Forum ini mempertemukan jurnalis dan aktivis di berbagai daerah tertuama dari lokasi utama karhutla yaitu Kalimantan dan Pekanbaru. Perwakilan masyarakat adat serta organisasi lingkungan untuk membahas hubungan antara karhutla, tata kelola lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah hingga dampak kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar mengatakan, kegiatan yang merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur serta Trend Asia ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026.

Salah satu persoalan yang akan dikritisi adalah kecenderungan menempatkan masyarakat adat dan petani tradisional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hanya karena praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal, praktik perladangan tradisional masyarakat adat dalam skala terbatas dan terkendali dinilai memiliki karakter berbeda dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi bagian dari latar belakang diskusi menunjukkan, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas (hotspot) di Indonesia dengan luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Yang menjadi perhatian, data tersebut menunjukkan keberadaan hotspot di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan.

Dalam data yang dikutip dalam bahan diskusi, sebanyak 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, sementara 7.880 hotspot berada di kawasan konsesi pertambangan dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan konsesi, tata kelola hutan dan lahan, serta sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Di sisi lain, masyarakat adat Dayak dan petani tradisional masih menghadapi tekanan akibat kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Diskusi juga akan menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla, termasuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla.

Persoalan lain yang akan dibahas adalah keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, seperti pembuatan sekat api dan mengikuti kearifan lokal.

Kebijakan tersebut kini kembali menjadi perdebatan seiring adanya dorongan agar regulasi tersebut dicabut. Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara Persoalan karhutla juga tidak berhenti di batas wilayah Indonesia. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah Sumatera maupun Papua dapat menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

Karena itu, forum tersebut juga akan mengangkat isu kabut asap sebagai persoalan lintas batas di Asia Tenggara.
Pembahasan akan mencakup tanggung jawab korporasi, tata kelola lahan, alur perdagangan dan ekspor-impor, serta sejauh mana komitmen antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap yang terus berulang.

Dalam forum tersebut, karhutla akan ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan gambut, deforestasi, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, lemahnya pengawasan kawasan konsesi serta kebijakan pengelolaan lahan.

Jurnalis Didorong Tak Asal Menyalahkan Peladang Adat

Selain persoalan kebijakan dan lingkungan, diskusi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran media dalam memberitakan karhutla. Jurnalis didorong untuk membedakan secara jelas antara pembukaan lahan tradisional berskala kecil dengan pembukaan lahan dan kebakaran berskala industri. Peliputan juga diharapkan tidak berhenti pada informasi mengenai titik api, tetapi menelusuri lokasi kebakaran, status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut.

Data yang terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak dan prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam peliputan karhutla.

“Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” menjadi salah satu pesan utama yang akan dibawa dalam forum tersebut. Karena itu, jurnalis didorong untuk menelusuri api dan bentang lahannya, membuka data konsesi kepada publik, serta menagih tanggung jawab korporasi dan negara terhadap pencegahan, penanganan dan pemulihan lingkungan.

Forum ini juga diharapkan memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat serta menghasilkan rekomendasi bersama untuk mendorong pemberitaan yang lebih adil dan kebijakan pengelolaan karhutla yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat.

Diskusi publik akan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 pukul 10.00-12.00 WIB di Politeknik Negeri Batam dan terbuka untuk umum.

Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului perwakilan masyarakat adat Mahakam Ulu, serta Alfa Arifia dari Trend Asia. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay.

BR.TANJUNGPINANG– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang siap menyambut kedatangan delegasi AJI dari berbagai kota di Indonesia dalam rangkaian puncak Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 di Tanjungpinang, Senin, 21 September 2026.
‎
‎Hari ke-3 menjadi puncak sekaligus penutup pelaksanaan Fesmed Selat Malaka 2026 dengan gelaran kegiatan sarasehan bersama pengurus AJI Indonesia dan perwakilan AJI Kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Sarasehan akan digelar di Gedung Lrmbaga Ada Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau.
‎
Namun demikian, ‎sebelum kegiatan sarasehan, delegasi dan peserta juga akan mengikuti napak tilas sejarah Pulau Penyengat.

Kegiatan ini menjadi bagian yang tak kalah penting dalam Fesmed Selat Malaka 2026 karena Pulau Penyengat tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki jejak sejarah, kebudayaan, intelektual dan literasi Melayu yang kuat.
‎
‎Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, mengatakan melalui rangkaian kegiatan tersebut, para delegasi diharapkan dapat melihat langsung berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan kebudayaan Melayu.
‎
‎Selama berada di Pulau Penyengat, delegasi dan peserta tidak sekadar berkunjung. Panitia mendorong setiap peserta menuliskan cerita perjalanan mereka selama mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di pulau tersebut, termasuk situs dan bangunan ikonik yang masih terawat dan terjaga hingga sekarang.
‎
‎“Dengan demikian, kegiatan napak tilas diharapkan dapat melahirkan berbagai perspektif dan karya jurnalistik yang memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat lebih luas,” kata Sutana.
‎
‎Menurutnya, keterlibatan jurnalis dari berbagai daerah dalam napak tilas tersebut diharapkan dapat membuka perspektif yang lebih luas mengenai Pulau Penyengat. Pengalaman para peserta nantinya dapat dituangkan dalam berbagai bentuk karya jurnalistik, sehingga cerita mengenai sejarah dan kebudayaan pulau tersebut tidak berhenti pada kegiatan Fesmed.
‎
‎Pemilihan Pulau Penyengat sebagai lokasi puncak Fesmed Selat Malaka 2026 juga memiliki kaitan dengan sejarah pemikiran dan tradisi intelektual Melayu.
‎
‎Lewat penyelenggaraan Fesmed di Pulau Penyengat, AJI berupaya menghubungkan jejak sejarah pemikiran Melayu dengan agenda pers masa kini. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong perhatian yang lebih luas terhadap warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas bahasa dan intelektual bangsa.
‎
‎Sejarah Pulau Penyengat pun diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi dapat menjadi sumber refleksi bagi pers Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan jurnalistik di masa depan.
‎
‎Dalam napak tilas tersebut, peserta akan diperkenalkan dengan sejumlah situs dan bangunan bersejarah yang berada di Pulau Penyengat.
‎
‎Di antaranya Masjid Raya Sultan Riau yang menjadi salah satu ikon utama pulau dengan arsitekturnya yang khas. Bangunan tersebut juga dikenal dengan penggunaan putih telur dalam campuran bahan bangunannya.
‎
‎Selanjutnya, terdapat Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir pahlawan nasional dan pejuang Melayu.
‎
‎Peserta juga akan mengunjungi Kompleks Makam Raja Ali Haji dan Engku Puteri Raja Hamidah. Raja Ali Haji dikenal sebagai sastrawan dan intelektual Melayu yang melahirkan karya Gurindam Dua Belas, sementara Engku Puteri Raja Hamidah merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Melayu.
‎
‎Selain itu, terdapat Kompleks Makam Raja Abdurrahman atau Yang Dipertuan Muda VII, Kompleks Istana Kantor yang merupakan bekas bangunan kantor sekaligus tempat kediaman resmi para raja atau Yang Dipertuan Muda, serta Perigi Sulu dan Perigi Tua yang merupakan sumur bersejarah peninggalan masa lalu.
‎
‎Rangkaian napak tilas juga mencakup Istana Tengku Bilik, bangunan bersejarah yang berkaitan dengan kediaman keluarga kerajaan.
‎
‎Melalui kunjungan ke berbagai situs tersebut, para delegasi tidak hanya diajak melihat peninggalan sejarah secara langsung, tetapi juga menggali cerita, konteks dan nilai yang terkandung di balik setiap tempat.
‎
‎Karya-karya yang dihasilkan para peserta nantinya diharapkan ikut memperluas narasi tentang Pulau Penyengat, sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepri kepada pembaca di berbagai daerah.
‎
‎Puncak Fesmed Selat Malaka 2026 di Pulau Penyengat dengan demikian menjadi ruang pertemuan antara jurnalis dari berbagai daerah dengan sejarah dan kebudayaan Melayu.
‎
‎Bagi AJI Tanjungpinang, momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Pulau Penyengat melalui perspektif jurnalistik, sehingga warisan sejarah tidak hanya dikenang, tetapi terus diceritakan dan dibicarakan dalam konteks kehidupan pers dan masyarakat hari ini.

Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.

Modal Seorang Petarung

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.

Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.

Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.

Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

Perlu Dukungan Data Empiris

Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.

Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak, swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Membangun Institusi yang Kuat

Prabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.

Politik akomodasi

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.

Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:

“Ini bisa dilakukan.” – “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.

Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Catatan dan Harapan ke Depan

Setelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.

Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya. Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya: Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui media sosial.

Dari Kekuasaan Menuju Peradaban

Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.

Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya? Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya. (*)

BR.TANJUNGPINANG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 pada 19–21 September 2026, dan untuk pertama kalinya festival media tingkat nasional ini berlangsung di dua kota sekaligus, Batam dan Tanjungpinang.

Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia akan menghadiri kegiatan yang mengusung tema besar Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara ini, dengan Pulau Penyengat sebagai lokasi puncak sekaligus penutup rangkaian acara.

AJI Kota Batam dan AJI Kota Tanjungpinang dipercaya menjadi tuan rumah, mempertemukan pengurus AJI Indonesia, AJI Kota, hingga sejumlah NGO dalam satu rangkaian kegiatan.

Panitia memulai Fesmed Selat Malaka 2026 pada 19 September 2026 hingga 20 September 2026 di Kampus Politeknik Negeri Batam.

Memasuki hari ketiga, Senin 21 September 2026, peserta bertolak ke Tanjungpinang untuk mengikuti napak tilas sejarah di Pulau Penyengat, sebelum kegiatan ditutup dengan Sarasehan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.

*Penyengat, Pulau Kecil dengan Jejak Peradaban Besar*
Ketua AJI Tanjungpinang Sutana menjelaskan, Pulau Penyengat merupakan pulau kecil yang terletak di seberang Kota Tanjungpinang dan bukan sekadar destinasi wisata sejarah, melainkan pernah menjadi pusat pemerintahan.

Peserta akan menyeberang menggunakan pompong, kapal kayu bermesin, dengan waktu tempuh singkat sekitar 10 menit.

Di pulau seluas sekitar 94 hektare itu, berdiri deretan benda cagar budaya peninggalan Kesultanan Melayu Riau-Lingga, yang wilayah kekuasaannya pada masa itu membentang hingga Riau, Lingga, Johor, Pahang, dan Singapura.

“Karena kekayaan sejarah itu, Penyengat kerap disebut sebagai pulau museum cagar budaya,” kata Sutana.
“Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Dari pulau kecil inilah lahir banyak pemikiran besar yang menjadi fondasi kebudayaan Melayu sekaligus turut membentuk perkembangan bahasa Indonesia,” tambahnya.

*Rusydiah Klub, Cikal Bakal Pers di Kepulauan Riau*
Selain kaya akan benda cagar budaya, Pulau Penyengat menyimpan warisan intelektual yang jarang disorot publik luas.

Pada 1895, masyarakat Penyengat mendirikan Rusydiah Klub, embrio perkumpulan ilmu pengetahuan yang meletakkan akar tradisi berpikir kritis dan menjadi cikal bakal pers di Kepulauan Riau. Rusydiah Klub dikenal sebagai organisasi intelektual pertama di Nusantara yang memelopori tradisi menulis dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan Melayu.

Sutana menilai kehadiran ratusan jurnalis dari berbagai daerah di lokasi bersejarah ini menjadi momentum untuk melihat kembali akar tradisi intelektual yang turut membentuk perkembangan pers di Kepulauan Riau.

“Sehingga pelaksanaan Fesmed di Penyengat kami menyebutnya sebagai pertemuan antara sejarah dan masa depan pers Indonesia,” tuturnya.

*Warisan Raja Ali Haji, Fondasi Bahasa Indonesia*
Pulau Penyengat juga menjadi tempat lahir dan dimakamkannya Raja Ali Haji, pahlawan nasional yang dikenal lewat karya sastranya, Gurindam 12.

Melalui sejumlah karya monumental — Gurindam Dua Belas, Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikenal sebagai kamus bahasa Melayu modern pertama, serta Tuhfat al-Nafis — Raja Ali Haji memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia.

Berkat pemikiran dan tulisan-tulisannya, Sumpah Pemuda 1928 menetapkan bahasa Melayu dari Pulau Penyengat sebagai bahasa nasional, cikal bakal Bahasa Indonesia yang dikenal saat ini.

“Karena jasa besar itu, Raja Ali Haji juga dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia,” sebut Sutana.

*Napak Tilas yang Melahirkan Karya Jurnalistik*
Selama berada di Pulau Penyengat, delegasi dan peserta tidak sekadar berkunjung. Panitia mendorong setiap peserta menuliskan cerita perjalanan mereka selama mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di pulau ini, termasuk situs dan bangunan ikonik yang masih terawat dan terjaga hingga sekarang.

“Dengan demikian, kegiatan napak tilas diharapkan dapat melahirkan berbagai perspektif dan karya jurnalistik yang memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat lebih luas,” kata Sutana.

*Menghubungkan Sejarah dengan Masa Depan Pers*
Lewat penyelenggaraan Fesmed Selat Malaka 2026 di Pulau Penyengat, AJI berupaya menghubungkan jejak sejarah pemikiran Melayu dengan agenda pers masa kini, sekaligus mendorong pengakuan dunia atas warisan budaya yang selama ini menjadi fondasi identitas bahasa dan intelektual bangsa.

Sejarah Pulau Penyengat pun diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, melainkan sumber refleksi bagi pers Indonesia dalam menghadapi tantangan jurnalistik di masa depan.

Tujuh Titik Cagar Budaya di Pulau Penyengat:
1. Masjid Raya Sultan Riau — ikon pulau yang terkenal karena arsitekturnya yang unik, dengan campuran bahan bangunan yang konon menggunakan putih telur.

2. Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah — tempat peristirahatan terakhir pahlawan nasional dan pejuang Melayu.

3. Kompleks Makam Raja Ali Haji dan Engku Puteri Raja Hamidah — makam sastrawan besar pencipta Gurindam Dua Belas serta permaisuri kerajaan.

4. Kompleks Makam Raja Abdurrahman (Yang Dipertuan Muda VII) — makam penguasa Riau-Lingga abad ke-19.

5. Kompleks Istana Kantor — bekas bangunan kantor sekaligus tempat kediaman resmi para raja atau Yang Dipertuan Muda.

6. Perigi Sulu dan Perigi Tua — sumur bersejarah peninggalan masa lalu yang menjadi sumber air penting bagi penduduk setempat.

7. Istana Tengku Bilik — bangunan bersejarah kediaman keluarga kerajaan.

Tentang AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang berdiri pada 7 Agustus 1994. AJI lahir dari semangat memperjuangkan kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Hingga kini, AJI tetap aktif melakukan advokasi kebebasan pers, peningkatan kapasitas jurnalis, perlindungan terhadap hak-hak pekerja media, serta perjuangan hak publik atas informasi.

Tentang AJI Kota Batam

AJI Kota Batam berdiri pada 28 November 2008 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kapasitas jurnalis, dan mengembangkan literasi media di wilayah perbatasan. Anggotanya berasal dari Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Tentang AJI Kota Tanjungpinang

AJI Kota Tanjungpinang berdiri pada 24 November 2017 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kompetensi jurnalis, serta mengawal hak publik atas informasi di Kepulauan Riau. Anggotanya berasal dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah pada Rabu siang Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memaparkan kesiapan menjadi pelaksana HPN 2027.

Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Abdul Manan. Ia mengatakan Dewan Pers belum membuat keputusan akhir terkait HPN 2027.

Menurutnya, pertemuan tadi siang itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan dari PWI soal aspirasi konstituen DP yang lain. Sebab, PWI tidak datang dalam pertemuan membahas soal HPN ini sebelumnya. Dari penjelasan tadi siang, PWI masih merasa bahwa organisasinya adalah lembaga yang berhak menjadi penanggungjawab dan penyelenggara karena HPN itu ada kaitan erat dengan sejarah organisasi ini. Namun dalam pelaksanaannya akan melibatkan konstituen DP lainnya.

“Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP,” ujar Abdul Manan.

Ditambahkan Abdul Manan, disebutkan, tentu saja bisa dimengerti jika PWI soal HPN ini inginnya seperti status quo, yaitu seperti selama ini terjadi. Namun di sisi lain, konstituen menginginkan ada perubahan karena pelaksanaan HPN ini masih tidak sesuai harapan sebagian besar konstituen DP.

Selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh agenda satu organisasi wartawan dan ini menimbulkan keengganan konstituen DP lainnya untuk terlibat memperingati HPN.

Memang tidak mudah mengubah praktik HPN yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, itu akan mengurangi makna dari HPN. PWI masih menilai Kepres HPN itu seperti menjadi basis bagi organisasi insan pers itu, untuk menjadi penanggungjawab dan penyelenggara HPN. Padahal kalau kita lihat isinya, keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai hari pers nasional. Tapi kepres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya.

Melihat situasi seperti ini, salah satu anggota DP mengusulkan agar segera ada revisi keppres HPN ini.

“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya,” tambahnya.

Setelah pertemuan dengan konstituen selain PWI, barulah Dewan Pers akan membuat keputusan akhir soal ini melalui rapat pleno. Tentu sikap DP akan berusaha membuat putusan terbaik bagi komunitas pers, mempertimbangkan semua kepentingan konstituen DP yang memang punya aspirasi beragam soal pelaksanaan HPN.

“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegas Abdul Manan.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.

Pernyataan Niken kembali menegaskan bahwa pertemuan Dewan Pers dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan mengenai penetapan pelaksana HPN 2027.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

*AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen*

Keterangan dari unsur Dewan Pers tersebut diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

Dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyatakan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

*SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung*

Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat pleno tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Untuk menangkal Hoaks yang berkembang, Makali Kumar sebagai Sekretaris Jenderal SMSI menyampaikan, untuk seluruh elemen bersabar menunggu keputusan Dewan Pers.

“Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” katanya

Ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) apakah usulan SMSI untuk menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat belum adanya keputusan resmi Dewan Pers, Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang memberikan dukungan.

“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang bagi seluruh konstituen untuk menyampaikan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan akhir mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum terdapat keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas HPN 2027. Forum tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut. (*)

Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman, S.H, A. Ks, S.Sos, M.Si
( Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif / Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI Pusat).

Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.

Realitas hari ini menyajikan paradoks yang menarik: di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar memberikan jalan bagi ekspresi publik; namun di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil itu sendiri.

Simak saja kegaduhan sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026 lalu. Jagat maya mendadak riuh oleh orkestrasi para pendengung (buzzer) bayaran dan media pembuat narasi instan.

Mereka mengamplifikasi isu secara masif, melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total. Narasi panas membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.

Namun, di tengah simulakra dan hiruk-pikuk hoaks tersebut, sebuah gerakan tandingan yang waras lahir dari rahim pers nasional.

Ketika dunia maya dihujani disinformasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)—sebagai salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah nakhoda Prof. Dr. Komaruddin Hidayat—mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik.

Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian publik ke sebuah agenda subtansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial tersebut memunculkan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum yang merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi, institusi pers justru sedang memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit yang paling elementer: pedesaan.

Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak.

Sehingga suasana kebatinan tersebut tidak mengurangi semangat pengurus dan anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Mengingat misi kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Jakarta tetap tegar dan aman.

Agenda strategis yang turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi institusional yang profetik.

Pertama, melawan disinformasi.
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, memastikan publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif.

Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput guna mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.

Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan desa. Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini.

BR.JAKARTA — Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) SMSI untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus.

Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi

“Rusuh Agustus Jilid II”, meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber.

Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi.

Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis.

BR.JAKARTA – Perkembangan teknologi digital menuntut dunia jurnalistik beradaptasi lebih cepat. Jurnalis tidak lagi cukup hanya menguasai satu keterampilan, tetapi dituntut mampu mengolah informasi dalam berbagai format, melakukan verifikasi secara ketat, hingga memahami perilaku audiens di ruang digital.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Diskusi Panel Pengembangan Kompetensi Jurnalistik LPP RRI yang digelar pada 21 Agustus 2026.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan ekosistem media siber nasional untuk menghadapi tantangan disinformasi sekaligus menjaga ruang publik yang sehat.

Menurut Firdaus, konvergensi antara media penyiaran publik dan media siber menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan informasi di Indonesia.

Jurnalis Dituntut Kuasai Banyak Keterampilan

Era digital membuat pekerjaan jurnalistik semakin kompleks. Jurnalis RRI maupun wartawan media siber dituntut tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga menguasai produksi audio, video, fotografi, pengolahan data, serta teknologi peliputan bergerak.

Firdaus menyebut terdapat sejumlah kompetensi penting yang harus diperkuat.

Pertama, etika jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sertifikasi kompetensi dinilai penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan profesional, menjaga independensi, integritas, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, Mobile Journalism (MoJo). Wartawan perlu menguasai teknologi peliputan menggunakan perangkat bergerak, mulai dari pengambilan foto, perekaman audio berkualitas hingga produksi video berita menggunakan smartphone.

Ketiga, fact-checking atau kemampuan verifikasi. Jurnalis dituntut mampu memeriksa data, menggunakan perangkat investigasi digital dan memastikan informasi yang disebarkan kepada publik terbebas dari hoaks maupun manipulasi.

Keempat, digital analytics dan GEO. Kemampuan membaca perilaku audiens serta mengoptimalkan distribusi berita di ekosistem digital menjadi bagian penting dari kompetensi jurnalistik modern.

Namun, Firdaus mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik.

“Kolaborasi RRI dan SMSI menjadi kunci penjaga kebenaran atau truth enforcer nasional,” kata Firdaus.

RRI dan SMSI Dinilai Memiliki Peran Strategis

RRI memiliki posisi sebagai lembaga penyiaran publik berbasis audio dan multiplatform dengan jangkauan hingga berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan.

Sementara SMSI merupakan konstituen Dewan Pers yang menaungi ribuan perusahaan media siber terbesar yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Keduanya dinilai memiliki kekuatan yang saling melengkapi. RRI memiliki jaringan penyiaran publik, sedangkan SMSI memiliki jaringan media siber yang kuat di tingkat daerah.

Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pemberitaan dari daerah.

Dorong UKW dan Kolaborasi Newsroom

Dalam pemaparannya, Firdaus menyampaikan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan RRI bersama SMSI.

Di antaranya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan bagi wartawan media anggota SMSI, mencetak penguji UKW melalui Training of Trainer (ToT), serta menyusun dan memperbarui materi UKW sesuai perkembangan kebutuhan jurnalistik.

Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada penguatan newsroom RRI dan SMSI.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi wartawan, tetapi juga memperkuat distribusi informasi pembangunan dan mengangkat potensi serta aspirasi masyarakat daerah ke panggung penyiaran publik nasional.

Media Siber dan Penyiaran Publik Harus Bersinergi

Firdaus menilai tantangan media ke depan bukan sekadar persaingan mendapatkan perhatian audiens, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terverifikasi dan berkualitas di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Karena itu, kolaborasi antara media penyiaran publik dan media siber dianggap penting untuk membangun ekosistem informasi nasional yang sehat.

“Pers yang kuat lahir dari jurnalis yang kompeten dan perusahaan media yang sehat. Kolaborasi LPP RRI dan SMSI adalah kunci utama menjaga kedaulatan informasi serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Firdaus.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas jurnalis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

BR.BINTAN – Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam komitmen menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta meningkatkan layanan kesehatan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Batam, Rabu malam (12/8), Kabupaten Bintan berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dengan mendapat peringkat Terbaik III kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri serta Terbaik III kategori Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di bidang Layanan Kesehatan.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp. 2 Miliar dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan dan insentif itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap keseriusan daerah untuk menjalankan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Menurutnya, kriteria penilaian pada setiap batch disesuaikan dengan arahan serta program unggulan Presiden seperti kebersihan, layanan kesehatan, perumahan, dan beberapa kriteria lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti yang mewakili Bupati Bintan, Roby Kurniawan menuturkan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Pusat tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa berbagai langkah dan program yang dilakukan Pemkab Bintan dalam menjaga kebersihan serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah. Pemkab Bintan kembali mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder,” tutupnya usai menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

BR.BINTAN – Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti didampingi Sekda Bintan, Ronny Kartika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Mendagri RI, Tito Karnavian dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari di Aula Balairungsari BP Batam, Kota Batam, Rabu (12/8).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan pentingnya sinergisitas antar Forkompimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah sehingga kepercayaan publik dan kondisi ekonomi dapat terus terjaga. Ia juga menyampaikan pentingnya daerah untuk menjaga inflasi, dan juga fokus dalam percepatan penurunan stunting ditengah-tengah masyarakat.

Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan diselenggarakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung percepatan program strategis nasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen dalam menjalankan langkah nyata guna memastikan arah pembangunan daerah bisa selaras dengan prioritas nasional. Menurutnya, melalui kegiatan Rakor Regional ini, Pemkab Bintan berharap kolaborasi antar-lembaga dan antar-daerah dapat semakin solid, sehingga program prioritas pemerintah dapat diimplementasikan secara maksimal.

‎”Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Penyelarasan kebijakan ini sangat penting, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maupun dalam merawat stabilitas Kamtibmas agar iklim investasi dan aktivitas masyarakat tetap terjaga dan kondusif,” tutupnya.