Ketua Umum AJI Indonesia Nani Afrida mengajak peserta mendoakan 5 kawan jurnalis yang hilang saat liputan di kawasan Gunung Anak Krakatau .
Kegiatan hari pertama dan kedua dihelat di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).

AJI Batam dan AJI Tanjungpinang jadi tuan rumah, mengangkat isu kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sekitar 40 delegasi AJI Kota Se-Indonesia. Bertemu, saling sapa. Juga akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah peserta dan mitra dari negara lain.

Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida mengatakan, penyelenggaraan Festival Media Selat Malaka 2026 dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagian besar suara-suara dari berbagai pulau belum mendapatkan ruang yang setara dan pada praktik jurnalistiknya.

“Indonesia itu negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita?,” katanya.

Menurut Nany, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi tantangan berat. Jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi. Akses informasi sulit dan narasumber menjadi kendala yang dihadapi.

“Kondisi ini membuat sebuah proses peliputan terkadang membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari,” ucapnyama.

Nany menuturkan, jurnalisme memiliki peran penting membantu masyarakat memahami persoalan. Mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan hak atas informasi. Jurnalis juga dituntut membuka ruang pemberitaan bagi kelompok rentan.
“Jurnalis harus bebas dari intimidasi, memiliki akses terhadap informasi, mendapatkan pelindungan ketika menghadapi ancaman, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak,” ucapnya.

Ketua Festival, Adam Zulfikar mengatakan fesmed selat malaka tidak sekadar menjadi ajang pertemuan jurnalis, melainkan ruang untuk memperluas diskusi mengenai kondisi media dan jurnalisme.

“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan mesti terus diperbanyak,” katanya dalam sambutan.

Menurut adam, kondisi jurnalisme di indonesia yang kurang baik juga dirasakan di negara-negara Asia Tenggara. Sehingga, dipilihnya Selat Malaka memiliki makna penting, sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara.

“Dari sini, kita melihat ada banyak isu melampaui batas negara yang bisa dibicarakan bersama, terutama terkait media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Festival Media Selat Malaka 2026 digelar selama beberapa hari di Batam dan akan dilanjutkan di Tanjungpinang. Panitia menyiapkan puluhan kegiatan, mulai dari seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi,
hingga pameran.

Forum ini mempertemukan jurnalis dan aktivis di berbagai daerah tertuama dari lokasi utama karhutla yaitu Kalimantan dan Pekanbaru. Perwakilan masyarakat adat serta organisasi lingkungan untuk membahas hubungan antara karhutla, tata kelola lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah hingga dampak kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar mengatakan, kegiatan yang merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur serta Trend Asia ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026.

Salah satu persoalan yang akan dikritisi adalah kecenderungan menempatkan masyarakat adat dan petani tradisional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hanya karena praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal, praktik perladangan tradisional masyarakat adat dalam skala terbatas dan terkendali dinilai memiliki karakter berbeda dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi bagian dari latar belakang diskusi menunjukkan, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas (hotspot) di Indonesia dengan luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Yang menjadi perhatian, data tersebut menunjukkan keberadaan hotspot di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan.

Dalam data yang dikutip dalam bahan diskusi, sebanyak 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, sementara 7.880 hotspot berada di kawasan konsesi pertambangan dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan konsesi, tata kelola hutan dan lahan, serta sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Di sisi lain, masyarakat adat Dayak dan petani tradisional masih menghadapi tekanan akibat kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Diskusi juga akan menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla, termasuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla.

Persoalan lain yang akan dibahas adalah keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, seperti pembuatan sekat api dan mengikuti kearifan lokal.

Kebijakan tersebut kini kembali menjadi perdebatan seiring adanya dorongan agar regulasi tersebut dicabut. Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara Persoalan karhutla juga tidak berhenti di batas wilayah Indonesia. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah Sumatera maupun Papua dapat menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

Karena itu, forum tersebut juga akan mengangkat isu kabut asap sebagai persoalan lintas batas di Asia Tenggara.
Pembahasan akan mencakup tanggung jawab korporasi, tata kelola lahan, alur perdagangan dan ekspor-impor, serta sejauh mana komitmen antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap yang terus berulang.

Dalam forum tersebut, karhutla akan ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan gambut, deforestasi, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, lemahnya pengawasan kawasan konsesi serta kebijakan pengelolaan lahan.

Jurnalis Didorong Tak Asal Menyalahkan Peladang Adat

Selain persoalan kebijakan dan lingkungan, diskusi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran media dalam memberitakan karhutla. Jurnalis didorong untuk membedakan secara jelas antara pembukaan lahan tradisional berskala kecil dengan pembukaan lahan dan kebakaran berskala industri. Peliputan juga diharapkan tidak berhenti pada informasi mengenai titik api, tetapi menelusuri lokasi kebakaran, status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut.

Data yang terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak dan prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam peliputan karhutla.

“Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” menjadi salah satu pesan utama yang akan dibawa dalam forum tersebut. Karena itu, jurnalis didorong untuk menelusuri api dan bentang lahannya, membuka data konsesi kepada publik, serta menagih tanggung jawab korporasi dan negara terhadap pencegahan, penanganan dan pemulihan lingkungan.

Forum ini juga diharapkan memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat serta menghasilkan rekomendasi bersama untuk mendorong pemberitaan yang lebih adil dan kebijakan pengelolaan karhutla yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat.

Diskusi publik akan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 pukul 10.00-12.00 WIB di Politeknik Negeri Batam dan terbuka untuk umum.

Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului perwakilan masyarakat adat Mahakam Ulu, serta Alfa Arifia dari Trend Asia. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay.

BR.BINTAN-Pemerintah Kabupaten Bintan menerima Sertifikat Aset BMD (Barang Milik Daerah), Wakaf dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan yang berlangsung, Jumat (18/9) di Gedung Graha Kepri, Kota Batam ini juga disejalankan dengan Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ke Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika usai menerima seluruh sertifikat tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Kepri yang telah menjalin sinergi luar biasa.

“Ada sertifikat untuk Aset BMD, Wakaf, termasuk sertifkat masyarakat dari PTSL. Ini langkah penting, sebab kejelasan status yang sah lewat sertifikat bisa menjadi salah satu landasan dalam menyusun kebijakan,” ungkap Ronny.

Selain penyerahan itu, Pemkab Bintan juga menerima bantuan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Tembeling dan Tanjung Uban. Dokumen RDTR sendiri saat ini menjadi bagian dari gambaran terdepan potensi investasi daerah dengan deskripsi tata ruang yang lengkap.

Secara umum, beberapa aset di wilayah Kabupaten Bintan yang diserahkan adalah :
1. Jalan Gesek – Toapaya kepada Pemprov Kepri.
2. Taman Pendidikan Seni Al Qur’an di Sebong Pereh kepada Pemdes Sebong Pereh.
3. Musholla Ar-Razak di Sebong Pereh kepada Pemdes Sebong Pereh.
4. SDN 003 Toapaya kepada Pemkab Bintan.
5. SMPN 9 Bintan kepada Pemkab Bintan.

BR.TANJUNGPINANG– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang siap menyambut kedatangan delegasi AJI dari berbagai kota di Indonesia dalam rangkaian puncak Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 di Tanjungpinang, Senin, 21 September 2026.
‎
‎Hari ke-3 menjadi puncak sekaligus penutup pelaksanaan Fesmed Selat Malaka 2026 dengan gelaran kegiatan sarasehan bersama pengurus AJI Indonesia dan perwakilan AJI Kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Sarasehan akan digelar di Gedung Lrmbaga Ada Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau.
‎
Namun demikian, ‎sebelum kegiatan sarasehan, delegasi dan peserta juga akan mengikuti napak tilas sejarah Pulau Penyengat.

Kegiatan ini menjadi bagian yang tak kalah penting dalam Fesmed Selat Malaka 2026 karena Pulau Penyengat tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki jejak sejarah, kebudayaan, intelektual dan literasi Melayu yang kuat.
‎
‎Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, mengatakan melalui rangkaian kegiatan tersebut, para delegasi diharapkan dapat melihat langsung berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan kebudayaan Melayu.
‎
‎Selama berada di Pulau Penyengat, delegasi dan peserta tidak sekadar berkunjung. Panitia mendorong setiap peserta menuliskan cerita perjalanan mereka selama mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di pulau tersebut, termasuk situs dan bangunan ikonik yang masih terawat dan terjaga hingga sekarang.
‎
‎“Dengan demikian, kegiatan napak tilas diharapkan dapat melahirkan berbagai perspektif dan karya jurnalistik yang memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat lebih luas,” kata Sutana.
‎
‎Menurutnya, keterlibatan jurnalis dari berbagai daerah dalam napak tilas tersebut diharapkan dapat membuka perspektif yang lebih luas mengenai Pulau Penyengat. Pengalaman para peserta nantinya dapat dituangkan dalam berbagai bentuk karya jurnalistik, sehingga cerita mengenai sejarah dan kebudayaan pulau tersebut tidak berhenti pada kegiatan Fesmed.
‎
‎Pemilihan Pulau Penyengat sebagai lokasi puncak Fesmed Selat Malaka 2026 juga memiliki kaitan dengan sejarah pemikiran dan tradisi intelektual Melayu.
‎
‎Lewat penyelenggaraan Fesmed di Pulau Penyengat, AJI berupaya menghubungkan jejak sejarah pemikiran Melayu dengan agenda pers masa kini. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong perhatian yang lebih luas terhadap warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas bahasa dan intelektual bangsa.
‎
‎Sejarah Pulau Penyengat pun diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi dapat menjadi sumber refleksi bagi pers Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan jurnalistik di masa depan.
‎
‎Dalam napak tilas tersebut, peserta akan diperkenalkan dengan sejumlah situs dan bangunan bersejarah yang berada di Pulau Penyengat.
‎
‎Di antaranya Masjid Raya Sultan Riau yang menjadi salah satu ikon utama pulau dengan arsitekturnya yang khas. Bangunan tersebut juga dikenal dengan penggunaan putih telur dalam campuran bahan bangunannya.
‎
‎Selanjutnya, terdapat Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir pahlawan nasional dan pejuang Melayu.
‎
‎Peserta juga akan mengunjungi Kompleks Makam Raja Ali Haji dan Engku Puteri Raja Hamidah. Raja Ali Haji dikenal sebagai sastrawan dan intelektual Melayu yang melahirkan karya Gurindam Dua Belas, sementara Engku Puteri Raja Hamidah merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Melayu.
‎
‎Selain itu, terdapat Kompleks Makam Raja Abdurrahman atau Yang Dipertuan Muda VII, Kompleks Istana Kantor yang merupakan bekas bangunan kantor sekaligus tempat kediaman resmi para raja atau Yang Dipertuan Muda, serta Perigi Sulu dan Perigi Tua yang merupakan sumur bersejarah peninggalan masa lalu.
‎
‎Rangkaian napak tilas juga mencakup Istana Tengku Bilik, bangunan bersejarah yang berkaitan dengan kediaman keluarga kerajaan.
‎
‎Melalui kunjungan ke berbagai situs tersebut, para delegasi tidak hanya diajak melihat peninggalan sejarah secara langsung, tetapi juga menggali cerita, konteks dan nilai yang terkandung di balik setiap tempat.
‎
‎Karya-karya yang dihasilkan para peserta nantinya diharapkan ikut memperluas narasi tentang Pulau Penyengat, sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepri kepada pembaca di berbagai daerah.
‎
‎Puncak Fesmed Selat Malaka 2026 di Pulau Penyengat dengan demikian menjadi ruang pertemuan antara jurnalis dari berbagai daerah dengan sejarah dan kebudayaan Melayu.
‎
‎Bagi AJI Tanjungpinang, momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Pulau Penyengat melalui perspektif jurnalistik, sehingga warisan sejarah tidak hanya dikenang, tetapi terus diceritakan dan dibicarakan dalam konteks kehidupan pers dan masyarakat hari ini.

BR.BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Panen Padi Demplot PM-AAS yang dilaksanakan di lahan persawahan Poyotomo, Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (15/9).

Demplot PM-ASS (Pertanian Modern – Advanced Agricultural System) adalah lahan percontohan penerapan sistem budidaya padi terintegrasi yang memadukan efisiensi lahan, pengaturan pola tanam rapat, perlakuan benih, dan mekanisasi untuk menggenjot produktivitas hingga di atas 10 ton per hektare.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika turut menghadiri kegiatan panen tersebut bersama jajaran terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung hasil pengembangan padi melalui demplot sekaligus mengevaluasi potensi peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Bintan.

Panen padi demplot ini diharapkan dapat menjadi contoh dan bahan pembelajaran bagi para petani dalam menerapkan metode budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan.

Menurut Ronny, pengembangan sektor pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Keberhasilan demplot dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan lahan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Panen ini menjadi salah satu gambaran bahwa sektor pertanian di Bintan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Kita berharap hasil dari demplot ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah, petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan produktivitas lahan serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

BR. BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mengambil langkah cepat dalam menyikapi kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh instansi terkait untuk membahas langkah pencegahan dan penanganan kabut asap, Senin (14/9).

Rapat tersebut diikuti secara luring maupun daring oleh perangkat daerah, instansi terkait, serta seluruh Camat se-Kabupaten Bintan. Koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi kondisi kabut asap sekaligus memastikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, kondisi tersebut perlu disikapi dengan langkah cepat dan terukur, terutama untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

“Kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, seluruh instansi terkait harus bergerak bersama, melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Roby.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati Bintan menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pembelajaran jarak jauh, via zoom meeting
f
dan pemberian tugas sesuai kurikulum pembelajaran,
selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 September 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengurangi aktivitas anak-anak di luar ruangan serta memberikan perlindungan terhadap pelajar selama kondisi kabut asap masih terjadi.

Di akhir rapat, Bupati meminta seluruh instansi terkait untuk memanfaatkan tiga hari ke depan dengan melakukan pemantauan secara intensif dan mengambil langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Tiga hari ke depan kita gunakan untuk melihat perkembangan kondisi ini. Saya minta seluruh instansi terkait terus melakukan pemantauan, berkoordinasi dan melaporkan perkembangannya, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya berdasarkan kondisi yang ada,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah, serta mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah. Koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan hingga kondisi kabut asap dapat ditangani dan situasi kembali normal.

BR. BINTAN- Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan.

Dalam penyampaiannya, Roby menjelaskan bahwa perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja, pelaksanaan program, pemanfaatan SiLPA, serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,046 triliun lebih, sementara belanja mencapai Rp1,155 triliun lebih.

Sementara untuk APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp992,80 miliar lebih, terdiri dari PAD Rp368,46 miliar lebih, pendapatan transfer Rp624,34 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,10 miliar. Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,017 triliun lebih, dengan pembiayaan netto sebesar Rp24,68 miliar lebih.

Roby menegaskan, keterbatasan fiskal daerah, termasuk masih terbatasnya dukungan transfer dari Pemerintah Pusat, harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang cermat, efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan PAD,” tegasnya.

APBD 2027 mengusung tema “Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif.” Arah pembangunan akan diperkuat melalui sektor unggulan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kawasan industri, UMKM, ekonomi kreatif, serta investasi.

Bupati berharap pembahasan kedua Ranperda tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Bintan,” ujarnya.

BR. BINTAN – Wakil Bupati Bintan sekaligus Wakil Ketua Pembina Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bintan, Deby Maryanti hadir secara langsung dalam membuka Kemah Besar Kwarcab Gerakan Pramuka Bintan Tahun 2026. Kegiatan yang berpusat di Bumi Perkemahan Tembeling, Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jum’at malam (12/09) itu dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-65.

Kegiatan Kemah Besar Pramuka Bintan Tahun 2026 diselenggarakan mulai dari tanggal 10 September sd 13 September 2026 dan di ikuti sebanyak 616 peserta SLTP, MTS dan SLTA yang terdiri dari 23 pangkalan pramuka dari SLTP dan MTS serta 8 pangkalan pramuka dari SLTA se Kabupaten Bintan.

Usai kegiatan, Deby menegaskan bahwa Pemkab Bintan memandang Pramuka sebagai salah satu hal yang penting dalam menyiapkan karakter generasi penerus yang memiliki disiplin kuat dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Ia juga menyebut bahwa Pramuka sebagai garda terdepan bangsa dan kegiatan berkemah dengan api unggun merupakan salah satu momen yang paling ditunggu dalam rangkaian kegiatan perkemahan pramuka. Menurutnya Api unggun tidak hanya menjadi sumber cahaya di malam hari, namun juga memiliki makna simbolis yang lebih mendalam.

“Api unggun melambangkan semangat kebersamaan, kehangatan, dan persaudaraan yang berkobar demi mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa semangat yang dirasakan dalam kegiatan malam ini harus terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk menjadi diri yang lebih baik, disiplin, mandiri, tanggung jawab dan yang paling penting bagaimana bisa bekerjasama dan bergotong royong

“Semoga semangat kebersamaan ini tidak hanya berakhir di sini. Mari kita bawa pulang semangat ini, agar adik-adik terus berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat dan menjadi Pramuka-Pramuka hebat,” tutupnya

BR.TANJUNGPINANG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 pada 19–21 September 2026, dan untuk pertama kalinya festival media tingkat nasional ini berlangsung di dua kota sekaligus, Batam dan Tanjungpinang.

Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia akan menghadiri kegiatan yang mengusung tema besar Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara ini, dengan Pulau Penyengat sebagai lokasi puncak sekaligus penutup rangkaian acara.

AJI Kota Batam dan AJI Kota Tanjungpinang dipercaya menjadi tuan rumah, mempertemukan pengurus AJI Indonesia, AJI Kota, hingga sejumlah NGO dalam satu rangkaian kegiatan.

Panitia memulai Fesmed Selat Malaka 2026 pada 19 September 2026 hingga 20 September 2026 di Kampus Politeknik Negeri Batam.

Memasuki hari ketiga, Senin 21 September 2026, peserta bertolak ke Tanjungpinang untuk mengikuti napak tilas sejarah di Pulau Penyengat, sebelum kegiatan ditutup dengan Sarasehan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.

*Penyengat, Pulau Kecil dengan Jejak Peradaban Besar*
Ketua AJI Tanjungpinang Sutana menjelaskan, Pulau Penyengat merupakan pulau kecil yang terletak di seberang Kota Tanjungpinang dan bukan sekadar destinasi wisata sejarah, melainkan pernah menjadi pusat pemerintahan.

Peserta akan menyeberang menggunakan pompong, kapal kayu bermesin, dengan waktu tempuh singkat sekitar 10 menit.

Di pulau seluas sekitar 94 hektare itu, berdiri deretan benda cagar budaya peninggalan Kesultanan Melayu Riau-Lingga, yang wilayah kekuasaannya pada masa itu membentang hingga Riau, Lingga, Johor, Pahang, dan Singapura.

“Karena kekayaan sejarah itu, Penyengat kerap disebut sebagai pulau museum cagar budaya,” kata Sutana.
“Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Dari pulau kecil inilah lahir banyak pemikiran besar yang menjadi fondasi kebudayaan Melayu sekaligus turut membentuk perkembangan bahasa Indonesia,” tambahnya.

*Rusydiah Klub, Cikal Bakal Pers di Kepulauan Riau*
Selain kaya akan benda cagar budaya, Pulau Penyengat menyimpan warisan intelektual yang jarang disorot publik luas.

Pada 1895, masyarakat Penyengat mendirikan Rusydiah Klub, embrio perkumpulan ilmu pengetahuan yang meletakkan akar tradisi berpikir kritis dan menjadi cikal bakal pers di Kepulauan Riau. Rusydiah Klub dikenal sebagai organisasi intelektual pertama di Nusantara yang memelopori tradisi menulis dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan Melayu.

Sutana menilai kehadiran ratusan jurnalis dari berbagai daerah di lokasi bersejarah ini menjadi momentum untuk melihat kembali akar tradisi intelektual yang turut membentuk perkembangan pers di Kepulauan Riau.

“Sehingga pelaksanaan Fesmed di Penyengat kami menyebutnya sebagai pertemuan antara sejarah dan masa depan pers Indonesia,” tuturnya.

*Warisan Raja Ali Haji, Fondasi Bahasa Indonesia*
Pulau Penyengat juga menjadi tempat lahir dan dimakamkannya Raja Ali Haji, pahlawan nasional yang dikenal lewat karya sastranya, Gurindam 12.

Melalui sejumlah karya monumental — Gurindam Dua Belas, Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikenal sebagai kamus bahasa Melayu modern pertama, serta Tuhfat al-Nafis — Raja Ali Haji memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia.

Berkat pemikiran dan tulisan-tulisannya, Sumpah Pemuda 1928 menetapkan bahasa Melayu dari Pulau Penyengat sebagai bahasa nasional, cikal bakal Bahasa Indonesia yang dikenal saat ini.

“Karena jasa besar itu, Raja Ali Haji juga dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia,” sebut Sutana.

*Napak Tilas yang Melahirkan Karya Jurnalistik*
Selama berada di Pulau Penyengat, delegasi dan peserta tidak sekadar berkunjung. Panitia mendorong setiap peserta menuliskan cerita perjalanan mereka selama mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di pulau ini, termasuk situs dan bangunan ikonik yang masih terawat dan terjaga hingga sekarang.

“Dengan demikian, kegiatan napak tilas diharapkan dapat melahirkan berbagai perspektif dan karya jurnalistik yang memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat lebih luas,” kata Sutana.

*Menghubungkan Sejarah dengan Masa Depan Pers*
Lewat penyelenggaraan Fesmed Selat Malaka 2026 di Pulau Penyengat, AJI berupaya menghubungkan jejak sejarah pemikiran Melayu dengan agenda pers masa kini, sekaligus mendorong pengakuan dunia atas warisan budaya yang selama ini menjadi fondasi identitas bahasa dan intelektual bangsa.

Sejarah Pulau Penyengat pun diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, melainkan sumber refleksi bagi pers Indonesia dalam menghadapi tantangan jurnalistik di masa depan.

Tujuh Titik Cagar Budaya di Pulau Penyengat:
1. Masjid Raya Sultan Riau — ikon pulau yang terkenal karena arsitekturnya yang unik, dengan campuran bahan bangunan yang konon menggunakan putih telur.

2. Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah — tempat peristirahatan terakhir pahlawan nasional dan pejuang Melayu.

3. Kompleks Makam Raja Ali Haji dan Engku Puteri Raja Hamidah — makam sastrawan besar pencipta Gurindam Dua Belas serta permaisuri kerajaan.

4. Kompleks Makam Raja Abdurrahman (Yang Dipertuan Muda VII) — makam penguasa Riau-Lingga abad ke-19.

5. Kompleks Istana Kantor — bekas bangunan kantor sekaligus tempat kediaman resmi para raja atau Yang Dipertuan Muda.

6. Perigi Sulu dan Perigi Tua — sumur bersejarah peninggalan masa lalu yang menjadi sumber air penting bagi penduduk setempat.

7. Istana Tengku Bilik — bangunan bersejarah kediaman keluarga kerajaan.

Tentang AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang berdiri pada 7 Agustus 1994. AJI lahir dari semangat memperjuangkan kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Hingga kini, AJI tetap aktif melakukan advokasi kebebasan pers, peningkatan kapasitas jurnalis, perlindungan terhadap hak-hak pekerja media, serta perjuangan hak publik atas informasi.

Tentang AJI Kota Batam

AJI Kota Batam berdiri pada 28 November 2008 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kapasitas jurnalis, dan mengembangkan literasi media di wilayah perbatasan. Anggotanya berasal dari Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Tentang AJI Kota Tanjungpinang

AJI Kota Tanjungpinang berdiri pada 24 November 2017 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kompetensi jurnalis, serta mengawal hak publik atas informasi di Kepulauan Riau. Anggotanya berasal dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

BR.BINTAN – Dinas Kesehatan Bintan terus mengakselerasi pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Hingga Agustus 2026, capaian program cek kesehatan gratis (CKG) melalui Puskesmas tersebut telah menyasar hingga 63.540 jiwa.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam menyukseskan program prioritas tersebut. Menurutnya, pemeriksaan cek kesehatan secara gratis tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

“Program Cek Kesehatan Gratis melalui Puskesmas ini, hingga kini terbukti telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” ujar Wabup Bintan, Deby Maryanti usai menghadiri Kunjungan Kerja Wamen Kementerian Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR dan Istri Ibu Linda Octavianus Taroreh di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (11/9).

Pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga apabila ditemukan faktor risiko atau penyakit, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Sementara itu, berdasarkan data kunjungan di Puskesmas ; Puskesmas Tanjung Uban menjadi puskesmas dengan jumlah kunjungan tertinggi warga yang diperiksa/dilayani yaitu 10.121 jiwa. Disusul Puskesmas Kawal dengan 8.619 jiwa. Berikutnya, Puskesmas Sei Lekop dengan angka 7.998 jiwa, Puskesmas Kijang dengan 6.456 jiwa, dan Puskesmas Teluk Sasah dengan 5.861 jiwa.

Lalu Puskesmas Toapaya dengan 4.902 jiwa, Puskesmas Teluk Sebong 3.883 jiwa dan sisanya tersebar di Puskesmas Numbing, Puskesmas Kelong, Puskesmas Mantang, Puskesmas Kuala Sempang, Puskesmas Tambelan, Puskesmas Teluk Bintan, Puskesmas Sri Bintan dan Puskesmas Berakit.

” Kita harapkan pemeriksaan CKG (Cek Kesehatan Gratis) ini juga sebagai langkah-langkah preventif dalam pengendalian penyakit, agar masyarakat kita tetap sehat,” tutupnya.