BR.JAKARTA — Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) SMSI untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus.

Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi

“Rusuh Agustus Jilid II”, meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber.

Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi.

Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis.

BR.JAKARTA – Perkembangan teknologi digital menuntut dunia jurnalistik beradaptasi lebih cepat. Jurnalis tidak lagi cukup hanya menguasai satu keterampilan, tetapi dituntut mampu mengolah informasi dalam berbagai format, melakukan verifikasi secara ketat, hingga memahami perilaku audiens di ruang digital.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Diskusi Panel Pengembangan Kompetensi Jurnalistik LPP RRI yang digelar pada 21 Agustus 2026.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan ekosistem media siber nasional untuk menghadapi tantangan disinformasi sekaligus menjaga ruang publik yang sehat.

Menurut Firdaus, konvergensi antara media penyiaran publik dan media siber menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan informasi di Indonesia.

Jurnalis Dituntut Kuasai Banyak Keterampilan

Era digital membuat pekerjaan jurnalistik semakin kompleks. Jurnalis RRI maupun wartawan media siber dituntut tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga menguasai produksi audio, video, fotografi, pengolahan data, serta teknologi peliputan bergerak.

Firdaus menyebut terdapat sejumlah kompetensi penting yang harus diperkuat.

Pertama, etika jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sertifikasi kompetensi dinilai penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan profesional, menjaga independensi, integritas, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, Mobile Journalism (MoJo). Wartawan perlu menguasai teknologi peliputan menggunakan perangkat bergerak, mulai dari pengambilan foto, perekaman audio berkualitas hingga produksi video berita menggunakan smartphone.

Ketiga, fact-checking atau kemampuan verifikasi. Jurnalis dituntut mampu memeriksa data, menggunakan perangkat investigasi digital dan memastikan informasi yang disebarkan kepada publik terbebas dari hoaks maupun manipulasi.

Keempat, digital analytics dan GEO. Kemampuan membaca perilaku audiens serta mengoptimalkan distribusi berita di ekosistem digital menjadi bagian penting dari kompetensi jurnalistik modern.

Namun, Firdaus mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik.

“Kolaborasi RRI dan SMSI menjadi kunci penjaga kebenaran atau truth enforcer nasional,” kata Firdaus.

RRI dan SMSI Dinilai Memiliki Peran Strategis

RRI memiliki posisi sebagai lembaga penyiaran publik berbasis audio dan multiplatform dengan jangkauan hingga berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan.

Sementara SMSI merupakan konstituen Dewan Pers yang menaungi ribuan perusahaan media siber terbesar yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Keduanya dinilai memiliki kekuatan yang saling melengkapi. RRI memiliki jaringan penyiaran publik, sedangkan SMSI memiliki jaringan media siber yang kuat di tingkat daerah.

Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pemberitaan dari daerah.

Dorong UKW dan Kolaborasi Newsroom

Dalam pemaparannya, Firdaus menyampaikan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan RRI bersama SMSI.

Di antaranya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan bagi wartawan media anggota SMSI, mencetak penguji UKW melalui Training of Trainer (ToT), serta menyusun dan memperbarui materi UKW sesuai perkembangan kebutuhan jurnalistik.

Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada penguatan newsroom RRI dan SMSI.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi wartawan, tetapi juga memperkuat distribusi informasi pembangunan dan mengangkat potensi serta aspirasi masyarakat daerah ke panggung penyiaran publik nasional.

Media Siber dan Penyiaran Publik Harus Bersinergi

Firdaus menilai tantangan media ke depan bukan sekadar persaingan mendapatkan perhatian audiens, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terverifikasi dan berkualitas di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Karena itu, kolaborasi antara media penyiaran publik dan media siber dianggap penting untuk membangun ekosistem informasi nasional yang sehat.

“Pers yang kuat lahir dari jurnalis yang kompeten dan perusahaan media yang sehat. Kolaborasi LPP RRI dan SMSI adalah kunci utama menjaga kedaulatan informasi serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Firdaus.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas jurnalis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

BR.BINTAN – Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam komitmen menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta meningkatkan layanan kesehatan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Batam, Rabu malam (12/8), Kabupaten Bintan berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dengan mendapat peringkat Terbaik III kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri serta Terbaik III kategori Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di bidang Layanan Kesehatan.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp. 2 Miliar dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan dan insentif itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap keseriusan daerah untuk menjalankan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Menurutnya, kriteria penilaian pada setiap batch disesuaikan dengan arahan serta program unggulan Presiden seperti kebersihan, layanan kesehatan, perumahan, dan beberapa kriteria lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti yang mewakili Bupati Bintan, Roby Kurniawan menuturkan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Pusat tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa berbagai langkah dan program yang dilakukan Pemkab Bintan dalam menjaga kebersihan serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah. Pemkab Bintan kembali mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder,” tutupnya usai menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

BR.BINTAN – Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti didampingi Sekda Bintan, Ronny Kartika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Mendagri RI, Tito Karnavian dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari di Aula Balairungsari BP Batam, Kota Batam, Rabu (12/8).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan pentingnya sinergisitas antar Forkompimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah sehingga kepercayaan publik dan kondisi ekonomi dapat terus terjaga. Ia juga menyampaikan pentingnya daerah untuk menjaga inflasi, dan juga fokus dalam percepatan penurunan stunting ditengah-tengah masyarakat.

Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan diselenggarakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung percepatan program strategis nasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen dalam menjalankan langkah nyata guna memastikan arah pembangunan daerah bisa selaras dengan prioritas nasional. Menurutnya, melalui kegiatan Rakor Regional ini, Pemkab Bintan berharap kolaborasi antar-lembaga dan antar-daerah dapat semakin solid, sehingga program prioritas pemerintah dapat diimplementasikan secara maksimal.

‎”Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Penyelarasan kebijakan ini sangat penting, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maupun dalam merawat stabilitas Kamtibmas agar iklim investasi dan aktivitas masyarakat tetap terjaga dan kondusif,” tutupnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming, bersama Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (SERUNI) Kabinet Merah Putih (KMP) melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bintan sempena dengan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Kamis (23/7), di Pantai Dugong, Trikora.

Kunker tersebut mengusung tema ‘Pelestarian aekosistem Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Konservasi Laut dan Edukasi Lingkungan’. Harapannya, anak-anak Indonesia ke depannya akan semakin menjaga kelestarian alam maritim di daerah masing-masing.

Rangkaian kegiatan diawali dengan transplantasi terumbu karang sebagai upaya rehabilitasi kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia maupun perubahan iklim. Transplantasi dilakukan menggunakan metode Spider Web, dengan menempatkan fragmen bibit karang pada kerangka transplantasi yang kemudian diturunkan ke dasar laut pada kedalaman sekitar lima meter. Jenis karang yang ditanam berasal dari Genus Acropora dan Pocillopora.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman lamun sebagai bagian dari pemulihan ekosistem pesisir. Lamun memiliki peran penting sebagai habitat dan sumber makanan berbagai biota laut, menyaring air, menahan abrasi pantai, serta menyerap karbon biru yang berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, diperkenalkan pula pemanfaatan serasah lamun yang telah mengering menjadi berbagai produk kreatif dan bernilai ekonomi hasil inovasi pemuda Kabupaten Bintan.

“Saya serahkan ini ya. Terimakasih sudah peduli sama laut kita” ucap Selvi singkat ketika menyerahkan simbolis kepada Komunitas Ksatria Lamun yang turut andil dalam kegiatan tersebut.

Tak berhenti di situ, sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian satwa laut yang dilindungi, Istri Wapres RI bersama rombongan juga melakukan pelepasan tukik penyu sisik (eretmochelys imbricata) ke habitat alaminya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peluang hidup penyu di alam liar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Dalam momentum ini, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan, Hafizha Rahmadhani, yang turut mendampingi Istri orang nomor dua di Indonesia tersebut. Hafizha juga sempat mendampingi seluruh rombongan SERUNI Kabinet Merah Putih untuk melihat produk UMKM mulai dari kuliner hingga fashion.

” Kebahagiaan tersendiri Ibu Selvi hadir bersama SERUNI KMP. Anak-anak kita juga dilibatkan dalam kegiatan yang penuh manfaat ini. Harapan kita semua pastinya kelestarian alam, terutama wilayaj pesisir dan laut bisa terus terjaga dari generasi ke generasi,” kata Hafizha usai kegiatan.

Selain aksi konservasi, Selvi Gibran Rakabuming bersama Ernawati Trenggono menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di Kabupaten Bintan, yaitu :
1. 1 unit Keramba Jaring Apung (KJA) kepada Koperasi Marine Agri Sejahtera
2. 8.000 ekor benih ikan bawal bintang beserta sarana KJA kepada Koperasi Marine Agri Sejahtera
3. 3.000 ekor benih kakap putih kepada Pokdakan Teluk Kerapu
4. 3.000 ekor benih kakap putih kepada Pokdakan Tanjung Darat Mandiri
5. 20 paket alat penangkap ikan (bubu ikan) kepada KUB Nelayan Bawal Putih
6. 6 unit perangkat internet Starlink untuk SDN 004 Bintan, SDN 008 Bintan, SMPN 20 Bintan, SDN 005 Teluk Sebong, SMPN 22 Mapur, dan SDN 009 Teluk Sebong guna mendukung pemerataan akses internet dan pembelajaran digital.

Melalui kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, diharapkan semangat menjaga kelestarian lingkungan dapat terus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak. Di sisi lain, berbagai bantuan yang disalurkan diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bintan.

BAROMETERRAKYAT.COM,TANJUNGPINANG— Pulau Penyengat menjadi lokasi pelaksanaan puncak Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026.

Fesmed sendiri merupakan agenda tahunan AJI Indonesia yang menjadi ruang bagi insan pers dari seluruh penjuru negeri untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memperkuat peran jurnalisme di tengah tantangan zaman.

Pada 2026, AJI Indonesia mempercayakan tuan rumah penyelenggaraan kepada AJI Tanjungpinang dan AJI Batam.

AJI memilih pulau bersejarah ini bukan tanpa alasan, sebab Penyengat menyimpan nilai sejarah dan warisan intelektual besar bagi perkembangan peradaban Melayu dan bangsa Indonesia.

Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, menegaskan Pulau Penyengat bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Pulau ini dahulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga yang wilayah kekuasaannya membentang dari Riau, Lingga, Johor, Pahang, hingga Singapura.

“Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Dari pulau kecil inilah lahir banyak pemikiran besar yang menjadi fondasi kebudayaan Melayu sekaligus turut membentuk perkembangan bahasa Indonesia,” kata Sutana.

*Jejak Rusydiah Klub dan Akar Tradisi Pers*

Di jantung Tanjungpinang, Pulau Penyengat menyimpan warisan intelektual yang jarang disorot publik luas. Pada 1895, masyarakat Penyengat mendirikan Rusydiah Klub — embrio perkumpulan ilmu pengetahuan yang meletakkan akar tradisi berpikir kritis dan menjadi cikal bakal pers di Kepulauan Riau.

Sutana menjelaskan bahwa pelaksanaan Fesmed di Pulau Penyengat menegaskan kembali bahwa pers adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi ilmu pengetahuan dan kemerdekaan berpikir.

Rusydiah Klub sendiri dikenal sebagai organisasi intelektual pertama di Nusantara yang memelopori tradisi menulis dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan Melayu.

“Sehingga pelaksanaan Fesmed di Penyengat kami menyebutnya sebagai pertemuan antara sejarah dan masa depan pers Indonesia,” tuturnya.

*Dua Agenda Utama: FGD dan Sarasehan AJI Se-Indonesia*

Panitia memfokuskan pelaksanaan Fesmed di Pulau Penyengat pada dua agenda utama, yakni Focus Group Discussion (FGD) dan sarasehan AJI Kota se-Indonesia. Dua kegiatan tersebut berlangsung pada 21 September 2026.

Sutana menjelaskan, FGD ini bertujuan merumuskan gagasan dan rekomendasi bersama. AJI melibatkan insan pers, organisasi non-pemerintah, hingga pemerintah daerah untuk mendorong Pulau Penyengat menjadi Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Pengusul mendasarkan pengajuan ini pada kekayaan warisan benda di Penyengat, seperti situs, bangunan, dan struktur bersejarah, serta warisan tak benda seperti pantun dan Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji, pahlawan nasional yang lahir dan berkarya di pulau tersebut.

FGD ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, UNESCO, kalangan akademisi, budayawan, sejarawan, serta Balai Pelestarian Sejarah.
Warisan Raja Ali Haji, Fondasi Bahasa Indonesia

Sosok Raja Ali Haji menjadi salah satu alasan kuat di balik dorongan status warisan dunia ini. Melalui karya-karya monumentalnya — Gurindam Dua Belas, Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikenal sebagai kamus bahasa Melayu modern pertama, serta Tuhfat al-Nafis — Raja Ali Haji memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia.

Rekam jejak inilah yang menjadi salah satu justifikasi utama mengapa Penyengat layak diperjuangkan sebagai warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat alasan AJI menempatkan pulau ini sebagai tuan rumah sarasehan puncak Fesmed Selat Malaka 2026.

*Rangkaian Fesmed Selat Malaka 2026*
Panitia akan memulai rangkaian Fesmed Selat Malaka 2026 pada 19 September 2026.

Rangkaian pembukaan akan berlangsung di Kampus Politeknik Negeri Batam, dilanjutkan dengan sejumlah agenda workshop.

Pada 20 September 2026, panitia melanjutkan kegiatan dengan workshop yang juga berlangsung di Poltek Batam.
Sekitar 300 jurnalis se-Indonesia akan menghadiri Fesmed Selat Malaka 2026, dengan mengusung tema besar Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara.

Untuk memperkuat sinergi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mendukung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Instruksi tersebut disampaikan dalam momentum pelantikan pengurus nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerjasama antara ABPEDNAS dan SMSI di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara kejaksaan dan perusahaan media memiliki peran strategis

Dalam meningkatkan transparansi, serta penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat desa.

“Pesan saya, seluruh jajaran Kejati dan Kejari wajib menjalin silaturahmi serta kemitraan dengan SMSI di wilayah masing-masing,” ujar Kejagung RI dihadapan wartawan.

Ia menilai SMSI sebagai garda terdepan dalam mendukung publikasi program Jaga Desa yang digagas Kejaksaan Agung RI.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan edukasi hukum kepada pemerintah desa semakin kuat, sehingga mampu mencegah penyimpangan penggunaan dana desa

Agar kedepan bisa memperkuat tata kelola pemerintahan desa, yang transparan dan akuntabel.

Kerjasama antara ABPEDNAS dan SMSI juga akan melahirkan Pokja News Room Jaga Desa di berbagai daerah

Guna memperkuat pengawasan pembangunan desa, bersama aparat penegak hukum dan masyarakat”,tutupnya

JAKARTA – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Dato’ Aneng, menerima Anugerah Tokoh Inspiratif SMSI 2026 dalam Malam Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6) malam.

Penghargaan tingkat nasional tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan Dato’ Aneng yang dinilai berhasil mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus membangun kemitraan yang harmonis dengan insan pers sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Penghargaan diserahkan di hadapan sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi pers, kepala daerah, serta pengurus SMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan Anugerah SMSI merupakan bentuk penghormatan insan pers kepada tokoh pemerintah maupun masyarakat yang dinilai memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers dan pembangunan bangsa.

“Anugerah SMSI merupakan apresiasi masyarakat Indonesia kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang ikut menjaga kemerdekaan pers di seluruh Tanah Air,” ujar Firdaus.

Ia menjelaskan, proses penetapan penerima penghargaan dilakukan secara ketat. Dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, diseleksi menjadi 32 kandidat. Selanjutnya, dewan juri yang dipimpin Prof. Topik Kurniawan dengan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yudi Krisnandi, menetapkan 16 tokoh sebagai penerima Anugerah SMSI 2026.

Firdaus juga mengungkapkan, dari 16 penerima penghargaan tersebut akan dipilih tiga tokoh sebagai nominasi penerima Pin Emas SMSI yang dijadwalkan diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Dalam kesempatan itu, Firdaus mengingatkan seluruh anggota SMSI yang menaungi lebih dari 3.181 perusahaan media siber agar terus menjaga integritas, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat.

“Apa yang ditulis tidak akan pernah hilang. Karena itu, lebih baik memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar. Wartawan adalah jalan dakwah, maka yang ditulis harus amar makruf,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa. Menurut dia, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers telah menjadi perekat yang menyatukan keberagaman Indonesia.

“Pers tidak sekadar profesi, tetapi bagian dari ikhtiar besar menjaga Indonesia. Pers harus kritis, objektif, dan konstruktif,” ujarnya.

Komaruddin menambahkan, di tengah derasnya arus informasi digital, media massa dituntut tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik yang sehat melalui pemberitaan yang berkualitas, berimbang, dan solutif.

Bagi Dato’ Aneng, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan yang dibangunnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Raja Bayu, Anambas mencatat berbagai capaian penting meski menghadapi tantangan sebagai daerah kepulauan terluar.

Pada 2025, perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas tumbuh 15,54 persen, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di berbagai sektor.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Anambas juga memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak serta penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 94,66 dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah daerah juga terus memperkuat sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis di RSUD Anambas guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai kabupaten yang memiliki lebih dari 250 pulau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya memastikan setiap wilayah memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Komitmen tersebut turut mengantarkan Anambas meraih Apresiasi Daerah Berkomitmen dalam Implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026.

Selain itu, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan konektivitas melalui pembukaan akses transportasi udara yang lebih memadai agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi Anambas semakin terhubung dengan daerah lain di Kepulauan Riau maupun kawasan sekitarnya.

Daftar Penerima Anugerah SMSI 2026

Pada Malam Anugerah SMSI 2026, penghargaan diberikan kepada 16 tokoh dari berbagai daerah dan bidang pengabdian.

Kategori Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia diberikan kepada Menteri Ekonomi Kreatif RI Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T.

Kategori Spirit Pers Indonesia diberikan kepada Andra Soni, S.M., M.AP., Gubernur Banten.

Kategori Sahabat Pers Indonesia diberikan kepada Hj. Raden Dewi Setiani, S.Sos., M.A. (Bupati Pandeglang), Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. (Bupati Serang), Dr. H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A.P., M.M. (Ketua DPRD Kabupaten Serang), H. Muhammad Yamin HR., S.Far., Apt., M.M. (Wali Kota Banjarmasin), H. Hendri Arnis, BSBA (Wali Kota Padang Panjang), Syarwani, S.Pd., M.Si. (Bupati Bulungan), serta Sofwan Kurnia (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten).

Sementara itu, kategori Tokoh Inspiratif diberikan kepada H. Robinsar (Wali Kota Cilegon), Ingkong Ala, S.E., M.Si. (Wakil Gubernur Kalimantan Utara), Dra. Umi Sjarifah, S.H. (Pemimpin Redaksi Sudutpandang.id), Marianus Yono Jehanu (Kepala Desa Batu Cermin, Labuan Bajo), Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H. (Bupati Solok), Dato’ Aneng (Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas), serta Muhammad Nasir, S.IP., M.PA. (Sekretaris Daerah Aceh).

BAROMETERRAKYAT.COM,JAKARTA – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung Mahkamah Agung (MA), Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tambahnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.
Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi.