BAROMETERRAKYAT.COM,LINGGA-Personel Polsek Daik Lingga melaksanakan kegiatan pengamanan gereja-gereja dalam rangka peringatan Kenaikan Isa Al-Masih dan Hari Paskah Tahun 2026, Minggu (5/4).
Tujuannya dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani yang melaksanakan ibadah.

Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan di sejumlah gereja yang berada di wilayah Kecamatan Daik dan sekitarnya, di antaranya Gereja Oikumene Kelurahan Daik Kecamatan Lingga, Gereja GPDI Bukit Sion Kelurahan Pancur Kecamatan Lingga Utara, Gereja St. Maria Bintang Timur, serta Gereja GPPS Anugrah Centeng Kecamatan Lingga Utara.

Personel Polsek Daik Lingga diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup, termasuk pengaturan lalu lintas, sterilisasi area gereja, serta pengawasan selama pelaksanaan ibadah berlangsung guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Kapolres Lingga AKBP Dr. P.M. Nababan, S.H., S.I.K., M.H., melalui IPTU Suhendri, Kapolsek Daik Lingga menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk ibadah keagamaan, merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan mempererat toleransi antar umat beragama.

“Kami berkomitmen untuk selalu hadir memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pengamanan ini merupakan wujud nyata Polri dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan khidmat,” ujar IPTU Suhendri.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif. Jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan penuh khidmat tanpa adanya gangguan yang berarti.

Polres Lingga melalui jajaran Polsek terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan damai di wilayah Kabupaten Lingga.

Terpisah, IPTU Indra Gunawan, Kasi Humas Polres Lingga, mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuannya kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau mengajukan pengaduan, untuk menghubungi Call Center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store.

Editor: Fizanika

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN-Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti meresmikan Event Jong Race Festival Tahun 2026 di kawasan perairan Wisata Lagoi Bay, Bintan Resorts, Sabtu (4/4) pagi. Deby mengatakan bahwa sebanyak 691 unit perahu jong yang mengikuti lomba dalam event tersebut. Kegiatan itu juga diikuti oleh 45 komunitas jong Kepulauan Riau (Kepri), serta melibatkan wisatawan asal Singapura dan Malaysia.

” Alhamdulillah, ini salah satu event pelestarian budaya melayu pesisir Kabupaten Bintan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara,” tuturnya

Ia juga menuturkan bahwa event itu mengeksplor tradisi permainan jong masyarakat Melayu Bintan. Hal itu bertujuan agar kedepannya budaya ini tetap eksis khususnya lagi bagi pecinta perahu layar tradisional tersebut. Menurutnya, Kabupaten Bintan juga acapkali menggelar kegiatan serupa baik di Kampung Keter Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan maupun di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang.

” Harapannya tentu melalui Bintan Jong Race Festival ini tidak hanya terus dilestarikan, namun menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga nantinya mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” tuturnya

BAROMETERRAKYAT COM,BINTAN – Tak sekedar mengukir mimpi untuk mewujudkan Bintan yang semakin maju di masa hadapan. Pemerintah Kabupaten Bintan mewujudkan komitmen tersebut dengan mempersiapkan generasi emas dari putra-putri daerah yang cerdas, berdaya saing, terampil dan kompeten di segala bidang.

Setelah berbagai macam pembinaan bagi generasi muda seperti pelatihan kepemimpinan, Bupati Bintan Roby Kurniawan menjemput para pemuda asli Bintan untuk mengikuti perkemahan yang dikemas dengan semangat religius.

“Saya memanggil pemuda-pemuda hebat di Bintan untuk jadi generasi religius. Ini semangat serta ikhtiar kita bersama agar anak muda Bintan kuat secara lahir maupun batin. Harapannya tentu akan lahir generasi muda yang punya pondasi kuat terhadap agama, sehingga nanti bisa membawa Bintan menjadi bumi yang madani serta religius,” ungkap Roby sembari menjemput pemuda-pemuda hebat Bintan yang siap andil dan ambil bagian, Jumat (3/4).

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Bintan telah merancang perkemahan ini dengan berbagai kegiatan menarik serta penuh manfaat. Mulai dari perkemahan, tadabbur alam, ibadah dan muhasabah, kultum subuh, kebugaran jasmani, kajian ke-Islaman, penyelenggaraan fardhu kifayah dan tata cara penyembilan hewan, kepemimpinan berbasis agama, outbond hingga sesi bimbingan konten kreator Islami.

Kepala Dispora Bintan Alfeni Harmi menjelaskan seluruh rangkaian akan dilaksanakan selama tiga hari di Bumi Perkemahan Kwarcab Bintan di Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan. Para peserta akan menginap di kemah (tenda) yang telah disediakan untuk menciptakan nuansa belajar agama yang langsung menyatu dengan alam.

“Target pelaksanaan di bulan April ini. Pesertanya khusus ikhwan (laki-laki), ber-KTP Bintan usia 16-30 tahun. Kenapa ikhwan saja, karena nanti ada pelatihan bagaimana menjadi imam, termasuk tata cara menyembelih hewan yang memang khusus untuk laki-laki. Tidak menutup kemungkinan tahun depan kita buat yang versi akhwat (perempuan),” terangnya.

Pendaftaran peserta telah dibuka hingga 15 April mendatang melalui link bit.ly/campreligius2026. Dengan kuota yang terbatas, para calon peserta nantinya akan melawati beberapa tahapan seleksi oleh Panitia untuk selanjutnya berhak mengikuti event luar biasa yang penuh manfaat ini. Seluruh peserta akan mendapatkan uang transportasi, baju pelatihan, tas ransel, konsumsi 3 kali sehari dan sertifikat.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bintan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran lahan di lingkungan sekitarnya.

Imbauan tersebut disampaikan Roby saat berada di sela agenda kerja, sebagai bentuk penegasan pentingnya kewaspadaan bersama dalam mengantisipasi potensi karhutla, khususnya di tengah kondisi cuaca yang membutuhkan perhatian seluruh pihak.

Menurut Roby, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan butuh dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, andil masyarakat dalam menyampaikan informasi awal menjadi bagian penting dalam mempercepat langkah penanganan di lapangan.

“Kalau ada indikasi pembakaran lahan, segera laporkan. Jangan menunggu sampai apinya membesar. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya, Rabu (1/4).

Roby menegaskan, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia berharap kesadaran dan kepedulian bersama dapat terus diperkuat, sehingga upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih optimal.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita semua harus peduli dan mengambil bagian dalam upaya pencegahan, agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terhindar dari dampak yang lebih besar,” tutupnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Bupati Bintan, Roby Kurniawan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk semakin aktif merespons kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, peka dan terkoordinasi dengan baik. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan melalui kerja nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Bupati Bintan sebagai penegasan bahwa setiap perangkat daerah tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu membaca kebutuhan di lapangan, membangun komunikasi yang baik, serta sigap dalam memberikan tindak lanjut terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat.

“Pemerintah harus hadir dengan respons yang cepat dan tepat. Setiap OPD harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, tidak menunggu persoalan menjadi besar, tetapi aktif melihat, memahami dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Roby, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin berkembang. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki semangat yang sama untuk memperkuat kualitas layanan, mempercepat koordinasi, dan mengedepankan solusi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurut Roby, responsivitas perangkat daerah merupakan salah satu cerminan penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. OPD tidak hanya dituntut bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial dan kemampuan membaca dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintah yang tanggap, yang mau mendengar, yang cepat berkoordinasi, dan yang serius mencari jalan keluar. Ini yang harus terus kita bangun bersama di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif. Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung untuk menghasilkan manfaat yang lebih nyata.

Selain itu, Roby mengingatkan agar seluruh OPD terus memperkuat pola kerja yang adaptif dan terbuka terhadap masukan. Menurutnya, membangun pemerintahan yang responsif tidak cukup hanya dengan program yang baik, namun juga memerlukan budaya kerja yang cepat bergerak, saling berkolaborasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kita ingin masyarakat merasakan bahwa pemerintah ini dekat, peduli, dan hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Maka saya minta seluruh OPD untuk terus memperkuat kepekaan, mempercepat respons, dan menjaga koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutupnya.

Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri PERADI PROFESIONAL, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang juga diamini oleh Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Menurut Prof. Latif, menghadapi era globalisasi dan kompleksitas hukum modern, transformasi paradigma advokat tidak bisa hanya menyentuh satu sisi. Harus ada pendekatan simbiotik antara hulu (pendidikan) dan hilir (pengawasan). Karena itu, kurikulum PPA dan pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen harus dikonstruksikan secara serius untuk menjawab tantangan zaman.

Sistem magang klinis yang ketat juga menjadi perhatian. Calon advokat harus dibimbing oleh mentor yang memiliki rekam jejak integritas yang bersih, dan proses magang diawasi secara substantif.

Di sisi hilir, Prof. Latif menilai pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen sebagai solusi paling mendesak di tengah kondisi organisasi advokat yang terfragmentasi (multi-bar). Dewan ini dapat menjadi pengawas lintas organisasi sehingga tidak ada lagi advokat bermasalah yang berpindah organisasi untuk menghindari sanksi etik.

Dewan tersebut, menurutnya, sebaiknya diisi kombinasi advokat senior, akademisi hukum dan tokoh masyarakat guna menjaga obyektivitas dan mencegah budaya melindungi korps secara berlebihan. Bahkan, dewan ini dapat berfungsi memberikan verifikasi etik sebelum tindakan pro-justitia terhadap advokat, sebagai bentuk perlindungan profesi dari potensi kriminalisasi.

Prof. Latif menegaskan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini mensejajarkan advokat dengan polisi, jaksa, dan hakim, namun dengan karakter independensi di luar struktur kekuasaan negara.

Namun dalam praktik, transformasi menuju officium nobile menghadapi tantangan kompleks. Fragmentasi organisasi memicu standar ganda dalam rekrutmen, ujian, dan penegakan kode etik. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lain, sehingga sanksi etik kehilangan kewibawaannya.

Tekanan industri jasa hukum yang kompetitif juga mendorong komersialisasi, menggeser kewajiban pro bono dan nilai kemanusiaan dalam pembelaan hukum. Di sisi lain, batasan hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat kerap menimbulkan tafsir abu-abu antara tindakan profesi dengan itikad baik dan dugaan perintangan penyidikan.

Menurut Prof. Latif, akar persoalan degradasi martabat profesi adalah kurangnya internalisasi filsafat hukum dan etika sejak pendidikan. Dampaknya, citra advokat di mata publik kerap tereduksi menjadi “makelar kasus”. Lemahnya sistem pengawasan terpadu antar penegak hukum semakin menyulitkan advokat menjaga independensi di hadapan kekuasaan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile bukan hanya wacana normatif, tetapi kebutuhan filosofis dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kurikulum pendidikan menjadi solusi jangka panjang untuk melahirkan generasi advokat yang bermoral dan profesional, sementara Dewan Pengawas Advokat Independen menjadi solusi mendesak untuk memperkuat penegakan etik dan perlindungan profesi.

Ia mengkritisi bahwa PPA tidak boleh lagi sekadar menjadi “kursus kilat” untuk lulus ujian. Kurikulum harus bertransformasi dengan fokus pada internalisasi filsafat hukum dan etika profesi melalui studi kasus dilema etik nyata di lapangan. Etika tidak boleh hanya dihafal sebagai pasal, tetapi dipahami sebagai jiwa profesi.

Selain itu, kurikulum wajib memuat literasi teknologi dan globalisasi, termasuk hukum siber, transaksi lintas batas, dan kecerdasan buatan. Advokat masa depan, menurutnya, harus mampu bersaing secara internasional tanpa kehilangan integritas moral. Kemahiran mediasi dan restorative justice juga harus diperkuat, agar advokat tidak lagi bermental “tukang berkelahi di pengadilan”, melainkan menjadi penyelesai masalah yang bermartabat.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bintan Unaudited Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri, Selasa (31/3) di Auditorium BPK RI Perwakilan Kepri, Kota Batam. Penyerahan LKPD ini juga dilakukan bersama seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri didampingi Sekda, dan sejumlah Kepala OPD.

“Penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutnya nanti untuk diperiksa dan diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya

Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan komitmen dalam tata kelola keuangan yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin disiplin dalam percepatan dan transparansi laporan keuangan daerah.

“Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini juga mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, mengapresiasi langkah Kabupaten/Kota se-Kepri yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia menambahkan bahwa penyerahan LKPD Unaudited merupakan tahap awal pemeriksaan. Nantinya BPK Kepri akan segera melakukan audit secara terperinci sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.

“Selanjutnya, BPK Kepri akan melaksanakan pemeriksaan secara terperinci dan kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, karena hal ini mendukung kelancaran proses audit,” tuturnya

Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Penyerahan LKPD turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, Kepala BKAD Bintan, Hatriah, Kepala Bapenda Bintan, Setiyoso, Inspektur Kabupaten Bintan, Irma Annisa, Kepala BKAD Bintan, Hatriah serta jajaran terkait lainnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan terus bereaksi menghadapi kekeringan yang melanda lebih satu bulan ke belakang. Tak berhenti dengan aksi penyaluran air bersih kepada warga terdampak sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Bintan juga tanggap mengevaluasi kondisi sebagai antisipasi jangka panjang.

“Prinsipnya solusi tercepat kita upayakan, minimal memenuhi kebutuhan air di masyarakat. Hari ini kita cek sumber air baku yang ada, kita petakan dulu langkah strategis yang bisa menjadi antisipasi kita untuk jangka panjang,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, Senin (30/03) saat meninjau SPAM IKK Seri Kuala Lobam di Sei Lepan.

Usai peninjauan, Sekda Ronny bersama unsur terkait menggelar Rapat Terbatas untuk merumuskan kebijakan strategis yang bisa diambil. Hasilnya, dalam waktu dekat akan dibangun sumur bor beserta penampungannya di tiga wilayah terdampak (Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Teluk Lobam dan Desa Teluk Sasah) akibat berhentinya pengoperasian SPAM IKK SKL.

“Sudah kami laporkan ke pak Bupati, beliau langsung menyetujui. Pertama sesegera mungkin akan dibangun sumur bor, target kita minimal dua pekan ke depan sudah bisa beroperasi. Sambil menunggu itu, supply air bersih dari OPD dan bantuan dari BIIE tetap menyasar ke pemukiman warga,” jelasnya.

Sumur bor tersebut nantinya menjadi sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat secara gratis selama 24 jam penuh. Titik sementara di Halaman Kantor Lurah dan Kantor Desa masing-masing lokasi dimaksud.

Ronny menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ditambah titik lainnya jika memungkinkan.

“Sementara tiga titik itu karena itu lahan milik Pemkab, nanti tim segera ke lokasi untuk survei dan kajian. Jika ada masyarakat yang lokasinya lumayan jauh ke titik itu, kita lihat lagi apakah ada lokasi lain yang memungkinkan untuk dibangun sumur bor. Baik secara lahan dan sebagainya, karena ini akan dimanfaatkan masyarakat secara terbuka,” tambah Ronny.

Untuk langkah jangka menengah dan jangka panjangnya, Pemkab Bintan akan melakukan kajian serta perhitungan terkait sumber air baku dari waduk-waduk yang bisa dimanfaatkan. Seperti waduk di Kampung Limau (Desa Busung), volume air serta kandungan pH airnya secara teknis telah memenuhi standar air baku SPAM.

BAROMETERRAKYAT COM,TANJUNGPINANG–Pemerintah Kota Tanjungpinang menyiagakan armada pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan rumah ibadah. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, Pemko Tanjungpinang menyiapkan 7 armada dengan kemampuan pelayanan sebanyak 27 ton atau 27 ribu liter air dalam satu trip pelayanan.

Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah mengatakan, ketujuh armada pengangkut air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut berasal dari BPBD Tanjungpinang, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, BPBD Provinsi Kepri, dan BPBPK Kepri.

Jumlah armada pengangkut masih dapat bertambah, karena kendaraan Pick Up milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang juga diminta membantu Tim Satgas Distribusi Air Bersih Tanjungpinang.

“Menyikapi situasi dan kondisi kekeringan ini, tim Satgas telah dibentuk. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian, dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam menghadapi kesulitan pemenuhan air bersih,” kata Lis, Sabtu (28/3).

Berdasarkan hasil koordinasi ke BMKG Tanjungpinang, hujan baru diperkirakan turun pada bulan Mei 2026. Untuk itu, ucap Lis, Pemko perlu melakukan mitigasi menghadapi kondisi rawan kekeringan. Selanjutnya untuk menetapkan status siaga, atau tanggap darurat kekeringan Pemko menjadwalkan rapat koordinasi bersama unsur FKPD.

Sejak awal Januari lalu, Pemko Tanjungpinang sendiri sebenarnya telah memulai layanan penyaluran air bersih kepada masyarakat. Namun kali ini, jumlah armada diperkuat karena dampak kekeringan telah meluas ke banyak titik pemukiman warga.

“Sekaligus kita minta masyarakat untuk bijak menggunakan air, karena diperkirakan kemarau masih berjalan hingga akhir April,” pesan Lis.

Masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, dapat menghubungi nomor layanan Satgas Distribusi Air Bersih Tanjungpinang di 0821 7325 5567. Untuk memudahkan distribusi, menyiapkan tempat-tempat penampungan yang diperlukan.

Pada kesempatan sama, Lis juga mengingatkan dan minta masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Warga diminta untuk tidak membuka lahan secara tidak bertanggung jawab. Karena ada sanksi pidana bagi pelaku penyebab kebakaran.

“Mari jaga lingkungan tetap aman, dan waspada. Dalam situasi seperti ini, BPBD dan Tim Satgas fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Karhutla yang sering terjadi, tentu akan mengganggu distribusi air bersih. Yang seharusnya lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat, daripada untuk membantu menyuplai air pemadaman Karhutla,” ungkap Lis.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Lebih dari 150 ton air bersih mulai disalurkan 15 OPD di Bintan kepada warga terdampak kekeringan di hampir delapan Kecamatan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama FKPD.

Respons ini menjadi langkah awal jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kekeringan. Seluruh OPD bergotong-royong secara swadaya untuk menyalurkan air bersih sesuai dengan lokasi dan jadwal penyaluran yang telah disusun. Penyaluran ini masih akan berlanjut besok hari oleh 14 OPD lainnya dengan tetap menyasar Kecamatan-Kecamatan terdampak.

“Hari ini dan besok kita terus salurkan air bersih, semua OPD kita porsikan minimal 10 ton air bersih, jadi dua hari ini nanti hampir 300 ton air bersih yang kita salurkan. Setelah penyaluran besok, kita evaluasi lagi dan kemungkinan akan dilakukan penyaluran lagi secara bertahap. Prinsipnya kita liat skala prioritas, wilayah mana yang paling terdampak dan harus segera disalurkan,” kata Bupati Roby, Kamis (26/3) di Kantor Bupati Bintan.

Di Bintan, tercatat setidaknya 24.479 KK terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Kekeringan yang cukup mengkhawatirkan ini telah membuat volume 4 waduk yang selama ini menjadi sumber baku pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM menurun drastis bahkan kering menyeluruh.

Roby menyebut langkah strategis ini menjadi solusi tercepat sembari mempersiapkan beberapa solusi jangka panjang. Ia berharap, upaya ini bisa memberikan manfaat sekaligus mengurangi beban yang dirasakan masyarakat terdampak saat ini.

“Kami minta juga Lurah dan Kades hingga RT/RW, bantu koordinir di lapangan. Pastikan warga yang memang membutuhkan benar-benar mendapatkan. Tantangan besar ini harus kita jawab dengan tindakan-tindakan konkret dan kolaborasi bersama” tambah Roby menjelaskan.

Roby juga memastikan bahwa Pemerintah Daerah saat ini tengah menyusun formulasi terbaik untuk antisipasi jangka panjang terkait musim kemarau yang memang rutin terjadi di Bintan ketika memasuki awal tahun (berdasarkan laporan BMKG antara Februari-Maret).

“Banyak yang sudah kita bahas bersama rekan-rekan FKPD, BKMG, termasuk PDAM. Mulai dari penambahan sumber baku waduk, pendalaman volume waduk dan lain-lain. Prospek ke depan kita persiapkan sematang mungkin, tapi yang terpenting saat ini kita lakukan dulu aksi jangka pendek untuk saudara-saudara kita yang terdampak” pungkas Roby