Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri PERADI PROFESIONAL, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang juga diamini oleh Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Menurut Prof. Latif, menghadapi era globalisasi dan kompleksitas hukum modern, transformasi paradigma advokat tidak bisa hanya menyentuh satu sisi. Harus ada pendekatan simbiotik antara hulu (pendidikan) dan hilir (pengawasan). Karena itu, kurikulum PPA dan pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen harus dikonstruksikan secara serius untuk menjawab tantangan zaman.

Sistem magang klinis yang ketat juga menjadi perhatian. Calon advokat harus dibimbing oleh mentor yang memiliki rekam jejak integritas yang bersih, dan proses magang diawasi secara substantif.

Di sisi hilir, Prof. Latif menilai pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen sebagai solusi paling mendesak di tengah kondisi organisasi advokat yang terfragmentasi (multi-bar). Dewan ini dapat menjadi pengawas lintas organisasi sehingga tidak ada lagi advokat bermasalah yang berpindah organisasi untuk menghindari sanksi etik.

Dewan tersebut, menurutnya, sebaiknya diisi kombinasi advokat senior, akademisi hukum dan tokoh masyarakat guna menjaga obyektivitas dan mencegah budaya melindungi korps secara berlebihan. Bahkan, dewan ini dapat berfungsi memberikan verifikasi etik sebelum tindakan pro-justitia terhadap advokat, sebagai bentuk perlindungan profesi dari potensi kriminalisasi.

Prof. Latif menegaskan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini mensejajarkan advokat dengan polisi, jaksa, dan hakim, namun dengan karakter independensi di luar struktur kekuasaan negara.

Namun dalam praktik, transformasi menuju officium nobile menghadapi tantangan kompleks. Fragmentasi organisasi memicu standar ganda dalam rekrutmen, ujian, dan penegakan kode etik. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lain, sehingga sanksi etik kehilangan kewibawaannya.

Tekanan industri jasa hukum yang kompetitif juga mendorong komersialisasi, menggeser kewajiban pro bono dan nilai kemanusiaan dalam pembelaan hukum. Di sisi lain, batasan hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat kerap menimbulkan tafsir abu-abu antara tindakan profesi dengan itikad baik dan dugaan perintangan penyidikan.

Menurut Prof. Latif, akar persoalan degradasi martabat profesi adalah kurangnya internalisasi filsafat hukum dan etika sejak pendidikan. Dampaknya, citra advokat di mata publik kerap tereduksi menjadi “makelar kasus”. Lemahnya sistem pengawasan terpadu antar penegak hukum semakin menyulitkan advokat menjaga independensi di hadapan kekuasaan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile bukan hanya wacana normatif, tetapi kebutuhan filosofis dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kurikulum pendidikan menjadi solusi jangka panjang untuk melahirkan generasi advokat yang bermoral dan profesional, sementara Dewan Pengawas Advokat Independen menjadi solusi mendesak untuk memperkuat penegakan etik dan perlindungan profesi.

Ia mengkritisi bahwa PPA tidak boleh lagi sekadar menjadi “kursus kilat” untuk lulus ujian. Kurikulum harus bertransformasi dengan fokus pada internalisasi filsafat hukum dan etika profesi melalui studi kasus dilema etik nyata di lapangan. Etika tidak boleh hanya dihafal sebagai pasal, tetapi dipahami sebagai jiwa profesi.

Selain itu, kurikulum wajib memuat literasi teknologi dan globalisasi, termasuk hukum siber, transaksi lintas batas, dan kecerdasan buatan. Advokat masa depan, menurutnya, harus mampu bersaing secara internasional tanpa kehilangan integritas moral. Kemahiran mediasi dan restorative justice juga harus diperkuat, agar advokat tidak lagi bermental “tukang berkelahi di pengadilan”, melainkan menjadi penyelesai masalah yang bermartabat.

BAROMETERRAKYAT.COM,JAKARTA- Langkah-langkah wisatawan bergema di atas batu-batu tua di kawasan Kota Tua Jakarta. Di tengah terik matahari siang itu, pelataran luas di depan Museum Fatahillah dipenuhi pengunjung yang datang dari berbagai penjuru.

Sebagian bersepeda ontel warna-warni, sebagian lagi sibuk berburu foto di antara bangunan tua bergaya kolonial yang berdiri sejak ratusan tahun lalu.

Di antara keramaian itu, rombongan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau tampak berjalan santai menyusuri sudut-sudut sejarah Batavia lama.

Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Banten yang berlangsung pada 9 Februari 2026 lalu.

Rombongan dipimpin Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya, didampingi Wakil Ketua SMSI Kepri Anwar Saleh Harahap, Sekretaris SMSI Kepri Zabur Anjasfianto, Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman, serta pengurus Sarah Melina dan Nov Iwandra.

Turut bergabung pula Ketua SMSI Batam Indra Helmi bersama pengurus SMSI Batam yakni Sandra Satria Bud, Fajri, dan Deka Hartati.

Bagi para pengurus organisasi perusahaan media siber itu, perjalanan ke Kota Tua bukan sekadar wisata singkat, tetapi juga kesempatan menyentuh langsung jejak sejarah yang membentuk wajah Jakarta hari ini.

Bangunan megah Museum Fatahillah menjadi salah satu tujuan utama rombongan. Gedung yang dibangun pada tahun 1707 ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia, pusat pemerintahan Hindia Belanda pada masa kolonial.

Kini bangunan tersebut menyimpan berbagai koleksi sejarah Jakarta, mulai dari peta kuno Batavia, artefak kolonial, hingga lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat tempo dulu.

Rombongan SMSI Kepri menyusuri ruangan demi ruangan museum hingga akhirnya tiba di bagian bawah bangunan, ruang penjara kolonial Belanda.

Ruangan itu sempit dengan tembok tebal dan suasana yang lembap. Dahulu tempat ini digunakan untuk menahan para tahanan pada masa penjajahan.

“Melihat langsung tempat seperti ini memberi perspektif berbeda. Kita tidak hanya membaca sejarah, tetapi juga merasakan atmosfernya,” ujar Rinaldi Samjaya.

Menurutnya, memahami sejarah merupakan hal penting bagi insan pers.

“Seorang wartawan tidak hanya menulis peristiwa hari ini, tetapi juga perlu memahami perjalanan masa lalu. Dengan begitu tulisan yang dihasilkan memiliki konteks dan perspektif yang lebih luas,” katanya.

Di luar museum, suasana jauh lebih riuh. Puluhan sepeda ontel warna-warni berjejer di pelataran. Wisatawan menyewanya lengkap dengan topi lebar bergaya kolonial untuk berkeliling plaza.

Di sudut lain, seorang perempuan berkostum Noni Belanda dengan gaun putih mencolok menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin berfoto.

Tak jauh dari situ, seniman jalanan dengan kostum manusia emas, berdiri seperti patung hidup. Sesekali ia bergerak ketika wisatawan memberikan uang tip.

Cosplayer bertema pahlawan nasional dan tokoh kolonial juga menambah semarak suasana. Anak-anak tampak riang menaiki meriam peninggalan masa kolonial, sementara orang tua sibuk mengabadikan momen dengan ponsel.

Kawasan Kota Tua memang telah lama menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di Jakarta. Area seluas sekitar 1,3 kilometer persegi ini merupakan pusat pemerintahan Batavia pada abad ke-17 hingga abad ke-19.

Kini puluhan bangunan berarsitektur kolonial masih berdiri kokoh dan difungsikan sebagai museum, galeri seni, hingga ruang publik.

Bagi Rinaldi, kawasan seperti Kota Tua memiliki nilai penting bagi generasi muda dan juga insan pers.

“Kota Tua bukan hanya tempat wisata, tetapi ruang belajar sejarah. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa ini terbentuk dari masa ke masa,” ujarnya.

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta modern yang terus berkembang, Kota Tua tetap berdiri sebagai saksi perjalanan panjang kota ini, dari Batavia hingga menjadi ibu kota Indonesia.

Dan di pelataran luas depan museum itu, langkah para pengunjung terus berdatangan.

Seolah menegaskan bahwa cerita lama Batavia tidak pernah benar-benar usang,ia selalu menemukan cara untuk diceritakan kembali.

BAROMETERRAKYAT COM,JAKARTA— Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program Ekspedisi Masjid Indonesia (EMI) sebagai bagian dari upaya pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Program ini menghadirkan ribuan masjid sebagai tempat singgah gratis bagi para pemudik di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Ahmad Jojon Novandri, MA.POL, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan umat, khususnya di momentum mudik Lebaran.

“Program ini bertujuan menampilkan masjid sebagai rumah singgah umat selama perjalanan mudik dan arus balik, mempublikasikan layanan masjid yang humanis, inklusif, dan membumi, serta menegaskan bahwa negara hadir melalui masjid dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Program EMI 2026 akan berlangsung mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri, yakni pada 13 Maret hingga 29 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Kementerian Agama menyiapkan 7.487 rumah ibadah, yang terdiri dari 6.859 masjid di berbagai wilayah Indonesia sebagai pos istirahat bagi pemudik.

Menariknya, layanan ini tidak hanya terbatas pada masjid. Sejumlah rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, dan tempat ibadah lintas agama juga turut dibuka sebagai bentuk pelayanan inklusif bagi masyarakat.

Seluruh masjid yang tergabung dalam program ini akan beroperasi 24 jam penuh selama masa mudik dan arus balik. Para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan, antara lain:
* Area parkir aman dan gratis
* Toilet bersih
* Ruang salat yang nyaman
* Tempat istirahat
* Fasilitas pengisian daya (charging) gadget
* Takjil gratis

Kemenag mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan baik selama perjalanan. “Mari singgah di masjid ramah pemudik, gunakan fasilitas yang telah disediakan oleh para pengurus masjid, serta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan,” tambah Ahmad Jojon.

Program ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus mempererat hubungan sosial dan spiritual masyarakat selama momen mudik Lebaran, serta menghadirkan wajah masjid yang lebih terbuka dan melayani semua kalangan.

Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa perjalanan mudik masyarakat tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga bernilai ibadah dan kebersamaan.

BAROMETERRAKYAT.COM,TANGERANG– Dalam rangka menyambut periode mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M, InJourney Aviation Services (IAS) sebagai subholding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) secara resmi membuka Posko Gabungan Nasional (POSGABNAS) IAS Group. Posko ini menjadi pusat koordinasi operasional IAS Group untuk memastikan pelayanan penerbangan selama periode Lebaran berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa bandara.

Pembukaan POSGABNAS IAS Group dilaksanakan di Grand Anara Airport Hotel, Terminal 3 Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan secara resmi dibuka oleh Direktur Utama IAS Budi Setyawan Wijaya. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Yudi Rizkyardi Darun, Kepala Otoritas Bandara Kementerian Perhubungan Putu Eka Cahyadi, Direktur Operasi Angkasa Pura Indonesia Agus Haryadi, serta jajaran Direksi dari PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, dan PT Pelita Air Service.

Pelaksanaan Posko Gabungan Nasional IAS Group akan berlangsung mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh regional operasional IAS Group, yaitu Regional I di Bandara Internasional Kualanamu, Regional II di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Regional III di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, serta Regional IV di Bandara Internasional Hasanuddin.

Pembentukan POSGABNAS bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar entitas di lingkungan IAS Group serta memastikan pelayanan operasional kepada maskapai dan penumpang tetap optimal selama periode puncak mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik Idulfitri.

Melalui POSGABNAS, IAS melakukan pemantauan operasional secara real time di berbagai bandara yang dikelola. Sistem ini memungkinkan monitoring terhadap pergerakan penerbangan, proses pelayanan penumpang, penanganan bagasi, hingga operasional kargo. Pemantauan tersebut didukung oleh berbagai sistem digital terintegrasi seperti Manajemen Operasi Traffic (MOT), Cargo Integrated System (CIS), Gapura Integrated System (GIS), serta Baggage Delivery Time (BDT).
Selain sebagai pusat pemantauan operasional, POSGABNAS juga berfungsi sebagai pusat komunikasi dan crisis center yang memungkinkan koordinasi cepat antar stakeholder apabila terjadi kondisi darurat atau situasi yang memerlukan penanganan terpadu. Posko ini juga dilengkapi sistem pemantauan umpan balik pelanggan yang terintegrasi dengan berbagai kanal pengaduan di titik layanan bandara.

Direktur Operasi IAS, Bapak Danny Thaharsyah menyampaikan bahwa IAS terus berkomitmen menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik bagi para pengguna jasa penerbangan.

“Fokus kami tidak hanya pada kesiapan fasilitas dan operasional bandara, tetapi juga bagaimana memberikan pengalaman pelayanan terbaik kepada pelanggan. Mulai dari aspek kebersihan, kenyamanan, hingga kualitas layanan yang menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi para penumpang. Inilah bagian dari journey kami dalam membangun customer experience yang berkelanjutan,” ujar Danny.

Sejalan dengan komitmen tersebut, IAS terus melakukan berbagai peningkatan kualitas pelayanan melalui perbaikan fasilitas, penyempurnaan proses operasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bandara. IAS juga memastikan kesiapan seluruh petugas layanan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para penumpang selama periode angkutan udara Idulfitri 2026.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Yudhi Rizkiyardie Darun yang turut hadir menyebutkan InJourney selaku holding aviasi dan pariwisata memastikan kesiapan operasional bandara dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan koordinasi posko, kesiapan fasilitas, optimalisasi personel, pengaturan jam operasional, serta penegakan prosedur layanan.

InJourney lebih jauh dijelaskan Yudhi R Darun, memandang momentum Ramadan dan Lebaran tidak hanya terkait mobilitas mudik, tetapi juga menjadi pendorong utama pergerakan wisata domestik.

Untuk sektor hospitality, tambahnya, InJourney telah memproyeksikan okupansi hotel dalam ekosistem InJourney mencapai sekitar 63 persen, atau meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang dikelola InJourney diproyeksikan meningkat sekitar 15 persen selama periode libur Lebaran.

InJourney, juga telah mempersiapkan diri menyambut kunjungan wisatawan Idufitri yang diperkirakan akan berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang dikelola InJourney seperti Candi Prambanan dan Ratu Boko, Candi Borobudur, Kawasan Wisata Mandalika, Nusa Dua, Golomori dan Sarinah serta Taman Mini Indonesia Indah.

“Diperkirakan akan terjadi lonjakan pengunjung karena libur Idulfitri tahun ini berbarengan dengan ketetapan pemerintah yang memberlakukan sistim kerja Work From Anywhere yang memudahkan pelaksanaan kerja dilakukan dari lokasi manapun,” tambahnya.

InJourney sendiri memprediksi angka kunjungan akan mengalami peningkatan sebesar lima belas persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama. *

BAROMETERRAKYAT.COM,BATAM – Sejumlah organisasi profesi jurnalis, organisasi pengusaha media dan jaringan masyarakat sipil membentuk Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri), Minggu, 8 Maret 2026.

Organisasi profesi jurnalis yang menjadi inisiator yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, AJI Tanjungpinang, Pesatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, PWI Batam, Persatuan Pewarta Foto (PFI) Kepri, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri.

Organisasi pengusaha media yakni Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepri, serta jaringan masyarakat sipil Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH) MK.

KKJ diharapkan dapat menjadi wadah perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas, khususnya di Provinsi Kepri.

Lahirnya KKJ Kepri juga merupakan kerjasama antara Yayasan Tifa dan AJI Indonesia. KKJ Provinsi Kepri menjadi yang ke-12 di Indonesia.

Sebelum deklarasi, peserta dibekali dengan pelatihan keamanan holistik serta pemahaman mengenai advokasi. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (7–8 Maret 2026) di Ruang VIP Volla Cafe, Komplek Raffless City, Batam Kota.

Pelatihan ini diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam aspek keamanan fisik, digital, dan psikososial, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap jurnalis di daerah.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, mengatakan pembentukan KKJ Kepri merupakan langkah penting untuk memperluas jaringan perlindungan bagi jurnalis di Indonesia.

Menurut dia, kehadiran KKJ di Kepulauan Riau dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nani.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, cukup banyak laporan yang diterima AJI terkait tindakan kekeraaan, serangan digital, maupun teror terhadap jurnalis, maupun perusahaan media di Kepri.

“Diharapkan ke depannya KKJ dapat menunjukan peran dalam melindungi kerja- kerja jurnalis di wilayah Kepri ini,” ungkap Nani.

Ia menegaskan, setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dibawa ke ruang publik dan diproses secara hukum agar tidak terjadi impunitas atau nirpidana.

“Kita berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis di Kepri. Tapi jika itu terjadi, kasusnya harus diselesaikan secara hukum. Dengan adanya KKJ, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sewenang-wenang terhadap jurnalis,” katanya.

Nani menambahkan, KKJ Kepri tidak hanya diisi oleh satu organisasi profesi. Sejumlah organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, dan PFI, serta lembaga bantuan hukum juga terlibat dalam komite tersebut sehingga diharapkan mampu memperkuat advokasi bagi jurnalis.

Koordinator KKJ Kepri terpilih, Muhamad Ishlahuddin, mengatakan pembentukan komite ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi jurnalis ketika menghadapi intimidasi, pelarangan liputan, maupun kekerasan di lapangan.

“KKJ diharapkan menjadi tameng terdepan ketika teman-teman jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan saat bekerja. Melalui komite ini, kita bisa melakukan mitigasi dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan KKJ di Kepulauan Riau juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperjuangkan hak-hak jurnalis sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga.

Sementara itu, Project Officer Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pembentukan KKJ Kepri tersebut.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang diinisiasi Yayasan Tifa bersama konsorsium organisasi masyarakat sipil, yaitu Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG), dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem perlindungan jurnalis di Indonesia melalui pendekatan keamanan yang komprehensif.

“Kita memahami bahwa keselamatan jurnalis tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi,” ujar Arie.

Ia menilai ancaman terhadap kerja jurnalistik saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, serangan digital hingga pelarangan liputan.

Menurutnya, jurnalis kerap berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti lingkungan, investasi, ketenagakerjaan, hingga praktik korupsi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah menjadi semakin penting.

“Karena itu pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keamanan bagi jurnalis, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangun mekanisme perlindungan melalui pembentukan KKJ Kepulauan Riau,” katanya

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Bintan, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri turut mengunjungi Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, Senin (09/03).

Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung perkembangan industri kreatif lokal serta mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk fashion yang dihasilkan oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendag RI berdialog dengan para pelaku usaha sekaligus meninjau berbagai produk fashion hasil karya masyarakat setempat. Produk-produk yang dihasilkan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan dipasarkan lebih luas, termasuk menembus pasar nasional maupun internasional.

Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sektor industri kreatif, khususnya fashion, memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung dengan peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta perluasan akses pasar.

“Pemerintah terus mendorong penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah agar mampu naik kelas. Produk-produk fashion lokal seperti yang dihasilkan di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam ini memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional,” ungkapnya.

Dalam lesempatan yang sama Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri fashion yang menjadi salah satu potensi unggulan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Wamendag RI di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam menjadi motivasi bagi para pelaku IKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta memperluas jaringan pemasaran.

“Kami berharap dengan adanya perhatian dari Pemerintah Pusat, para pelaku IKM di Kabupaten Bintan dapat semakin berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Roby.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha lokal sekaligus membuka peluang pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bintan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

BAROMETERRAKYAT.COM,
JOHOR BAHRU – Delegasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Pertubuhan Kebajikan Sinar Insan Islam Malaysia (Persim) dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Dewan Kenanga, Majlis Bandaraya TMIYC Iskandar Puteri, Johor Bahru, Sabtu (7/3/2026).

Penghargaan berupa plakat tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persim Malaysia, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, kepada perwakilan SMSI Kepri yang diwakili Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman bersama Ketua SMSI Batam.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun antara Persim Malaysia dan SMSI Kepri.

Acara buka puasa bersama itu dihadiri sekitar 1.200 warga Malaysia dari berbagai latar belakang suku dan komunitas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sigit, serta sejumlah delegasi dari Indonesia.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya yang menyemarakkan momen Ramadhan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Persim juga menyalurkan bantuan sosial berupa Duit Raya dan infak Ramadhan kepada lebih dari 100 anak yatim dan penghuni panti asuhan dari berbagai wilayah di Negeri Johor.

Presiden Persim, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sekitar 15 tahun lalu dengan tujuan memperkuat kegiatan kebajikan masyarakat.

“Persim menjadi wadah untuk memperkukuh kebajikan, menyatukan NGO serta mengangkat peranan belia dan seni budaya Melayu, terutama dalam semangat Ramadhan,” ujarnya.

Sementara itu, Adun Kota Iskandar, Tuan Haji Pandak bin Haji Ahmad, yang hadir sebagai tamu kehormatan memberikan apresiasi terhadap peran Persim dalam mempererat persatuan masyarakat.

Menurutnya, Persim telah menjadi ruang silaturahmi bagi berbagai suku bangsa untuk bersama-sama berkontribusi dalam kegiatan sosial demi kepentingan rakyat.

Menanggapi penghargaan tersebut, Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman menyampaikan rasa terima kasih kepada Persim Malaysia atas apresiasi yang diberikan kepada SMSI Kepri.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama antara organisasi masyarakat di Malaysia dengan insan pers di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi kami di SMSI Kepri. Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, terutama dalam membangun kerja sama di bidang sosial, budaya, dan informasi antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Allib.

Ia juga berharap silaturahmi antara SMSI Kepri dan Persim Malaysia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara

BAROMETERRAKYAT.COM,JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-9 SMSI di Millennium Hotel Sirih Jakarta, pada 6–7 Maret 2026.

Kegiatan ini dihadiri pimpinan SMSI dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam forum tersebut, organisasi perusahaan pers siber terbesar di Tanah Air itu juga menyampaikan pernyataan sikap terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya pada sektor digital trade and technology.

Pernyataan sikap organisasi dibacakan oleh Sihono HT, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat SMSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembacaan tersebut menjadi penutup rangkaian Rapimnas tahun ini.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, Rapimnas digelar untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus SMSI di Indonesia sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika industri media digital.

“Rapimnas ini menjadi momentum bagi SMSI untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap bangsa dan negara,” ujar Firdaus usai penutupan Rapimnas, Sabtu (7/3).

Menurutnya, kesepakatan ART antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan bagian dari dinamika geopolitik global yang perlu disikapi secara cermat dan adaptif, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan platform digital.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, dengan tim perumus yang dipimpin Sihono HT serta anggota Erris Julietta Napitupulu, Mahmud Matangara, dan Sokip.

Firdaus menjelaskan, SMSI sejak awal berdiri menjadi wadah bagi media siber startup dan media lokal yang banyak didirikan oleh wartawan profesional, termasuk mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja dari perusahaan media besar.

“Tidak sedikit jurnalis berpengalaman yang akhirnya beralih profesi untuk bertahan hidup. Padahal kemampuan mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, SMSI mendorong para jurnalis di daerah untuk tetap menyalurkan idealisme jurnalistik dengan membangun dan mengelola media sendiri.

Firdaus menambahkan, perjalanan SMSI selama sembilan tahun bukan tanpa tantangan.

Sebagian besar anggota merupakan perusahaan pers startup dengan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sehingga membutuhkan strategi bersama agar mampu berkembang di tengah persaingan industri media digital.

“Rapimnas ini menjadi forum penting untuk merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan industri sekaligus menentukan sikap organisasi terhadap isu strategis seperti ART,” pungkasnya

BAROMETERRAKYAT.COM,JOHOR- KJRI Johor Bahru kembali memfasilitasi pemulangan WNI/PMI yang dideportasi dari Malaysia.

Dalam gelombang pemulangan yang dilaksanakan pada 27 dan 28 Februari 2026 ini, terdapat
267 WNI/PMI (180 laki-laki, 87 perempuan) yang kembali ke Indonesia melalui dua jalur
keberangkatan, yaitu rute Dumai – Melaka dan Johor – Batam, dengan rincian sebagai berikut:

• Sebanyak 35 WNI/PMI dari Depo Tahanan Imigresen (DTI) Kemayan, Pahang dipulangkan
melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor menuju Batam, Kepulauan Riau pada 27 Februari
2026 pukul 10:00 WS dengan feri Mdm Express.

• Sebanyak 118 WNI/PMI, yaitu 68 orang dari DTI Pekan Nenas, Johor; 27 orang dari DTI Aji
Selangor; dan 23 dari DTI Lenggeng, Negeri Sembilan; dipulangkan melalui Pelabuhan Pasir
Gudang, Johor menuju Batam, Kepri pada 27 Februari 2026 pukul 12:30 WS dengan feri
Mdm Express 02 yang merupakan bagian dari program M Jabatan Imigresen (JIM) Putrajaya.

• Sebanyak 114 WNI/PMI dari DTI Machap Umboo, Melaka dipulangkan melalui Pelabuhan
Internasional Melaka menuju Pelabuhan Dumai, Riau pada 28 Februari 2026 pukul 14:00
WS dengan feri Indomal Dynasty.

Mayoritas WNI/PMI yang dipulangkan kali ini berasal dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh,
Riau, dan NTB. Sebagian besar WNI/PMI tersebut dideportasi karena melakukan pelanggaran
keimigrasian di Malaysia.

Untuk mendukung proses deportasi, KJRI Johor Bahru dan KBRI
Kuala Lumpur telah menerbitkan sebanyak 121 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
bagi deportan yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

Sepanjang tahun 2026, KJRI Johor
Bahru telah memfasilitasi deportasi ke Indonesia bagi 1.024 WNI/PMI.
Di antara kelompok deportan tujuan Dumai, Riau terdapat empat WNI/PMI yang membutuhkan
perhatian khusus.

Dua orang diantaranya adalah penderita TBC dan penyakit hernia yang
membutuhkan perawatan medis lanjutan, seorang deportan dengan indikasi gangguan
kesehatan mental dan ibu hamil tujuh bulan.

Pendampingan terhadap kelompok rentan ini
menjadi prioritas.
Ketua Satgas KJRI Johor Bahru, Jati H. Winarto ikut mendampingi para deportan ke Batam,
Kepulauan Riau, sementara deportasi ke Dumai, Riau didampingi oleh Pelaksana Fungsi
Konsuler 4, Adinda Mardania. Setibanya di Batam dan Dumai, para deportan akan ditampung
sementara oleh Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) setempat untuk
pendataan, sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Proses pemulangan para deportan ini terlaksana sebagai hasil koordinasi dan sinergi erat
antara instansi di Indonesia maupun Malaysia, termasuk Jabatan Imigresen Malaysia (JIM),
Perwakilan RI di Malaysia, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI),
P4MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan
Pelabuhan, Kepolisian RI, dan lain-lain.

Kolaborasi lintas lembaga ini memastikan setiap tahap
pemulangan berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur

BAROMETERRAKYAT.COMSERANG — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten mencatat sejarah baru pers nasional dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan Museum Media Siber Indonesia di Kota Serang. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendokumentasikan perjalanan dan kontribusi pers digital Indonesia.

Peletakan batu pertama tersebut dihadiri Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Wakil Gubernur Banten, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta unsur Dewan Pers. Hadir secara langsung Muhammad Jazuli, Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, dan Yogi Hadi Ismanto, Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers periode 2025–2028. Turut hadir Ketua SMSI Provinsi se-Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum.

Ketua Umum SMSI menegaskan bahwa pembangunan Museum Media Siber Indonesia merupakan legacy nasional HPN 2026 dan bentuk penghormatan terhadap peran strategis pers siber dalam sejarah pers Indonesia.

“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi pembangunan memori kolektif pers digital nasional. Museum Media Siber Indonesia akan menjadi pusat edukasi, literasi media, dan refleksi perjalanan pers siber dari masa ke masa,” tegasnya.

Wakil Gubernur Banten menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Banten terhadap pembangunan museum tersebut. Menurutnya, kehadiran Museum Media Siber Indonesia akan memperkuat posisi Banten sebagai bagian penting dalam sejarah pers nasional.

Sementara itu, Muhammad Jazuli menilai pembangunan Museum Media Siber Indonesia sebagai langkah strategis dalam menjaga etika dan profesionalisme pers di era digital.

“Pers siber berkembang sangat cepat. Museum ini penting sebagai ruang pembelajaran etika, tanggung jawab, dan profesionalisme jurnalistik bagi generasi pers ke depan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Yogi Hadi Ismanto yang menekankan pentingnya pendataan dan dokumentasi sejarah pers siber secara sistematis dan berkelanjutan.

“Museum Media Siber Indonesia akan menjadi pusat dokumentasi perjalanan pers digital nasional, sekaligus referensi penting bagi penguatan ekosistem pers yang sehat dan terverifikasi,” katanya.

Peletakan batu pertama pembangunan Museum Media Siber Indonesia menjadi salah satu agenda strategis HPN 2026 di Banten, setelah sebelumnya dilakukan peresmian Monumen Media Siber Indonesia. Rangkaian agenda tersebut menegaskan bahwa HPN 2026 tidak hanya seremonial, tetapi meninggalkan warisan sejarah nyata bagi pers nasional.