini bukan hanya sebatas dokumen administrasi, tetapi bagaimana memastikan koperasi desa dan kelurahan ini memiliki data yang valid dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan koperasi ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan koordinasi bersama perangkat daerah serta pihak terkait agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh sebagai wadah ekonomi masyarakat yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Melalui finalisasi BAVV ini, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bintan dapat berjalan semakin terarah, tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.